Buku Panduan PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK) TA 2012 0 PDF

Preview

Summary

D E P U T I B I D A N G P E N G E M B A N G A N K A W A SBuku A N Panduan KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Jl. Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK) TA 2012 0 Buku Panduan Kata Pengantar Pesatnya pertumbuhan p...

Description

D E P U T I B I D A N G P E N G E M B A N G A N K A W A SBuku A N Panduan KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Jl.

Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK) TA 2012

0

Buku Panduan

Kata Pengantar Pesatnya pertumbuhan penduduk, terutama di perkotaan, yang umumnya berasal dari urbanisasi, tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga telah berakibat pada semakin meluasnya lingkungan permukiman kumuh. Pertumbuhan lingkungan permukiman kumuh secara nasional cukup signifikan yaitu sekitar 1,37% per tahun (BPS) dan diperkirakan, secara total, luas permukiman kumuh pada tahun 2025 akan mencapai 71.860 ha. Untuk itu, perlu upaya penanganan secara terkoordinasi antar sektor melalui integrasi lingkungan permukiman kumuh terhadap sistem kegiatan kota dengan pelaksanaan berbasis kawasan sehingga penanganan dapat berkelanjutan, serta pada gilirannya akan dapat mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur. Sehubungan dengan hal di atas, Kementerian Perumahan Rakyat telah melaksanakan kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) mulai TA 2010 bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Untuk itu, telah disusun Buku Panduan PLP2K-BK yang dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pihak. Buku Panduan ini terutama berisikan penjelasan mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan, kriteria lokasi yang ditangani, serta jadwal pelaksanaan, yang dapat juga diakses melalui situs www.kemenpera.go.id. Pada kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas dukungan yang telah diberikan, sehingga Buku Panduan PLP2K-BK TA 2012 ini dapat tersusun dan disajikan. Besar harapan kami, Buku Panduan PLP2K-BK TA 2012 ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang memerlukan. Jakarta, Oktober 2011 Deputi Bidang Pengembangan Kawasan

Dr. Hazaddin TS

PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK) TA 2012

1

Buku Panduan

1.

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Jumlah penduduk perkotaan saat ini sudah mencapai lebih dari 50% dari total penduduk Indonesia. Pesatnya perkembangan penduduk perkotaan tersebut, yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga telah berakibat pada semakin meluasnya perumahan dan permukiman kumuh. Kondisi ini dapat ditunjukkan melalui fakta bahwa luas perumahan dan permukiman kumuh pada tahun 2004 yang tadinya sebesar 54.000 ha telah berkembang menjadi sebesar 59.000 ha pada tahun 2009. Bahkan diperkirakan apabila tidak dilakukan penanganan maka luas perumahan dan permukiman kumuh akan tumbuh menjadi 71.860 ha pada tahun 2025 dengan pertumbuhan 1,37% pertahun. Meluasnya perumahan dan permukiman kumuh di perkotaan telah menimbulkan dampak pada peningkatan frekuensi bencana kebakaran dan banjir, meningkatnya potensi kerawanan dan konflik sosial, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman, dan lain sebagainya. Perumahan dan permukiman kumuh yang cenderung meluas ini perlu segera ditangani, sehingga diharapkan terwujud suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dalam suatu lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Pada Sidang Umum PBB, yang diselenggarakan tahun 2000 tercapai kesepakatan tujuan pembangunan global yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs). Salah satu targetnya adalah peningkatan kualitas hidup 100 juta masyarakat dunia di perumahan dan permukiman kumuh pada tahun 2020. Selanjutnya, Kongres Perumahan dan Permukiman II yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Mei 2009 yang lalu juga menargetkan tercapainya kota tanpa permukiman kumuh tahun 2025 dalam Agenda Menyongsong Era Baru Perumahan dan Permukiman Indonesia. Sejak TA 2004-2009, Kementerian Perumahan Rakyat telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan tersebut antara lain adalah Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP), Pembangunan Rusunawa dan Rusunami, Bantuan Stimulan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman dan Penyaluran KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi. Program-program penanganan tesebut sangat perlu untuk disinerjikan dan diintegrasikan dalam skenario pengembangan kawasan. Dalam hal ini, dibutuhkan penanganan yang bersifat multisektoral dan berkelanjutan dengan menekankan pada Pendekatan Tridaya (pembangunan manusia, lingkungan dan ekonomi), pengembangan prasarana dan sarana yang memadai, mengintegrasikan seluruh kondisi dan aktivitas di perumahan dan permukiman kumuh dengan kegiatan kota, mendorong peran pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pelaku utama penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2010 mulai melaksanakan program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Karakteristik PLP2K-BK tersebut antara lain: 1) mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman terintegrasi dengan tata ruang dan sistem kota, 2) menggunakan Pendekatan Tridaya (manusia, lingkungan dan ekonomi), 3) melengkapi kebutuhan PSU agar terpenuhi lingkungan perrmukiman yang layak, dan 4) mengintegrasikan pendekatan sektor dan pelaku lainnya.

PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK) TA 2012

2

Buku Panduan

1.2. Maksud Maksud program PLP2K-BK adalah untuk mendorong terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak melalui efektivitas dan efesiensi perencanaan dan penanganan serta sinergi tindak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. 1.3. Tujuan Tujuan program PLP2K-BK adalah: 1. Mengupayakan berkurangnya luas perumahan dan permukiman kumuh secara konsisten dan berkelanjutan; 2. Meningkatkan efektivitas penanganan perumahan dan permukiman kumuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan; 3. Mendorong terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah dan dilaksanakan berdasarkan pendekatan tridaya (manusia, lingkungan dan ekonomi); 4. Mengintegrasikan pendekatan sektor dan stakeholder lainnya; 5. Mendorong terpenuhinya kebutuhan PSU secara memadai. 1.4. Sasaran Sasaran kegiatan PLP2K-BK antara lain: 1. Teridentifikasinya karakteristik lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berdasarkan tipologi penanganan; 2. Terdeliniasinya kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang akan ditangani dengan pendekatan berbasis kawasan; 3. Teridentifikasinya dan tertingkatkannya kerjasama dan koordinasi antara pihakpihak yang terkait dengan upaya penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berwawasan lingkungan secara berkelanjutan; 4. Terlaksananya upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang efektif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 5. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh dan perilaku peningkatan hidup sehat masyarakat; 6. Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur, harmonis dan berkelanjutan.

2.

Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari kegiatan PLP2K-BK meliputi: 1. 2. 3. 4.

UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten; 5. Permenpera No.22/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat; 6. Beberapa Permenpera lainnya yang terkait dengan penanganan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.

PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK) TA 2012

3

Buku Panduan

3.

Objek Penanganan

Objek PLP2K-BK adalah lingkungan perumahan dan permukiman kumuh, bukan merupakan perumahan dan permukiman liar (squatter). Lingkungan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan peruntukkannya sebagai perumahan dalam rencana tata ruang kota/kabupaten setempat. Berikut ini pengertian dari perumahan dan permukiman kumuh serta perumahan dan permukiman liar (squatter). 1. Kumuh, merupakan lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas secara fisik, ekonomi, dan budaya, dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota/Kabupaten. 2. Squatter, merupakan permukiman liar yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota/Kabupaten, dan menghuni suatu lahan yang bukan miliknya/haknya atau tanpa izin dari pemiliknya. Program PLP2K-BK yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat sementara diprioritaskan pada lingkungan permukiman KUMUH. Penanganan terhadap SQUATTER dapat dilakukan setelah pemerintah kota/kabupaten melaksanakan pemutihan yang dilengkapi dengan rencana penanganan yang komprehensif.

PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK) TA 2012

4

Buku Panduan

4.

Prinsip PLP2K – BK

Penanganan berbasis kawasan dalam penanganan kumuh pada prinsipnya adalah suatu upaya untuk menata dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh secara berkelanjutan melalui perbaikan dan pembangunan perumahan serta penyediaan PSU yang mamadai untuk mendukung penghidupan dan kehidupan lingkungan menjadi layak dan produktif, yang keseluruhannya disusun berdasarkan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah yang mengintegrasikan konsep penanganannya dengan potensi kegiatan kota disekitarnya. Rencana penanganan berbasis kawasan terhadap lingkungan perumahan dan permukiman kumuh selanjutnya disebut dengan Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK).

PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK) TA 2012

5

Buku Panduan

5.

Lingkup Penanganan

Sesuai dengan UU No. 1/2011, lingkup penanganan lingkungan permukiman kumuh mencakup hal-hal berikut di bawah ini. 1.

Pemugaran Secara konseptual, implementasi prinsip pemugaran meliputi 1) Revitalisasi, 2) Rehabilitasi, 3) Renovasi, 4) Rekonstruksi, dan 5) Preservasi. 1) Revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali suatu kawasan mati, yang pada masa silam pernah hidup, atau mengendalikan dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh sebuah kota. 2) Rehabilitasi merupakan upaya mengembalikan kondisi komponen fisik lingkungan permukiman yang mengalami degradasi. 3) Renovasi melakukan perubahan sebagian atau beberapa bagian dari komponen pembentukan lingkungan permukiman. 4) Rekonstruksi merupakan upaya mengembalikan suatu lingkungan permukiman sedekat mungkin dari asalnya yang diketahui, dengan menggunakan komponen-komponen baru maupun lama. 5) Preservasi merupakan upaya mempertahankan suatu lingkungan permukiman dari penurunan kualitas atau kerusakan. Penanganan ini bertujuan untuk memelihara komponen yang berfungsi baik dan mencegah dari proses penyusutan dini (kerusakan), misalnya dengan menggunakan instrumen: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Ketentuan atau pengaturan tentang: Koefesien Lantai Bangunan, Koefesien Dasar Bangunan, Garis Sempadan Bangunan, Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Sungai, dan lain sebagainya.

2.

Peremajaan Peremajaan adalah upaya pembongkaran sebagian atau keseluruhan lingkungan perumahan dan permukiman dan kemudian di tempat yang sama dibangun prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman baru yang lebih layak dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai pemanfaatan lahan yang optimal sesuai dengan potensi lahannya. Di samping itu, diharapkan mampu memberikan nilai tambah secara ekonomis dan memberi vitalitas baru dari lahan permukiman yang diremajakan. Pada umumnya, peremajaan ini memberikan konsekuensi bentuk teknis penanganan seperti halnya: land consolidation, land re-adjustment dan land sharing.

3.

Pengelolaan dan Permukiman Kembali Pengelolaan adalah upaya-upaya untuk mempertahankan, mengendalikan atau mengurangi dampak negatif yang timbul, serta meningkatkan dampak positif yang timbul terhadap lingkungan hunian. Sedangkan permukiman kembali dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan dan kawasan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat dengan memindahkan lokasi hunian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pada Tahun Anggaran 2012 ini, lingkup penanganan program PLP2K-BK difokuskan pada pemugaran.

PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK) TA 2012

6

Buku Panduan

6.

Komponen Kegiatan Utama

1. Penetapan dan Pelatihan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) Pemilihan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) dilakukan oleh masyarakat setempat. TPM berasal dari masyarakat yang dipercaya dan dicintai oleh masyarakat, berdedikasi tinggi, bisa berkomunikasi dengan baik, dan punya kemauan serta pekerja keras. Penetapan TPM pada setiap lokasi yang ditangani dilakukan oleh pemerintah Kota/Kabupaten terkait berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat. Jumlah TPM bisa disesuaikan dengan besaran wilayah dan jumlah masyarakat yang didampingi. Pelatihan TPM dan sepanjang pelaksanaan PLP2K-BK 2012 akan difasilitasi oleh Konsultan Pelaksana. Selama masa kegiatan PLP2K-BK, TPM akan bertanggung jawab dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat agar dapat mendukung proses penanganan permukiman kumuh di lokasi tempat tinggal mereka, baik pada tahap perencanaan dan pemrograman, pelaksanaan, maupun tahap monitoring dan evaluasi. Untuk itu, TPM antara lain akan bertanggung jawab dalam hal i) membantu mensosialisasikan kegiatan PLP2K-BK kepada masyarakat, ii) membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), iii) bersama-sama dengan masyarakat, melaksanakan Survey Kampung Sendiri (SKS) dan rembug warga, iv) membantu masyarakat dalam penyusunan CAP (Community Action Plan), v) mendukung dan mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan penanganan lingkungan permukiman mereka sesuai dengan arahan dan rekomendasi rencana PLP2K-BK dan CAP, dll sesuai dengan kebutuhan di masing-masing lokasi. Selama masa tugasnya, TPM akan bertanggung jawab terhadap Tim Koordinasi Tingkat Kota/Kabupaten. Panduan Pembentukan dan Lingkup Kerja Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) disajikan terpisah. 2. Penyusunan Rencana Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)

Perumahan

dan

Rencana PLP2K-BK, sebagai dokumen perencanaan penanganan lingkungan permukiman kumuh, merupakan rencana rinci yang bersifat mikro-operasional jangka pendek, dengan skala ketelitian 1:2.000. Sebuah dokumen Rencana PLP2K-BK harus memuat antara lain mengenai 1) Identifikasi daya dukung lingkungan pengembangan kawasan, 2) Pendataan perumahan dan lingkungannya, khususnya yang mengalami kerusakan, 3) Rencana pengembangan kelembagaan sosial kemasyarakatan, 4) Rencana Struktur dan Pola Tata Ruang Kawasan, 5) Rencana rinci program, lokasi, target dan sasaran yang akan dicapai oleh masing masing sektor terkait dalam mendukung pengembangan kawasan, 6) Indikasi tipe dan jumlah rumah yang akan dikembangkan, 7) Rincian rencana pembiayaan dan sumber pendanaannya serta pola-pola kredit yang akan dikembangkan, 8) Mekanisme keterpaduan pelaksanaan pengembangan kawasan dan keterpaduan dalam penyediaan sarana dan prasarananya, 9) Mekanisme pemantauan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan oleh seluruh pelaku pembangunan perumahan dan permukiman, 10) Rencana pengembangan kawasan-kawasan produksi, 11) Rencana rinci penyediaan lahan untuk pengembangan kawasan perumahan dan permukiman, 12) Rencana pembangunan fisik (Detail Engineering Design) pada wilayah-wilayah prioritas di dalam kawasan, 13) Rencana kegiatan rinci kedeputian di lingkungan Kemenpera serta instansi lainnya dalam 10 (sepuluh) tahun ke depan.

PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK) TA 2012

7

Buku Panduan

Tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan Rencana PLP2K-BK ini antara lain adalah: 1. Persiapan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK), yang terdiri dari: a. Pembentukan anggota tim pelaksana, yang terdiri dari Tenaga Ahli dan Tim Teknis b. Penyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan penanggung jawab masingmasing kegiatan c. Identifikasi stakeholder yang terlibat dalam Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) 2. Pengumpulan data-data sekunder untuk mendukung pelaksanaan survey maupun kegiatan-kegiatan lanjutannya 3. Pelaksanaan survey dan pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Identifikasi terutama akan dilakukan terhadap: a. Identifikasi batasan luas dan besaran unit lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang akan ditangani, yang dilanjutkan dengan pengukuran terhadap keseluruhan area penanganan dengan kedalaman peta 1:2.000 untuk menghasilkan peta dasar yang menjadi landasan perencanaan; b. Identifikasi daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman kumuh beserta kawasan yang menaunginya; c. Identifikasi kegiatan-kegiatan pokok di dalam lingkungan perumahan dan permukiman kumuh maupun kegiatan-kegiatan pokok pada kawasan yang menaunginya; d. Identifikasi potensi, masalah, dan peluang penanganan kawasan yang lebih luas serta potensi, masalah, dan peluang lingkungan perumahan dan permukiman kumuh; e. Identifikasi jenis stimulan fisik dan non-fisik yang dapat dibangun atau dilaksanakan dalam penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan, beserta penentuan pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya; f.

Identifikasi bentuk keterlibatan atau tindak lanjut penanganan yang dapat dilaksanakan oleh Deputi Perumahan Formal dan Deputi Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat serta Departemen Pekerjaan Umum.

4. Pelaksanaan serangkaian kegiatan analisis, berdasarkan hasil identifikasi dan kajian terhadap data sekunder. Analisis yang dilakukan terutam akan mencakup: a. Analisis kedudukan dan peran lokasi dalam sistem tata ruang kota/kabupaten (analisis terhadap struktur tata ruang); b. Analisis mengenai karakteristik permukiman kumuh;

lokasi

lingkungan

perumahan

dan

c. Analisis kependudukan, kondisi topografi, geografi, dan daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman kumuh; d. Analisis mengenai karakteristik kawasan yang menaungi perumahan dan permukiman kumuh secara lebih luas;

lingkungan

e. Analisis potensi, peluang, dan permasalahan pengembangan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh;

PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK) TA 2012

8

Buku Panduan

f.

Analisis proyeksi kebutuhan pengembangan lokasi berdasarkan analisis potensi, peluang, dan permasalahan seperti yang diutarakan dalam poin (e);

g. Analisis makro (analisis eksternal) untuk mengidentifikasi potensi dan peluang kawasan yang dapat dimanfaatkan oleh lingkungan perumahan dan permukiman yang ditangani. Pada tahap ini, perlu ditangkap sejumlah potensi kawasan yang menaungi ...