Audit Organisasi Pemerintah PDF

Preview

Summary

Audit Organisasi Pemerintah...

Description

AUDIT ORGANISASI PEMERINTAH

(AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK)

Oleh :

Vicky Laily Rokhmaniyah

041611333028

Debby Pramai Shela

041611333181

Ana Mustika

041611333184

Aulia Achmad Ramadhanti

041611333195

Priska Heriyani

041611333221

Ayudia Putri Alifia Jannah

041611333226

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA 2017 KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya penulisan paper ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penulisan paper ini hingga bisa tersusun dengan baik. Paper ini disusun berdasarkan pengetahuan yang kami peroleh dari beberapa buku dan media elektronik dengan harapan bisa memenuhi tugas Akuntansi Sektor Publik Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa penulisan paper ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan paper di masa mendatang.

Surabaya, 31 Oktober 2017

Penyusun

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1

1

DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 BAB I PENDAHULUAN. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .3

1.1

LATAR BELAKANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2

RUMUSAN MASALAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4

1.3

TUJUAN PENULISAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.4

MANFAAT PENULISAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..4

BAB II PEMBAHASAN . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . 5 2.1

TEORI AUDIT SEKTOR PUBLIK . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .5

2.2

INTERNAL AUDIT OLEH APIP . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .8

2.3

EKSTERNAL AUDIT OLEH BPK. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. …..11

BAB III PENUTUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.1

KESIMPULAN. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 14

3.2

SARAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .15

DAFTAR PUSTAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 16

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

2

Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Tujuan Standar

Audit

adalah

untuk

menetapkan

prinsip-prinsip

dasar

yang

merepresentasikan praktik-praktik audit intern yang seharusnya; menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah; menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit intern; mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi (APIP); menilai, mengarahkan, dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit intern; menjadi pedoman dalam penugasan audit intern; dan menjadi dasar penilaian keberhasilan penugasan audit intern. Bila dijelaskan secara detail tujuan dari audit eksternal adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan tahunan perusahaan atau organisasi menyajikan kondisi yang riil tentang keadaan finansial perusahaan atau organisasi terkait. Selain itu apakah dana milik instansi tersebut telah benarbenar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati atau dimuat dalam konstitusi.

1.2

Rumusan Masalah 1. Bagaimana Teori Audit Sektor Publik? 2. Bagaimana Internal Audit oleh APIP? 3. Bagaimana Eksternal Audit oleh BPK?

1.3

Tujuan Penulisan

3

1. Dapat memahami bagaimana Teori Audit Sektor Publik. 2. Dapat memahami bagaimana Internal Audit oleh APIP. 3. Dapat memahami bagaimana Eksternal Audit oleh BPK.

1.4

Manfaat Penulisan ❖ Bagi penulis : Memenuhi tugas makalah mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. ❖ Bagi pembaca : Lebih mengetahui tentang Teori Audit Sektor Publik, Internal Audit oleh APIP dan Eksternal Audit oleh BPK.

BAB II PEMBAHASAN 2.1

Teori Audit Sektor Publik Auditing merupakan suatu investigasi independen terhadap aktivitas

khusus. Mekanisme audit merupakan suatu mekanisme yang menggerakkan akuntanbilitas dalam pengelolaan sektor pemerintah, BUMN atau instansi

4

pengelola aset negara, serta organisasi sektor publik lainnya seperti yayasan, LSM, dan partai politik.

“Suatu proses sistematik yang secara objektif terkait evaluasi bukti-bukti berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan anatara asersi tersebut dengan kriteria yang ada, serta mengomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan.” (Auditing Concepts Committee, “Report of the Committee on Basic Auditing Concepts” The Accounting Review. Vol. 47, Supp, hal. 18)

Dari definsi tersebut, beberapa bagian perlu mendapatkan perhatian yaitu : 1)

Proses sistematik – Audit merupakan aktivitas terstruktur yang

mengikuti suatu urutan yang logis. 2)

Objektivitas – Hal ini berkaitan dengan kualitas informasi yang

disediakan serta kualitas orang yang melakukan audit. 3)

Penyediaan dan evaluasi bukti – Hal ini berkaitan dengan

pengujian yang mendasari dukungan terhadap asersi ataupun representasi. 4)

Asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi – Hal ini merupakan

deskripsi yang luas tentang subyek permasalahn yang diaudit. 5)

Derajat hubungan kriteria yang ada – Hal ini berarti suatu audit

memberikan kecocokan antara asersi dan kriteria yang ada. 6)

Mengkomunikasikan hasil – Agar bermanfaat hasil audit perlu

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Regulasi dalam Audit Sektor Publik Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan organisasi sektor publik, keuangan organisasi harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undang, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan. Keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung

5

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatuhan.

Audit Sektor Publik dan Audit Sektor Bisnis Audit sektor publik dan audit sektor bisnis berbeda atau sektor swasta. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti Pemda, BUMN, BUMD, instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara, dan organisasi sektor publik lainnya seperti yayasan, LSM, serta partai politik. Sedangkan audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang berorientasi laba. Audit sektor publik dan sektor bisnis sama-sama terdiri dari audit keuangan, audit kinerja, dan audit untuk tujuan tertentu.

Jenis-jenis Audit Sektor Publik Jenis-jenis audit sektor publik yang dilaksanakan atas kegiatan yang tercermin dalam APBN, APBD, kegiatan BUMD/BUMN, serta kegiatan yayasan, LSM, atau partai politik. Penetapan tujuan untuk menentukan jenis audit yang akan dilaksanakan, serta standar audit yang harus diikuti oleh auditor merupakan awal. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat tiga jenis audit keuangan negara, yaitu: 1)

Audit keuangan, merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan

untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. 2)

Audit kinerja, meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, pada

dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi

6

yang diaudit. audit kinerja merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakantindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai

dengan

kriteria

yang

telah

ditetapkan

sebelumnya

serta

mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. 3)

Audit dengan tujuan tertentu, merupakan audit khusus di luar audit

keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi (examination), reviu (review), atau prosedur yang disepakati (agrees-upon procedures). Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal.

2.2

Internal Audit oleh APIP Internal audit adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam

bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (audit). Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manejemen risiko kontrol (pengendalian) dan tata kelola (sektor publik).

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan

(BPKP),

Inspektorat

Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian

7

Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan

Lembaga

Negara,

Inspektorat

Provinsi/Kabupaten/Kota,

dan

Unit

Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Standar Audit berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi para auditor dan pimpinan APIP dalam : a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dapat merepresentasikan praktikpraktik audit intern yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah, serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit intern; b. Pelaksanaan koordinasi audit intern oleh pimpinan APIP; c. Pelaksanaan perencanaan audit intern oleh pimpinan APIP; dan d. Penilaian efektivitas tindak lanjut hasil audit intern dan konsistensi penyajian laporan hasil audit intern.

Standar Audit ini mengatur mengenai kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh auditor dan pimpinan APIP, meliputi : a. Kegiatan penjaminan kualitas (quality assurance), terdiri dari: 1) Audit: (1) Audit Keuangan a) Audit terhadap aspek keuangan tertentu. (2) Audit Kinerja (3) Audit Dengan Tujuan Tertentu 2) Evaluasi 3) Review 4) Pemantauan/Monitoring b. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain : konsultansi, sosialisasi, dan asistensi.

Standar Audit ini terdiri dari dua bagian utama, sebagai berikut:

8

1. Standar Atribut (Attribute Standards) Standar Atribut mengatur mengenai karakteristik umum yang meliputi tanggung jawab, sikap, dan tindakan dari penugasan audit intern serta organisasi dan pihakpihak yang melakukan kegiatan audit intern, dan berlaku umum untuk semua penugasan audit intern. Standar Atribut dibagi menjadi Prinsip-Prinsip Dasar dan Standar Umum. 2.

Standar Pelaksanaan (Performance Standards) Standar Pelaksanaan menggambarkan sifat khusus kegiatan audit intern dan menyediakan kriteria untuk menilai kinerja audit intern. Standar Pelaksanaan dibagi menjadi Standar Pelaksanaan Audit Intern dan Standar Komunikasi Audit Intern. Lingkup kegiatan yang diatur dalam Standar Pelaksanaan ini meliputi Kegiatan Pemberian Jaminan Kualitas (Quality Assurance Activities) dan Pemberian Jasa Konsultansi (Consulting Activities).

Standar Audit ini disusun menurut sistematika, sebagai berikut : a. Pendahuluan b. Standar Atribut (Attribute Standards), terdiri dari : 1) Prinsip-Prinsip Dasar 2) Standar Umum c. Standar Pelaksanaan (Performance Standards)

9

1) Standar Pelaksanaan Audit Intern 2) Standar Komunikasi Audit Intern

Penugasan Audit Keuangan (yang memberikan opini atas laporan keuangan) wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan/atau Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan peraturan perundang-undangan: ● Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. ● Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. ● Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. ● Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

2.3

Eksternal Audit oleh BPK Audit eksternal adalah review dari laporan keuangan atau laporan dari

suatu entitas, biasanya pemerintah atau bisnis, oleh seseorang tidak berafiliasi dengan perusahaan atau lembaga. Audit eksternal memainkan peran utama dalam pengawasan keuangan perusahaan dan pemerintah karena mereka dilakukan oleh individu di luar dan karena itu memberikan pendapat tidak memihak. Audit eksternal biasanya dilakukan secara berkala oleh bisnis, dan biasanya diperlukan tahunan oleh hukum bagi pemerintah. Auditor Eksternal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.. ayat (2) Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada

10

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan yang tidak tunduk kepada pemerintah, sehingga diharapkan dapat bersikap independen. Badan pemeriksa keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem

ketatanegaraan

Indonesia

yang

memiliki

wewenang

memeriksa

pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. BPK bersifat bebas dan mandiri. BPK memiliki tugas yang begitu besar seperti memeriksa seluruh keuangan negara yang berasal dari berbagai lembaga. Banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui apa tugas, fungsi dari BPK itu sendiri. Sehingga dalam makalah ini kami akan menjelaskan lebih rinci mengenai BPK agar masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa mengetahui apa BPK yang sebenarnya. Visi dan Misi BPK : Visi Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Misi 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan 2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Eksternal Auditor BPK-RI 1. Bertanggungjawab kepada pengguna laporan keuangan dan stakeholder. 2. Berada di luar organisasi yang diaudit (independen). 3. Bertugas melakukan audit pertanggungjawaban dan memberikan opini. 4. Tujuan audit untuk penilaian / opini. 5. Hasil audit lebih objektif.

11

6. Hasil audit layak untuk publik.

Fungsi lembaga internal auditor dan eksternal auditor sangat berbeda. Auditor eksternal menyandang fungsi atestasi terhadap akuntabilitas pemerintah, artinya memberikan pendapat terhadap kelayakan suatu pertanggungjawaban pemerintah (attestation function). Sedangkan internal auditor berfungsi sebagai ‘menilai kualitas’ (quality assurance) yang membantu pemerintahan dalam penyelenggaraan menajemen pemerintahan untuk menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas serta memenuhi syarat kehematan. Jadi fungsi keduanya tidak bisa saling menggantikan tapi justru saling melengkapi. BPK adalah lembaga negara di luar eksekutif (Presiden) yang kedudukannya sejajar dengan Presiden, DPR dan MA. Sedangkan BPKP adalah lembaga yang bertanggungjawab kepada Presiden. Jadi, BPKP adalah bagian dari eksekutif. Konsekuensinya, hasil laporan BPK disampaikan ke DPR, sedangkan BPKP menyampaikannya ke Presiden, karena memang membantu Presiden dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Jelas sekali bedanya. Walaupun demikian, Outcome keduanya adalah sama, yaitu terwujudnya Clean dan Good Government.

12

BAB III PENUTUP

3.1

Kesimpulan Auditor Pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia, auditor pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu: ● Auditor Eksternal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.. ayat (2) Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,sesuai dengan kewenangannya. Badan Pemeriksa Keuangan merupak...