Dasar Hukum, Tugas dan Wewenang Lembaga-lembaga Negara DOCX

Title	Dasar Hukum, Tugas dan Wewenang Lembaga-lembaga Negara
Author	Bang Pajil
Pages	11
File Size	44.5 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	113
Total Views	517

Summary

Dasar Hukum, Tugas dan Wewenang Lembaga-lembaga Negara N Nama Dasar o Lembaga Hukum Tugas dan Wewenang Negara 1 Majelis Pasal 2 UUD 1. Mengubah serta menetapkan UUD. Permusyawarata 1945 & Pasal 3 2. Melantik Presiden serta Wakil Presiden n Rakyat UUD 1945 berdasarkan hasil Pemilu dalam sidang pa...

Description

Dasar Hukum, Tugas dan Wewenang Lembaga-lembaga Negara N o Nama Lembaga Negara Dasar Hukum Tugas dan Wewenang 1 Majelis Permusyawarata n Rakyat Pasal 2 UUD 1945 & Pasal 3 UUD 1945 1. Mengubah serta menetapkan UUD. 2. Melantik Presiden serta Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilu dalam sidang paripurna MPR. 3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberikesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. 4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. 5. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari. 6. Memilih Presiden serta Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden serta wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden serta wakil presidennya meraih suaraterbanyak pertama serta kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat- lambatnya dalam waktu 30 hari. 7. Menetapkan peraturan tata tertib serta kode etik MPR. 2 Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, Pasal 22D ayat (3) UUD 1945, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, Pasal 24B 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama 2. Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang 3. Menerima dan membahas usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan...