Buku Pengelolaan Pendidikan PDF

Preview

Summary

PENGELOLAAN PENDIDIKAN (Teori dan Aplikasi di Madrasah) Dr. Herson Anwar, M.Pd PENGELOLAAN PENDIDIKAN (Teori dan Aplikasi Di Madrasah) Penulis: Dr. Herson Anwar, M.Pd Editor : Lian G. Otaya, M.Pd Penerbit: Email: [email protected] http://www.eduvision.webs.com Alamat Redaksi: Graha Bim...

Description

PENGELOLAAN PENDIDIKAN (Teori dan Aplikasi di Madrasah)

Dr. Herson Anwar, M.Pd

PENGELOLAAN PENDIDIKAN (Teori dan Aplikasi Di Madrasah)

Penulis: Dr. Herson Anwar, M.Pd Editor : Lian G. Otaya, M.Pd

Penerbit:

Email: [email protected] http://www.eduvision.webs.com Alamat Redaksi: Graha Bima Terrace Blok A-60 Cirebon, Jawa Barat

@ Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penulis Cetakan pertama, September 2017

Prakata Bismillahirrahmanirrahim. Segenap puja dan puji penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan dan kekuatan lahir da batin kepada diri penulis, sehingga buku ini dapat tersusun dan terbit sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan olehNya kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw., para sahabat, dan semua pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amien!. Buku ini hadir sebagai solusi dalam membuka tabir bagi kaum pesimisme atas berbagai kritikan dan pandangan sinis terhadap keberadaan madrasah, terutama madrasah swasta yang mengalami pasang surut dalam mempertahankan eksistensinya untuk bersaing dengan madrasah negeri dan sekolah umum lainnya. Masyarakat cenderung memilih menyekolahkan anaknya di sekolah umum dibanding madrasah. Masalah ini ditambah dengan terjadinya persaingan yang semakin kompetitif dari sekolah-sekolah umum lainnya yang terus memperbaiki kualitasnya. Seperti kata pepatah “tak kenal maka tak sayang” masyarakat belum mengetahui dengan pasti seperti apa kelebihan dari sistem pendidikan, kualitas dan prospek dari madrasah, sehingga tidak jarang masyarakat hanya memandang sebelah mata dan menjadikan madrasah sebagai pilihan kedua dalam menyekolahkan anaknya ketika tidak diterima pada sekolah umum. Sebagai upaya untuk menjadikan madrasah dapat dilirik oleh masyarakat, perlu adanya pengelolaan pendidikan di madrasah sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan yang mencakup perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap suasana akademik/lingkungan, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, sumber daya manusia, pendanaan, pembelajaran dan kemitraan yang melibatkan semua stakeholder pendidikan di madrasah, yang pada gilirannya tercipta sense of belonging (rasa memiliki) dari mereka dan masyarakat. Melalui pengelolaan pendidikan di madrasah iv

tersebut, diharapkan terwujudnya pembinaan madrasah yang efektif, memiliki profil yang kuat, mandiri dan menciptakan iklim yang kondusif bagi warganya untuk mengembangkan sikap kritis, kreatif dan bermotivasi tinggi. Pengelolaan madrasah sesuai dengan standar pengelolaan yang diharapkan adalah salah satu solusi yang jitu dalam rangka membentuk kemandirian madrasah dalam merencanakan pengembangan madrasah sesuai dengan kondisi riil madrasah. Hal ini sejalan dengan pendapat Mathis dan Jackson tentang aksioma manajemen bahwa ”tidak ada yang meningkat kecuali jika diukur”. Jelas memang tanpa ada penilaian atau pengukuran tersandar terhadap kemampuan pengelolaan pendidikan dari sebuah madrasah, maka madrasah itu tidak akan mampu memetakan kemampuan dirinya dalam hal upaya pengembangan lebih lanjut. Pembahasan buku ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada rentang waktu bulan Agustus 2015 sampai bulan Juni 2016. Adapun judul dari penelitian tersebut adalah “Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Pembinaan Madrasah Aliyah Swasta di Kota Gorontalo. Dimana struktur buku ini berisi sepuluh BAB, adapun masingmasing BAB memiliki sub pembahasan teperinci dari tema pada BAB yang tersusun secara sistematis didasarkan pada tema besar yang dibahas. Oleh karena itu, dalam membaca buku ini dengan benar dan untuk mendapatkan kesimpulan yang utuh maka disarankan untuk membacanya secara urut. Diharapkan pembaca tidak hanya mengandalkan daftar isi saja untuk mencari poin penting, namum juga dibaca serta ditelusuri kalimat atau paragraf yang sekiranya menyentuh dan berada pada poin yang dibutuhkan. Sebab dimungkinkan ada beberapa kalimat, paragraf, maupun poin secara umum yang dibutuhkan oleh pembaca berada di BAB lain. Dengan demikian harapan diterbitkan buku ini adalah bisa menjadi referensi dan bahan pembanding bagi para pengelola pendidikan, mahasiswa, maupun para peneliti. Serta bagi siapapun yang ingin membacanya.

v

Sebagai penutup, apabila ada kesalahan itu hanya karena berasal dari penulis sendiri dan apabila ada kebenaran dan nilai manfaat dalam buku ini adalah semata-mata karena bantuan berbagai pihak serta tentunya atas sifat kasih-Nya Allah swt., Pada akhirnya penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Prof. Dr. H. Syarifuddin Ondeng, M.Ag, Prof. Dr. Abdurahman Halim, M.A., Dr. H. Muh. Sain Hanafi, M.Pd., Dr. Muh. Wayong, M.Ed.M., yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan buku ini. Dr. H. Kasim Yahiji, M.Ag., selaku Rektor, IAIN Sultan Amai Gorontalo Dr. Ayuba Pantu, M.Pd., Dr. H. Buhari Luneto, M.Pd, Dr. Said Subhan Posangi, M.Pd.I., masing-masing menjabat sebagai Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III IAIN Sultan Amai Gorontalo, Dr. Mujahid Damopolii, M.Pd., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo, editor, desain cover, layout, dan tim penerbit Eduvision yang telah menerbitkan buku ini secara layak dan memadai untuk dibaca. Akhirnya, semoga buku ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya serta akan sampai pada tujuannya. Amien!

Gorontalo, September 2017 Dr. Herson Anwar, M.Pd Penulis

vi

DAFTAR ISI Halaman Sampul .................................................................................... Prakata ................................................................................................. Daftar Isi

i iii

............................................................................................ vii

BAB 1 Pendahuluan ...........................................................................

1

A. Permasalahan Pengelolaan Pendidikan ..............................

1

B. Kajian Pengelolaan Pendidikan.......................................... 12 BAB 2 Ruang Lingkup Pengelolaan Pendidikan di Madrasah ........ 18 A. Konsep Pengelolaan Pendidikan Madrasah ........................ 18 B. Standar Pengelolaan Pendidikan Madrasah ........................ 26 C. Lingkup Standar Pengelolaan Pendidikan Madrasah .......... 30 D. Kebijakan Standar Pengelolaan Pendidikan dalam Perspektif Pengelolaan Madrasah ...................................... 55 E. Pembinaan Pengelolaan Pendidikan di Madrasah ............... 59 BAB 3 Pengelolaan Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran ............ 65 A. Konsep Pengelolaan Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran ..................................................................... 65 B. Implementasi Pengelolaan Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran di Madrasah ................................................. 71 C. Tantangan Pengelolaan Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran di Madrasah ................................................. 90 BAB 4 Pengelolaan Peserta Didik ........................................................ 97 A. Konsep Pengelolaan Peserta Didik..................................... 97 B. Implementasi Pengelolaan Peserta Didik di Madrasah ....... 108 C. Tantangan Pengelolaan Peserta Didik di Madrasah ............ 120

vii

BAB 5 Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan .................. 125 A. Konsep Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan . 125 B. Implementasi Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Madrasah ................................................ 130 C. Tantangan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Madrasah ................................................ 141 BAB 6 Pengelolaan Sarana dan Prasarana ......................................... 146 A. Konsep Pengelolaan Sarana dan Prasarana ........................ 146 B. Implementasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Madrasah ....................................................................... 152 C. Tantangan Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Madrasah 165 BAB 7 Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan ............ 167 A. Konsep Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan................ 167 B. Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan di Madrasah ....................................................................... 174 C. Tantangan Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan di Madrasah ....................................................................... 179 BAB 8 Pengelolaan Budaya dan Lingkungan Madrasah .................. 183 A. Konsep Pengelolaan Budaya dan Lingkungan Madrasah ... 183 B. Implementasi Pengelolaan Budaya dan Lingkungan Madrasah ........................................................................... 202 C. Tantangan Pengelolaan Budaya dan Lingkungan Madrasah ........................................................................... 206

viii

BAB 9 Pengelolaan Humas dan Kemitraan ........................................ 209 A. Konsep Pengelolaan Humas dan Kemitraan ....................... 209 B. Implementasi Pengelolaan Humas dan Kemitraan di Madrasah ....................................................................... 217 C. Tantangan Pengelolaan Humas dan Kemitraan di Madrasah ....................................................................... 225 BAB 10 Maksimalisasi Pengelolaan Pendidikan di Madrasah ........... 230 A. Pengelolaan Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran .......... 230 B. Pengelolaan Peserta Didik ................................................. 234 C. Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ............... 238 D. E. F. G.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana ..................................... Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan .......... Pengelolaan Budaya dan Lingkungan Madrasah ................ Pengelolaan Humas dan Kemitraan ...................................

240 241 246 249

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………..… . 255

ix

BAB 1 ֍ Pendahuluan ֍ A. Permasalahan Pengelolaan Pendidikan Pendidikan merupakan bagian integral dalam kehidupan bangsa dan negara. Salah satu faktor yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai prinsip normatif, mutu adalah suatu nilai yang tidak dapat dikompromikan. Berkompromi dengan mutu berarti bersedia menerima mutu yang rendah atau kedengarannya sebagai sebuah contradiction in terminis “menerima mutu yang tidak bermutu”.

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 disebutkan bahwa: Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 1 Seiring dengan tujuan tersebut, pendidikan diharapkan mampu mempersiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi era globalisasi. Dengan cepatnya arus informasi dan teknologi komunikasi, maka pendidikan diharapkan akan mampu menyiapkan peserta didik yang akan mampu menjawab semua tantangan. H.A.R.Tilaar, mengemukakan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi khas yang dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu: dimensi teknikal dan dimensi pembangunan. Fungsi khas tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pembawaan dan kemampuan peserta didik, peranan keluarga dan lain-lain. Selanjutnya untuk 1

Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Permata Press, 2014), h. 6.

HA | Pengelolaan Pendidikan (Teori dan Aplikasi di Madrasah)

1

dapat menjamin perwujudan sifat-sifat khas tersebut perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) sentralisasi dan desentralisasi, (2) otonomi daerah, (3) pendidikan terpadu dan pembangunan daerah dan (4) transformasi masyarakat yang terakselerasi. 2 Suatu kenyataan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia terkait dengan masalah mutu pendidikan saat ini adalah tingkat mutu pendidikan yang masih rendah dan jauh dari harapan masyarakat sebagai stakeholder pendidikan serta cita-cita perundang-undangan di negara ini. Pendidikan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia adalah pendidikan yang bermutu secara proses maupun output. Terkait dengan mutu pendidikan, pendidikan saat ini masih menghadapi permasalahanpermasalahan, khususnya pendidikan Islam. Sebagian besar lembaga pendidikan Islam salah satunya Madrasah Aliyah masih menghadapi problem internal kelembagaan sementara tantangan yang dihadapi semakin berat. Masyarakat cenderung memilih menyekolahkan anaknya di sekolah umum dibanding madrasah. Fenomena ini justru berbanding terbalik dengan jumlah penduduk Gorontalo yang mayoritas beragama Islam (±95%). Hal ini menunjukan rendahnya minat masyarakat Gorontalo terhadap madrasah. Adanya keraguan mutu pendidikan di madrasah menjadikan madrasah dipandang pilihan kedua oleh orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Melihat kondisi seperti ini, tentu madrasah tidak boleh hanya berpangku tangan atau pasrah menerima kenyataan. Oleh karena itu, madrasah harus berbenah diri untuk menepis anggapan yang kurang berpihak bagi madrasah. Peningkatan mutu pendidikan madrasah bukanlah tugas yang ringan karena bukan saja berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang rumit dan kompleks, seperti menyangkut persoalaan perencanaan, 2

Lihat, Tilaar, H.A.R. Manajemen Pendidikan Nasional. (Jakarta: Tera, 2004)., h. 204.

HA | Pengelolaan Pendidikan (Teori dan Aplikasi di Madrasah)

2

pelaksanaan, pengawasan, dan perbaikan sehingga terlaksananya pendidikan yang bermutu. Untuk mencapai pendidikan madrasah yang bermutu membutuhkan pengelolaan yang baik dengan melibatkan semua komponen yang ada didalamnya, seperti pemimpin atau kepala madrasah, guru, pegawai dan stakeholder pendidikan. Dari hasil pengamatan, kegiatan pengelolaan pendidikan madrasah pada umumnya merupakan wilayah kepala madrasah. Sementara guru belum menunjukan partipasinya secara proporsional. Keadaan seperti ini tentu tidak dapat terus berlangsung, mengingat makin besarnya kewenangan madrasah untuk mengelola dirinya sendiri. Di sisi lain kemampuan manajerial kepala madrasah sangat terbatas, sehingga peran guru makin diperlukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan melalui pengelolaan madrasah. Terlebih bila menggunakan pendekatan sistem, dukungan perangkat dan pihak lain dalam pencapaian tujuan atau output sangat dipengaruhi oleh input dan proses. Apabila sub sistem input dan proses pendidikan tidak dikelola dengan baik, maka akan sulit diperoleh output dan outcome yang maksimal. Secara formal madrasah di Indonesia hanya terdiri dari Madrasah Negeri dan Swasta. Namun pada awalnya, seluruh madrasah di lingkungan Kementerian Agama adalah Madrasah swasta yang diprakarsai pendiriannya oleh masyarakat Islam setempat. Kelahiran madrasah di Indonesia diawali ketika Kementerian Agama didirikan, dimana salah satu bagian pendidikan adalah mengadakan suatu pilot project madrasah yang akan menjadi contoh bagi orang atau organisasi yang ingin mendirikan madrasah secara partikelir (swasta). Tugas ini mengandung maksud madrasah milik pemerintah diperlukan sebagai panutan atau contoh bagi pihak swasta dalam mengelola pendidikan. Pendirian madrasah negeri merupakan sisi lain dari bentuk bantuan dan pembinaan terhadap madrasah swasta.3

3

Abd. Rahman Halim. Paradigma Baru Sistem Pembinaan Madrasah. (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), h.11.

HA | Pengelolaan Pendidikan (Teori dan Aplikasi di Madrasah)

3

Kenyataan menunjukkan bahwa ketertinggalan madrasah swasta adalah sebagai akibat terbatasnya dana, sarana prasarana dan fasilitas penunjang pembinaan, ditambahnya dengan lemahnya pola dan pengelolaan sistem pembinaan, dengan pengelolaan tradisional. Selain dari itu tata layanan yang tidak kondusif, dimana pengelolaan yang tidak transparan dan kurang akuntabel, termasuk intensitas kerjasama antara komponen terkait yaitu antara pengurus yayasan dengan madrasah, dan orang tua peserta didik, terkesan kurang memberi kontribusi bagi pengembangan madrasah swasta. Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan kajian tentang pembinaan madrasah, utamanya pada Madrasah Aliyah swasta. Madrasah Aliyah swasta sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan nasional saat ini juga dituntut untuk mampu melakukan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang dirumuskan oleh pemerintah. Standarisasi yang dimaksud menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang telah mengalami perubahan pertama Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Peraturan tersebut saat ini telah diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah terbaru sebagai perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 yaitu PP Nomor 32 Tahun 2013 perubahan pertama dan PP Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan nasional. 4 Mengingat pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional pendidikan yang membutuhkan

4

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan Ke-Dua atas PP No. 19 Tahun 2009, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 381.

HA | Pengelolaan Pendidikan (Teori dan Aplikasi di Madrasah)

4

penyesuaian terhadap diamika kehidupan yang berkembang di masyarakat. Perubahan kedua atas standar nasional pendidikan PP Nomor 13 Tahun 2015 meliputi; standar isi, standar proses, standar kompotensi lususun, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pegelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Perubahan tersebut dititiktekankan pada ketentuan yang terkait dengan perubahan kebijakan mengenai ujian nasional, kurikulum pendidikan anak usia dini dan akreditasi yang memerlukan penyesuaian atas berbagai tantangan baru.5 Kajian dalam disertasi ini dititiktekankan pada standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 mencakup lingkup perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional (PP Nomor 13 Tahun 2015 pasal 1 ayat 10). Dengan melakukan proses standarisasi pengelolaan pendidikan ini diharapkan madrasah mampu bersaing dengan sekolah umum khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan umum. Dalam proses pengelolaan pendidikan, pemerintah telah mendorong adanya otonomi pendidikan. Dengan demikian madrasah bisa lebih leluasa dalam melakukan proses pengelolaan pendidikan yang mengarah pada peningkatan mutu madrasah. Standar Pengelolaan dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 sebagai pengganti PP Nomor 19 Tahun 2005 terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, 5

Peraturan pemerintah ini merubah ketentuan hasil ujian nasional yang semula sebagai salah satu syarat kelulusan menjadi bukan salah satu syarat kelulusan di satuan pendidikan. Perubahan mengenai kurikulum anak usia dini dilakukan melalui penyelenggaraan anak usia dini yang dibangun melalui kesatuan substansi kurikulum antara anak usia dini dijalur formal, nonformal, dan informal karena memiliki tujuan yang sama. Perubahan terkait dengan akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF perlu memeprhatikan pe...