Electronic Government in Action PDF

Preview

Summary

ELECTRONIC  GOVERNMENT  IN  ACTION   Ragam  Kasus  Implementasi  Sukses  di  Berbagai  Belahan  Dunia     Prof.  RICHARDUS  EKO  INDRAJIT   DUDY  RUDIANTO  dan  AKBAR  ZAINUDDIN 1 ELECTRONIC GOVERNMENT IN ACTION RAGAM KASUS IMPLEMENTASI SUKSES DI BERBAGAI BELAHAN DUNIA RICHARDUS EKO INDRAJIT DUDY RU...

Description

Accelerat ing t he world's research.

Electronic Government in Action Richardus Eko Indrajit

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

E-Government in Act ion Richardus Eko Indrajit E-government : Konsep, Implement asi dan Perkembangannya di Indonesia Et in Indrayani E-government : Konsep, Implement asi dan Perkembangannya di Indonesia (Buku Lit erat ur MK E-gover… Et in Indrayani

ELECTRONIC GOVERNMENT IN ACTION  Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia 

 

Prof. RICHARDUS EKO INDRAJIT  DUDY RUDIANTO dan AKBAR ZAINUDDIN

1

ELECTRONIC GOVERNMENT IN ACTION RAGAM KASUS IMPLEMENTASI SUKSES DI BERBAGAI BELAHAN DUNIA

RICHARDUS EKO INDRAJIT DUDY RUDIANTO DAN AKBAR ZAINUDDIN

2

DAFTAR ISI PENDAHULUAN [1] [2] [3]

INTROSPEKSI PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT PENERAPAN KONSEP BUSINESS PROCESS REENGINEERING PADA PEMERINTAHAN PENGAPLIKASIAN ALAT UKUR BALANCED-SCORECARD PADA ELECTRONIC GOVERNMENT

A M E R IK A S E R IK A T D A N K A N A D A [4]

ALAT UKUR KINERJA DAN EFEKTIVITAS WEBSITE PARA WAKIL RAKYAT [5] PENERAPAN KONSEP E-DEMOKRASI DI KONGRES [6] TAHAPAN INISIATIF PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT DI MICHIGAN [7] PEMBANGUNAN JARINGAN TENAGA KERJA NASIONAL [8] PEMBAYARAN PAJAK SECARA ONLINE DI CALIFORNIA [9] KIAT PEMERINTAH COLORADO BELAJAR DARI SEKTOR SWASTA [10] PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN E-CITY DI TORONTO

N E G A R A -N E G A R A B E N U A E R O P A D A N S E K IT A R N Y A [11] KERANGKA IMPLEMENTASI ELECTRONIC GOVERNMENT DI MANCHESTER [12] SOLUSI PEMERINTAH INGGRIS MEMBANGUN KERANGKA INTEROPERABILITY [13] PENERAPAN GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM DI BADAN PERTANAHAN SWEDIA [14] ENAM STRATEGI PADA MASTERPLAN KOMISI E-MALTA [15] PORTAL CANGGIH LAYANAN ONLINE DI KOTA BREMEN [16] PENGEMBANGAN KARTU IDENTITAS ELEKTRONIK NEGARA ITALIA [17] STRATEGI MEMBANGUN MASYARAKAT BERBASIS INFORMASI DI ESTONIA [18] RENCANA STRATEGIS MODERNISASI MASYARAKAT KOTA WINA

3

N E G A R A -N E G A R A K A W A S A N A S IA D A N T IM U R T E N G A H [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

STUDI PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT DI YORDANIA BRUNEI MENUJU MASYARAKAT BERBASIS ELEKTRONIK KOMITMEN PENGUASA MEMODERNISASIKAN CHINA MENUJU KOMUNITAS DIGITAL BERBASIS E-BUSINESS DI HONGKONG AMBISI INDIA MENJADI NEGARA SUPERPOWER DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI STRATEGI KOREA MEMBANGUN INFORMATION SUPERHIGHWAY MULTIMEDIA SUPER CORRIDOR SEBAGAI MESIN PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI MALAYSIA PENDEKATAN TERINTEGRASI TEKNOLOGI INFORMASI DI SINGAPURA TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMI NEGARA TAIWAN KEBIJAKAN STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI THAILAND

N E G A R A -N E G A R A B E N U A A U S T R A L IA D A N A F R IK A [29] PRIORITAS PENGEMBANGAN ELECTRONIC GOVERNMENT DI AUSTRALIA [30] PRINSIP DASAR ELECTRONIC GOVERNMENT DI NEW SOUTH WALES [31] MASALAH E-READINESS DI BENUA AFRIKA

4

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

5

INTROSPEKSI PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT

6

Pada tahun 2002, Pacific Council International Policy (PCIP) menerbitkan sebuah publikasi menarik berjudul “Roadmap for E-Government in the Developing World” (PCIP, 2002) yang bertujuan untuk membantu negara-negara dalam menyusun strategi penerapan dan pengembangan e-government-nya. Berdasarkan kajian terhadap pengalaman kolektif dari sejumlah negara yang dipandang telah berhasil menerapkan beragam inisiatif aplikasi e-government – yaitu Brazil, Chili, Cina, Denmark, Mesir, India, Israel, Meksiko, Afrika Selatan, Tanzania, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat – pada tingkat pemerintahan setingkat negara, provinsi, kabupaten, dan kota, PCIP menemukan 10 (sepuluh) faktor utama penentu keberhasilan penerapan e-government. Kesepuluh faktor ini pada saat yang bersamaan dapat dijadikan bahan introspeksi bagi para stakeholder dalam menilai status perkembangan dan pertumbuhan e-government di dalam sebuah negara.

1. WHY ARE WE PURSUING E-GOVERNMENT? Pertanyaan berbau filosofis ini sekilas terkesan basa basi, padahal kunci keberhasilan penerapan e-government berasal dari sini. Tidak sedikit inisiatif egovernment yang berakhir dengan kegagalan karena keputusan untuk melaksanakan proyek tersebut didasarkan pada latah belaka (ikut-ikutan dengan trend di masyarakat). Bahkan tidak jarang ditemui orang-orang yang bersepakat untuk menerapkan konsep e-government tanpa mengetahui alasan yang jelas mengapa hal tersebut harus dilakukan. Konsep e-government bukanlah sebuah inisiatif yang mudah dan murah. Sebelum memutuskan untuk mengalokasikan sejumlah sumber daya yang sangat besar, harus dimengerti terlebih dahulu latar belakang apa yang menyebabkan inisiatif egovernment perlu (atau tidak) untuk diimplementasikan. E-government bukanlah sebuah obat atau jalan pintas menuju pada perbaikan atau pertumbuhan ekonomi yang signifikan secara cepat, atau pencapaian efisiensi kinerja pemerintahan dalam waktu singkat, atau pembentukan mekanisem pemerintahan yang bersih dan transparan; e-government adalah sarana atau alat untuk menuju kepada obyektifobyektif tersebut. E-government tidaklah dapat dibangun dan diterapkan hanya dengan sekedar menyusun peraturan atau kebijakan dari pemerintah atau pimpinan negara semata, namun memerlukan proses kerja keras yang diawali dengan perubahan paradigma yang bermuara pada perekayasaan ulang proses (business process) yang terjadi di pemerintahan. Dari sudut ini terlihat bagaimana sulit dan

7

kompleksnya harus melakukan perancangan ulang sejumlah proses di dalam pemerintahan, terutama yang bersifat lintas sektoral atau antar departemen. Menggunakan komputer atau teknologi informasi semata di dalam proses pemerintahan belum berarti bahwa konsep e-government telah diterapkan; karena belum tentu kehadiran benda tersebut dapat merubah kinerja pemerintah. Memfokuskan diri pada teknologi dalam pengembangan e-government adalah sebuah langkah yang keliru. Perlu dipahami bahwa teknologi hanyalah merupakan instrumen untuk terciptanya sebuah transformasi peranan pemerintah, dari yang bersifat birokrasi, menjadi sebuah ”lembaga” yang berorientasi proses untuk melayani ”pelanggannya” – yang dalam hal ini adalah masyarakat, komunitas bisnis (industri), dan para stakeholder lainnya. Sebuah negara memutuskan untuk mengimplementasikan e-government karena percaya bahwa dengan melibatkan teknologi informasi di dalam kerangka manajemen pemerintahan, akan memberikan sejumlah manfaat seperti: •

Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan komunitas negara lainnya;

•

Memperbaiki proses transparansi penyelenggara pemerintahan;

•

Mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan;

•

Menciptakan masyarakat berbasis berkualitas; dan lain sebagainya.

dan

akuntabilitas

komunitas

informasi

di

kalangan

yang

lebih

Pada sebuah daerah kecil yang terdapat di negeri Cina, menciptakan komunitas yang berbasis informasi merupakan dasar pengembangan e-government bagi pemerintah setempat. Seluruh komunitas yang berada di lokasi tersebut – seperti pendidikan, industri/bisnis, administrasi publik, dan masyarakat – diajarkan agar dapat mempergunakan komputer dan teknologi komunikasi untuk keperluan penciptaan, perolehan, dan penyebaran informasi yang sangat mereka butuhkan untuk aktivitas sehari-hari. Karena masyarakat ini diarahkan untuk memiliki tingkatan information literacy yang tinggi, maka secara gradual information technology literacy mereka meningkat karena terkondisi dengan lingkungan yang diciptakan oleh pemerintah.

8

2. DO WE HAVE A CLEAR VISION AND PRIORITIES FOR E-GOVERNMENT? Kata “e-government” dapat diartikan secara beragam karena pada dasarnya egovernment dapat menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk dan ruang lingkup. Oleh karena itu, adalah merupakan keharusan untuk mendefinisikan secara jelas visi dari pengembangan e-government tersebut. Jiwa e-government sebenarnya adalah suatu usaha penciptaan suasana penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan obyektif bersama (shared goals) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan. Oleh karena itu, visi yang dicanangkan harus pula mencerminkan visi bersama dari para stakeholder yang ada – misalnya: •

Memperbaiki produktivitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani pelanggannya;

•

Mempromosikan pemerintahan yang bersih dan transparan;

•

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan publik;

•

Menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis; dan lain sebagainya.

Karena visi tersebut berasal ”dari, oleh, dan untuk” masyarakat atau komunitas dimana e-government tersebut diimplementasikan, maka nuansanya akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat setempat. Misalnya di suatu pemerintahan daerah yang sedang mengkampanyekan proses pemerintahan yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), maka visi e-government yang dicanangkan akan terkait dengan usaha pembentukan mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang bersih (good governance) dari KKN.Menurut hasil kajian, visi yang baik di dalam e-government memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut: •

Disusun secara kolektif oleh para stakeholder e-government karena pada dasarnya konsep ini ditujukan untuk kepentingan bersama (shared vision). Disamping itu, pendefinisian visi secara bersama-sama tersebut berguna pula untuk menciptakan dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan, agar pelaksanaannya nanti tidak mengalami hambatan yang berarti. Manfaat lain yang diperoleh adalah semakin banyaknya

9

pihak yang turut mensosialisasikan konsep e-government ini agar semua orang merasa semangat untuk mewujudkannya. •

Secara esensial, e-government memiliki tujuan akhir untuk memenuhi beragam kebutuhan dari masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Berdasarkan hal ini, visi yang dikembangkan haruslah berfokus pada kepentingan masyarakat tersebut. Walaupun dalam beberapa kasus e-government bertujuan untuk memperbaiki kinerja internal pemerintah, namun pada akhirnya bermuara pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, lebih murah, atau lebih cepat.

•

Visi harus secara mudah dikomunikasikan dan disosialisasikan. Harap diperhatikan bahwa pada kenyataannya, struktur masyarakat sebuah negara cenderung bersifat heterogen, dalam arti kata memiliki latar belakang dan karakteristik yang sangat beragam. Dalam upaya memasyarakatkan visi e-government, harus ditemukan cara yang mudah dan kontekstual agar seluruh orang mengerti dan memahami esensi dari e-government yang ingin dibangun.

Pengembangan visi dari pemerintah negara Mesir didasarkan pada keinginan untuk memperbaiki kualitas hubungan atau relasi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Pemerintah memulainya dengan sejumlah inisiatif untuk mempromosikan terjadinya mekanisme kerja yang transparan. Misalnya proses permohonan pembuatan akte kelahiran dan akte kematian menjadi semakin cepat dan transparan karena saat ini telah dapat dilakukan/dipesan melalui media telepon atau internet. Hal sederhana ini telah menjadi titik awal pemerintah dalam memberdayakan masyarakatnya untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Proses tradisional yang pada awalnya sangat bergantung pada kinerja pemerintah, mendadak menjadi hilang dan diambil alih oleh mekanisme relasi melalui teknologi informasi dan komunikasi.

10

Contoh lain adalah negara Meksiko yang visinya lahir dari permasalah korupsi yang sudah begitu menggejala di sejumlah institusi pemerintahannya. Melalui proyek e-government yang diberinama Compranet, maka seluruh proses dan prosedur pengadaan barang kebutuhan pemerintah dilakukan secara online melalui mekanisme e-bidding (tender secara otomatis). Konsep ini tidak saja berdampak berkurangnya biaya mekanisme tender, tetapi lebih jauh mempromosikan terjadinya proses yang transparan kepada masyarakat karena semua tahapan proses tender dapat dimonitor oleh mereka melalui internet – termasuk di dalamnya siapa saja yang ikut berpartisipasi, bagaimana sistem penilaian dilakukan, dan siapa yang berhasil memenangkan proses tender tersebut. Saat ini paling sedikit ada 6,000 tender per hari yang diumumkan di situs pemerintah dan lebih dari 20,000 peserta aktif berpartisipasi sebagai peserta tender.

3. WHAT KIND OF E-GOVERNMENT ARE WE READY FOR? Setiap komunitas masyarakat dalam sebuah negara atau daerah pasti memiliki kondisi dan kebutuhan yang unik. Siap tidaknya mereka untuk mulai menerapkan konsep e-government sangat bergantung pada dua hal utama, yang secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada jenis atau model egovernment yang akan diterapkan, yaitu: •

Kebutuhan seperti apa yang saat ini menjadi masyarakat di negara atau daerah terkait; dan

prioritas

utama

dari

•

Ketersediaan sumber daya yang terdapat pada domain masyarakat dan pemerintah tersebut.

Dengan kata lain, problem kesiapan untuk menerapkan prinsip-prinsip egovernment bukanlah merupakan masalah pemerintah saja, tetapi adalah masalah bersama seluruh komunitas di dalam domain pemerintahan yang dimaksud, yaitu masyarakat, para pelaku bisnis, komunitas organisasi, dan lain sebagainya. Tanda-tanda adanya kesiapan biasanya berasal dari terdapatnya pemimpin atau leader dari pemerintahan yang memperlihatkan political will untuk mempromosikan pengimplementasian e-government. Pemimpin ini tidak saja harus pintar dalam hal penyusunan konsep belaka, tetapi harus pula menjadi motivator ulung di dalam fase implementasi (action). Hal kedua yang menunjukkan adanya kesiapan untuk

11

ke arah penerapan e-government adalah adanya suatu ”kebijakan” atau nuansa keinginan dan kesepakatan dari kalangan pemerintah dan stakeholder-nya untuk saling membagi dan tukar-menukar informasi dalam penyelenggaraan aktivitas kegiatan sehari-hari. Nampak sekilas bahwa hal ini sangat sederhana, namun pada tingkatan operasional tidak semudah yang diduga karena masalah ”menyimpan informasi untuk diri sendiri dan tidak ingin membaginya dengan pihak lain” telah membudaya di dalam diri birokrat. Dengan adanya pemimpin dan kebijakan di atas, maka paling tidak ada dua prasyarat awal yang telah dipenuhi oleh sebuah komunitas yang telah bersiap diri untuk mengimplementasikan konsep e-government. Disamping kedua hal tersebut, ada sejumlah faktor penentu yang patut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat kesiapan sebuah daerah untuk menerapkan e-government, yaitu: •

Infrastruktur Telekomunikasi – Dalam level pelaksanaannya, perangkat keras seperti komputer, jaringan, dan infrastruktur akan menjadi faktor teramat sangat penting dalam penerapan e-government. Secara ideal memang harus tersedia infrastruktur yang dapat menunjang target atau prioritas pengembangan e-government yang telah disepakati. Namun secara pragmatis, harus pula dipertimbangkan potensi dan kemampuan atau status pengembangan infrastruktur telekomunikasi di lokasi terkait. Untuk daerah yang masih memiliki infrastruktur yang teramat sangat minim, adalah baik dipikirkan pola kerjasama dengan sejumlah pihak swasta guna mengundang mereka berinvestasi di daerah terkait.

•

Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah – Dengan mengamati sejauh mana pemerintah saat ini telah memanfaatkan beraneka ragam teknologi informasi dalam membantu kegiatan seharihari akan memperlihatkan sejauh mana kesiapan mereka untuk menerapkan konsep e-government. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali lembaga internasional yang telah memberikan bantuan dana pinjaman atau hibah untuk membeli sejumlah teknologi perangkat keras bagi pemerintah, namun instrumen tersebut tidak dipergunakan secara maksimal dan banyak yang tidak dirawat sehingga sudah dalam kondisi rusak.

•

Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah – Yang akan menjadi ”pemain utama” atau subyek di dalam inisiatif e-government pada dasarnya adalah manusia yang bekerja di lembaga pemerintahan,

12

sehingga tingkat kompetensi dan keahlian mereka akan sangat mempengaruhi performa penerapan e-government. Semakin tinggi tingkat information technology literacy SDM di pemerintah, semakin siap mereka dalam menerapkan konsep e-government. •

Ketersediaan Dana dan Anggaran – Sangat jelas terlihat bahwa sekecil apapun inisiatif e-government yang akan diterapkan, membutuhkan sejumlah sumber daya finansial untuk membiayainya. Pemerintah daerah tertentu harus memiliki jaringan yang cukup terhadap berbagai sumber dana yang ada dan memiliki otoritas untuk menganggarkannya. Harap diperhatikan bahwa dana yang dibutuhkan tidak sekedar untuk investasi belaka, namun perlu pula dianggarkan untuk biaya operasional, pemeliharaan, dan pengembangan di kemudian hari.

•

Perangkat Hukum – Karena konsep e-government sangat terkait erat dengan usaha penciptaan dan pendistribusian data/informasi dari satu pihak ke pihak lain, masalah keamanan data/informasi dan hak cipta intelektual misalnya akan merupakan hal yang perlu dilindungi oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku. Pemerintah harus memiliki perangkat hukum yang dapat menjamin terciptanya mekanisme e-government yang kondusif.

•

Perubahan Paradigma – Pada hakekatnya, penerapan e-government adalah merupakan suatu proyek change management yang membutuhkan adanya keinginan untuk merubah paradigma dan cara berfikir. Perubahan paradigma ini akan bermuara pada dibutuhkannya kesadaran dan keinginan untuk merubah cara kerja, bersikap, perilaku, dan kebiasaan sehari-hari. Jika para pimpinan dan karyawan di pemerintahan tidak mau berubah, maka dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan belum siap untuk menerapkan konsep e-government.

4. IS THERE ENOUGH POLITICAL WILL TO LEAD THE E-GOVERNMENT EFFORT? Telah dikatakan sebelumnya bahwa political will merupakan hal utama yang harus ada di dalam kerangka perencanaan dan pengembangan e-governemnt. Tanpa adanya political will dari pemerintah, mustahil sebuah inisiatif e-government dapat berhasil dilaksanakan. Yang dimaksud dengan adanya political will di sini adalah adanya: 13

•

Dukungan kepemimpinan politik memiliki komitmen berkelanjutan;

•

Ketersediaan dicairkan;

•

Kesepakatan untuk melakukan koordinasi lintas sektoral;

•

Niat untuk mulai menyusun undang-undang atau mendukung inisiatif yang ada dan memberlakukannya;

•

Kesiapan dari seluruh SDM pemerintah untuk belajar dan merubah cara kerjanya sesuai dengan transformasi yang diinginkan; dan

•

Usaha untuk mensistemkan atau menginsitusionalisasikan konsep egovernment agar inisiatif ini dapat berlangsung terus-menerus (memiliki sustainability yang tinggi).

alokasi

dana

yang

telah

dianggarkan

dan

siap

untuk

peraturan

guna

Melihat struktur kekuasaan dan manajemen di dalam lembaga pemerintahan, maka jelas terlihat bahwa unsur adanya pimpinan atau leader yang mampu menjadi inisiator utama di dalam mensosialisasikan dan memacu terimplementasikannya konsep e-government adalah merupakan salah satu kunci keberhasilan yang ada. Hasil riset memperlihatkan bahwa di balik kesuksesan beragam proyek egovermnet, terdapat seorang leader di belakangnya. Seorang leader yang baik tidak saja harus merupakan seorang visioner dengan karisma dan otoritas yang cukup, tapi yang bersangkutan haruslah merupakan sosok yang rela ber...