TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA PDF

Preview

Summary

ADITYA PERDANA, BENGET MANAHAN SILITONGA, FERRY DAUD M. LIANDO, FERRY KURNIA RIZKIYANSYAH, KRIS NUGROHO, MADA SUKMAJATI, PRAMONO U. TANTHOWI, TITI ANGGRAINI TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA EDITOR : PRAMONO U. TANTHOWI, ADITYA PERDANA dan MADA SUKMAJATI TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA ADITYA PERDANA,...

Description

ADITYA PERDANA, BENGET MANAHAN SILITONGA, FERRY DAUD M. LIANDO, FERRY KURNIA RIZKIYANSYAH, KRIS NUGROHO, MADA SUKMAJATI, PRAMONO U. TANTHOWI, TITI ANGGRAINI

TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA

EDITOR : PRAMONO U. TANTHOWI, ADITYA PERDANA dan MADA SUKMAJATI

TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA

ADITYA PERDANA, BENGET MANAHAN SILITONGA FERRY DAUD M. LIANDO, FERRY KURNIA RIZKIYANSYAH, KRIS NUGROHO, MADA SUKMAJATI, PRAMONO U. TANTHOWI, TITI ANGGRAINI

EDITOR: PRAMONO U. TANTHOWI ADITYA PERDANA MADA SUKMAJATI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA Penulis : Aditya Perdana Benget Manahan Silitonga Ferry Daud M. Liando Ferry Kurnia Rizkiyansyah Kris Nugroho Mada Sukmajati Pramono U. Tanthowi Titi Anggraini ISBN : 978-602-50455-5-4 Editor : Pramono U. Tanthowi Aditya Perdana Mada Sukmajati Penyunting : Tim Grafis KPU RI Desain Sampul dan Tata Letak : Tim Grafis KPU RI

Penerbit : KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng. Jakarta Pusat Telp. 021 31937223, Fax. 021 3157759 Email : [email protected] Cetakan Pertama, September 2019 Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulisan ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

SAMBUTAN KETUA KPU RI

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan. Buku Tata Kelola Pemilu di Indonesia ini adalah buku yang akan menyebarkan informasi tentang kepemiluan di Indonesia dan sekaligus menjadi buku pegangan yang akan memandu para Anggota KPU seluruh Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Tim Penulis dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam memberikan masukan terhadap modul ini, serta yang telah ikut membantu dalam penyelesaian buku ini. Terkhusus terima kasih kami kepada Prof. Ramlan Surbakti, MA.,Ph.D. dan Ibu Prof. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si. yang telah berkenan menjadi reviewer Buku ini. Buku Tata Kelola Pemilu di Indonesia ini dirancang untuk memperkuat kompetensi Anggota KPU dari sisi pengetahuan, keterampilan dan sikap sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas. Buku ini menjabarkan nilai, prinsip dan asas pemilu, kelembagaan penyelenggara pemilu, sistem pemilu, tahapan pemilu, manajemen penyelenggaraan pemilu, juga penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu, serta Pengalaman Terbaik para Penyelenggara Pemilu di berbagai daerah di Indonesia. Tentunya ini sangat penting mengingat kinerja lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai penyelenggara Pemilu dituntut berkualitas untuk kepentingan publik. Buku ini merupakan edisi revisi dari buku Fondasi Tata Kelola Pemilu pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tentu masih ada kekurangan dan sangat terbuka untuk terus dilakukan perbaikan dasn penyempurnaan di masa mendatang. Untuk itu, kritik dan saran terhadap penyempurnaan modul ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi

TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA

iii

manfaat bagi para Anggota KPU khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan. Jakarta, September 2019 Ketua KPU RI

ARIEF BUDIMAN

iv

TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA

Kata Pengantar Tata kelola dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) merupakan hal fundamental dalam rangka mewujudkan demokrasi elektoral yang berintegritas. Tata kelola pemilu tersebut menyangkut kelembagaan pemilu sebagai aspek utama, selain aspek yang lainnya, yakni sistem pemilu dan proses pemilu, manajemen pemilu dan sistem penegakan hukum pemilu. Indonesia mempunyai pengalaman panjang dalam mendesain tata kelola pemilu yang konstitusional sampai sejauh ini. Tata kelola pemilu sangat terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kemandirian penyelenggara pemilu merupakan prinsip utama agar pemilu memiliki legitimasi dan kredibilitas. Mandat konstitusi menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Mandat ini harus diterjemahkan dalam tataran pengetahuan dan ketrampilan yang lebih operasional sehingga KPU dapat lebih efektif dan responsif dalam melayani hak konstitusional warga negara. KPU dituntut untuk memiliki integritas, pemahaman dan profesionalitas yang tinggi sehingga mampu berinteraksi dalam perhelatan pemilu yang kompleks dan dinamis. Pengetahuan, kesadaran, keterampilan, terobosan dan inovasi penyelenggara di bidang kepemiluan dan demokrasi perlu terus diperkuat dalam rangka memperkuat tata kelola pemilu (electoral governance) yang semakin mumpuni sehingga dapat melahirkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik ke depan. Dengan demikian, sebagai upaya agar mampu melayani hak konstitusional warga negara yang berintegritas dan professional, penyelenggara pemilu perlu dibekali pemahaman dan ketrampilan teknis kepemiluan yang komprehensif. Buku ini hadir dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut. Buku yang berjudul Tata Kelola Pemilu di Indonesia ini sebenarnya dikembangkan dari buku yang berjudul Fondasi Tata Kelola Pemilu yang diterbitkan oleh KPU RI pada tahun 2017. Penyusunannya berdasarkan konstruksi pemahaman normatif serta teknis kepemiluan yang dikombinasikan dengan pengalaman empirik dan praktek-prakter terbaik (best practises) penyelenggaraan pemilu di pusat maupun di daerah. Buku ini memberikan gambaran besar tentang desain tata kelola pemilu di Indonesia. Ada banyak catatan penting yang dielaborasi di dalam buku TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA

v

ini dalam upaya mengkonstruksi penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan profesional. Selain untuk para penyelenggara pemilu, buku yang menarasikan pemahamanpemahaman penting pada aspek tata kelola penyelenggaraan pemilu di Indonesia ini juga didedikasikan untuk kalangan akademisi dan pegiat pemilu yang memiliki konsen dalam bidang kepemiluan dan demokrasi. Kami berharap buku ini juga dapat menjadi rujukan bagi para pihak terkait untuk mendorong penyelenggaraan pemilu secara profesional dan kolegial. Dalam kesempatan baik ini, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua dan Anggota KPU RI beserta jajaran Sekretariat Jenderal KPU RI (Biro Sumber Daya Manusia) atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk dapat berkontribusi di dalam penyusunan buku sederhana ini. Terimakasih juga kami sampaikan kepada KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten Sleman yang juga telah memfasilitasi kami selama proses penyusunan buku ini. Juga kepada KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Provinsi DKI Jakarta, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Provinsi Bali, KPU Provinsi Sulawesi Utara, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten Karo, dan KPU Kabupaten Batang atas partisipasinya dalam forum Diskusi Kelompok Terpumpun. Apresiasi dan penghargaan tentu saja juga kami haturkan kepada para penulis yang berasal dari berbagai latar belakang, yakni praktisi, pegiat pegiat, dan akademisi yang memiliki topik studi kepemiluan. Tak lupa, kami menyampaikan terimakasih kepada Prof. Ramlan Surbakti (Guru Besar Ilmu Politik Unair) dan Prof. Valina Singka Subekti (Guru Besar Ilmu Politik UI) yang telah bersedia memberikan masukan dan umpan balik untuk naskah awal dari buku ini. Akhirnya, tak ada gading yang tak retak. Tentu saja buku ini tidak mampu untuk mencakup semua topik terkait dengan tema tata kelola pemilu. Dengan demikian, saran dan masukan selalu kami harapkan demi perbaikan kualitas dari buku. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas di masa depan. Selamat membaca dan bercengkrama. Jakarta, Agustus 2019

Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Ketua Tim Penyusun Buku) vi

TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA

Daftar Isi Sambutan Ketua KPU RI Kata Pengantar Daftar isi Daftar gambar Daftar tabel

iii v vii xi xiii

BAB 1 TATA KELOLA PEMILU (Mada Sukmajati dan Aditya Perdana) A. B. C. D. E. F.

2

Pemilu dan Demokrasi Konsep Tata Kelola Pemilu Tata Kelola Pemilu di Indonesia Politik Kepemiluan Tujuan Buku ini Sistematika Buku

2 3 10 13 18 20

BAB 2 NILAI DAN ASAS PEMILU (Kris Nugroho dan Ferry Daud M Liando)

23

A. B. C. D.

Pengantar Pemilu Berintegritas (Electoral Integrity) Inklusifitas (Inclusiveness) Pemilu Luber dan Jurdil di Indonesia D.1. Makna Pemilu Luber dan Jurdil D.2. Mengapa Pemilu Harus Luber dan Jurdil D.3. Mewujudkan Pemilu Luber dan Jurdil E. Penutup BAB 3 SISTEM PEMILU (Mada Sukmajati) A. B. C. D. E. F. G.

23 23 32 36 39 42 48 56 58

Pengantar Sistem Pemilu Unsur-Unsur dalam Sistem Pemilu Sejarah Singkat Sistem Pemilu di Indonesia Sistem Pemilu di Indonesia Berdasarkan UU Pemilu Sistem Pemilu dan Konsekuensinya Penutup

58 59 66 75 86 103 107

TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA

vii

BAB 4 KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILU (Benget Manahan Silitonga dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah) A. B. C. D. E.

Pengantar Lembaga Penyelenggara Pemilu Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia Prinsip dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) E.1. Struktur Organisasi KPU E.2. Pengambilan Keputusan E.3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU E.4. Sekretariat Jenderal KPU E.5. KPU Provinsi E.6. KPU Kabupaten/Kota E.7. Lembaga Penyelenggara Pemilu di Aceh E.8. Hubungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota E.9. Pengawasan Internal KPU E.10. Hubungan KPU dengan Presiden dan DPR E.11. Hubungan KPU RI dengan LPP di Luar Negeri E.12. Isu-Isu Strategis Kelembagaan KPU F. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) F.1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu F.2. Bawaslu Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) G. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) G.1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban DKPP H. Hubungan Antara LPP H.1. Tips Membangun Relasi yang Sinergis KPU–Bawaslu–DKPP I. Penutup BAB 5 TAHAPAN PEMILU (Aditya Perdana dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah) A. B. C. D.

viii

Pengantar Kerangka Tahapan Pemilu Tahapan Pemilu di Indonesia Tahapan Persiapan Pemilu D.1. Pembentukan Regulasi D.2. Perencanaan dan Anggaran Pemilu

TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA

109 109 110 114 120 129 132 136 138 141 145 152 158 161 162 166 167 168 169 169 173 174 176 177 180 181 184 184 184 186 191 191 192

D.3. Rekrutmen Badan Penyelenggara Pemilu D.4. Sosialisasi D.5. Logistik D.6. Tantangan/Hambatan dan Cara Mengatasinya E. Tahapan Pelaksanaan Pemilu E.1. Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap E.2. Pencalonan E.3. Masa Kampanye E.4. Pemungutan dan Penghitungan suara E.5. Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu E.6. Identifikasi tantangan/hambatan dan cara mengatasinya dalam tahapan pelaksanaan F. Tahapan Akhir Pemilu F.1. Sengketa Hasil Pemilu F.2. Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan Pemilu F.3. Identifikasi tantangan/hambatan dan cara mengatasinya dalam tahapan akhir pemilu G. Penutup BAB 6 MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU (Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Benget Manahan Silitonga) A. B. C. D. E. F.

Pengantar Perencanaan Strategis Pendanaan Pemilu Evaluasi Kinerja Lembaga Penyelenggara Pemilu Manajemen Jaringan dengan Pemangku Kepentingan Infrastruktur Penyelenggara Pemilu 1. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) 2. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) 3. Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) 4. Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan Portal Informasi Pemilu 2019 5. Sistem Informasi Logistik (SILOG) 6. Website KPU dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum G. Penutup

193 195 196 197 200 200 203 207 212

217 218 222 223 224 225 226 229 229 230 242 254 256 259 262 265 269 273 276 278 285

TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA

ix

BAB 7 PENEGAKAN HUKUM PEMILU DAN PENYELESAIAN

MASALAH HUKUM PEMILU (Titi Anggraini) A. Pengantar B. Kerangka Hukum Pemilu dan Standar Internasional Penegakan Hukum Pemilu C. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Pemilu D. Jenis Pelanggaran dan Sengketa Pemilu E. Penanganan Pelanggaran Pemilu F. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu G. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu H. Penutup BAB 8 PENGALAMAN BAIK DI BERBAGAI DAERAH (Ferry Daud Liando) A. B. C. D.

Pengantar Kondisi Darurat Manajemen Krisis Pengalaman Baik dari Berbagai Daerah D.1. Soliditas Tim D.2. Pendataan Pemilih di Daerah Padat Penduduk D.3. Manajemen Situng D.4. Manajemen Sidalih D.5. Partisipasi Masyarakat D.6. Potensi Konflik yang Tinggi D.7. Mencegah PSU D.8. Pelayanan Pemilih di Daerah Bencana Alam D.9. Mengatasi Regulasi yang Tidak Sempurna E. Belajar dari Pengalaman F. Penutup

x

288 288 289 292 299 307 313 330 347 350 350 351 353 356 356 359 363 367 369 371 373 374 375 378 381

BAB 9 PENUTUP (Pramono Ubaid Tanthowi)

383

Daftar Pustaka Profil Tim Penulis Buku

388 399

TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA

Daftar Gambar Gambar 1.1. Gambar 1.2. Gambar 2.1. Gambar 2.2. Gambar 2.3. Gambar 2.4. Gambar 2.5. Gambar 3.1. Gambar 3.2. Gambar 3.3. Gambar 3.4. Gambar 4.1. Gambar 4.2. Gambar 4.3. Gambar 4.4. Gambar 4.5. Gambar 4.6. Gambar 4.7. Gambar 4.8. Gambar 5.1. Gambar 5.2. Gambar 5.3. Gambar 5.4. Gambar 5.5. Gambar 5.6. Gambar 5.7. Gambar 5.8. Gambar 5.9. Gambar 6.1. Gambar 6.2. Gambar 6.3. Gambar 6.4. Gambar 6.5. Gambar 6.6.

Siklus Pemilu Tata Kelola Pemilu di Indonesia Pemilu Berintegritas dan tiga pihak yang berkaitan Ruang Lingkup Pemilu yang inklusif Asas Pemilu di Indonesia Tujuan Pemilu Luber dan Jurdil Strategi Pemilu Luber dan Jurdil Keluarga Sistem Pemilu Varian dari Sistem Perwakilan Berimbang Perbandingan Sistem Pemilu di Indonesia Keterwakilan Perempuan Model Lembaga Penyelenggara Pemilu Hubungan Desain LPP, Kinerja LL dan Hasil Proses Pemilu Transformasi Lembaga Penyelenggara Pemilu Struktur Kelembagaan Pemilu Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Divisi KPU Mekanisme Rapat Pleno Struktur Sekretariat Jenderal KPU Relasi KPU-Bawaslu-DKPP Siklus/Tahapan Pemilu Tahapan Pengadaan Logistik Pemilu 2019 Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPR dan DPRD Pemilu 2019 Metode dan Kampanye Pemilu 2019 Jenis Dana Kampanye Pemilu 2019 Laporan Dana Kampanye Pemilu 2019 Lini Masa Tahapan Pemungutan Suara Hingga Pelantikan Pemilu 2019 Situng dan Rekapitulasi Hasil Dalam Pilkada 2018 Alur Perencanaan Strategis Analisis SWOT Langkah Siklus Perencanaan Strategis Peta Strategis KPU 2015-2019 Alokasi Besaran Anggaran dalam Pemilu Siklus APBN

6 12 31 34 39 45 50 60 64 82 105 111 114 119 133 135 137 143 180 185 198 202 206 209 211 212 213 216 231 233 235 238 242 246

TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA

xi

Gambar 6.7. Gambar 6.8. Gambar 6.9. Gambar 6.10. Gambar 6.11. Gambar 6.12. Gambar 6.13. Gambar 6.14. Gambar 6.15. Gambar 6.16. Gambar 7.1. Gambar 7.2. Gambar 7.3. Gambar 7.4. Gambar 7.5. Gambar 7.6. Gambar 7.7. Gambar 7.8. Gambar 7.9. Gambar 7.10. Gambar 7.11.

xii

Skema Penyusunan Dana Hibah Pilkada Mekanisme Registrasi Hibah SIPOL SIDALIH SITUNG SILON Situs Informasi Kepemiluan SILOG Website KPU RI JDIH KPU Kerangka Hukum Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu di Indonesia Skema Pengaduan dalam Penanganan Pelanggaran Etika Pemilu Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 Alur Penanganan Pelanggaran Pilkada Pemohon dan Termohon Dalam Sengketa Proses Pemilu Prinsip Umum Tahapan Adjudikasi Alur/proses beracara gugatan sengketa pemilu Penanganan Sengketa Pilpres Alur Pendaftaran Permohonan Langsung Pendaftaran Permohonan Online

TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA

250 251 265 269 273 275 276 277 278 279 299 309 312 313 326 326 327 329 338 339 340

Daftar Tabel Tabel 1.1. Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 3.1. Tabel 3.2. Tabel 3.3. Tabel 3.4. Tabel 3.5. Tabel 3.6. Tabel 3.7.

Elemen Tata Kelola Pemilu Penerapan dan tantangan Asas Pemilu di Indonesia Dasar Hukum Penyelenggara Pemilu Jujur Dan Adil Sistem Pemilu Legislatif di Dunia Tahun 2000-an Alokasi Kursi Versi D’Hondt Alokasi Kursi Versi The Seinte-Legue Alokasi Kursi Versi Kuota Hare Alokasi Kursi Versi Metode Kuota Droop Perbandingan Kursi DPR dari Pemilu 1955-Pemilu 2019 Perbandingan Sistem Pemilu 1955-Pemilu 2014 untuk Pemilu DPR RI Tabel 3.8. Para Kandidat dan Perolehan Suaranya di Pilpres 2004-2019 Tabel 3.9. Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tabel 3.10. Sistem Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tabel 3.11. Sistem Pemilu DPD Tabel 3.12. Sistem Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tabel 4.1. Prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu di Indonesia Tabel 4.2. Matrik Pembagian Divisi dan Uraian Tugas KPU Provinsi (dengan 7 anggota) Tabel 4.3. Matrik Pembagian Divisi dan Uraian Tugas KPU Provinsi (dengan 5 anggota) Tabel 4.4. Matrik Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Divisi KPU Kabupaten/Kota Tabel 4.5. Relasi kelembagaan KPU RI dengan KPU daerah Tabel 4.6. Tugas Pelaporan KPU kepada Pemerintah Tabel 5.1. Tantangan/Hambatan dan Cara Mengatasinya di Tahap Persiapan Pemilu Tabel 5.2. Tantangan/Hambatan dan Cara Mengatasinya Di Tahap Pelaksanaan Pemilu Tabel 5.3. Tantangan/Hambatan dan Cara Mengatasinya Di Tahap Pasca Pemilu Tabel 6.1. Sasaran Strategis KPU Berdasarkan RPJMN Tabel 6.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Tabel 6.3. Contoh Rencana Strategis Australia Election Commission

4 48 53 61 72 73 73 74 78 80 84 88 94 97 101 122 147 148 154 161 167 198 219 225 239 239 240

TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA

xiii

Tabel 6.4. Perbandingan Presentase Anggaran Pilkada dan Kehadiran Petahana Tabel 6.5. Kebutuhan Bagi Penyelenggara Pemilu Tabel 7.1. Kategorisasi Masalah Hukum Pemilu Tabel 7.2. Alokasi Waktu Untuk Menyiapkan Jawaban Tabel 7.3. Contoh Pemetaan Potensi Perselisihan Hasil Pemilu

xiv

TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA

252 258 306 343 345

Komisioner KPU RI Periode 2017-2022

BAB 1 TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA Mada Sukmajati dan Aditya Perdana

A. Pemilu dan Demokrasi

Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), baik yang diselenggarakan dalam rejim pemerintahan yang otoritarian ataupun demokratis. Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Banyak pihak menilai bahwa Pemilu 1955 diselenggarakan secara demokratis (Feith 1999). Pemilu 1955 kemudian melahirkan tata politik yang kemudian dikenal secara populer dengan sebutan “periode demokrasi parlementer” atau “periode demokrasi liberal”. Dalam kurun waktu 32 tahun (1966-1998), Indonesia berada dalam periode pemerintahan Orde Baru dengan watak dan karakter rejim otoritarian yang mendominasi sistem politik dan pemerintahan. Rejim Orde Baru telah menyelenggarakan Pemilihan Umum pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 (Liddle 1992). Namun demikian, penyelenggaraan pemilupemilu tersebut masih jauh dari nilai-nilai demokrasi (Haris 1998). Rekayasa, intimidasi, minimnya kontestasi, dan ketidaksetaraan di antara peserta pemilu menjadi sebagian dari karakter penyelenggaraan pemilupemilu selama periode Orde Baru. Pemilu pertama yang diselenggarakan oleh pemerintahan Orde Baru dilakukan pada tahun 1971 dan mengikutsertakan 10 Parpol. Namun, setelahnya, pemerintah menerapkan kebijakan fusi Parpol di tahun 1973 dengan memaksa Parpol-Parpol berideologi Islam bergabung ke dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan) (Haris 1991). Sementara itu Parpol-Parpol yang berideologi nasionalis dan Kristen untuk bergabung ke dalam PDI (Partai Demokrasi Indonesia) (Lay 2010). Pemerintah sendiri kemudian memperkuat Golkar (Golongan Karya) sebagai sebuah mesin politik bagi penguasa dengan melibatkan aktor militer dan birokrasi (Suryadinata, 2

BAB 1 - TATA KELOLA PEMILU ...