HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA DOCX

Title HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
Author Ulfa Nuraida
Pages 6
File Size 18.2 KB
File Type DOCX
Total Downloads 194
Total Views 248

Summary

HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA Hubungan Industrial Sebutan Hubungan Industrial berdasarkan Undang-undang yang berlaku: UU RI No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh: Bab II Asas, Sifat, dan Tujuan, Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c: SP/SB, Federasi, dan Konfederasi mempunyai fungsi se...


Description

HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA Hubungan Industrial Sebutan Hubungan Industrial berdasarkan Undang-undang yang berlaku: UU RI No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh: Bab II Asas, Sifat, dan Tujuan, Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c: SP/SB, Federasi, dan Konfederasi mempunyai fungsi sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hubungan Industrial Penjelasan Umum UU No. 21 Tahun 2000 Paragraf 2: "… Dalam menggunakan hak tersebut, pekerja/buruh dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentngan yang lebih luas yaitu kepentngan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan." Hubungan Industrial UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Paragraf 2 Definisi Hubungan Industrial "Hubungan Industrial sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Hubungan Industrial Penjelasan Umum UU No. 13 Tahun 2003, Paragraf 4 "pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan." SARANA UTAMA PELAKSANAAN HI Fungsi Tripartt dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial(Pasal 102 Ayat (1), (2), (3) UU No. 13/2003) Pemerintah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; P/B dan SP/SB menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrats, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya seta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta kelauarganya; Pengusaha dan organisasi pengusahanya menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan P/B secara terbuka, demokrats, dan berkeadilan. Praktek Hubungan Industrial Lebih ditekankan pada tngkat perusahaan / tngkat industri....


Similar Free PDFs