BAB 9 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (good and clean governance) DOCX

Title	BAB 9 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (good and clean governance)
Author	Yona Ramadhani
Pages	6
File Size	22.3 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	150
Total Views	1,028

Summary

Description

BAB 9 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Pengertian Good Governance Istilah good and clean governance merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik dan muncul pada awal 1990-an. Secara umum, istilah good and clean governance memiliki pengetian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian good governance tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah (lembaga swadya masyarakat) dengan istilah good corporate. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip Pokok Good and Clean Governance Untuk merealisasikan pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang bersandar pada prinsip-prinsip good governance. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek fundamental (asas) dalam good governance yang harus diperhatikan, yiatu: 1. Partisipasi (Participation) 2. Penegakan hukum (rule of law) 3. Transparansi (transparency) 4. Responsif (responsive) 5. Oreintasi kesepakatan (consensus orientation) 6. Kesetaraan (equity) 7. Efektivitas (effectiveness) dan efisiensi (efficiency) 8. Akuntabilitas (accountability) 9. Visi strategis (strategic vision) 1. Partisipasi Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi. 2. Penegakan Hukum Asas penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintahan yang profesional harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi...