DIKTAT HAN 1 PDF

Preview

Summary

PERTEMUAN KE SATU ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA A. Pendahuluan Manusia sebagai makhluk monodualis tentu saja membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun kata monodualis ini berasal dari adanya kebutuhan manusia sebagai pribadi serta sebagai mahluk sisosial. Ta...

Description

PERTEMUAN KE SATU ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Pendahuluan Manusia sebagai makhluk monodualis tentu saja membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun kata monodualis ini berasal dari adanya kebutuhan manusia sebagai pribadi serta sebagai mahluk sisosial. Tata kehidupan dengan konsep monodualis ini kemudian berkembang berdasarkan kebutuhannya untuk berinteraksi. Setelah adanya interaksi, maka manusia membuat kelompok dan terorganisir menjadi komunitas besar. Homogenitas tidak lagi menjadi hal yang wajar setelah adanya komunitas tersebut, karena justru manusia yang hidup dalam kesendirian merupakan hal yang perlu dipertanyakan. Pada kehidupan yang melibatkan lebih dari satu orang, berkembang dengan sebutan masyarakat. Hidup bermasyarakat merupakan hal yang sudah lumrah untuk memenuhi kebutuhan baik lahir maupun batin. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan adanya aturan-aturan/ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak menimbulkan benturan

kepentingan

antar

sesama

manusia.

Sehubungan

semakin

berkembanganya tarap kehidupan manusia, maka kebutuhan manusiapun semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan adanya sarana yang dapat mengatur ataupun mengendalikan supaya tercipta kesedaran hidup bersama. Dewasa ini, tata kehidupan semakin komplek. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri dan mengasingkan diri dari lingkungan hidupnya. Manusia perlu berkomunikasi, berhubungan dengan pihak lain, sehingga tata kehidupannya berjalan secara optimal. Sehubungan adanya ketergantungan seperti paparan di atas, maka diperlukan adanya kerjasama dalam menghadapi segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, pola hidup kerja sama, akan berlangsung terus menerus sepanjang zaman selama masih ada masyarakat, serta tata aturan yang mengatur mengenai organisasi pemerintahan dalam suatu kesatuan hidup menjadi urgen. Maka hukum memiliki peran mengatur serta memberikan arah harus seperti apakah bertindak untuk tata kehidupan masyarakat. 1

Organisasi dalam sebuah kelompok masyarakat berkembang menjadi lebih besar dan dinamakanlah negara. Beberapa macam alasan atau proses perkembangan negara sehingga tercipta maupun lahirnya organisasi kekuasaan tersebut sebagaimana telah disampaikan pada perkuliahan ilmu negara, maka arah pengaturan mengenai manusia-manusia yang berperan mengatur negara tercipta, dan disebutlah tata aturan pemerintahan negara atau yang lazim disebut Hukum Admiistrasi Negara. Pada perkkuliahan pertemuan pertama ini akan diawali dengan pengaturan terhadap pengorganisasian perkuliahan. Hal ini dilaksanakan karena aturan itu dianggap penting guna terselenggaranya sebuah urusan, yang dalam hal ini urusan tersebut adalah perkuliahan. Aturan perkuliahan ditawarkan oleh dosen sebagai berikut: 1. Dalam perkuliahan penting

menjaga sikap

serta kedisiplinan

mahasiswa, agar tujuan pembelajaran terhadap materi kuliah mampu dipahami serta diaktualisasikan secara efektif dan efesien; 2. Dalam hal kedisiplinan, mahasiswa tidak boleh terlambat dalam memasuki waktu perkuliahan. Adapun batas keterlambatana untuk memasuki kelas adalah 15 menit. Mahasiswa yang terlambat dari waktu tersebut tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan; 3. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh perkuliahan. Adapun ketentuan untuk mengikuti UAS bagi mahasiswa yaitu telah mengikuti 80% dari semua kegiatan perkuliahan; 4. Mahasiswa menggunakan pakaian sopan dan menggunakan sepatu (tidak

diperkenankan

menggunakan

sandal)

dalam

mengikuti

perkuliahan; 5. Bagi mahasiswi yang beragama Islam diwajibkan memakai jilbab; 6. Untuk menjalin komunikasi antara dosen pengampu mata kuliah dengan mahasiswa, maka dibentuk ketua kelas guna kepentingan koordinasi kegiatan perkuliahan; 7. Dalam kegiatan perkuliahan kelas, mahasiswa tidak diperkenankan untuk menggunakan handphone ataupun benda lainnya yang dapat

2

mengganggu jalannya perkuliahan, terkecuali adanya izin dari dosen yang sedang melakukan kegiatan mengajar di kelas; 8. Pada saat melakukan perkuliahan online, ikuti petunjuk perkuliahan secara baik. Dengan adanya ketentuan yang menjadi dasar tata kelola perkuliahan, maka diharapkan mahasiswa sebagai penerima kuliah maupun dosen sebagai pasilitator perkuliahan, secara baik melakukan kegiatan belajar mengajar.

B. Istilah dan Pengertian Hukum Administrasi Negara Setiap materi perkuliahan selalu menyertakan istilah ataupun pengertian dari pokok kajian materi yang hendak disampaikan, dalam perkuliahan Hukum Administrasi Negara pada pertemuan pertama ini akan dibahas juga perihal istilah dan pengertian dari Hukum Administrasi Negara (HAN). Terdapat berbagai istilah maupun definisi mengenai HAN, Berbagai negara ikut menyumbangkan beberapa istilah dan definisi tersebut. Pengertian dan istilah Hukum Administrasi Negara (HAN) berasal dari negara Belanda, yakni “Administratief

recht”

atau

“Bestuursrecht”,

yang

berarti

lingkungan

kekuasaan/administrative di luar dari legislative dan yudisil, di Perancis disebut “Droit Administrative Law”, di Jerman disebut “Verwalung recht”. Istilah hukum administrasi negara adalah terjemahan dari “administratief recht” (Bahasa Belanda). Namun, istilah “administrasi recht” juga diterjemahkan menjadi istilah lain, yaitu Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Pemerintahan. 1 Banyak Batasan pengertian (definisi) yang dapat dikemukakan oleh para ahli tentang Hukum Administrasi Negara beserta cakupan-cakupannya. Sebelum sampai pada pembahasan apa itu Hukum Administrasi Negara, akan lebih baik jika terlebih dahulu mengerti beberapa istilah tersebut di bawah ini: 2 1. Administrasi dalam arti sempit Administrasi dalam arti sempit berarti segala kegiatan tulis menulis, catat mencatat, surat menyurat, ketik mengetik serta penyimpanan dan pengurusan masalah-masalah yang hanya bersifat teknis ketatausahaan 1

J.B. Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Prenhallindo: Jakarta, 2001, Hlm. 71-75. Kasman Siburian dan Victorianus R. Puang, Hukum Administrasi Negara, Capiya Publishing: Yogyakarta, 2017, hlm. 1. 2

3

berlaka. Menurut Dimoc dan Koeng, pengertian Administrasi dalam arti sempit adalah suatu kegiatan dari pada badan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.3 Dalam pengertian sempit ini, maka pengertian administrasi itu sama dengan pengertian pengertian tata usaha negara. Dengan demikian, kegiatan tata usaha negara itu hanyalah bagian dari kegiatan administrasi. 4 2. Administrasi dalam arti luas Dalam bahasa inggris “administer” adalah adalah kombinasi kata-kata Bahasa latin ad + ministrare, yang berarti “to serve” (melayani). Sementara di dalam kamus “to administer” sama dengan “to manage” atau “direct” (mengelola atau memerintah).5 Liang Gie menyebutkan tiga unsur administrasi, yang terdiri dari: (a) Kegiatan melibatkan dua orang atau lebih; (b) Kegiatan dilakukan secara bersama-sama; (c) Ada tujuan tertentu yang hendak dicapai. 6 Kata administrasi, berasal dari Bahasa latin “Administrare” yang berarti melayani (to sarve). Leonand D. White dalam bukunya “Introduction

On

The

Study

Of

Public

Administration”,

mendefinisikan administrasi sebagai suatu proses yang umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta sipil, atau militer, usaha yang besar atau yang kecil. 7 3. Administrasi Negara H.A.

Simon

di

dalam

bukunya

“Public

Administration”,

mendefinisikan Administrasi Negara sebagai kegiatan dari sekelompok manusia mengadakan usaha Kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Begitu pula Dimoc dan Keong, dalam pengertian luas, Administrasi Negara didefinisikan sebagai kegiatan dari negara dalam melaksanakan kekuatan politiknya. E. Utrecht mendefinisikan administrasi negara sebagai “complex ambten” atau gabbungan 3

Ano Karno Latief, Studi Administrasi Negara, Sinar Baru: Bandung, 1981, Hlm. 3. Kasman Siburian dan Victorianus R. Puang, Hukum Administrasi Negara, op.cit, Hlm. 1 5 Bachan Mustofa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, PR. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001, Hlm. 5. 6 Muhamad Rakhmat, Hukum Administrasi Negara Indonesia, FH. UNMA: Banten, 2017, Hlm. 15. 7 Ibid, Hlm. 1-2. 4

4

jabatan-jabatan administrasi yang berada di bawah pimpinan pemerintahan melaksanakan tugas yang tidak ditugaskan kepada badan-badan

legislatif.

Dwight

Waldo

mengatakan

bahwa

administrasi negara adalah organisasi dan management dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. 8 4. Administrasi Pemerintah Administrasi pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau pejabat, indakan oleh badan/pejabat pemerintahan.

Badan/pejabat

pemerintahan adalah unsur

yang

melaksanakan fungsi pemerintahan, baik lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Sementara itu, fungsi pemerintahan adalah pemerintahan

yang

fungsi dalam meliputi

fungsi

melaksanakan administrasi pengaturan,

pelayananm

pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. 9 5. Pemerintahan dalam arti luas (Government in Broader Sense) Pemerintah dalam arti luas (Government in Broader Sense) adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara, mulai dari pemerintah pusat dampai dengan daerah yang terdiri dari eksekutif, legislative, dan yudikatif.10 Di Indonesia, banyak istilah mengenai mata kuliah Hukum Administrasi Negara, berikut adalah berbagai macam istilah yang digunakan di Indonesia: (a) E. Utrecht,11 Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Negara pada cetakan pertama memakai istilah “Hukum Tata Usaha Indonesia”, dan pada cetakan kedua menggunakan istilah “Hukum Tata Usaha Negara Indonesia”, dan pada cetakan ketiga menggunakan istilah “Hukum Administrasi Negara Indonesia”; (b) Wirjono Prajokodikoro, dalam tulisannya di majalah hukum tahun 1952, menggunakan istilah “Tata Usaha Pemerintahan”; (c) Djuial Haesen Koesoemaatmadja, dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha

8

Ibid, Hlm. 2. Ibid, Hlm. 3. 10 Ibid, Hlm. 3 11 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT. Ichtiar Baru, 1985, Hlm. 1-4. 9

5

Negara, menggunakan istilah “Hukum Tata Usaha Negara” dengan alasan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970; (d) Pajudi Asmosudidjo, dalam presarananya di Musyawarah Nasional Persahi Tahun 1972 di rapat menggunakan istilah “Peradilan Administrasi Negara”; (e) W.F. Prins, dalam bukunya “Inhing in het Administratif recht van Indonesia”, menggunakan istilah “Hukum Tata Usaha Negara Indonesia”; (f) Rapat Dosen Fakultas Hukum Negeri Seluruh Indonesia, bulan Maret 1973 di Cirebon, memutuskan sebaiknya menggunakan istilah “Hukum Administrasi Negara” dengan alasan Hukum Administrasi Negara pengertiannya lebih luas dan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (g) Surat Keputusan Mendikbud Tahun 1972 Tentang Pedoman Kurikulum Minimal Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, menggunakan istilah “Hukum Tata Usaha Pemerintahan (HTP)”; (h) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14 Tahun 1970 dan Tap MPR No. II/1983 Tentang GBHN, memakai istilah “Hukum Tata Usaha Negara”; (i) Surat Keputusan Mendikbud No. 31 Tahun 1983 Tentang Kurikulum Inti Program Pendidikan Sarjana Hukum, menggunakan istilah “Hukum Administrasi Negara”. 12 Van Poelje dalam bukunya “Algemene Inleiding tot de Bestuurskunde” menyatakah : ”Het administratief recht bertuursrecht-hoofdzakelijk om doelmatig-heidsredenen van het staatsrech te onderscheiden-omvat de rechtsregelen, die bapelen, aan welke hun plaats is in de staat, togenover elkander en togenover de burgerij, en welke rechtsregelen het handelen van die organen beheersen.”13 Kutipan tersebut apabila diterjemahkan pada bahasa Indonesia yaitu: “Hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan tujuan dari hukum tata negara, memuat peraturan-peraturan hukum yang

menentukan (tugas-tugas yang

dipercayakan)

kepada

organ-organ

pemerinahan itu, menentukan tempatnya dalam negara, menentukan kedudukan terhadap warga negara, dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tindakantindakan organ pemerintahan itu.”

12 13

Muhamad Rakhmat, Hukum Administrasi Negara Indonesia, op.cit, hlm. 20 Van Peolje, Algemene Inleiding tot de Bestuurskunde, Samson: Alphen aan den Rijn, 1964, Hlm.

4.

6

Kemudian, Sjahran Basah dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara”, mengemukakan: “Hukum administrasi

negara

adalah

seperangkat

peraturan

yang

memungkinkan

administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri”. 14 C. Penempatan Hukum Administrasi Negara Dalam Ilmu Hukum Pipin Syarifin, dalam bukkunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum”, mengklasifikasikan hukum berdasarkan isinya, aturan hukum dapat dibagi mebjadi hukum privat dan hukum public. Berikut pembagian hukum berdasarkan isinya: a. Hukum Privat Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitik beratkan kepada kepantingan perseorangan. Hal ini disebut private law. b. Hukum Publik Hukum public yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan umum, aturan hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan perseorangan

atau

hubungan

antara

negara

dengan

alat

kelengkapannya. Jadi, jelaslah perbedaannya antara hukum privat dan hukum publik, karena untuk hukum privat itu sendiri mengatur kepentingan perseorangan. 15 C.J.N. Verstenden menyebutkan bahwa secara garis besar hukum administrasi negara meliputi bidang pengaturan antara lain: (1) peraturan mengenai penegakan ketertiban dan kamanan, kesehatan, dan kesopanan, dengan menggunakan aturan tingkah laku bagi warga negara yang ditegakan dan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah; (2) peraturan yang ditujukan untuk memberikan jaminan sosial bagi rakyat; (3) peraturan-peraturan mengenai tata ruang yang ditetapkan pemerintah; (4) peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 14

Sjahran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Alumi: Bandung, 1992, Hlm. 4. 15 Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia: Bandung, 1999, Hlm. 232.

7

tugas-tugas pemeliharaan dari pemerintah termasuk bantuan terhadap aktivitas swasta dalam rangka pelayanan umum; (5) peraturan-peraturan yang berhubungan pungutan pajak; (6) peraturan-peraturan mengenai perlindungan hak dan kepentingan warga negara terhadap pemerintah; (7) peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum administrasi; (8) peraturan-peraturan mengenai pengawasan organ pemerintahan yang lebih tinggi terhadap organ yang lebih rendah; (9) peraturan-peraturan menegenai kedudukan hukum pegawai pemerintahan. 16 Hukum administrasi negara sebagaimana disebutkan berdasarkan paparan klasifikasi pembagian hukum menurut isinya yang dikemukakan oleh Pipin Syarifin, dihubungkan kembali pada bidang yang diurus oleh hukum administrasi negara berdasarkan paparan C.J.N. Verstenden, maka dapat disimpulkan bahwa penempatan hukum administrasi negara pada ilmu hukum, yaitu menempati jenis hukum publik. Kenapa demikian, jawabannya karena urusan yang dikerjakan oleh hukum administrasi negara terdapat adanya hubungan negara dengan warga negaranya, begitu juga sebaliknya yaitu warga negara kepada negaranya. Maka, hukum administrasi negara mempunyai tanggung jawab kepada publik, dan penting untuk melaksanakan layanan publik secara maksimal.

Latihan (Bahan diskusi): 1. Apakah yang yang saudara ketahui tentang Hukum Administrasi Negara, berdasarkan istilah-istilah yang asing, maupun istilah yang dilahirkan oleh para pakar dan praktisi pendidikan tinggi di Indonesia? Paparkan! 2. Menurut saudara, apakah sudah tepat apabila Hukum Administrasi Negara ini dikategorikan sebagai hukum plublik? Diskusikan!

16

C.J.N, Versteden, Inleiding Algemeen Bestuursresht, Tjeenk Willink: Alphen aan den Rijn, 1994, Hlm. 41.

8

PERTEMUAN KE DUA HUBUNGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DENGAN HUKUM TATA NEGARA

A. Keterkaitan Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Administrasi Negara Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki keterikatan yang erat. Keterikatan antara kedua hukum ini antara lain dapat disimak perkataan Van Vollenhoven berikut ini: “Badan pemerinahan tanpa aturan hukum negara akan lumpuh, karena badan ini tidak mempunyai wewenang apa pun atau wewenangnya tidak berketentuan, dan badan pemerintah tanpa hukum administrasi negara akan bebas sepenuhnya karena badan ini dapat menjalankan wewenang menurut kehendaknya sendiri”.17 Keterkaitan antara HTN dan HAN tampak pula dari pendapat J.B.J.M. tenBerge, menyatakan bahwa HAN merupakan tambahan dari HTN (aanhangesel van het staatsrecht) atau sebagai bagian dari hukum tata negara (al seen deelgebeid van het staatsrecht).18 Keterkaitan kedua bidang hukum ini tampak pula dari penamaan mata kuliah di negeri Belanda, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Reglement Rechtshogeschool 1924, yaitu terhimpun dalam sartu nama staat en Administratief Recht, sebelum akhirnya dipisahkan karena sejarah perkembangan sejarah dan persoalan spesifik yang dihadapi oleh hukum administrasi negara. 19 Bahsan Mustofa, mengatakan bahwa hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu merupakan dua jenis hukum yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan yang satu dengan yang lainnya. 20 Kalaupun dilakukan pembedaan, pembedaan antara HTN dan HAN sesungguhnya tidak terlalu 17

WF Prins dan R. Kosim Adisampoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita: Jakarta, 1983), Hlm. 7. 18 E.M.H. Hirsch Ballin, Rechtstaat and Beleid, W.E.J. Tjeenk Willink: Zwolle, 1991, Hlm. 100. 19 Ridwan. H.R., Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers: Jakarta, 2002, Hlm. 46. 20 Bahsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara,Citra Aditya Bakti: Bandung, 1990, Hlm. 60.

9

prinsipil, melainkan berdasarkan satu “doelmatige arbeidsverdeling” akibat perkembangan sejarah.21 Menurut WF. Prins, tidak mungkin untuk menarik garis batas yang tegas antara kedua jenis hukum ini. Karena kedua bidang hukum ini memiliki keterkaitan yang erat, Kranenburg berpendapat bahwa: “kita tidak mungkin mempelajari hukum administrasi, tanpa didahului (dengan pelajaran) hukum tata negara”. Hubungan semacaim ini, agaknya sama seperti yang terjadi pada hukum dagang dan hukum perdata.

22

Selanjutnya, F.A.M. Stroink

menyebutkan bahwa susunan dan kegiatan organ pemerintahan dan kenegaraan diatur dalam konstitusi yang merupakan hukum tertulis. 23

B. Perbedaan Hukum Tata Negara Dengan Hukum Administrasi Negara Meskipun terdapat kesamaan pandangan mengenai keterkaitan HTN dan HAN, tetapi terdapat beberapa perbedaan pandangan pada para sarjana hukum ketika menentukan objek kajian kedua kajian hukum tersebut. Perbedaan tersebut berlangsung sangat lama dan sampai saat ini tidak ada penyamaan persepsi. Perbedaan pandangan di atas tampaknya akan segera berakhir, melihat adanya perbedaan pendapat, para sarjana juga memiliki pandangan pendekatan yang berbeda. Hal ini disebabkan karena sulitnya m...