BANK SOAL PDF

Preview

Summary

BANK SOAL Ujian Profesi Advokat (SIAP MENGHADAPI UPA PERADI) 2017 A. Pilihan Ganda I. Peran dan Fungsi Perkembangan Organisasi Advokat 1. Organisasi advokat pertama di Indonesia adalah: a. IKADIN b. AAI c. PERADIN d. PAI 2. Uraian garis besar perkembangan organisasi advokat di Indonesia adalah: a. B...

Description

BANK SOAL Ujian Profesi Advokat (SIAP MENGHADAPI UPA PERADI)

2017

A. Pilihan Ganda I.

Peran dan Fungsi Perkembangan Organisasi Advokat

1.

Organisasi advokat pertama di Indonesia adalah: a. IKADIN b. AAI c. PERADIN d. PAI

2.

Uraian garis besar perkembangan organisasi advokat di Indonesia adalah: a. Bali Van Advocaten, Balai Advokat, PAI, PERADIN, HPHI,PUSBADHI, IKADIN, IPHI,AAI, PERADI b. PUSBADHI, Bali Van Advocaten, Balai Advokat, PERADIN, PAI, HPHI, IKADIN, IPHI, AAI, PERADI. c. Bali Van Advocaten, Balai Advokat, PERADIN, PAI, HPHI, PUSADHI, IKADIN, IPHI, AAI, PERADI d. Bali Van Advocaten, Balai Advokat PAI, PERADIN, HPHI, PUSBADHI, IKADIN, AAI, IPHI, PERADI.

3.

Tanggal 30 Agustus 1964 mempunyai arti penting karena: a. Sejak saat itu secara resmi PERADIN berubah menjadi PAI b. Sejak saat itu secara resmi PAI berubah menjadi PERADIN c. Berdirinya LBH d. Berdirinya PUSBADHI

4.

Satu-satunya organisasi advokat yang diakui pemerintah dalam rangka pembelaan para terdakwa tokoh-tokoh G 30 S/PKI adalah: a. Himpunan Penasihat Hukum Indonesia (HPHI) b. Pusat Bantuan dan Pengadbdian Hukum (PUSBADHI) c. Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) d. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)

5.

Organisasi bantuan hukum pertama di Indonesia adalah: a. IKADIN b. PERADIN c. AAI d. IPHI

6.

IKADIN didirikan pada: a. 10 September 1965 b. 10 Oktober 1975 c. 10 November 1980 d. 10 November 1985

7.

Induk organisasi Advokat yang dibentuk oleh delapan organisasi profesi advokat untuk memenuhi syarat undang – undang advokat adalah : a. FKAI b. PERADI c. PERADIN d. PUSBADHI

Document Of Sarah Kamal

Page 2

8.

Istilah PERADI, perhimpunan advokat Indonesia, dapat dilihat : a. Di dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 c. Deklarasi Advokat Indonesia, Jakarta, 20 Desember 2004 d. Jawaban, A,B dan C salah

9.

Perhimpunan Advokat Indonesia ( PERADI ) lahir pada : a. 21 Desember 2004 b. 18 Nopember 2004 c. 5 April 2004 d. 5 April 2004

10.

Organisasi profesi advokat yang terhimpun dalam PERADI saat ini berjumlah: a. 6 organisasi advokat b. 7 organisasi advokat c. 8 organisasi advokat d. 9 organisasi advokat

11.

Dibawah ini adalah beberapa organissi profesi advokat yang terhimpun dalam PERADI, kecuali: a. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) b. Serikat Pengacara Indonesia (SPI) c. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) d. Persatuan Advokat Indonesia (Peradin)

12.

Tanggal 30 Agustus 1964 mempunyai arti penting karena: a. Sejak saat itu secara resmi PERADIN berubah menjadi PAI b. Sejak saat itu secara resmi PAI berubah menjadi PERADIN c. Berdirinya LBH d. Berdirinya PUSBADHI

13.

Dibawah ini adalah nama organisasi advokat yang terdapat dalam UU advokat, kecuali: a. AKHI b. HPPM c. APSI d. SPI

14.

Organisasi advokat mempunyai peranan penting untuk mewujudkan seorang calon advokat menjadi advokat yang profesional, salah satunya adalah: a. Memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu. b. Memberikan perlindungan dan bantuan hukum yang diperlukan untuk membela kepentingan setiap advokat. c. Merancangkan dan melaksanakan suatu pendidikan khusus serta mengadakan ujian yang benar-benar bermutu bagi calon advokat. d. Memberikan informasi, data atau dokumen lain yang dibutuhkan setiap advokat dalam kepentingannya untuk membela klien.

15.

Undang-undang Advokat memberikan kewenangan yang cukup besar kepada Organisasi Advokat, antara lain kwenangan untuk : a. Mengadakan ujian bagi calon advokat b. Melakukan pengangkatan advokat c. Melakukan tindakan pemberhentian advokat dari profesinya d. Semua jawaban benar

Document Of Sarah Kamal

Page 3

16.

Eksistensi Advokat selaku Penegak Hukum dapat dilihat dalam : a. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 17 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

17.

Advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan, dapat dilihat dalam : a. Pasal 10 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 . Orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat, disebut : a. Retainer b. Korban c. Penggugat d. Klien

18.

19.

Batas minimal usia seseorang bisa menjadi “advokat “ menurut Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 adalah : a. 15 tahun b. 25 tahun c. 35 tahun d. 45 tahun

20.

Siapakah yang berhak menyumpah serta mengeluarkan “berita acara sumpah Advokat”, menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 : a. Pengadilan Negeri b. Mahkamah Agung c. Pengadilan Tinggi d. Mahkamah Konstitusi

21.

Aturan tentang advokat yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (RV) adalah: a. Tidak diperbolehkannya menggunakan advokat sebagai kuasa dalam persidangan b. Penggugat harus diwakili advokat sebagai kuasanya di persidangan c. Dibebaskannya para pihak untuk menunjuk/menggunakan atau tidak advokat sebagai kuasanya di persidangan d. Baik penggugat maupun tergugat harus menunjuk/mewakilkan advokat sebagai kuasanya dipersidangan.

22.

Menurut Pasal 13 ayat 1 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yang melakukan pengawasan atas nama organisasi advokat terhadap para Advokat adalah : a. Lembaga Pengawas b. Komisi pengawas c. Dewan pengawas d. Komisi advokat

Document Of Sarah Kamal

Page 4

23.

Larangan rangkap jabatan bagi Pimpinan Organisasi Advokat sebagai Pempinan Parpol baik ditingkat Pusat maupun Daerah, dapat dilihat di : a. Pasal 28 ayat 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 17 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

24.

Unsur dalam Majelis Dewan Kehormatan menurut Ketentuan Pasal 27 ayat 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, adalah : a. Komisi Pengawas, Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Cabang b. Komisi Pengawas, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Pimpinan Nasional c. Dewan Pakar, Komisi Pengawas, Dewan Pimpinan Nasional d. Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli dibidang hukum, dan tokoh e. masyarakat.

25.

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan, dapat dilihat dalam : a. Pasal 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

26.

Bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan, wajib dilakukan oleh Advokat, diatur di dalam : a. Pasal 23 ayat 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

27.

Dewan Kehormatan Advokat menurut Pasal 26 ayat 5 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, dibentuk oleh organisasi advokat dengan tujuan : a. Melakukan pengawasan terhadap advokat b. Melakukan pengangkatan advokat c. Melakukan penyumpahan advokat d. Memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik Advokat berdasarkan e. tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

28.

Pelanggaran Kode Etik Daerah di periksa dan di adili oleh : a. Komisi Pengawas b. Dewan Pengurus Nasional c. Dewan Kehormatan Daerah d. Dewan Pimpinan Cabang

29.

Pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menjalankan profesi Advokat dan bertindak seolahlah sebagai advokat tetapi bukan advokat, dapat dilihat dalam : a. Pasal 27 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 7 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

Document Of Sarah Kamal

Page 5

30.

Peran dan Fungsi Organisasi Advokat menurut ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-undang omor 18 Tahun 2003 : a. memberi ijin profesi advokat b. memberi peluang dan kesempatan bagi advokat c. mengadakan kursus advokat d. Menetapkan dan menjalankan kode etik profesi advokat bagi para e. anggotanya.

31.

Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi, sebagai salah satu syarat untuk dapat diangkat diangkat menjadi advokat, diatur di dalam : a. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 3 ayat 1 huruf i Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

32.

Menurut Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat berhak mendapatkan : a. Hadiah dari kliennya b. Gaji dari Kliennya c. Parcel dari Klien nya d. Honorarium dari Klien nya

33.

Hak Advokat untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari Instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya, diatur di dalam: a. Pasal 22 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 17 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 23 aytat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

34.

Kewajiban Advokat untuk tunduk dan mematuhi kode etik advokat, diatur di dalam a. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 5 ayat 1Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 26 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

35.

Advokat asing dapat bergabung dalam Kantor Advokat sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing, diatur di dalam : a. Pasal 20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

36.

Larangan persamaan identifikasi antara Advokat dengan klien nya, dapat dlihat dalam : a. Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 18 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

Document Of Sarah Kamal

Page 6

37.

Kewajiban Advokat untuk menjaga kerahasiaan Klien, dapat dilihat dalam : a. Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

38.

Jenis tindakan yang dikenakan bagi Advokat yang melanggar Kode Etik Profesi Advokat berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah : a. teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesi nya selama 3 s/d 12 bulan, pemberhenian tetap dari profesinya. b. sanksi kurungan c. sanksi denda d. sanksi pencekalan

39.

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, yang berhak mengambil tindakan terhadap pelanggaran kode etik Advokat adalah : a. Dewan Pimpinan Nasional b. Dewan Pimpinan Cabang c. Komisi Pengawas d. Dewan Kehormatan Advokat

40.

Advokat dapat diberhentikan bila advokat tersebut dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih, dapat dilihat dalam : a. Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 b. Pasal 14 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 d. Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

Kode etik Advokat 41.

Menurut pasal 33 UU No.18 tahun 2003 kode etik advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan profesi mempunyai kekuatan hukum sejak a. 23 Mei 2002 b. 23 mei 2003 c. 5 april 2003 d. april 2002

42.

Menurut pasal 3 Kode etik advokat indonesia, advokat dapat menolak nasihat dan bantuan hukum karena a. Bertentangan dengan hati nuraninya b. Tidak ada dasar hukumnya c. Tidak sesuai dengan keahlian nya d. A dan B benar

43.

Menurut ketentuan Pasal 2 Kode Etik Advokat, salah satu bentuk kepribadian Advokat dalam menjalan tugas nya adalah : a. Menjunjung tinggi Undang-undang dasar republik indonesia b. Menjunjung tinggi Kode etik advokat c. Menjunjung tingg Sumpah jabatannya d. Semua benar

Document Of Sarah Kamal

untuk memberi

Page 7

44.

Menurut Pasal 8 huruf g Kode Etik Advokat, Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurus nya, apabila : a. Tidak cocok harga b. Tidak berkata jujur c. Tidak tercapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara d. A dan B benar

45.

Menurut Pasal 13 ayat 1 Kode Etik Advokat, yang dapat mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan adalah : a. Klien, Teman Sejawat Advokat, Pejabat Pemerintah, Anggota Masyarakat, Dewan Pimpinan pusat/Cabang/Daerah dan organisasi profesi dimana Teradu Menjadi anggota b. Komisi Pengawas, Staff Sekretariat Dewat Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Nasional c. Teman Sejawat, Dewan Pimpinan Pusat, Anggota Masyarakat d. B dan C Benar

46.

Larangan merebut klien dari teman sejawat, dapat dilihat dalam : a. Pasal 6 Kode Etik Advokat b. Pasal 5 huruf d Kode Etik Advokat c. Pasal 8 Kode Etik Advokat d. Pasal 2 Kode Etik Advokat

47.

Advokat sebagai “Officium Nobile “ (Profesi yang Mulia) dapat dilihat dalam : a. Pasal 10 Kode Etik Advokat b. Pasal 16 Kode Etik Advokat c. Pasal 12 Kode Etik Advokat d. Pasal 3 huruf g Kode Etik Advokat

48.

Kewajiban untuk memberi bantuan dan pembelaan hukum bagi rekan sejawat yang di duga atau di dakwa dalam perkara pidana, baik atas permintaan maupun penunjukkan organisasi advokat dapat dilihat dalam : a. Pasal 4 Kode Etik Advokat b. Pasal 8 Kode Etik Advokat c. Pasal 11 Kode Etik Advokat d. Pasal 3 huruf 4 Kode Etik Advokat

49.

Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama sama dengan Jaksa Penuntut Umum, hal ini dapat dilihat dalam : a. Pasal 15 Kode Etik Advokat b. Pasal 20 Kode Etik Advokat c. Pasal 7 huruf d Kode Etik Advokat d. Pasal 18 Kode Etik Advokat

50.

Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat “ad informandum”, maka hendaknya seketika itu tembusan dan surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan, hal ini dapat dilihat dalam : a. Pasal 7 huruf c Kode Etik Advokat b. Pasal 11 Kode Etik Advokat c. Pasal 19 Kode Etik Advokat d. Pasal 21 Kode Etik Advokat

Document Of Sarah Kamal

Page 8

51.

Apabila seorang klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara tersebut, apabila menerima bukti surat pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula, dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula, hal ini dapat di lihat dalam : a. Pasal 6 Kode Etik Advokat b. Pasal 13 Kode Etik Advokat c. Pasal 18 Kode Etik Advokat d. Pasal 8 huruf e Kode Etik Advokat

52.

Kewajiban Advokat Asing untuk tunduk dan patuh pada Kode Etik Advokat Indonesia, dapat dilihat dalam : a. Pasal 9 Kode Etik Advokat b. Pasal 17 Kode Etik Advokat c. Pasal 6 Kode Etik Advokat d. Pasal 3 Kode Etik Advokat

53.

Advokat menjalankan tugas profesinya secara bebas dan mandiri, hal ini dapat dilihat dalam : a. Pasal 3 huruf c Kode Etik Advokat b. Pasal 7 Kode Etik Advokat c. Pasal 2 Kode Etik Advokat d. Pasal 19 Kode Etik Advokat

54.

Kewajiban bagi Advokat untuk memberikan perhatian yang sama bagi kasusng sifatnya cuma-cuma (pro deo), dapat dilihat dalam : a. Pasal 7 Kode Etik Advokat b. Pasal 4 huruf f Kode Etik Advokat c. Pasal 11 Kode Etik Advokat d. Pasal 5 Kode Etik Advokat

55.

Jangka waktu penyampaian pemberitahuan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada Teradu tentang adanya pengaduan menurut ketentuan Pasal 13 ayat 1 Kode Etik Advokat adalah : a. 28 hari b. 12 hari c. 14 hari d. 8 hari

56.

Jumlah anggota Majelis Dewan Kehormatan Cabang/Daerah untuk bersidang menurut ketentuan Pasal 14 ayat 1 Kode Etik Advokat adalah : a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

57.

Menerima pengaduan dari teradu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-saksi kepada Teradu, merupakan salah satu bentuk putusan Majelis Dewan Kehormatan Daerah/Cabang, yang dapat dilihat dalam : a. Pasal 16 ayat 1Kode Etik Advokat b. Pasal 20 Kode Etik Advokat c. Pasal 19 Kode Etik Advokat d. Pasal 18 Kode Etik Advokat

Document Of Sarah Kamal

Page 9

58.

Jangka waktu permohonan banding yang diajukan ke Dewan Kehormatan Pusat melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menurut Pasal 18 ayat 2 Kode Etik Advokat adalah : a. 14 hari b. 8 hari c. 20 hari d. 21 hari

59.

Akibat adanya permohonan banding, menyebabkan pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menjadi : a. lanjut b. tidak sah c. tidak jelas d. di tunda

60.

Keputusan Dewan Kehormatan Pusat menurut ketentuan Pasal 19 ayat 3 Kode Etik Advokat bersifat:: a. keras b. Fleksible c. Lunak d. Final dan Mengikat

Perdata dan Hukum Acara Perdata 61.

Tata cara pengajuan gugatan tertulis dalam: a. Pasal 118 HIR/142 RBg b. Pasal 122 HIR/ 144 RBg c. Pasal 123 HIR/ 142 RBg d. Pasal 118 HIR/ 143 RBg

62.

Dalam perkara perdata yang harus membuktikan gugatan adalah a. Penggugat b. Tergugat c. Penggugat dan tergugat d. Hakim

63.

Gugatan pada dasarnya diajukan pada Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya Tergugat, gugatan terhadap benda tidak bergerak diajukan pada a. Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat b. Pengadilan Negeri tempat tinggal yang dipilih c. Pengadilan Negeri dimana benda bergerak itu berada/terletak d. Pengadilan Negeri yang berwenang

64.

Gugatan diputus verstek apabila a. Penggugat tidak hadir b. Para pihak tidak hadir c. Tergugat tidak hadir d. Pihak-pihak hadir

Document Of Sarah Kamal

Page 10

65.

Gugatan dinyatakan gugur apabila a. Para pihak tidak hadir b. Tergugat tidak hadir c. Penggugat tidak hadir d. Penggugat dan tergugat tidak hadir

66.

Campur tangan pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang belangsung tidak memihak disebut a. Intervesi b. Voeging c. Tussen Komst d. Vrijwaring

67.

Tussenkomst adalah: a. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung menggabungkan diri dengan salahsatu pihak dalam perkara b. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung tidak memihak kepada pihak Tergugat ataupun pihak Penggugat, untuk membela haknya sendiri c. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung, karena di tarik oleh pihak Tergugat d. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung karena di tarik oleh pihak Penggugat

68.

Vrijwaring adalah: a. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung menggabungkan di...