Critical Review Jurnal Ekonomi PDF

Preview

Summary

|1 CRITICAL REVIEW JURNAL EKONOMI KOTA Judul Jurnal : Intensifikasi Pemungutan Pajak Hotel Ditinjau dari Potensi Kota Batu untuk Meningkatkan Pendapatan asli Daerah Penulis : Wisudawan Krida Laksana Putra Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga Publikasi : Jurn...

Description

|1

CRITICAL REVIEW JURNAL EKONOMI KOTA Judul Jurnal

: Intensifikasi Pemungutan Pajak Hotel Ditinjau dari Potensi Kota Batu untuk Meningkatkan Pendapatan asli Daerah

Penulis

: Wisudawan Krida Laksana Putra Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Publikasi

: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 1, Nomor 1, januari 2013

Reviewer

: Mega Utami Ciptaningrum (3613100034)

Tanggal Review

: 18 Maret 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kawasan kota di berbagai wilayah di dunia saat ini tengah mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal ini terjadi sejak era 1980-an hingga 2010-an (Pawitro, Udjianto: 2013). Pembangunan kawasan perkotaan harus selaras dan mampu meningkatkan pula aspek ekonomi agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu pembangunan suatu wilayah tidak dapat terlepas dari aspek ekonomi. Aspek ekonomi suatu wilayah penting untuk dipelajari karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatnya dan kelancaran pembangunan di daerah tersebut. Pemahaman mengenai aspek ekonomi regional baik dalam perspektif teoretis maupun empiris penting untuk dipahami, terlebih lagi oleh seorang perencana yang bertanggung jawab merencanakan suatu wilayah dengan pertimbangan banyak hal. Pemahaman tidak hanya berkutat mengenai issue ekonomi terkini, melainkan beserta alternatif penyelesaian masalahnya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka disusunlah critical review ini, dengan harapan penyusun yang notabene sebagai calon planner mampu mengkritisi dan mengambil lesson learned terhadap studi kasus permasalahan ekonomi yang dituangkan oleh penulis dalam bentuk jurnal.

1.2 Tujuan Tujuan yang diharapkan dari penyusunan critical review ini adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui salah satu studi kasus issue terkait ekonomi kota

CRITICAL REVIEW JURNAL EKONOMI KOTA

|2 2. Memahami detail issue terkait ekonomi kota dan mampu melakukan kajian secara kritis terhadap jurnal terpilih 3. Membandingkan antara penanganan terhadap issue yang direview dengan penanganan issue sejenis yang berkembang di Indonesia

1.3 Sistematika Penyajian Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi critical review ini maka sistematika yang digunakan adalah : Bab I Pendahuluan : merupakan bagian awal yang tersusun dari latar belakang melakukan critical review, tujuan yang diharapkan serta sistematika penyajiannya. Bab II Tinjauan Pustaka : berisi teori maupun peraturan terkait yang mendukung isi critical review Bab III Review : merupakan rangkuman dari jurnal ekonomi terpilih Bab IV Kritik Terhadap Review : berisi kritik dan masukan oleh penyusun terhadap isi maupun cara penyajian jurnal ekonomi terpilih Bab V Kesimpulan : merupakan simpulan terhadap bab-bab sebelumnya pada penyususnan critical review ini Bab VI Lesson Learned : merupakan bagian akhir yang berisi pelajaran yang dapat diambil dari isi jurnal terkait

CRITICAL REVIEW JURNAL EKONOMI KOTA

|3 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Ekonomi Ekonomi berasal dari bahasa Yunani melalui kata „oikos’ dan „namos’ atau „oikonomia’ yang artinya manajemen urusan rumah-tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. (Sastradipoera, 2001: 4). Menurut Albert L.Mayers dalam bukunya “Grond lagun van de Modern Economic” mengemukakan bahwa Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia.

2.2 Kebijakan Perpajakan Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya “Pengantar Singkat Hukum Pajak” adalah sebagai berikut (Soemitro, Rochmat. 2002. Pengantar singkat Hukum Pajak, PT Eresco, Bandung) pajak adalah peralihan kekuasaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan hukum, mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Kebijakan perpajakan sebagai pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan undangundang perpajakan guna membantu atau mewujudkan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam mengendalikan atau menanggulangi keadaan masyarakat dan negara (Tampubolon, 1990:13).

2.3 Kebijakan Penerimaan Daerah Pelaksanaan undang-undang baru No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah mempunyai misi utama yaitu penyelenggaraan desentralisasi fiskal, yang diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu : pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakasa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah (Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi Offset. Hal 214)

2.4 Intensifikasi Pajak Daerah Pengertian intensifikasi pajak menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak

CRITICAL REVIEW JURNAL EKONOMI KOTA

|4 No. SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak adalah sebagai berikut: “Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.” Proses pemungutan pajak selama ini dinilai cenderung kurang optimal. Oleh karena itu intensifikasi pajak daerah penting untuk dilakukan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Intensifikasi tersebut dapat diterapkan terhadap subyek maupun obyek pendapatan.

CRITICAL REVIEW JURNAL EKONOMI KOTA

|5 BAB III REVIEW Pajak memiliki arti penting bagi daerah karena berperan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan modal besar pemerintah daerah sebagai dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar tehadap PAD adalah pajak sektor hotel. Sektor pajak tersebut menjadi kontributor utama bagi PAD terutama untuk Kota Batu, mengingat cukup banyaknya objek wisata di Kota Batu. Hotel dan obyek wisata memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai daya tarik bagi para wisatawan. Dalam meneliti pembuatan jurnal, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik penentuan informan dengan cara purposive yang dilanjutkan dengan teknik snowball. Agar tidak mengalami penurunan pendapatan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dengan cara intensifikasi pajak hotel. Intensifikasi tersebut dilakukan dengan mengadakan pembinaan kepada pihak hotel tentang ketepatan waktu, dan sistem bonbill, membentuk panitia komite pengawasan pajak yang bertujuan agar pihak hotel mampu membayar pajak sesuai peraturan daerah, serta menjalin hubungan yang baik dengan pihak hotel dan perbaikan kualitas pelayanan Dispenda. Secara umum, optimalisasi intensifikasi pajak hotel oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan a. Memperluas basis penerimaan pajak daerah dengan identifikasi jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan b. Memperkuat proses pemungutan pajak dengan peningkatan SDM c. Meningkatkan pengawasan pajak d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan penyederhanaan administrasi pajak. Namun dalam pelaksanaan upaya intensifikasi pajak hotel di Kota Batu, Dinas Pendapatah Daerah menemui berbagai hambatan, antara lain : a. Relatif rendahnya basis pajak hotel Kota Batu b. Peran pajak hotel tergolong kecil dalam total PAD, sebagian besar dana daerah masih berasal dari pusat c. Kemampuan administrasi pemungutan pajak hotel masih rendah d. Kemampuan pengawasan keuangan pajak hotel yang lemah

CRITICAL REVIEW JURNAL EKONOMI KOTA

|6 BAB IV KRITIK TERHADAP JURNAL Secara umum tujuan yang ingin dicapai dari penulisan jurnal telah tercapai, yaitu mendeskripsikan upaya intensifikasi pemungutan pajak hotel ditinjau dari potensi Kota Batu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Penulisan judul telah sesuai dan mampu menggambarkan isi jurnal secara keseluruhan. Selain itu kualifikasi penulis sebagai mahasiswa program studi administrasi negara FISIP, Universitas Airlangga cukup menunjang topik yang dibahas dalam penelitian. Ditinjau dari gaya bahasanya, jurnal ilmiah tersebut disampaikan dengan gaya penulisan bahasa Indonesia yang baku dan mudah dipahami. Namun abstrak justru hanya disajikan dalam satu bahasa saja yaitu bahasa inggris, akan lebih baik lagi jika abstrak disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa indonesia dan bahasa inggris. Selain itu pembahasan di dalam jurnal masih menggunakan beberapa istilah asing tanpa penjelasan, sehingga akan sulit dipahami oleh pembaca yang awam. Dilihat dari substansi isinya jurnal tersebut kurang mengeksplore solusi yang telah ada secara mendalam. Peneliti tidak membahas seberapa efektif upaya intensifikasi pamungutan pajak hotel yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Batu, melainkan hanya menjelaskan upaya apa yang diambil oleh pemerintah daerah saja. Menurut Silvani (dalam Gunadi 2001:79) administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalahmasalah: 1) Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers). 2) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 3) Penyelundup pajak (tax evaders) 4) Penunggak pajak (delinquent tax pavers). Berdasarkan sumber lain, yaitu jurnal yang ditulis oleh Armida Fentika mahasiswa program pascasarjana Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang dengan judul Intensifikasi Pajak Hotel Melalui Pengembangan Pariwisata Di Kota Tanjungpinang, upaya intensifikasi pemungutan pajak dapat pula dilakukan dengan upaya mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

CRITICAL REVIEW JURNAL EKONOMI KOTA

|7 BAB V KESIMPULAN

Untuk menghadapi berbagai permasalahan terkait pemungutan pajak, Kota Batu telah menentukan langkah dengan Intensifikasi pemungutan pajak. Intensifikasi tersebut dilakukan dengan mengadakan pembinaan kepada pihak hotel tentang ketepatan waktu, dan sistem bonbill, membentuk panitia komite pengawasan pajak yang bertujuan agar pihak hotel mampu membayar pajak sesuai peraturan daerah, serta menjalin hubungan yang baik dengan pihak hotel dan perbaikan kualitas pelayanan Dispenda. Namun

dalam

melaksanakan intensifikasi tersebut, pemerintah Kota Batu mengalami berbagai macam kendala, yaitu : a. Relatif rendahnya basis pajak hotel Kota Batu b. Peran pajak hotel tergolong kecil dalam total PAD, sebagian besar dana daerah masih berasal dari pusat c. Kemampuan administrasi pemungutan pajak hotel masih rendah Kemampuan pengawasan keuangan pajak hotel yang lemah

BAB VI LESSON LEARNED Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah melalui pajak. Pajak daerah terdiri dari 16 jenis, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Pajak terbagi atas beberapa sektor, salah satunya adalah sektor hotel. PAD merupakan modal besar bagi pemerintah daerah sebagai dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah. Untuk mengoptimalkan pemungutan terhadap pajak dapat dilakukan dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak. Ekstensifikasi adalah upaya penambahan jumlah Wajib Pajak. Sedangkan intensifikasi pajak berupa peningkatan kinerja dari sumbersumber yang telah ada atau sudah berjalan. Administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah berikut: 1) Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers). 2) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 3) Penyelundup pajak (tax evaders) 4) Penunggak pajak (delinquent tax pavers).

CRITICAL REVIEW JURNAL EKONOMI KOTA

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 1, Nomor 1, Januari 2013

Intensifikasi Pemunggutan Pajak Hotel Ditinjau Dari Potensi Kota Batu Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Wisudawan Krida Laksana Putra1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract The world of taxation as long as it has a bad image in public because services are bad, circuitous; and many crimes cases of corruption. In addition there are still many problems of tax realization was hotel as stipulated in or having a range of issues in tax collection hotel inside of them. Not showing realization or terget true if viewed from the existing potential. The realization of revenue is still possible to improved with a record need efforts to the intensification of poll, either through the process training taxpayers, enforcement of rules and supervision and repair service performance and tax collection the hotel. Efforts -- that effort can be done by improving existing resources in the city of stone dept. of income tax, as the management of the hotel both human resources, and facility a supporter of their activities. This research in a qualitative, type research descriptive, the research is in office dept. income in the city of stone. Informer taken in this research the officer dept. of revenue and penggusaha hotel city stone. Determination to technique informer for giver service purposive use sampling and random sampling. accidental use sampling. Data done by means of observation, interview deep and documentation. Then analyze data use reduction data, presentation of data then withdrawal conclusion or verification.

Key words: Intensification, Tax

Pendahuluan Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. Dalam hal ini pajak selain berfungsi sebagai budgetair juga dapat berfungsi sebagai regulerend. Ditinjau dari fungsi budgeter, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan dilihat dari fungsinya sebagai pengatur (regulerend), pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuantujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan kepada sektor swasta bahwa dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak seiring dengan kemajuan kegiatan ekonomi diperlukan suatu sistem perpajakan yang dapat menjadi pendukung utama perekonomian. Pajak juga penting bagi daerah, merupakan salah satu pendapatan yang memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak, bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk di dalam APBD.

Penambahan jenis pajak daerah,terdapat penambahan 4 jenis pajak daerah, yaitu 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota. Dengan tambahan tersebut, secara keseluruhan terdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajakkabupaten/kota. Jenis pajak provinsi yang baru adalah Pajak Rokok, sedangkan 3 jenis pajak kabupaten/kota yang baru adalah PBB Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet. Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota ada penambahan 1 jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak provinsi. Indonesia telah melalui beberapa fase dalam sistem perpajakan daerahnya,terakhir dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan yang dilakukan dengan undang-undang tersebut cukup signifikan,mulai dari pembatasan jenis pajak daerah,penguatan local taxing power, perubahan sistem pengawasan,sampai pada pengaturan untuk optimalisasi pemungutan dan pemanfaatan hasil pajak daerah. Pembatasan jenis pajak daerah dilakukan dengan menerapkan ‘closed-list’ sistem dengan menetapkan 16 jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah, yakni 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Penguatan local taxing power dilakukan dengan memperluas objek pajak daerah, menambah jenis pajak daerah, menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk

1. Korespondensi Wisudawan Krida Laksana Putra, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, Jl Airlangga 4-6 Surabaya

56

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Volume 1, Nomor 1, Januari 2013

menetapkan tarif pajak daerah. Sedangkan pengawasan pajak daerah dilakukan melalui pendekatan preventif dan korektif, yakni mengevaluasi rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah dan membatalkan perda yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Sementara itu, optimalisasi pemungutan dan pemanfaatan hasil pajak dilakukan dengan memperbaiki porsi bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota, menegaskan earmarking beberapa jenis pajak provinsi, dan mengatur kembali pemberian insentif pemungutan. Pembaharuan sistem perpajakan daerah di Indonesia merupakan tuntutan dari implementasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dilakukan dengan menyerahkan sumber-sumber pendapatan kepada daerah secara bertahap. Pengalihan jenis pajak provinsi tertentu dan sebagian jenis pajak pusat kepada kabupaten/kota merupakan pengaturan kembali sistem perpajakan nasional dengan menetapkan jenis-jenis pajak yang tepat untuk dipungut oleh pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kondisi ekonomi dan potensi pajak yang dimiliki oleh kabupaten/kota di Indonesia sangat bervariasi. Diperlukan strategi pemerintah untuk memberikan asistensi dan fasilitasi bagi daerah tertentu agar pemungutan pajak daerah dapat berjalan lancar. Di sisi lain, evaluasi dan penyempurnaan kebijakan perpajakan daerah perlu terus dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan daerah yang efisien dan efektif di Indonesia. Berdasarkan pengertian dan jenis-jenis pajak di atas baik tentang PAD, serta membahas pajak provinsi dan kabupaten/kota, dapat dilihat perkembangan tentang PAD, baik itu Pendapatan Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Usaha Milik Daerah dan PAD sah lainya yang dari tahun 20062010. Didalam penelitian ini ingin membahas tentang perkembangan suatu pajak, terutama Pajak Hotel. Hotel saat ini di Indonesia merupakan bisnis yang sangat menjanjikan untuk mendapatkan keuntungan bagi pengusaha, dengan adanya bangunan Hotel,maka tiap Hotel dikenakan tarif Pajak Hotel untuk menambah Pendapatan Asli Daerah masing-masing daerah. Adanya suatu Hotel disetiap daerah pasti memiliki obyek wisata yang dapat menarik para wisatawan untuk dapat menikmati masa liburan. Pembangunan Hotel sangat strategis,jika dimana suatu kota tersebut memiliki potensi obyek wisata yang dimana dapat menarik wisatawan untuk datang dan menginap di Hotel untuk beristrahat setelah berekreasi. Kota Batu, salah satu kota di Propinsi Jawa Timur, memiliki potensi wisata berupa pegunungan, tempat hiburan yang cukup potensial untuk dikembangkan sehingga di sini sektor pariwisata dan beberapa sektor terkait, misal sektor perdagangan dan penyediaan jasa, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digali dan terus dikembangkan. Adanya potensi wisata alam dan budaya yang merupakan salah satu andalan Kota Batu ini sudah selayaknya memberikan kontribusi terhadap 57

beberapa penerimaan pajak yang ada. Kontribusi penerimaan daerah tersebut dapat berasal dari pajak maupun retribusi yang dipungut atas dasar pemberian jasa...