DAMPAK PENGENAAN PAJAK TERHADAP MOTIVASI MENABUNG DOCX

Title	DAMPAK PENGENAAN PAJAK TERHADAP MOTIVASI MENABUNG
Pages	4
File Size	339.8 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	212
Total Views	559

Summary

Description

DAMPAK PENGENAAN PAJAK TERHADAP MOTIVASI MENABUNG Dalarn bagian ini akan dibahas mengenai dampak adanya pajak terhadap konsumsi, tabungan dan kesejahteraan masyarakat. Kita tetap menggunakan pajak perseorangan yang netral terhadap perilaku ekonomi seseorang. Secara makro (regional) yaitu untuk seluruh kabupaten atau seluruh kota, pengenaan pajak langsung yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan jelas akan mengurangi tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income) dan tentu mengurangi tingkat konsumsi masyarakat dan juga tingkat tabungan masyarakat. Turunnya konsumsi (C) dan tabungan (S) masyarakat akan ditentukan oleh tingginya hasrat konsumsi marginal (marginal propensity to consume = mpc) dan hasrat tabungan marginal (marginal propensity to save = mps), di mana mpc + mps - 1. Apabila tingkat konsumsi masyarakat menurun, maka ini akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat pendapatan regional dalam perekonomian daerah yang bersangkutan. Dengan asumsi bahwa daerah tersebut tertutup tidak mempunyai hubungan dengan daerah lain, maka turunnya tingkat pendapatan regional sebagai akibat pengenaan pajak langsung (Tx) akan sebesar Y = (1/mps)( C), di mana C = mpc. Tx. Contoh dan pajak langsung dalam perekonomian daerah adalah pajak kendaraan bermotor, di mana wajib pajak adalah si pemilik kendaraan bermotor dan ia iangsung membayar pajak tersebut kepada kantor pajak di kantor SAMSAT. Di samping itu perlu disadari bahwa pajak mempunyai pengaruh terhadap kemampuan dan kemauan untuk bekerja, untuk menabung maupun untuk investasi. Pada umumnya kemauan untuk bekerja itu akan terpengaruh oleh pengenaan pajak bila pajak itu dikenakan terhadap penghasjlan wajib pajak. Tetapi karena penghasilan merupakan pajak pusat, maka pengenaan pajak daerah tidak akan mempengaruhi kemampuan bekerja wajib pajak penghasilan tersebut. Namun demikian pemerintah daerah juga harus dapat mengantisipasi bahwa semakin tinggi pengenaan pajak penghasilan oleh pemerintah pusat berarti bahwa kekuatan keuangan daerah juga akan berkurang karena kemampuan kerja wajib pajak (yang sebenarnya adalah tinggal di daerah) akan menurun, terutama untuk mereka yang berpenghasilan rendah. Kemampuan kerja yang menurun berarti akan menurunkan tingkat penghasilan lebih jauh lagi dan akan mempunyai dampak terhadap kegiatan-kegiatan lainnya terutama dalam bentuk penurunan konsumsi barang-barang dan jasa yang lain. Misalnya dengan adanya pajak kendaraan bermotor, berarti mengurangi dana yang dimiliki oleh wajib pajak, sehingga ia terpaksa menyesuaikan pola pengeluarannya sesuai dengan dana yang tersedia setelab kena pajak. Mungkin ia akan mengurangi konsumsi-konsumsi yang dianggap kurang esensial. Namun demikian pada umumnya kemampuan kerja wajib pajak itu akan dipertahankan oleh wajib pajak itu sendiri. Pemerintah pun menyadari akan hal itu, sehingga dalam pengenaan pajak penghasilan ada tingkat penghasilan tertentu yang dibebaskan tidak kena pajak. Jadi pengenaan pajak daerah tentunya tidak akan mengurangi kemampuan untuk bekerja, tetapi mempunyai pengaruh terhadap kemampuan untuk menabung dan berinvestasi Kemampuan untuk menabung berkurang karena bagian pendapatan yang dikonsumsikan mungkin bertambah dengan adanya pajak-pajak daerah. Pengenaan pajak daerah akan meningkatkan bagian pendapatan yang dikonsumsikan Misalnya pengenaan pajak kendaraan bermotor, pengenaan PBB, pengenaan pajak hiburan, pengenaan pajak-pajak daerah lainnya akan meningkatkan beban yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Dengan tingkat pendapatan yang sama berarti pengenaan pajak daerah akan mengurangi bagian pendapatan yang ditabung, dan selanjutnya yang dapat diinvestasikan. Mengenai pengaruh pajak terhadap kemauan untuk bekerja memang ada. Semakin besar pungutan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak akan mengurangi semangat wajib pajak...