PERENCANAAN KAWASAN PERUMAHAN DAN DESAIN ARSITEKTUR YANG RAMAH LINGKUNGAN PDF

Preview

Summary

MEMPERKENALKAN KONSEP ‘PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN’ DALAM PENDIDIKAN TINGGI ARSITEKTUR Ir. Udjianto Pawitro, MSP., IAP., IAI. Jurusan Teknik Arsitektur – FTSP – Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung Gedung 17 Lantai 1 Jalan PH Hasan Mustopha 23 Bandung 40124 e-mail: udjianto_pawitro...

Description

Accelerat ing t he world's research.

PERENCANAAN KAWASAN PERUMAHAN DAN DESAIN ARSITEKTUR YANG RAMAH LINGKUNGAN udjianto pawitro

Related papers Filsafat Ilmu PKLH.pdf Darwis - Panguriseng

prinsip pembangunan brkrlanjut an Haris fat urahman nugraha t eori rancang kot a berkelanjut an (t ugas kuliah) Lulut Andi Ariyant o

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

MEMPERKENALKAN KONSEP ‘PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN’ DALAM PENDIDIKAN TINGGI ARSITEKTUR Ir. Udjianto Pawitro, MSP., IAP., IAI. Jurusan Teknik Arsitektur – FTSP – Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung Gedung 17 Lantai 1 Jalan PH Hasan Mustopha 23 Bandung 40124 e-mail: [email protected] / [email protected]

ABSTRAK Pada tahun 1984 yang lalu, UNEP (United Nations for Environmental Program), yaitu badan PBB tentang Lingkungan hidup, telah mengagendakan tentang ‘Pembangunan Berkelanjutan’ (Sustainable Development). Dalam agenda yang berskala global tersebut, para Negara-negara anggota PBB diminta untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh aspek ‘lingkungan hidup’ didalam kerangka pembangunan yang dilaksanakan di negaranya. ‘Pembangunan berkelanjutan’ adalah suatu bentuk konsep (dasar pemikiran) yang lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan generasi mendatang dalam kegiatan pembangunan disamping aspek-aspek lain seperti: politik, social, ekonomi, dsb. Karena pengaruhnya yang cukup luas serta desakan yang besar (terutama dari negara-negara sedang berkembang), maka pada saat sekarang ini konsep perencanaan ‘Pembangunan berkelanjutan’ bukan hanya sebatas konsepsi bagi para pengambil kebijakan dan para pengambil keputusan. Oleh karena itu memperkenalkan konsep perencanaan ‘pembangunan berkelanjutan’ pada khalayak luas, ada baiknya untuk diperkenalkan terlebih dahulu kepada pendidikan tinggi yang relevan dengan hal itu. Pendidikan tinggi arsitektur, merupakan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk merencanakan dan mewujudkan bangunan (gedung) dan lingkungan binaan yang aman, nyaman dan serasi. Dengan adanya upaya memperkenalkan konsep ‘pembangunan berkelanjutan’ pada pendidikan tinggi arsitektur, diharapkan pada masa mendatang akan terwujud peran sarjana arsitektur yang lebih meningkat dalam mewujudkan lingkungan binaan bagi masyarakat luas dan adaptif dengan lingkungan sekitar. Kata Kunci : pembangunan berkelanjutan, pendidikan tinggi arsitektur

1. LATAR-BELAKANG. Sejak Perang Dunia ke–2 usai di tahun 1949-1950, banyak negara melakukan kegiatan pembangunan untuk merehabilitasi sarana-sarananya yang telah rusak. Demikian pula di Indonesia, era pasca perang dunia ke-2 ditandai dengan mulai dirintisnya rencana pembangunan skala nasional yang disebut Rencana Pembangunan Semesta dilakukan sekitar tahun 1960. Di banyak negara-negara di dunia kegiatan pembangunan menjadi salah satu bagian yang terpisahkan dari kegiatan Negara tersebut untuk membangun infrastruktur daerah, meningkatkan sarana-sarana umum masyarakat serta untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dari rakyatnya. Pada tahun 1960 hingga 1970-an, dunia seolah terbagi menjadi tiga blok utama dari segi politik, yaitu: (a) blok Barat, dengan motor utamanya adalah: Amerika Serikat, Inggris dan Perancis. (b) blok Timur, dengan motor penggeraknya adalah: Uni Soviet dan China serta (c) Negara-negara Non-Blok, yaitu Negara-negara yang tidak memihak pada blok Barat maupun blok Timur, yang sebagian besar merupakan Negara-negara sedang berkembang. Hal diatas dapat terjadi, karena situasi politik dunia ketika itu meruncing dan sengaja mempertentangkan politik blok Barat yang menganut paham Kapitalis, dan blok Timur yang menganut paham Sosialis-Komunis. Perkembangan selanjutnya, sejak 1970 hingga 1990-an, kondisi pembangunan di berbagai Negara di banyak belahan dunia banyak menekankan aspek ekonomi sebagai aspek yang terpenting guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat luas. Tokoh-tokoh ekonomi serta pakar bidang ekonomi tingkat dunia, banyak diminta untuk menjadi penasehat-penasehat para pimpinan negara, (*) Makalah Dipresentasikan Pada Acara Seminar Nasional : ‘The Toward Green Living’ – Jurusan Teknik Arsitektur FT Universitas Mercu Buana, Jakarta, 9 Maret 2011.

terutama para pemimpin Negara-negara sedang berkembang, Pengaruh dari hal-hal tersebut diatas, adalah: kegiatan pembangunan yang dilaksanakan lebih menjadikan aspek ekonomi (economical aspect) sebagai komando yang pengaruhnya cukup besar pada implementasi di lapangan. Kegiatan pembangunan di banyak Negara, termasuk Negara-negara sedang berkembang, pada era 1970 – 1990-an, lebih menekankan pembangunan dengan madzhab ekonomi sebagai pengerak utama dari kegiatan pembangunan. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang secara langsung berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), seperti : kehutanan, perkebunan dan pertanian, perikanan dan kelautan, dilakukan sebagian besar untuk maksud/tujuan mendapatkan keuntungan ekonomis semata. Demikian pula pembangunan yang bergerak di bidang: pertambangan dan energi, penambangan mineral dan minyak, pada kenyataannya dapat pula merusak ‘lingkungan hidup’ yang dapat mengganggu keseimbangan ekologis. Di awal era 1980-an, tepatnya di tahun 1984, badan PBB bidang lingkungan hidup (UNEP = United Nation for Environmental Program), telah melihat bahwa di banyak Negara dibelahan dunia ini, telah dan tengah terjadi proses pengrusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Kerusakan lingkungan hidup di berbagai kawasan dunia ini, pada saat itu telah sampai situasi yang cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, UNEP telah mengagendakan konsep ‘Pembangunan Berkelanjutan’ (Sustainable Development). Dalam agenda yang berskala global tersebut, para Negara-negara anggota PBB diminta untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh aspek ‘lingkungan hidup’ didalam kerangka pembangunan yang dilaksanakan di negaranya. Topik tentang ‘lingkungan hidup’ pada saat sekarang ini (terlihat sejak tahun 1990-an hingga sekarang) menjadi semakin popular dan semakin penting dan menjadi salah satu topik yang mendapat perhatian dari sebagian besar warga dunia. Topik ‘lingkungan hidup’ ini bergulir terus menjadi topic mendunia karena dipicu oleh banyaknya kerusakan lingkungan hidup yang tengah terjadi, ditambah pula dengan terjadinya krisis energi (terutama energi BBM) di tahu 1974. Terjadinya kerusakan lingkungan ekologis diatas salah satu penyebabnya adalah eksploitasi lingkungan hidup yang berlebihan (melampaui batas) demi tujuan-tujuan ekonomi. Topik tentang lingkungan hidup juga menjadi perhatian dunia, setelah terjadinya kerusakan lingkungan di berbagai belahan dunia, seperti terjadinya pengrusakan hutan tropik yang cukup serius di kawasan: Afrika Utara, Afrika Tengah, Amerika Selatan, Asia Tengah dan sampai Asia Tenggara. Pemerintah di kawasan-kawasan tersebut menilai bahwa keuntungan ekonomis dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, tidak sebanding dengan kerusakan ekologis yang telah terjadi Kegiatan ‘penebangan liar’ hutan tropis dan kegiatan ‘pembakaran liar’ hutan untuk tujuan pertanian, pada kenyataannya merusak lingkungan ekologis. Kondisi kerusakan lingkungan ekologis yang memprihatinkan kita semua ini, juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan terutama sekali dalam pererncanaan kegiatan pembangunan. Sejak tahun 1984 yang lalu, PBB melalui UNEP mengagendakan konsep ‘Pembangunan Berkelanjutan’ (Sustainable Development), dimana dalam kegiatan pembangunan perlu mempertimbangkan aspek ‘lingkungan hidup’ di samping aspek-aspek lainnya. Salah satu tujuan dari konsep ‘pembangunan berkelanjutan’ ini adalah tercaspainya keserasian pembangunan dengan tidak banyak merusak lingkungan hidup yang berfungsi sebagai eko-sistem bagi kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya. 2. ‘PEMBANGUNAN BERKENJUTAN’ SEBAGAI KONSEP PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN YANG TANGGAP TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP. Apa itu konsep ‘Pembangunan Berkelanjutan'? ‘Pembangunan Berkelanjutan’ (Sustainable Development) adalah suatu konsep dalam kegiatan pembangunan yang didalamnya memperhatikan aspek ‘lingkungan hidup’ (ecological aspect) sebagai salah satu aspek penting dalam pertimbangan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Konsep ‘pembangunan berkelanjutan’ ini adalah suatu konsep dimana selain aspek lingkungan hidup yang perlu untuk dipertimbangkan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Didalamnya juga menekankan adanya aspek ‘keberlanjutan’ yang melibatkan lingkungan hidup tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya serta keberlangsungan generasi mendatang dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. ‘Pembangunan Berkelanjutan’ (Sustainable Development) ini didefinisikan sebagai suatu konsep dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak

Pemerintah (Government), pihak Swasta (Private) maupun pihak Masyarakat (Community) di wilayah tertentu, dengan memperhatikan aspek lingkungan (ekologis) sebagai salah satu aspek penting dalam pertimbangan disamping aspek-aspek lain (seperti: sosial, ekonomi, budaya, politik, dsb.). Aspek lingkungan dimaksud, ditujukan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup tempat manusia dan mahluk lain hidup, serta menjaga pula keberlangsungan pada generassi mendatang dari pembangunan yang dilaksanakan. Karena itu, di dalam konsep ‘Pembangunan Berkelanjutan’ yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan, bukan saja menyangkut kegiatan pelaksanaan/ konstruksi pembangunan di lapangan semata, tetapi juga menyangkut tahapan perencanaan (awal) kegiatan pembangunan hingga tahapan pemantauan dan pengawasan di lapangan. Secara garis besar definisi ‘sustainable development’ diartikan sebagai: ‘Sustainable Development is the development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs……’. (lihat definisi dari WCED = World Comission on Environment and Development – 1987). Dengan demikian, konsep pembangunan ini akan lebih memperhatikan kebutuhan generasi mendatang sebagai pewaris dari kehidupan kita sekarang. Apa implikasi dari diterapkannya konsep ‘pembangunan berkelanjutan’ pada kegiatan pembangunan? Dari definisi yang dikeluarkan oleh UNEP, bahwa kegiatan pembangunan yang berkelanjutan ini setidaknya meliputi tiga pilar utama penting, yang saling berkaitan, berhubungan dan saling mempengaruhi. Adapun ketiga pilar utama dalam konsep ‘pembangunan berkelanjutan’ ini adalah: (1) Pilar Lingkungan (Environmental), (2) Pilar Ekonomi (Economical) dan (3) Pilar Sosial – Kemasyarakatan (Social & Community). Dengan demikian, dalam konsep pembangunan berkelanjutan’ ini aspek lingkungan mendapat prioritas yang penting disamping aspek lainnya terutama aspek ekonomi dan aspek sosial-kemasyarakatan. Dalam pilar lingkungan (1) terdapat pokok-pokok pemikiran yang perlu diperhatikan, didalamnya terdiri dari: (a) integritas eko-system, (b) daya dukung lingkungan (carrying capacity), (c) ke-anekaragam-an hayati (bio-diversity). Sedangkan dalam pilar ekonomi (2), terdapat pokok-pokok pemikiran yang perlu untuk dipertimbangkan / diperhatikan, yaitu: (a) aspek pertumbuhan ekonomi (economical growth), (b) tingkat produktifitas ekonomi, dan (c) adanya ‘efek menetes kebawah’ (the trickle down effect). Serta pada pilar yang terakhir “Sosial-Kemasyarakatan’ (3), terdapat pokok-pokok pemikiran, yang terdiri dari: (a) adanya Identitas budaya setempat, (b) adanya ‘pemberdayaan masyarakat’ (community empowerment), (c) aksesibilitas pada lingkungan masyarakat, dan (d) adanya kesetaraan (equity) sosial dalam masyarakat. (lihat : http://www.unep.org / sustainable-development / concept.html.) Sejak diagendakannya konsep ‘Pembangunan Berkelanjutan’ oleh UNEP di tahun 1984, banyak para pemimpin Negara-negara di dunia (terelebih di negara-negara sedang berkembang), merasakan galau karena sejak saat itu, paradigma dalam kegiatan pembangunan mesti memperhatikan dan mempertimbangkan ‘aspek lingkungan’ (ecological aspect) sama dan setara pentingnya dengan aspekaspek lain. Demikian pula dengan diagendakan konsep itu, pimpinan negara-negara anggota PBB, secara terpaksa ataupun dengan rela-hati, mesti meng-adopsi konsep tersebut didalam kegiatan pembangunan di negaranya.

a) b) c)

(1) PILAR ‘EKONOMI’: a) Aspek ‘Economical Growth. b) Aspek ‘Productivity’. c) Aspek ‘Trickle Down Effect’.

(2) PILAR ‘EKOLOGI’: Aspek ‘Integrity of Eco-system’. Aspek ‘Carrying Capacity’. Aspek ‘Bio-Diversity’.

(3) PILAR ‘SOSIAL-MASYARAKAT’: a) Aspek ‘Enpowerment’. b) Aspek ‘Acessibility’. c) Aspek ‘Equity’ in Community. d) Aspek ‘Local Identity’.

Diagram 01 : POKOK-POKOK PEMIKIRAN DALAM KONSEP ‘SUSTAINABLE DEVELOPMENT’ (Sumber :http:// www.UNEP – 1984)

Dampak lain dari di-agenda-kannya konsep ‘Pembangunan Berkelanjutan’ ini oleh negara Indonesia, maka kita secara bersama-sama (baik pihak Pemerintah, pihak Swasta/Private maupun pihak Masyarakat), harus semakin menyadari tentang pentingnya aspek lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan. Pokok-pokok pemikiran yang tercantum dalam pilar lingkungan’ dari konsep‘sustainable development’ ini setidaknya menyangkut tiga hal penting, yaitu: (a) aspek perhatian terhadap ‘integritas eko-system’, (b) aspek pertimbangan ‘daya dukung’ lingkungan (carrying capacity) dan (c) aspek pertimbangan dalam ‘ke-aneka-ragam-an hayati (bio-diversity). Dengan demikian, semua pihak yang merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan – akan lebih hati-hati, cermat, peka dan bijak terhadap aspek lingkungan hidup. Dengan memperhatikan latar belakang, sejarah, maksud dan tujuan dari di-agendakan-nya konsep ‘Pembangunan Berfkelanjutan’ oleh UNEP di tahun 1984 dimaksud, maka kita dapat belajar banyak dari sejarah, mengapa terjadi kerusakan lingkungan hidup?, di berbagai negara di belahan dunia ini. Salah satu penyebabnya adalah kegiatan pembangunan yang ber-sikap ‘rakus’ pada eksploitasi ‘sumber daya alam dan lingkungan’ – dimana pada dasarnya ekologi itu sendiri mempunyai ambang batas. Penyebab lainnya yang juga penting untuk diketahui, yaitu kegiatan pembangunan yang sangat menekankan aspek ekonomi, menyebabkan lingkungan hidup-pun menjadi rusak dan hancur. Mempertimbangkan berbagai aspek (termasuk didalamnya aspek lingkungan) dalam kegiatan pembangunan, akan membawa kegiatan pembangunan itu ke arah kemaslahatan. 3. KEGIATAN ‘PERENCANAAN’ (PLANNING) DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN. Secara terminologi, istilah ‘Pembangunan’ (Development) diartikan sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan atau membangun suatu bidang tertentu, yang diarahkan oleh maksud / tujuan dalam perencanaan serta diadakan pemantauan atau pengawasan selama pelaksanaan itu dikerjakan. Istilah ‘Pembangunan’ ini sudah dikenal luas terutama oleh para sarjana bidang perencanaan dan pelaksanaan, seperti misalnya: sarjana ekonomi pembangunan, sarjana teknik arsitektur, sarjana teknik planologi, sarjana teknik sipil, dsb. Istilah Pembangunan (Development) berkaitan erat dengan kata-kata ‘bangun-membangun’ atau ‘rancang-bangun’ atau-pun ‘rencana dan rancang serta membangun’. Pengertian ’pembangunan’ dalam wawasan yang lebih luas, yaitu pada pengetahuan / mata kuliah ‘Manajemen Pembangunan’ (diberikan pada bidang teknik maupun ekonomi), istilah pembangunan diartikan sebagai berikut: ‘Pembangunan (Development) adalah meliputi rangkaian kegiatan-kegiatan yang terdiri dari: (a) Perumusan Kebijakan dan Misi/Visi kegiatan (Policy and Mission Formulation), (b) Penyusunan Rencana & Pembuatan Program (Planning & Programming), (c) Pelaksanaan / Pendirian Pembangunan di Lapangan (Construction), (d) Pengawasan dan Pemantauan (Supervision & Monitoring), dan (e) Penilaian dan Evaluasi kegiatan (Evaluation). Rangkaian kegiatankegiatan ini merupakan suatu rangkaian yang membentuk siklus serta memerlukan waktu, daya dan sumber lainnya untuk dapat mewujudkannya. (lihat – Bintoro – 1976). Dalam kegiatan pembangunan (development activity), semua tahapan dalam pembangunan, mempunyai fungsi dan peran masing-masing yang menentukan, misalnya tahapan perencanaan dan pembuatan program mempunyai peran yang juga penting disamping tahapan pengawasan dan pemantauan pembangunan. Demikian pula dengan tahapan penilaian dan evaluasi pembangunan, hal ini tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan pelaksanaan / pendirian pembangunan (construction) di lapangan. Oleh karena itu dalam meng-adopsi konsep ‘Pembangunan Berkelanjutan’ dalam kegiatan pembangunan, semestinya dimulai dari tahapan merumuskan kebijakan dan visi/misi pembangunan yang akan dilaksanakan. Sedangkan kegiatan ‘perencanaan’ (planning) dalam rangkaian kegiatan / proses pembangunan yang berkelanjutan adalah kegiatan merencanakan kegiatan pembangunan serta menyusun program kegiatan pembangunan yang didasarkan atas konsep ‘sustainable development’. Dalam tahapan perencanaan, bentuk-bentuk kegiatan yang mesti dilakukan antara lain meliputi: (a) melakukan re-view terhadap produk-produk ‘kebijakan’ (policy) terkait, (b) melakukan re-view terhadap produk-produk tujuan dan sasaran serta strategi terkait, (c) melakukan pembuatan rencana makro dan mikro tentang kegiatan pembangunan (bidang tertentu) sampai (d) melakukan penyusunan program-program kegiatan (bidang tertentu) yang lebih rinci. Kesulitan terbesar jika kita ingin menghasilkan produk perencanaan yang baik, adalah: mengkaitkan penyusunan rencana kegiatan dengan produk-produk kebijakan (policy) yang akan dan

yang ingin diterapkan. Juga melihat potensi (kekuatan) serta kemampuan (ability) dari rencana yang kita susun dengan besar atau banyaknya sumber-sumber daya dan dana yang dialokasikan untuk hal tersebut. Kegagalan atau ketidak-berhasilan penyusunan rencana kegiatan antara lain diakibatkan oleh kurang jelasnya benang-merah antara kebijakan (policy) yang akan kita jalankan dengan rumusan rencana kegiatan yang akan sedang kita susun. Bahkan di banyak rencana kegiatan, seringkali ‘sulit’ atau ‘samar’ melihat hubungan antara kebijakan (policy) yang telah ditetapkan dengan rencana-program yang dibuat / disusun. Demikian pula dalam tahapan perencanaan dalam pembangunan yang berkelanjutan, perlu-lah pihak-pihak perencana (sepertri misalnya: Bappeda, Baperko,dsb.) beserta dinas-dinas terkait (misalnya: Dinas Pertanian-Perkebunan, Perhutani, Dinas Tata Kota, Dinas Pengairan, Dinas BinaMarga, dsb) melakukan re-view bersama tentang ‘pilar-pilar utama’ dari konsep ‘Pembangunan Berkelanjutan’ dimaksud. Salah satu pilar penting dari konsep ‘sustainable development’ dimaksud, antara lain berisi tiga aspek penting dalam ‘Pilar Lingkungan’, yaitu meliputi: (a) aspek ‘integritas ekosystem’, (b) aspek ‘daya dukung lingkungan’ (carrying capacity) dan (c) aspek ‘keaneka-ragaman’ hayati (bio-diversity). Dengan memperhatikan pilar-pilar utama dari konsep ‘sustainable development’ diatas, maka semua pihak dari pelaku-pelaku pembangunan di Indonesia, akan mengenal, memahami dan menyadari pentingnya aspek ‘lingkungan hidup’ (ecological aspect) dalam penyusunan rencana kegiatan atau penyusunan program dalam kegiatan pembangunan yang akan dibuat. Kegiatan re-view bersama antara agensi perencana pembangunan dengan dinas-dinas terkait akan sangat berguna / bermanfaat untuk melihat adanya kaitan atau hubungan (benang-merah) antara tingkat kebijakan (policy) yang tengah ditetapkan dengan rencana-rencana kegiatan pembangunan yang tengah disusun. Melihat definisi dari konsep ‘pembangunan berkelanjutan’ dari UNEP-1984 maupun WCED-1987 maka kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di negara-negara anggota PBB, meliputi seluruh pihak atau pelaku pembangunan. Dalam kegiatan pembangunan, menurut Prof. Ir. Hasan Poerbo, MCD. (alm), dikenal tiga pelaku utama kegiatan pembangunan. Ke-tiga pelaku utama kegiatan pembangunan itu adalah: (a) Sektor Pemerintah (Government Sector), yang terdiri dari Lembaga / Badan / Unit Pemerintahan di Tingkat Pusat maupun Daerah, (b) Sektor Swasta (Private Sectors), yang terdiri dari Badan /Lembaga / Unit Swasta dalam bentuk badan usaha atau badan pengelola swasta. Serta (c) Sektor Masyarakat (Community Sectors) yang terdiri dari : perseorangan anggota masyarakat atau-pun kelompok-kelompok masyarakat. (lihat Kuswartojo, Tjuk, 1999). 4. MEMPERKENALKAN PEREN...