Export Import Principles Modul PDF

Preview

Summary

MANAGEMEN EXPORT – IMPORT DR.H. BAMBANG SUDARYANA MSI DEA 1 BAB I K3 DI BIDANG EKSPOR – IMPOR Menerapkan K3 di lingkungan kegiatan ekspor-impor Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan satu kunci kesuksesan dalam berbagai industri. Suatu perusahaan yang bonafid dan professional selalu mengangg...

Description

MANAGEMEN EXPORT – IMPORT

DR.H. BAMBANG SUDARYANA MSI DEA

1

BAB I K3 DI BIDANG EKSPOR – IMPOR

Menerapkan K3 di lingkungan kegiatan ekspor-impor Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan satu kunci kesuksesan dalam

berbagai

industri.

Suatu

perusahaan

yang

bonafid

dan

professional selalu menganggap K3 ini sebagai suatu elemen yang sangat penting bagi kemajuan perusahaan tersebut. Definisi tentang K3 adalah yang dirumuskan oleh ILO/WHO Joint safety and Health Committee, yaitu : “Occupational Health and Safety is the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental and social well-being of all occupation; the prevention among workers of departures from health caused by their working conditions; the protection of workers in their employment from risk resulting from factors adverse to health; the placing and maintenance of the worker in an occupational environment adapted to his physiological and psychological equipment and to summarize theadaptation of work to man and each man to his job.” Bila dicermati definisi K3 di atas maka definisi tersebut dapat dipilah-pilah dalam beberapa kalimat yang menunjukkan bahwa K3 adalah : Promosi dan memelihara derajat tertinggi semua pekerja baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan. Untuk mencegah

penurunan kesehatan kesehatan pekerja yang

disebabkan oleh kondisi pekerjaan mereka. Melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari risiko yang timbul dari faktor-faktoryang dapat mengganggu kesehatan. Penempatan dan memelihara pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisifisologis dan psikologis pekerja dan untuk menciptakan 2

kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja dan setiap orang dengan tugasnya. Dari pengertian di atas dapat diambil suatu tujuan dari K3 yaitu untuk menjaga dan meningkatkan status kesehatan pekerja pada tingkat yang tinggi dan terbebas dari faktorfaktordi lingkungan kerja yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Definisi K3 yang dirumuskan oleh ILO dan WHO dapat ditelaah dengan menggunakan sistematika 4W (What, Who, When, Where) dan 1 H (How). What Kata “what” berarti apa atau apakah. Dalam konteks pembahasan ini sesuai dengan definisidi atas maka yang dimaksud dengan what adalah apa yang menjadi perhatian dalam keilmuan K3. Dari definisi di atas terlihat

konsern

kesehatan

K3

yang

dirumuskan

lebih

memperhatikan aspek

dengan penekanan terhadap pengendalian terhadap

potensi-potensi hazard yang ada di lingkungan kerja. Pada definisi di atas juga terlihat sedikit mengenai aspek keserasian antara pekerja dengan pekerjaan dan lingkungan kerja (aspek ergonomic). Who Pada definisi di atas yang dimaksud dengan “who” adalah semua pekerja yang berada ditempat kerja mulai dari level tertingi dalam manajemen sampai level terendah. Aspek yang diperhatikan meliputi fisik, mental dan kesejahteraan sosial. When Bila merujuk pada definisi di atas yang mana terdapat kata promotion, prevention, protection,dan maintenance, menunjukkan bahwa K3 dalam penerapannya dilakukan di semua tahapanproses. Tahapan yang dimaksud misalnya tahap disain (preventif dan promotif), tahap proses berjalan (protection dan maintenance) serta dapat dilakukan pada saat

3

pasca operasi khususnya untuk penanganan masalah keselamatan dan kesehatan produk dan masalah limbah produksi. Where Where yang berarti di mana pada definisi di atas berarti tempat di mana K3 harus di jalankanatau dilaksanakan. Bila merujuk pada definisi di atas, maka

tempat

penerapan K3 adalah pada setiap pekerjaan di

lingkungan kerja. How How yang berart i bagaimana maksudnya adalah bagaimana metode untuk melaksanakan K3di lingkungan kerja pada semua jenis pekerjaan. Terlihat

bahwa

melakukan

penerapan

promotive,

K3

menurutILO/WHO

preventive,

protective,

adalah dengan

maintenance

dan

adaptative. Menerapkan K3 di lingkungan kegiatan ekspor-impor Lingkungan Kegiatan ekspor impor adalah termasuk sektor perdagangan besar bidang perdagangan ekspor impor. Kegiatannya dimulai dari pengambilan dan membudidayakan komoditi pertanian, perikanan pertambangan serta pengolahan barang tersebut menjadi barang industri dan barang kerajinan. Hampir semua bidang pekerjaan disuatu Negara terlibat dalam kegiatan ekspor impor, akan tetapi terutama adalah

bidang

perdagangan,

bidang

kepabeanan,

pelabuhan,

pengangkutan, pergudangan dan perbankkan. Sehingga sering orang mengatakan,

bahwa

kegiatan

ekspor

impor

adalah

penggerak

perekonomian suatu Negara. Faktor penyebab kecelakaan kerja 1. Faktor lingkungan 2. Faktor manusia Sifat fisik dan mental Pengetahuan dan keterampilan

4

Sikap 3. Faktor mesin/ alat Yang termasuk kecelakaan kerja 1. Kecelakaan akibat langsung pekerjaan 2. Kecelakaan pada saat/ waktu bekerja 3. Kecelakaan pada perjalanan menuju lokasi kerja 4. Penyakit akibat kerja Untuk menerapkan K3, kita harus mengetahui dan melaksanakan prosedur kerja yang aman dan tertib dalam suatu bidang pekerjaan. Beberapa hal yang harus terkandung dalam prosedur kerja, sebagai berikut: 1. Tujuan dan ruang lingkup aktivitas 2. Siapa yg melaksanakan dan apa yg harus dilaksanakan 3. Kapan, dimana, dan bagaimana aktivitas tersebut dilakukan 4. Material, perlengkapan, dan dokumen yg digunakan. 5. Pencatatan dan evaluasi terhadap kegiatan Agar tenaga kerja mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan

pekerjaan,

maka

setiap

unsur

yang

ada

di dalam

organisasi/instansi/perusahaan perlu mengetahui dan melaksanakan prosedur K3. Pihak-Pihak yg Bertanggung Jawab terhadap K3 di Perusahaan/ Instansi 1. Pimpinan 2. Bagian Keamanan 3. Instruktur 4. Pekerja/ Karyawan Tugas masing-masing pihak: 1. Pimpinan Membentuk bagian keamanan Menunjuk/ menentukan instruktur

5

Memberikan pelatihan baik kepada bagian keamanan maupun kepada instruktur agar dapat menangani K3 di instansinya sesuai dengan prosedur. Meminta karyawan agar manaati peraturan dan instruksi. 2. Bagian Keamanan Memberi petunjuk dan mengarahkan ke jalan yang aman. Mempelajari

dan

menyelidiki

sebab-sebab

terjadinya

kecelakaan

ditempat kerja. 3. Instruktur Membekali karyawan dengan pengetahuan mengenai K3. Memberikan

pelatihan

penanganan

terhadap

bahaya

kepada

karyawan. Memberikan instruksi dengan benar, tepat, dan aman mengenai pemakaian alat dan teknis bekerja. Melaporkan

dengan

segera

kepada

pimpinan

apabila

terjadi

kecelakaan, kerusakan alat, maupun peristiwa yang membahayakan. 4. Karyawan Manaati peraturan dan instruksi keamanan dari perusahaan. Memperhatikan pelatihan penanganan terhadap bahaya dari instruktur. Memperhatikan instruksi mengenai pemakaian alat dan teknis bekerja. Segera

melaporkan

kepada

instruktur

apabila

ada

kecelakaan,

kerusakan alat, maupun peristiwa yang membahayakan.

6

Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja A.

Pengertian

Kesehatan,

Keselamatan,

dan

Keamanan

Kerja

1. Keamanan Kerja Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa materil maupun nonmateril. a. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material diantaranya sebagai berikut. 1) Baju kerja 2) Helm 3) Kaca mata 4) Sarung tangan 5) Sepatu b. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat nonmaterial adalah sebagai berikut. 1) Buku petunjuk penggunaan alat 2) Rambu-rambu dan isyarat bahaya. 3) Himbauan-himbauan 4) Petugas keamanan 2. Kesehatan Kerja Kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Kesehatan

dalam

ruang

lingkup

kesehatan,

keselamatan,

dan

keamanan kerja tidak hanya diartikan sebagai suatu keadaan bebas dari

7

penyakit. Menurut Undang-Undang Pokok Kesehatan RI No. 9 Tahun 1960, BAB I pasal 2, keadaan sehat diartikan sebagai kesempurnaan keadaan jasmani, rohani, dan kemasyarakatan. 3. Keselamatan Kerja Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain keselamatan kerja merupakan salah sau faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Tidak ada seorang pun didunia ini yang menginginkan terjadinya kecelakaan. Keselamatan kerja sangat bergantung .pada jenis, bentuk, dan

lingkungan

dimana

pekerjaan

itu

dilaksanakan.

Unsur-unsur

penunjang keselamatan kerja adalah sebagai berikut: Adanya

unsur-unsur keamanan dan kesehatan kerja yang telah

dijelaskan diatas. Adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja. Teliti dalam bekerja Melaksanakan Prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja. Tempat kerja adalah ruang tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan usaha dan tempat terdapatnya sumber-sumber bahaya. Kecelakaan kerja dapat dibedakan menjadi kecelakaan yang disebabkan oleh : 1. Mesin 2. Alat angkutan 3. Peralatan kerja yang lain 4. Bahan kimia

8

5. Lingkungan kerja 6. Penyebab yang lain B. Tujuan Kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja bertujuan untuk menjamin kesempurnaan atau kesehatan jasmani dan rohani tenaga kerja serta hasil karya dan budayanya. Secara singkat, ruang lingkup kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja adalah sebagaai berikut : Memelihara lingkungan kerja yang sehat. Mencegah, dan mengobati kecelakaan yang disebabkan akibat pekerjaan sewaktu bekerja. Mencegah dan mengobati keracunan yang ditimbulkan dari kerja d. Memelihara moral, mencegah, dan mengobati keracunan yang timbul dari kerja. Menyesuaikan kemampuan dengan pekerjaan, dan Merehabilitasi pekerja yang cedera atau sakit

akibat

pekerjaan.

Keselamatan kerja mencakup pencegahan kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap terhadap tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan sebagai akibat dari kondisi kerja yang tidak aman dan atau tidak sehat. Syarat -syarat kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja ditetapkan sejak tahap perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. C. Undang-undang Keselamatan Kerja UU Keselamatan Kerja yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, menjamin suatu proses produksi berjalan teratur dan sesuai rencana, dan mengatur agar proses produksi berjalan teratur dan

9

sesuai rencana, dan mengatur agar proses produksi tidak merugikan semua pihak. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. UU Keselamatan Kerja yang berlaku di Indonesia sekarang adalah UU Keselamatan Kerja (UUKK) No. 1 tahun 1970. Undang-undang ini merupakan undang-undang pokok yang memuat aturan-aturan dasar atau ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja di segala macam tempat kerja yang berada di wilayah kekuasaan hukum NKRI. Dasar hukum UU No. 1 tahun 1970 adalah UUD 1945 pasal 27 (2) dan UU No. 14 tahun 1969. Pasal 27 (2) menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ini berarti setiap warga negara berhak hidup layak dengan pekerjaan yang upahnya cukup dan tidak menimbulkan kecelakaan/ penyakit. UU No. 14 tahun 1969 menyebutkan bahwa tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksana dari pembangunan. Ruang lingkup pemberlakuan UUKK dibatasi oleh adanya 3 unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif terhadap tempat kerja. Tiga unsur yang harus dipenuhi adalah: a. Tempat kerja di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. b. Adanya tenaga kerja, dan c. Ada bahaya di tempat kerja. UUKK bersifat preventif, artinya dengan berlakunya undang-undang ini, diharapkan kecelakaan kerja dapat dicegah. Inilah perbedaan prinsipil yang membedakan dengan undang-undang yang berlaku sebelumnya. UUKK bertujuan untuk mencegah, mengurangi dan menjamin tenaga kerja dan orang lain ditempat kerja untuk mendapatkan perlindungan, sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara aefisien, dan proses produksi berjalan lancar. D. Memahami Prosedur yang Berkaitan dengan Keamanan

10

Prosedur yang berkaitan dengan keamanan (SOP, Standards Operation Procedure) wajib dilakukan. Prosedur itu antara lain adalah penggunaan peralatan kesalamatan kerja. Fungsi utama dari peralatan keselamatan kerja adalah melindungi dari bahaya kecelakaan kerja dan mencegah akibat lebih lanjut dari kecelakaan kerja. Pedoman dari ILO (International Labour Organization) menerangkan bahawa kesehatan kerja sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Pedoman itu antara

lain:

a. Melindungi pekerja dari setiap kecelakaan kerja yang mungkin timbul dari pekerjaan dan lingkungan kerja. b.

Membantu

pekerja

menyesuaikan

diri

dengan

pekerjaannya

c. Memelihara atau memperbaiki keadaan fisik, ment al, maupun sosial para pekerja. Alat keselamatan kerja yang biasanya dipakai oleh tenaga kerja adalah helm, masker, kacamata, atau alat perlindungan telinga tergantung pada profesinya. Alat -alat pelindung badan Pada waktu melaksanakan pekerjaan, badan kita harus benar-benar terlindung dari kemungkinan terjadinya kecelakaan. Untuk melindungi diri dari resiko yang ditimbulkan akibat kecelakaan, maka badan kita perlu menggunakan ala-alat pelindung ketika melaksanakan suatu pekerjaan. Berikut ini akan diuraikan beberapa alat pelindung yang biasa dipakai dalam melakukan pekerjaan listrik dan elektronika. Pakaian kerja Pemilihan dan pemakaian pakaian kerja dilakukan berdasarkan ketentuan berikut. Pemakaian pakaian mempertimbangkan bahaya yang mungkin dialami Pakaian longgar, sobek, dasi, dan arloji tidak boleh dipakai di dekat bagian mesin Jika kegiatan produksi berhubungan dengn bahaya peledakan/ kebakaran maka harus memakai pakaian yang terbuat dari

11

seluloid. Baju lengan pendek lebih baik daripada baju lengan panjang. Benda tajam atau runcing tidak boleh dibawa dalam kantong. Tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan debu, tidak boleh memakai pakaian berkantong atau mempunyai lipatan.

12

BAB II PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Transaksi ekspor-impor adalah transaksi perdagangan internasional (international trade) yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara yang berbeda. Menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian ekspor juga dijumpai dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/IV/99 tanggal 22 April 1999 tentang Ketentuan Umum di bidang Ekspor. Sedangkan pengertian impor menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kegiatan ekspor impor merupakan jual beli yang dilakukan secara internasional, artinya dilakukan antar negara. Menurut Gunaw an Widjaja & Ahmad Yani , jual beli merupakan suatu perbuatan hukum antara pihak penjual di satu pihak dengan pihak pembeli di lain pihak mengenai suatu barang. A. Pengertian Perdagangan Internasional 22 Roselyne Hutabarat, Transaksi Ekspor Impor, Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 1 23 Periksa kembali Pasal 1 butir 13 dan Pasal 1 butir 14 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

13

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan

dagang

yang

sifat nya

lintas

batas dapat

mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi. Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia. Walaupun perkembangan bidang hukum berjalan dengan cepat, namun ternyata masih belum ada kesepakatan tentang defenisi untuk bidang hukum ini. Hingga sekarang ini terdapat berbagai defenisi yang satu sama lain berbeda yait u: Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifat nya perdata. Aturanaturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.

14

Defenisi diatas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Dalam defenisinya ia menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak termasuk hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik. Termasuk dalam bidang hukum publik ini yakni aturan-aturan yang mengatur tingkah laku atau perilaku negara-negara

dalam

mengatur

perilaku

perdagangan

yang

mempengaruhi wilayahnya. Dalam upayanya memberi batasan atau defenisi hukum perdagangan internasional, beliau menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Adanya

keterkaitan erat

antara perdagangan internasional dan

hubungan keuangan , beliau mendefenisikan hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktik yang

menciptakan

suatu

pengaturan

untuk

transaksi-transaksi

perdagangan internasional dan sistem pembayarannya, yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga ...