PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH KAMPUNG MADRAS KOTA MEDAN PDF

Preview

Summary

PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN PADAT PENDUDUK DAN KUMUH DI DAERAH KAMPUNG MADRAS, KECAMATAN MEDAN POLONIA Disusun Oleh : NIM - M. Fachri B. Z. (14. 104. 072) Mata Kuliah : Perumahan dan Permukiman Dosen Pengasuh : Mulkan Yahya, ST., M.Sc. Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ...

Description

Accelerat ing t he world's research.

PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH KAMPUNG MADRAS KOTA MEDAN Fachri Zahari

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

POLA PERMUKIMAN MASYARAKAT DI PINGGIRAN REL KERETA API (St udi Kasus : Permukiman … Abdul Aziz

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah (RP3KP) … T iar Pandapot an Purba, Topan Himawan, ST Jurusan Arsit ekt ur IT S – Maret 2010 | 1 Model Penanganan Permukiman Kumuh Sofyan Muhammad

PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN PADAT PENDUDUK DAN KUMUH DI DAERAH KAMPUNG MADRAS, KECAMATAN MEDAN POLONIA

Disusun Oleh :

NIM -

M. Fachri B. Z.

(14. 104. 072)

Mata Kuliah

:

Perumahan dan Permukiman

Dosen Pengasuh

:

Mulkan Yahya, ST., M.Sc.

Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Medan TA. 2015 / 2016

KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kami panjatkan terhadap ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia nyalah, makalah ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Perumahan Permukiman dengan dosen pengasuh Mulkan Yahya, ST., M.Sc. Merujuk kepada kesesuaian materi perkuliahan yang telah diberikan dan relevansi topik yang sedang berkembang, maka penyusun mengangkat makalah ini dengan judul “ PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN PADAT PENDUDUK DAN KUMUH DI DAERAH KAMPUNG MADRAS KECAMATAN MEDAN POLONIA”. Dengan adanya makalah ini, Mahasiswa arsitektur diharapkan lebih mampu mengasah pemikiran dalam lingkungan Urban Planning dan Tata Kota sebagai bentuk perwujudan Arsitek yang berperan dalam pembangunan Negara. Suatu kota dianggap berhasil dalam membangun dikarenakan perencanaan yang matang dan benar, oleh karena itu mahasiswa arsitek yang nantinya akan turut serta merancang berbagai elemen pembangunan di perkotaan haruslah mengerti mengenai penataan kawasan selain mengedepankan desain bangunan dan komersiliasi bangunan yang direncanakannya. Sebagai seorang Mahasiswa yang masih dalam proses pembelajaran, penulisan makalah ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun, guna penulisan makalah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Harapan kami, semoga makalah ini dapat membangun kepedulian mahasiswa arsitektur dan arsitek pada umumnya untuk ikut serta dalam pembangunan dan penataan kawasan permukiman kumuh yang tidak layak huni agar seluruh masyarakat perkotaan dapat hidup layak dan sehat.

Tim Penyusun

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................ i DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii ABSTRAK ............................................................................................................ iii BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah .............................................................................. 1 2. Rumusan Masalah ....................................................................................... 4 3. Maksud dan Tujuan Penelitian .................................................................... 4 4. Kerangka Teori............................................................................................ 5 4.1. Permukiman Kumuh ............................................................................ 5 4.2. Penduduk .............................................................................................. 6 4.3. Kota ...................................................................................................... 7 4.4. Penataan ............................................................................................... 8 5. Metode Penelitian........................................................................................ 9 5.1. Jenis Penelitian ..................................................................................... 9 5.2. Objek Penelitian ................................................................................... 9 5.3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ................................................ 11 5.4. Teknik Analisa Data Penelitian .......................................................... 11 BAB II PEMBAHASAN 1. Identifikasi Masalah .................................................................................. 12 2. Analisis Masalah ....................................................................................... 19 3. Data Penunjang ......................................................................................... 23 a. Standar Hunian Rumah Susun ............................................................ 24 b. Kebutuhan Rumah Susun pada wilayah Penelitian ............................. 25 c. Peruntukan Rancangan Rumah Susun pada Wilayah penelitian......... 25 d. Site Plan Penataan Wilayah Penelitian ............................................... 26 e. Denah Rancangan Rumah Susun ........................................................ 27 f. Gambar Perspektif Penataan Wilayah ................................................. 28

ii

BAB III HASIL PENELITIAN 1. Kesimpulan ............................................................................................... 29 2. Saran .......................................................................................................... 30 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 31

iii

ABSTRAK Pembangunan berbagai kota di Indonesia yang tidak didasarkan perencanaan mendasar mengakibatkan tumbuhnya berbagai permukiman tanpa penataan diberbagai sudut kota. Ambisi menjadikan kota-kota besar di Indonesia sebagai kota Metropolitan telah mengesampingkan aspek-aspek tatanan kehidupan yang lebih layak. Memusatkan perekonomian dan perdagangan di pusat kota juga menjadi salah satu masalah yang mengakibatkan semakin menjamurnya permukiman yang tidak layak di pusat kota. Faktor pendidikan, ekonomi dan sosial budaya masyarakat juga menjadi salah satu masalah yang menyebabkan timbulnya pembangunan permukiman yang tidak layak huni atau jauh dari konsep hunian yang sehat, bersih dan asri. Kesenjangan sosial antara kaum Ekonomi atas dan ekonomi menengah sangat terlihat dengan adanya permukiman kumuh didaerah pusat kota tersebut, dimana adanya permukiman padat penduduk yang kumuh diantara pembangunan kawasan elit diberbagai kota besar di Indonesia. Lemahnya

peran

lembaga

sosial

seperti

pemerintahan

dalam

mengorganisasi tatanan kota yang lebih baik serta tidak adanya disiplin yang tumbuh di masyarakat menjadikan permasalahan permukiman kumuh seperti ini semakin rumit. Sebuah upaya konkrit yang harus dilakukan adalah penataan ulang kawasan permukiman yang menimbulkan simbiosis mutualisme antara pemerintah sebagai Lembaga Sosial dan masyarakat sebagai objek penataan, dimana penataan ini didasarkan pada struktur peruntukan lahan, akses dan sirkulasi, ruang terbuka hijau, prasarana dan utilitas bangunan, pengelolaan persampahan dan tata kualitas lingkungan. Kata Kunci : Permukiman Kumuh, Penataan kawasan dan lingkungan.

iv

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah Seiring dengan terjadinya pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta ketersediaan lahan yang tidak mencukupi sebagai tempat bermukim, maka timbul beberapa permasalahan seperti munculnya permukiman padat penduduk yang kumuh. Sebagai kota terbesar ke tiga di Indonesia sekaligus menjadi kota terbesar dipulau Sumatera dan faktor pertumbuhan ekonomi dan perkembangan bisnis yang cukup pesat, Medan merupakan salah satu kota sasaran utama bagi kaum masyarakat desa dalam memilih tempat bermukim dimana mengingat akan ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup banyak di kota ini.

Ketersediaan lapangan kerja yang cukup menarik bagi masyarakat desa berbanding terbalik dengan kesiapan pemerintah dalam menata ruang publik serta membangun infrastruktur di kota Medan ini sendiri. Faktor inilah yang menjadikan masalah permukiman kumuh di perkotaan timbul dan berkembang dengan padat dan penting untuk dikaji.

Fenomena ini sudah berjalan sejak lama di kota Medan, terlebih lokasi permukiman yang dekat dengan pusat bisnis merupakan titik kumpul permukiman kumuh padat penduduk. Berdasarkan data BPS provinsi Sumatera Utara, tercatat bahwa jumlah penduduk kota Medan pada 2014 sekitar 2.763.632 jiwa. Hal tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan dan kemudian lahir persoalan sosial diluar kontrol atau kemampuan pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya.

Menurut UU No.4 pasal 22 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman. Permukiman kumuh yaitu permukiman tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan

1

/ tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani sarana dan prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya. Jadi dapat disimpulkan permukiman kumuh adalah tempat tinggal / hunian yang dibangun diatas tanah Negara atau swasta tanpa persetujuan dari pihak yang berkait dan tidak adanya atau minimnya sarana dan prasarana yang memadai, kotor dan tidak layak huni serta membahayakan. Penataan permukiman kumuh di daerah kota Medan merupakan sebuah pekerjaan rumah yang sulit tercapai dari masa ke masa, dimana kondisi sosial budaya masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh kota telah terbentuk dengan penyesuaian daerah mereka tinggal. Penanganan permukiman kumuh dengan cara merelokasi masyarakat tersebut ke daerah pinggiran kota yang sudah ditata tidak akan menjadi cara efektif bagi pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Kehidupan masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh kota sudah terbiasa dengan jarak yang tidak jauh dari pusat bisnis menjadikan relokasi merupakan hal yang jarang mereka terima. Bagi masyarakat yang telah tinggal lama di daerah kumuh kota lebih baik tinggal di daerah kumuh yang dekat dengan mata pencaharian daripada tinggal dirumah yang layak huni namun jauh dari mata pencaharian. Oleh sebab itu penanganan dengan cara relokasi haruslah dilengkapi dengan pemindahan atau pemerataan pusat perekonomian dan bisnis yang tidak hanya terpusat di daerah Inti Kota namun merata ke daerah pinggiran kota. Dalam melakukan penataan ulang terhadap daerah kumuh kota harus dilakukan pengkajian mendalam mengenai faktor peruntukan lahan, metoda relokasi, sosial budaya masyarakat dan lainnya. Jikalau ternyata lahan permukiman yang ditempati oleh masyarakat selama ini bukan diperuntukkan untuk daerah tempat tinggal, maka relokasi masyarakat ke tempat lain yang sesuai dengan peruntukan lahan tempat tinggal adalah 2

salah satu solusinya. Namun jikalau ternyata lahan tersebut masih layak untuk dijadikan tempat tinggal, ada beberapa opsi untuk melakukan penataan ulang dengan membangun hunian terpadu yang sesuai dengan konsep hunian sehat, bersih dan asri untuk masyarakat itu sendiri. Salah satu wilayah kumuh yang sudah cukup lama terbentuk adalah wilayah kampung Madras yang terbagi di dua kecamatan yaitu satu pada kecamatan Medan Polonia dan kedua pada kecamatan Medan Petisah.

Wilayah

Kampung

Madras

dikenal

dengan

kehidupan

perekonomian yang cukup baik karena diapit oleh dua pusat perbelanjaan yang termuka di kota Medan. Namun dibalik itu semua terdapat banyak permukiman kumuh dibalik dinding megah bisnis dan pusat perbelanjaan tersebut. Masyarakat yang telah menetap puluhan tahun di daerah ini sudah terbiasa dengan pola kehidupan yang buruk sehingga rentan memunculkan berbagai permasalahan sosial, tetapi hal-hal ini tidak mempengaruhi masyarakat untuk meninggalkan tempat ini karena kehidupan perekonomian yang sangat menjanjikan di daerah ini. Menata ulang kampung Madras menjadi

sebuah wilayah

permukiman yang selaras dan tertata baik merupakan suatu wujud bentuk revitalisasi permukiman kota yang baik. Dimulai dari sebuah wilayah kecil didaerah kampung Madras yang dapat ditata ulang menjadi lebih baik, diharapkan wilayah permukiman kumuh lainnya di kota Medan juga dapat berubah dan ditata sebaik mungkin dalam mewujudkan Medan kota Metropolitan. Berdasarkan uraian diatas dan mengingat akan materikulasi perkuliahan yang telah diberikan maka penyusun tertarik untuk membahas masalah permukiman kumuh di salah satu wilayah kota Medan dengan tujuan melakukan penataan ulang yang berkesesuaian untuk masyarakat dan pemerintah sebagai Social Control dalam bentuk makalah dengan judul “Penataan Kawasan Permukiman Padat Penduduk dan Kumuh di Daerah Kampung Madras Kecamatan Medan Polonia”.

3

2. Rumusan Masalah

Untuk dapat mengarahkan dan memudahkan pembahasan yang lebih sistematis, maka penyusun mencoba untuk merumuskan masalah yang akan dibahas pada makalah ini. Adapun rumusan masalahnya antara lain adalah : 1. Apakah kawasan permukiman kumuh dan padat penduduk di daerah Kampung Madras masih layak diperuntukkan untuk wilayah permukiman ? 2. Bagaimana cara dalam menangani permasalahan penataan di wilayah kumuh dan padat penduduk pada daerah kampung Madras ? 3. Proses penataan seperti apakah yang sesuai dan mampu menghasilkan simbiosis mutualisme antara masyarakat kampung Madras sebagai objek penataan dan Pemerintah sebagai pelaksana penataan ?

3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Terdapat berbagai macam hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini, namun secara ringkas maksud dan tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui apakah kawasan permukiman kumuh dan padat penduduk di daerah Kampung Madras masih layak diperuntukkan untuk wilayah permukiman. 2. Untuk

mengetahui

cara-cara

yang

baik

dalam

menangani

permasalahan penataan di wilayah kumuh dan padat penduduk pada daerah kampung Madras. 3. Untuk mengetahui proses penataan seperti apakah yang sesuai dan mampu menghasilkan simbiosis mutualisme antara masyarakat kampung Madras sebagai objek penataan dan Pemerintah sebagai pelaksana penataan.

4

4. Kerangka Teori 1. Permukiman Kumuh Pemukiman sering disebut juga perumahan atau sebaliknya. Pemukiman berasal dari kata housing dalam bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan dan kata human settlement yang artinya pemukiman. Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana ligkungannya. Perumahan menitikberatkan pada fisik atau benda mati, yaitu houses dan land settlement. Sedangkan pemukiman memberikan kesan tentang pemukim atau kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan, sehingga pemukiman menitikberatkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia (human). Dengan demikian perumahan dan pemukiman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya, pada hakekatnya saling melengkapi. Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap, tingkah laku dan pola sosial budaya yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau pandangan yang diberikan golongan menengah ke atas terhadap golongan bawah dengan kategori marginal. Menurut kamus ilmu-ilmu sosial Slum’s diartikan sebagai suatu daerah yang kotor dimana bangunan-bangunannya sangat tidak memenuhi syarat kesehatan maupun keasrian. Jadi daerah slum’s dapat diartikan sebagai daerah yang ditempati oleh penduduk dengan status ekonomi rendah dengan bangunan-bangunan perumahannya yang tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai hunian-hunian yang sehat.

Pengertian Permukiman Kumuh menurut Soemadi (1990), adalah: ” Permukiman kumuh adalah bagian dari kota yang jorok, bangunan-bangunan yang tidak memenuhi syarat dan kesehatan serta didiami oleh orang miskin dengan fasilitas tempat pembuangan sampah, maupun fasilitas air bersih tidak memenuhi syarat kesehatan.”

5

Sedangkan

menurut

Ditjen

Bangda

Depdagri,

ciri-ciri

permukiman atau daerah perkampungan kumuh dan miskin dipandang dari segi sosial ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Sebagian besar penduduknya berpenghasilan dan berpendidikan rendah, serta memiliki sistem sosial yang rentan. 2. Sebagaian besar penduduknya berusaha atau bekerja di sektor informal Lingkungan permukiman, rumah, fasilitas dan prasarananya di bawah standar minimal sebagai tempat bermukim, misalnya memiliki: a. Kepadatan penduduk yang tinggi > 200 jiwa/km2 b. Kepadatan bangunan > 110 bangunan/Ha. c. Kondisi prasarana buruk (jalan, air bersih, sanitasi, drainase, dan persampahan). d. Kondisi fasilitas lingkungan terbatas dan buruk, terbangun...