TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA NEGARA INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 DOCX

Title TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA NEGARA INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945
Author Putu Lauterina
Pages 6
File Size 19.4 KB
File Type DOCX
Total Downloads 416
Total Views 1,009

Summary

TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA NEGARA INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 13 November 2014 by yolandoank 2 A. SEBELUM AMANDEMEN Kelembagaan Negara Berdasarkan UUD 1945 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2. Presiden dan Wakil Presiden 3. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) 4. Dewan Perwakila...


Description

TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA NEGARA INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 13 November 2014 by yolandoank 2 A. SEBELUM AMANDEMEN Kelembagaan Negara Berdasarkan UUD 1945 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2. Presiden dan Wakil Presiden 3. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) 4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6. Mahkamah Agung (MA) Sedangkan setelah amandemen, Lembaga Negara ada 8. Karena sebelumnya, MPR yang merupakan lembaga tertinggi, akan tetapi setelah amandemen semua lembaga negara kedudukannya setara. Tugas dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan UUD 1945 ada didalam pasal 3 dan pasal 6 UUD 1945 serta pasal 3 Ketetapan MPR No. 1/MPR/ 1983, dan dinyatakan sebagai berikut: menetapkan Undang Undang Dasar menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. memilih (dan mengangkat) presiden dan wakil Presiden. 1. MPR – Sebagai Lembaga Tertinggi Negara diberi kekuasaan tak terbatas (super power) karena "kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR" dan MPR adalah "penjelmaan dari seluruh rakyat yang berwenang: menetapkan UUD, menetapkan GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden. – Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang diangkat. Dalam praktek ketatanegaraan, MPR pernah menetapkan antara lain: – Presiden, sebagai presiden seumur hidup. – Presiden yang dipilih secara terus menerus sampai 7 (tujuh) kali berturut turut. – Memberhentikan sebagai pejabat presiden. – Meminta presiden untuk mundur dari jabatannya. – Tidak memperpanjang masa jabatan sebagai presiden. – Lembaga Negara yang paling mungkin menandingi MPR adalah Presiden, yaitu dnga memanfaatkan kekuatan partai politik yang paling banyak menduduki kursi di MPR....


Similar Free PDFs