HUKUM INTERNASIONAL - Arrest Warrant Case DOCX

Title	HUKUM INTERNASIONAL - Arrest Warrant Case
Author	Ariadne Ginting
Pages	5
File Size	22.7 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	287
Total Views	553

Summary

Case Concerning The Arrest Warrant of 11 April 2000 Democratic Republic of The Congo v. Belgium Fakta Hukum Pada tahun 1993, Belgia membuat sesuatu hukum baru, yaitu Yurisdiksi Universal yang bertujuan untuk semua Negara berhak menghukum seseorang yang tertuduh dalam kejahatan perang, kejahatan atas...

Description

Case Concerning The Arrest Warrant of 11 April 2000 Democratc Republic of The Congo v. Belgium Fakta Hukum Pada tahun 1993, Belgia membuat sesuatu hukum baru, yaitu Yurisdiksi Universal yang bertujuan untuk semua Negara berhak menghukum seseorang yang tertuduh dalam kejahatan perang, kejahatan atas kemanusiaan dan genosida. Pada tahun 1998, Abdoulaye Yerodia Ndombasi, menghasut rakyat Kongo untuk membunuh ents Tutsi, dikarenakan etnis tersebut bersikap mendukung pemerintah Rwanda yang merupakan salah satu pihak yang mendukung pemberontak Kongo. Pada tanggal 11 April 2000 Belgia mengeluarkan surat perintah penangkapan secara inabsenta terhadap Abdoulaye Yerodia Ndombasi, yang menyatakan bahwa dirinyasebagai pelaku atau membantu terhadap pelanggaran atas Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya dan kejahatan atas kemanusiaan. Surat penagkapan tersebut beredar secara internasional atas nama Interpol. Belgia beranggapan bahwa dirinya berwenang berdasarkan Yurisdiksi Universal. Pada saat surat perintah penangkapan itu dikeluarkan Yeroida masih menjabat sebagaiMenteri Luar Negeri Republik Kongo. Pada 17 Oktober 2000 Republik Kongo mengajukan tuntutan kepada MahkamahInternasional agar mendeklarasikan kepada Belgia untuk membatalkan surat penangkapan tersebut, dan setelah tuntutan tersebut diajukan Yeroida berhent dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri - menteri lainnya di kemudian hari. Permasalahan Hukum 1. Apakah suatu Negara dapat menuntut seseorang atas suatu kejahatan yang dilakukannya yang tdak ada kaitannya dengan Negara tersebut: 2. Apakah seorang Menteri Luar Negeri (pejabat Negara) yang masih menjabat dapat dituntut atas suatu kejahatan berdasarkan asas hukum yurisdiksi universal:...