Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945 DOCX

Title	Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945
Author	Samsun Arts
Pages	6
File Size	52.7 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	271
Total Views	348

Summary

Description

Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945 Negara Indonesai adalah negara yang menganut asas demokrasi yang mengacu pada pelaksanaan teori Trias Politica dari Montesqiueu. Menurut Trias Politica, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tiga bidang kekuasaan ini memiliki kedudukan yang sejajar dan ketiganya saling bekerja sama serta saling melengkapi dalam sistem pemerintahan negara yaitu : Badan Legislatif bertugas membuat undang undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Badan Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Fungsi ini dipegang oleh presiden dan wakil presiden beserta para menteri yang membantunya. Badan Yudikatif bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Fungsi ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada awal reformasi, telah dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Hal ini dilakukan agar undang-undang yang berlaku tetap sesuai dengan kehidupan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan nasional. Hingga saat ini, UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak empat kali. Amandemen UUD 1945 pertama kali dilakukan pada tahun 1999 dan berlanjut pada tahun 2000, 2001, dan 2002. Hasil amandemen UUD 1945 antara lain dengan dibentuknya beberapa lembaga negara yang baru. Lembaga baru tersebut diantaranya yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selain itu, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai penasihat presiden dihapuskan sejak amandemen UUD 1945....