Buku-Ringkasan-PKN Kelas X PDF

Preview

Summary

Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X Materi Semester 1 dan 2 1 Daftar Isi Semester 1 Bab 1Hakikat bangsa dan negara A. Makna manusia, bangsa dan negara 1 1. Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Makhluk Sosial 1 2. Makna Bangsa 1 3. Negara 2 4. Unsur-Unsur Terbentuknya Negara 4 5. Fungsi Dan Tujuan Ne...

Description

Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X Materi Semester 1 dan 2

1

Daftar Isi Semester 1 Bab 1Hakikat bangsa dan negara A. Makna manusia, bangsa dan negara 1 1. Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Makhluk Sosial 1 2. Makna Bangsa 1 3. Negara 2 4. Unsur-Unsur Terbentuknya Negara 4 5. Fungsi Dan Tujuan Negara 8 B. Sikap semangat kebangsaan (Nasionalisme dan patriotisme) Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 10 1. Nasionalisme 10 2. Patriotisme 11 Bab 2 Sistem Hukum Dan Peradilan Nasional A. Sistem Hukum 13 1. Pengertian Sistem 13 2. Pengertian Hukum 13 3. Tujuan Hukum 13 4. Sumber Hukum 14 5. Penggolongan Hukum 15 6. Sanksi Hukum 15 7. Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata 15 B. Peradilan Nasional 16 C. Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 18 D. Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 18 1. Pengertian Korupsi 18 2. Sebab-Sebab Terjadinya KKN 18 3. Akibat Terjadinya KKN 18 4. Fenomena Korupsi di Indonesia 19 E. Peran Serta Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 19 1. Upaya Pencegahan (Perventif) 19 2. Upaya Penindakan (Kuratif/Refresif) 19 3. Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa 20 4. Upaya Edukasi LSM 20 5. Peran Seta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 20 Bab 3 Pemajuan, Penghormatan, dan Perlindungan HAM A. Pengertian Dan Macam-Macam HAM 22 1. Pengertian HAM 22 2. Macam-Macam HAM 22 3. Sejaran HAM 23 B. Peran Serta Dalam Upaya Pemajuan, Penghormatan, Dan Penegakan HAM di Indonesia 24 1. Perkembangan HAM di Indonesia 24 2. HAM dalam UUD 1945 25 3. UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM 26 4. Peran Seta dalam Upaya Penegakan HAM di Indonesia 26 5. Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia 27 C. Hambatan Dan Tantangan Dalam Upaya Pemajuan, Penghormatan, Dan Penegakan HAM di Indonesia 27 1. Hambatan Penegakan HAM 27 2. Tantangan Penegakan HAM 3. Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia D. Instrumen Hukum dan Peradilan Internasional HAM 1. Instrumen Hukum Internasional HAM 2. Peradilan Internasional HAM 3. Pelanggaran dan Proses Peradilan HAM Internasional Semester 2 Bab 4Hubungan Dasar Negara Dengan Konstitusi A. Hubungan dasar negara dengan konstitusi 1. Pengertian Dasar Negara 2. Pengertian Konstitusi 3. Substansi Konstitusi Negara B. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan RI Tahun 1945 1. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 2. Makna yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 3. Makna Pembukaan UUD 1945 Bagi Perjuangan Bnagsa Indonesia 4. Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945

i

5. Hubungan Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945 6. Tata Urutan Peraturan Perundangan-Undangan yang Berlaku di Indonesia C. Pebandingan Konstitusi pada Negara Republik Indonesia dengan Negara Liberal dan Negara Komunis 1. Konstitusi Negara Republik Indonesia 2. Konstitusi Pada Negara Liberal 3. Konstitusi pada Negara Komunis D. Sikap Positif terhadap Konsitusi Negara Bab 5 Persamaan Kududukan Warga Negara A. Kewarganegaraan Republik Indonesia 1. Rakyat dalam Suatu Negara 2. Asas Kewarganegaraan 3. Penduduk dan Warga Indonesia 4. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia B. Kedudukan Warga Negara dan Pewarganegaraan 1. Kedudukan warga negara 2. Hak dan kewajiban dasar warga negara 3. Pewarganegaraan di Indonesia 4. Kehilangan kewarganegaraan republik Indonesia C. Persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 1. Makna Persamaan 2. Jaminan Persamaan Hidup (Pendekatan Kultural) 3. Jaminan Persamaan Hidup dalam Konstitusi Negara D. Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan Ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku Bab 6 Sistem Politik Indonesia A. Sistem Politik 1. Pengertian Sistem Politik 2. Ciri-ciri umum sistem politik 3. Macam-macam sistem politik 4. Demokrasi sebagai sistem politik B. Insfrakstuktur dan Suprastruktur Politik di Indonesia 1. Infrastruktur Politik 2. Suprastruktur Politik C. Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara 1. Pendekatan Sistem Politik Negara 2. Perbedaan Sistem Politik 3. Model-model sistem politik 4. Sistem kepartaian dunia 5. Dinamika politik indonesia 6. Peran serta dalam sistem politik di indonesia

ii

BAB 1 HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA A. MAKNA MANUSIA, BANGSA DAN NEGARA 1. Manusia sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial Kata manusia berasal dari kata manu ( Sansekerta ), atau mens ( Latin ) yang berarti berpikir, berakal budi, atau Homo yang berarti seorang yang dilahirkan dari tanah, humus = tanah. Pengertian etimologis tentang “manusia”, dapat memberi petunjuk tentang hakikat manusia. Disatu pihak manusia adalah makhluk bumi seperti manusia lainnya ; dilain pihak manusia melampui cakrawala bumi dan mencita-citakan dunia yang luhur. Hal prinsip yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa manusia secara kodrati telah dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di bumi. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan derajat paling tinggi diantara ciptaan yang lain. Manusia sebagai makhluk individu, terdiri dari unsur jasmani ( raga) dan rohani ( jiwa ) yang merupakan satu kesatuan. Jiwa dan raga membentuk individu, telah dibekali potensi atau kemampuan (akal, pikiran, perasaan dan keyakinan) sehingga sanggup berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya. Setiap manusia, senantiasa akan berusaha mengembangkan kemampuan pribadinya guna memenuhi semua kebutuhan dan mempertahankan hidupnya ( survival ). a. Akal dan pikiran manusia, dapat digunakan untuk menaklukkan alam dan makhluk lain serta sekaligus dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh, manusia dapat menggunakan tenaga kerbau, sapi atau kuda untuk mengangkut barang, manusia dapat melakukan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi informasi, komunkasi, dsb. b. Perasaan dan keyakinan manusia, merupakan anugrah Tuhan yang tidak di berikan kepada makhluk lainnya sehingga manusia dapat membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan salah. Dengan perasaan dan keyakinan, manusia mampu berhubungan dengan dimensi moral dan spiritual, yakni Tuhan Yang Maha Esa sebagai perwujudan nalar ( akal dan pikiran ) manusia dalam menemukan titik/pusat keTuhanan ( God Spot ) sang pencipta. Manusia sebagai makhluk sosial, sering disebut zoon politicon, yaitu makhluk yang pada dasarnya ingin bergaul dengan sesama manusia lainnya ( Aristoteles, 384-322 M ). Tingkat kebutuhan hidup manusia menurut Abraham Maslow, antara lain sebagai berikut : 1. Kebutuhan hidup fisiologis 3. Kebutuhan kasih sayang 5. Kebutuhan akan aktualisasi diri 2. Kebutuhan rasa aman 4. Kebutuhan akan penghargan diri

2. Makna Bangsa

a. b. c. d. e. f.

Sebagian ahli berpendapat bahwa bangsa itu mirip dengan komunitas etnik, meskipun tidak sama. Bangsa adalah suatu komunitas etnik yang ciri-cirinya adalah : memiliki nama wilayah tertentu, mitos leluhur bersama, kenangan bersama, satu atau beberapa budaya yang sama dan solidaritas tertentu Dalam pengertian sosiologis, bangsa termasuk “kelompok paguyuban” yang secara kodrati ditakdirkan untuk hidup bersama dan senasib sepenanggungan dalam suatu Negara. Berikut ini pendapat beberapa ahli kenegaraan ternama dalam mendefinisikan sebuah bangsa : Hans Kohn Bangsa adalah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bisa dirumuskan secara eksak Ernest Renan Bangsa adalah suatu akal yang terjadi dari dua hal, yaitu rakyat yang harus bersama-sama menjalankan satu riwayat, dan rakyat kemudian harus mempunyai kemampuan atau keinginan hidup untuk menjadi satu. Otto Bauer Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter. Karakteristik tumbuh karena adanya kesamaan nasib. F. Ratzel Bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara menusia dan tempat tinggalnya (paham geopolitik). Jacobsen dan Lipman Bangsa adalah kesatuan budaya ( cultural unity ) dan kesatuan politik ( political unity ). Stalin Bangsa bukanlah suatu ras dan bukan pula karena kesatuan suku bangsa melainkan umat yang terbentuk secara historis.

1

g. Soekarno Bangsa adalah pengertian politis dan historis.

Unsur-Unsur Terbentuknya Bangsa a. Frederich Hertz Dalam bukunya “Nationally in History and Politic”, ia menyatakan bahwa setiap bangsa mempunyai unsur aspirasi : 1. Keinginan mencapai kesatuan national, yaitu kesatuan di bidang sosial ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi dan solidaritas 2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional, maksud bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya. 3. Keinginan dan kemandirian, individualitas, keasliaan atau kekhasan, misalnya menjungjung tinggi bahasa nasional 4. Keinginan untuk menonjol (unggul) di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise. b. Hans Kohn Kebanyakan bangsa terbentuk karena adanya factor-faktor objektif tertentu yang membedakannya dari bangsa lain, yakni kesamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat-istiadat, kesamaan politik, perasaan dan agama. Dengan demikian, factor objektif terpenting bagi terbentunya suatu bangsa ialah adanya kehendak atau kemauan bersama atau “nasionalisme“. Secara umum, unsur-unsur terbentuknya bangsa : Memiliki persamaan nasib atau sejarah, Memiliki persaman karakter, Memiliki ikatan persatuan yang kuat, Memiliki tanah air yang sama, dan Memiliki persamaan cita-cita dan tujuan.

3. NEGARA a. Makna Negara NO 1.

NAMA TOKOH George Jellinek

2.

G.W.F.Hegel

3.

Mr. Kranenburg

4.

Karl Marx

5.

Prof. Dr. J. H.A. Logeman

6.

Roger F. Soltau

7.

Harold J. Laski

8.

Aristoteles

PENDAPAT YANG DIKEMUKAKAN Negara adalah organisasi kekuasaaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu Negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena adanya kehendak dari suatu golongan atau bangsa Negara adalah alat kelas yang berkuasa (kaum borjuis/kapitalis) untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain (proletariat/butuh) Negara adalah organisasi kemasyarakatan (ikatan kerja) yang mempunyai tujuan untuk mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Organisasi itu adalah ikatan-ikatan fungsi atau lapangan-lapangan kerja tetap Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat Negara dalah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaikbaiknya.

b.

Sifat Hakikat Negara 1. Memaksa, dalam arti mempunyai kekuatan fisik secara legal. 2. Monopoli, menetapkan tujuan bersama masyarakat. 3. Mencakup semua (All embracing), peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. c. Terjadinya Negara 1). Pertumbuhan Primer dan Skunder a). Pertumbuhan Primer

Suku / Persekutuan Masyarakat (genootschaft)

Kerajaan (Rijk)

Negara Nasional

Negara Demokrasi 2

Fase Genootschaft(Persekutuan Masyarakat) Kehidupan manusia diawali dari sebuah keluarga, kemudian suku dengan dipimpin kepala suku (primus interpares) Fase Kerajaan (Rijk) Primus interpares (orang pertama diantara yang sederajat), kemudian menjadi seorang raja dengan cakupan wilayah lebih luas. Fase Negara nasional Pada awalnya dipimpin oleh raja yang absolut dan tersentraslisasi. Hanya ada satu identitas kebangsaan. Fase Negara demokrasi Rakyat semakin sadar dan tidak ingin diperintah oleh raja yang absolut. Ada keinginan rakyat untuk mengendalikan dan memilih pemimpinnya sendiri yang dianggap dapat mewujudkan aspirasi mereka. Fase ini lebih dikenal “kedaulatan rakyat”. b). Pertumbuhan Sekunder Selalu dihubungkan dengan Negara yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan pandangan ini maka suatu Negara dianggap sah sebagai Negara jika telah diakui oleh Negara lain. 2). Pendekatan Faktual (a). Occopatie (Pendudukan) Contoh : Liberia yang didiami oleh budak-budak Negro kemudian menjadi Negara merdeka pada tahun 1847. (b). Fusi (Peleburan) Contoh : Terbentuknya Federasi Kerajaan Jerman pada tahun 1871. (c). Cessie (Penyerahan) Contoh ; Wilayah Sleewijk diserahkan oleh Austria kepada Prussia (Jerman) karena adanya perjanjian bahwa Negara yang kalah perang harus memberikan Negara yang dikuasainya kepada negara yang menang. Austria adalah salah satu Negara yang kalah pada Perang Dunia I. (d). Accesie (Penaikan) Contoh : Negara Mesir yang terbentuk dari delta sungai Nil. (e). Anexatie (Pencapolokan / Penguasaan) Contoh : Ketika dibentuk pada tahun 1948, Negara Israel banyak mencaplok daerah Palestina, Suriah, Yordania, Mesir. (f). Proclamation (Proklamasi) Contoh : NKRI yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dari penjajahan Belanda dan Jepang. (g). Innovation (Pembentukan Negara Baru) Contoh : Negara Kolumbia yang pecah dan lenyap. Kemudian di wilayah Negara tersebut muncul Negara baru, yaitu Venezuela dan Kolumbia Baru. (h). Separatisme (Pemisahan) Contoh : Pada tahun 1939 Belgia memisahkan diri dari Belanda dan menyatakan kemerdekaan. 3). Pendekatan Teoritis No 1.

Teori Ke-Tuhanan

    

Tokoh Agustinus F.J.Stahl Haller Kranenburg Jean Bodin

Ajaran yang Dikemukakan a. Negara ada karena kehendak Tuhan, hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Tuhan b. Terbagi dalam : Teori KeTuhanan Langsung Bahwa suatu Negara pada awalnya ada karena sudah kehendak Tuhan yang langsung sehingga raja dianggap sebagai ‘penjelmanTuhan, utusan Tuhan, Dewa bahkan Tuhan itu sendiri. Contoh : Kaisar Tenno Heika Jepang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari dan Raja Fir’aun di Mesir Kumo mengaku dirinya sebagai Tuhan. Teori KeTuhanan Tidak Langsung Bahwa Negara memang ada karena jehendak Tuhan, namun tidak secara langsung melainkan melalui penciptaan manusia terlebih dahulu, yang kemudian menjadi raja. Raja memerintah atas nama Tuhan. Pada Negara modern, dapat diketahui melalui Konstitusinya dengan mencantumkan kalimat “by the grace of God” (Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha ESa)

3

2.

Per-janji-an Ma-syarakat

   

3.

Ke-kua-saan

 Horald J. Laski  Leon Duguit  Karl Marx

Thomas Hobbes John Locke J.J. Rousseau Montesquieu

 Oppenheimer  Kallikles 4.

Kedau-latan    

Vonthering Paul Laband G. Jellinek Krabbe

5.

Hukum Alam    

Plato Aristoteles Agustinus Thomas Aquinas

a. Negara terjadi karena adanya kontrak sosial (perjanjian masyarakat). Masyarakat mengadakkan perjanjian untuk membentuk Negara dan menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada Negara untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat b. John Locke, bahwa pada tahap I perjanjian antarindividu diadakan untuk membentuk Negara (pactum unionis). pAda tahap II, perjanjian diadakan dengan penguasa (pactum subjectionis). Negara yang dikehendaki “monarki konstitusinal” c. Thomas Hobbes, menghendaki “monarki absolute” d. J.J. Rousseau, (disebut Bapak Kedaulatan Rakyat) menghendaki bahwa raja hanyalah mandataris rakyat dan karena itu dapat diganti. a. Negara terbentuk atas dasar kekuasaan, dan kekuasan adalah ciptaan mereka yang paling kuat dan berkuasa b. L. Duguit, seseorang karena kelebihannya atau keistimewaannya baik karena fisik, kecerdasan, ekonomi maupun agama dapat memaksakan kehendaknya kepada orang lain c. Karl Marx, Negara dibentuk untuk mengabdi dan melindungi kepentingan kelas yang berkuasa, yaitu kaum kapitalis. a. Kedaulatan Negara : Kekuasan tertinggi ada pada Negara, bukan pada kelompok orang yang menguasai kehidupan Negara, dan engaralah yang menciptakan hukum untuk mengatur kepentingan rakyat b. Kedaulatan Hukum : Hukum memegang peranan dalam Negara, hukum lebih tinggi dari Negara yang berdaulat a. Hukum alam bukan buatan Negara, melainkan kekuasan alam yang berlaku setiap waktu dan tempat, serta bersifat universal dan tidak berubah b. Aristoteles, manusia dalah zoon politicon. Dari hakikat manusia seperti ini, terbentuklah berturut-turut “ Keluarga Masyarakat Negara” c. Agustinus, Negara terjadi karena adanya keharusan untuk menebus dosa orang-orang yang ada di dalamnya. Negara yang baik mewujudkan citacita agama, yakni keadilan d. Plato, terjadinya Negara secara evolusi e. Thomas Aquinas, Negara merupakan lembaga alamiah yang diperlukan manusia untuk menyelenggarakan kepentingan umum

4. UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA Menurut Oppenheimer dan Lauterpacht, suatu Negara harus memenuhi syarat-syarat : a. Rakyat yang bersatu b. Daerah atau wilayah c. Pemerintahan yang berdaulat d. Pengakuan dari negara lain Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933, yang merupakan Konvensi Hukum Internasional, Negara harus mempunyai empat unsur konsititutif, yaitu : a. Harus ada penghuni (rakyat, penduduk, warga Negara) atau bangsa (staatvolk) b. Harus ada wilayah atau lingkungan kekuasaan c. Harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat) atau pemerintahan yang berdaulat; dan d. Kesanggupan berhubungan dengan Negara-negara lain. a. Rakyat Berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu, dibedakan atas dua jenis yaitu : 1. Penduduk Mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah Negara (menetap) untuk jangka waktu yang lama. 2. Bukan Penduduk Mereka yang bearada di dalam suatu wilayah Negara hanya untuk sementara waktu (tidak menetap).

4

Berdasarkan hubungannya dengan pemerintah, rakyat dapat dibedakan menjadi : 1. Warga Negara Mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu Negara, dengan status kewarganegaraan warga Negara asli atau warga Negara keturunan asing. 2. Bukan Warga Negara Mereka yang berada di suatu Negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota Negara yang bersangkutan, namun tunduk pada Pemerintah dimana mereka berada. b. Wilayah Merupakan landasan material atau landasan fisik Negara. Secara umum dapat dibedakan menjadi : 1. Wilayah Daratan Batas wilayah suatu negaradengan Negara lain di darat , dapat berupa : Batas alamiah, batas buatan, batas secara geografis. 2. Wilayah Lautan Negara yang tidak memiliki lautan disebut land locked. Sedangkan Negara yang memiliki wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya disebut archipelagic state. Dewasa ini, yang dijadikan dasar hukum masalah wilayah kelautan suatu Negara adalah Hasil Konferensi Hukum laut nternasional III tahun 1982 di Montigo Bay (Jamaika) yang diselenggarakan oleh PBB, yaitu UNCLOS (United Nations Conference on The Law of the Sea). Batas Lautan : 1). Laut Teritorial (LT) 2). Zona Bersebelahan (ZB) 3). Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) 4). Landas Kontinen (LK) Pemerintah RI pada tanggal 17 Februari 1969, telah mengeluarkan Deklarasi tentang “ Landas Kontinen” dengan kebiasaan praktik Negara dan dibenarkan pula oleh Hukum Internasional bahwa suatu Negara pantai mempunyai penguasaan dan yurisdiksi yang ekslusif atau kekayaan mineral dan kekayaan lainnya dalam dasar laut dan tanah di dalamnya di landas kontinen. Contoh hasil perjanjian landasa kontinen : (a). Perjanjian RI – Malaysia tetang Penetapan garis Batas Landas Kontinen Kedua Negara (di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan) ditandatangani 27 Oktober 1969 dan mulai berlaku 7 November 1969. (b). Perjanjian RI – Thailand tentang Landas Kontinen Selat Malaka Bagian Utara dan Laut Andaman, ditandatangani 17 Desember 1971 dan mulai berlaku 7 April 1972. (c). Persetujuan RI – Australia tentang Penetapan Atas Batas-Batas Dasar Laut Tertentu di daerah Laut Timor dan laut Arafuru sebagai tambahan pada persetujuan tanggal 18 Mei 1971, dan berlaku mulai 9 Oktober 1972. 5). Landas Benua (LB) 3. Wilayah Udara Pasal 1 Konvensi Paris 1919 : Negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi dii wilayah udara...