Dinamika Keimigrasian di Indonesia: Sebuah Pendekatan Multidisipliner PDF

Preview

Summary

SEBUAH PENDEKATAN MULTIDISIPLINER DINAMIKA KEIMIGRASIAN DI INDONESIA DISUSUN OLEH TIM DOSEN TETAP POLITEKNIK IMIGRASI Editor: ANDRY INDRADY, Grad.Dip.PA, MPA, Ph.D POLITEKNIK IMIGRASI BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2020 Dinamika Keimigrasian di Indonesia DINAMIKA KEIMIGRASIAN DI INDONESIA – SEBUAH PENDE...

Description

SEBUAH PENDEKATAN MULTIDISIPLINER

DINAMIKA KEIMIGRASIAN DI INDONESIA

DISUSUN OLEH

TIM DOSEN TETAP POLITEKNIK IMIGRASI

Editor: ANDRY INDRADY, Grad.Dip.PA, MPA, Ph.D

POLITEKNIK IMIGRASI BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2020

Dinamika Keimigrasian di Indonesia

DINAMIKA KEIMIGRASIAN DI INDONESIA – SEBUAH PENDEKATAN MULTIDISIPLINER Penulis: Tim Dosen Tetap Politeknik Imigrasi Editor: Andry Indrady, Ph.D.

Tim Dosen Tetap Politeknik Imigrasi Dinamika Keimigrasian di Indonesia - Sebuah Pendekatan Multidisipliner.-/ Andry Indrady Cet.1 - Depok: Politeknik Imigrasi, xv, 171 hlm.; 20,5 cm ISBN 978-623-7481-30-0 1. Buku I. Judul II. Penelitian

ISBN: 978-623-7481-30-0

Politeknik Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM Jl. Raya Gandul No.4, Depok Telp. 021-75300001 Copyright©2020 Hak cipta dilindungi undang-undang.

ii

Dinamika Keimigrasian di Indonesia

Kata Pengantar Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyerataannya sehingga Tim Dosen Politeknik Imigrasi dapat menulis sebuah buku yang berjudul ‘Sebuah Pendekatan Multidisipliner-Dinamika Keimigrasian di Indonesia’ yang merupakan kumpulan tulisan dan pemikiran dosen tetap Politeknik Imigrasi yang dihimpun dalam sebuah bunga rampai untuk memberikan sumbangsih dalam dunia literatur ilmu sosial pada umumnya dan keimigrasian pada khususnya baik dalam skala nasional maupun global. Kehadiran buku ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam kajian keimigrasian, terutama dalam kacamata ilmu sosial dengan optik multidimensi untuk memberikan pengetahuan khazanah dunia keimigrasian bagi para pembaca. Pada kesempatan ini juga disampaikan terima kasih kepada Bapak Prof. Yasonna H. Laoly, SH, Msc, Ph.D, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas dukungan dan kepercayaannya bagi tim untuk membangun institusi Politeknik Imigrasi menjadi Learning Media di bidang keimigrasian. Apresiasi juga diberikan kepada Dr. Asep Kurnia, Kepala BPSDM Hukum dan HAM atas segala dukungannya mewujudkan komunitas dialektika yang sangat produktif dalam mengembangkan pemikiran ilmiah. Dengan tidak memungkiri kekurangsempurnaan buku ini, kami berharap buku ini dapat berkontribusi positif untuk masa yang akan datang, serta dengan terbuka menerima masukan untuk kesempurnaan penulisan kami selanjutnya. Jakarta, Agustus 2020 Direktur Politeknik Imigrasi, Anggiat Napitupulu

iii

Dinamika Keimigrasian di Indonesia

Daftar Isi Bab 1 Imigrasi dan Kedaulatan Negara Anggiat Napitupulu

1

Bab 2 Kajian Kritis Kebijakan Bebas Visa di Indonesia dari Perspektif Neorealisme 13 Andry Indrady Bab 3 Refocusing Core Business Imigrasi dan Pengembangannya di Era Interdependensi Global Agung Sulistyo Purnomo

40

Bab 4 Pola Pendidikan dalam Membangun Karakter Pejabat Imigrasi 61 Sohirin Bab 5 Bagaimana Profesionalisme Petugas Imigrasi sebagai ASN? Ridwan Arifin Bab 6 Etika Pelayanan Publik Keimigrasian Bobby Briando Muhamad Ali Embi Bab 7 Pemeriksaan Keimigrasian: Pelayanan Publik yang bukan Sekadar Melayani Intan Nurkumalawati

iv

68

82

97

Dinamika Keimigrasian di Indonesia

Bab 8 Pelayanan Paspor Republik Indonesia dalam bingkai Pemerintahan yang Berkualitas (The Quality of Government) Sri Kuncoro Bawono, Ridwan Arifin dan Wilonotomo

110

Bab 9 Tinjauan Aturan Pelaksana Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian 125 Budy Mulyawan Bab 10 Dilema Penerapan Prinsip Non-Refoulement bagi Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia: Antara Moralitas Hukum Internasional dan Selektivitas Hukum Keimigrasian M. Alvi Syahrin

122

Bab 11 Ganjaran bagi Warga Negara Asing (WNA) yang tidak Menaati Peraturan Keimigrasian di Indonesia 143 Muhammad Arief Hamdi Bab 12 Sekilas Dokumen Perjalanan Republik Indonesia: Pendekatan Multidisipliner 158 Koesmoyo Ponco Aji

v

Dinamika Keimigrasian di Indonesia

Bab 1

Imigrasi dan Kedaulatan Negara Anggiat Napitupulu Sebagai sebuah Negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas hidup dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk melaksanakan hal tersebut, pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan yang selalu mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan “urat nadi” seluruh aspek kehidupan bangsa. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum, diperlukan norma-norma hukum maupun peraturan perundang-undangan, serta aparatur pengemban dan penegak hukum. Salah satu perwujudan prinsip-prinsip hukum tersebut dilaksanakan dalam bidang keimigrasian. Jika dilakukan dengan ilmu hukum yang menjadi induknya, hukum keimigrasian adalah bagian dari ilmu hukum kenegaraan, khususnya merupakan cabang dari hukum administrasi Negara (administratiefrecht) (Syahrin, 2018). Hal ini terlihat dari fungsi keimigrasian yang dilaksanakannya, yaitu fungsi penyelenggaraaan pemerintahan atau administrasi Negara (bestuur) dan pelayanan masyarakat (publik dienst), bukan fungsi pembentuk undang-undang (wetgever) dan bukan juga fungsi peradilan (rechtpraak) (Chand, 1994). Dalam melakukan fungsi keimigrasian di Indonesia, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan suatu politik keimigrasian yang bertujan melindungi kepentingan bangsa dan menyelaraskan apa yang menjadi tujuan nasional. Untuk melaksanakan hal tersebut maka peraturan keimigrasian di buat oleh pemerintah dengan sedemikian rupa agar dapat melindungi kepentingan nasional. Selain itu juga dapat menjaga kedaulatan dari hal-hal lain yang dapat merugikan bangsa sebagai akibat dari perlintasan orang asing yang masuk dan keluar dari dan ke dalam wilayah Indonesia. 1

Dinamika Keimigrasian di Indonesia

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigirasian, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi merupakan unsur pemerintah yang mempunyai tugas mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannnya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Fungsi yang diemban Ditjen Imigrasi meliputi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum keimigrasian, keamanan Negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (Pasaribu & Briando, 2019). Secara garis besar, pelaksanaan keempat fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut: Pertama, Pelayanan Keimigrasian. Sebagai instansi yang melakukan pelayanan publik. Ditjen Imigrasi memiliki tolok ukur dalam menilai kinerja kualitas layanan. Pelayanan keimigrasian saat ini telah menerapkan manajemen sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dinamakan dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (disebut SIMKIM), dan tersedianya Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan keimigrasian yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dalam menyikapi semakin tingginya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, Ditjen Imigrasi telah melakukan langkah-langkah strategis dalam melayani Warga Negara Indonesia dan Orang Asing, seperti menyederhanakan prosedur pemberian paspor dengan Sistem Pelayanan Paspor Terpadu di kantor imigrasi, misal dengan adanya Anjungan Paspor Mandiri (APM), penggelaran mesin elektronik (autogate) dalam pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) di beberapa kantor Imigrasi yang volume pelayanannya tinggi dan progam-program unggulan lainnya. Kedua, Penegakan Hukum. Pelaksanaan fungsi penegakan hukum keimigrasian dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dilakukan melalui dua cara yaitu penegakan hukum yang bersifat administratif dan proyustisia. Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pencantuman nama warga bermasalah dalam daftar pencegahan suatu penangkalan, pembatasan/perubahan atau pembatalan izin tinggal. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban dan juga pendeportasian Orang Asing dari wilayah Indonesia. Adapun penegakan hukum dalam tindak pidana keimigrasian dilakukan melalui serangkaian penyidikan oleh

2

Dinamika Keimigrasian di Indonesia

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian hingga penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum. Ketiga, Keamanan Negara. Fungsi keamanan negara didukung dengan berbagai instrumen antara lain pengenaan tindakan pencegahan ke luar negeri yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan pada hasil pengawasan keimigrasian, Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung, perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional, keputusan atau permintaan pimpinan kementerian/ lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan pencegahan, dan penerapan tindakan penangkalan yang kesemuanya dengan alasan keimigrasian terhadap orang asing oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan pejabat yang berwenang. UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 juga mengatur mengenai pengawasan dan intelijen keimigrasian dengan prinsip penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan terhadap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan atas keberadaan dan kegiatannya. Pengawasan keimigrasian juga dilakukan terhadap Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia dan yang berada di luar wilayah Indonesia, serta terhadap penjamin. Di samping itu juga dibentuk Satuan Kerja khusus lintas instansi yang dikenal dengan TIMPORA dalam mengawasi Orang Asing. Keempat, fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional, Imigrasi mengeluarkan berbagai kebijakan yang memberikan fasilitas keimigrasian bagi orang asing di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kemudahan keimigrasian di bidang pariwisata dan investasi yang sejalan dengan perkembangan dan dinamika global berupa kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) dan Visa Tinggal Terbatas saat kedatangan sebagai bentuk Visa on Arrival (VoA) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tertentu, pemberian fasilitas Immigration on Shipping (IoS), kemudahan bagi wisatawan lanjut usia mancanegara untuk mendapatkan izin tinggal dan berdiam lebih lama di Indonesia, serta penyederhanaan prosedur dalam penerbitan izin tinggal yang lebih aman, cepat dan mudah. Imigrasi merupakan unsur pemerintah yang mempunyai tugas mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia 3

Dinamika Keimigrasian di Indonesia

serta pengawasannnya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara, maka fungsi pencegahan dan penangkalan menjadi issue kajian yang urgent untuk dibahas. Pencegahan dan penangkalan yang dilakukan oleh pemerintah ini sangat erat kaitannya dengan kedaulatan sebuah Negara. Hal ini sebagaimana amanat yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: “…untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial…” Dalam teori kedaulatan yang berkembang antara lain menurut Jean Bodin, yang dikenal sebagai bapak toeri kedaulatan, merumuskan bahwa kedaulatan adalah suatu keharusan tertinggi dalam Negara, sebagaimana yang diungkap berikut ini: “Suatu keharusan tertinggi dalam suatu Negara, dimana kedaulatan dimiliki oleh Negara dan merupakan ciri utama yang membedakan organisasi Negara dari organisasi yang lain di dalam Negara. Karena kedaulatan adalah wewenang tertinggi yang tidak dibatasi oleh hukum dari pada penguasa atas warga Negara dia dan orang-orang lain dalam wilayahnya”. Pendapat lain yang disampaikan oleh Hugo Krabbe berpandangan bahwa Negara seharusnya Negara hukum (rechsstaat) dan setiap tindakan Negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Kalau diperhatikan lebih jauh ke belakang, konsep kedaulatan yang didasarkan pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran kedaulatan Negara. Menurut teori kedaulatan Negara, segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan Negara, karena Negara diberi kekuasaan yang tidak terbatas (Lombok, 2014). Paham yang lain yang terkenal adalah politik kekuasaan Negara yang dicetuskan oleh Nicollo Machiavelli. Hal yang menduduki urutan pertama dalam pemikiran Machiavelli bukanlah pertama-tama kekuasaan melainkan Negara. Kekuasaan menurutnya hanyalah alat

4

Dinamika Keimigrasian di Indonesia

atau dasar bagi Negara untuk menyelematkan dan mempertahankan eksistensinya. Selain kekuasaan, pemikiran Machiavelli terkait hukum selaras dengan Jean Bodin, ia berpendapat bahwa selain kekuasaan yang menjadi alat dan dasar Negara maka hukum pun menjadi alat dan dasar bagi kepentingan Negara itu sendiri (Johan, 2013). Pandangan Machiavelli mengenai hubungan antara kekuasaan dan Negara adalah bahwa kekuasaan adalah alat dan dasar bagi Negara. Kekuasaan dipakai oleh Negara untuk memenuhi keinginan dan cita-citanya. Dengan begitu kekuasaan tidak dapat dilepaspisahkan dari Negara. Maka, bagi Machiavelli seyogyanya Negara itu adalah Negara kekuasaan. Dalam Negara kekuasaan, kedaulatan berada di tangan Negara itu sendiri. Kekuasaan harus diterapkan demi menjaga keamanan dan ketertiban Negara. Atas dasar inilah, Machiavelli mengajarkan cara-cara “binatang” dalam pemerintahan Negara, mengingat cara-cara manusia yang beradab tidak memadai (Puspitasari, 2001). Cara-cara kotor lebih disukai oleh Machiavelli guna demi keamanan Negara. Machiavelli mengatakan bahwa bukan hanya bersifat a priori saja, melainkan ia belajar dari tokoh idolanya yakni Cesare Borgia, yang telah mendemostrasikan kekuasaan (caracara kotor) dengan baik pada saat yang tepat pula demi terciptanya kedaulatan Negara. Dalam hubungan kekuasaan dan Negara, maka alat-alat Negara (hukum dan militer) harus dipakai. Menurutnya hukum bolah dipakai untuk tempat atau Negara yang sedang dalam keadaan aman, tenteram dan makmur. Tetapi ketika suatu Negara yang sedang dalam keadaan kacau balau serta porak-poranda, ketika hukum tidak lagi mampu untuk membendungnya, maka kekuasaan (militer) yang harus menanganinya. Militer bagi Machiavelli adalah wujud kekuasaan fisik dalam Negara. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu keharusan bahwa Negara harus memiliki militer yang kuat. Para penganut paham ini beranggapan bahwa hukum tidak lain dari kemauan Negara itu sendiri yang dikonkretkan sebagaimana yang disampaikan oleh Bodin dan Machiavelli. Dalam perkembangan selanjutnya para ahli menganggap bahwa paham kedaulatan dan kekuasaan Negara tersebut sudah tidak sesuai dengan kenyataan (Puspitasari, 2001). Akhirnya berpaling ke supremasi hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Aliran ini lebih memerhatikan realitas dengan kenyataan sejarah. Bahkan lebih esktrim lagi melihat 5

Dinamika Keimigrasian di Indonesia

prinsip Negara dan hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang mengatakan bahwa pada hakekatnya, Negara adalah identik dengan hukum, karena itu tertib hukum tidak adanya bedanya dengan tertib Negara (Lombok, 2014). Walaupun ada beberepa perbedaan perspektif terkait kedaulatan itu sendiri, namun dpaat dilihat bahwa kedaulatan yang dimiliki oleh Negara dalam hal ini pemerintah yang berkuasa. Hal tersebutlah yang menjadi dasar dilakukannya tindakan pencegahan dan penangkalan di Indonesia. Tindakan pencegahan dan penangkalan dilaksanakan oleh pemerintah melalui organ-organ Negara yang dimilikinya, dalam hal ini tentu saja Keimigrasian. Tindakan pemerintah ini masuk pada ranah hukum administrasi Negara mengingat keimigrasian sendiri merupakan bagian dari hukum administrasi (Amin, 2008). Dalam hukum administrasi Negara, pemerintah melakukan dua macam tindakan, tindakan biasa (feitelijkehandelingen) dan tindakan hukum (recthshandeli-ngen). Dalam kajian hukum, yang terpentng untuk dikemukakan adalah tindakan dalam kategori kedua, rechtshandelingen (Das, 2018). Tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan . Jika di bidang keimigrasian maka yang memiliki wewenang tersebut adalah Pejabat Imigrasi. Tindakan pemerintahan memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1). Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuurs-organen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri; 2). Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan; 3). Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akbat hukum di bidang hukum administrasi; 4). Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat. Dalam Negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, karena dalam Negara terdapat prinsip wetmatigheid van bestuur atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam tindak tanduk aparatur pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat memengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya (Putuhena, 2013). Asas legalitas menurut

6

Dinamika Keimigrasian di Indonesia

Sjachran Basah, berarti upaya mewujudkan duet integral, secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar yang sifat hakikatnya konstitutif. Jadi secara konseptual tindakan pencegahan dan penangkalan yang dilakukan oleh Negara merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki sebuah Negara dalam rangka menjalankan kedaulatan yang dimiliki dan dilakukan dalam rangka melakukan pengaturan terhadap lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah Negara tersebut. Demikian pula yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dibawah Imigrasi bahwa Cegah tangkal adalah tindakan pemerintah berupa pelarangan terhadap orang-orang tertentu berdasarkan alasanalasan tertentu untuk masuk ataupun keluar wilayah Indonesia. Pencegahan merupakan larangan untuk meninggalkan wilayah Indonesia. Terhadap orang-orang yang termasuk dalam pencegahan maupun penagkalan akan dimasukkan ke dalam daftar cekal yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Dasar hukum dari dilakukannya cegah tangkal adalah Undangundang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, yang diatur dalam BAB III Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia mulai Pasal 8 sampai dengan Pasal 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang ditetapkan pada tanggal 16 April 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, yang diatur pada Paragraf 4 terkait Penolakan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia mulai pasal 25 sampai dengan Pasal 28. Sebagai suatu tindakan atau kebijakan berdimensi hukum maka perlu bagi kita untuk meninjau lebih jauh seberapa perlukan tindakan pencegahan ataupun penangkalan itu diambil, karena dalam perkembangan dan prakteknya, tindakan ini meluas sampai kepada aspek kehidupan lain yang pada akhirnya dapat dirasakan sebagai sebuah ketidakadilan. Apabila hal ini terus berlanjut ditakutkan akan menjadi kendala bagi tercapainya sebuah Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). 7

Dinamika Keimigrasian di Indonesia

Dalam pelaksanaannya, pencegahan dan penangkalan atau dis...