Hukum Media Massa PDF

Preview

Summary

Buku Seri tentang Hukum Media HUKUM MEDIA MASSA Ahmad Riyadh, U.B., Ph.D HUKUM MEDIA MASSA Buku Seri Hukum Media 2 Ahmad Riyadh, U.B., Ph.D Edisi Asli Hak Cipta © 2019 pada penulis Griya Kebonagung 2, Blok I2, No.14 Kebonagung, Sukodono, Sidoarjo Telp.: 0812-3250-3457 Website: www.indomediapustaka.c...

Description

Buku Seri tentang Hukum Media

HUKUM MEDIA MASSA Ahmad Riyadh, U.B., Ph.D

HUKUM MEDIA MASSA Buku Seri Hukum Media 2 Ahmad Riyadh, U.B., Ph.D

Edisi Asli Hak Cipta © 2019 pada penulis Griya Kebonagung 2, Blok I2, No.14 Kebonagung, Sukodono, Sidoarjo Telp.: 0812-3250-3457 Website: www.indomediapustaka.com E-mail: [email protected]

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA 1.

2.

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Riyadh, Ahmad Hukum Media Massa/Ahmad Riyadh Edisi Pertama —Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2019 Anggota IKAPI No. 195/JTI/2018 6 jil., 17 × 24 cm, 90 hal. ISBN: 978-602-6417-92-3 1. Hukum I. Judul

2. Hukum Media Massa II. Ahmad Riyadh

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat Allah Subahanahu wa ta’ala, buku kedua seri pertama sudah sampai tangan pembaca di mana saja,Buku ini lebih menitikberatkan pada pembahasan Hukum Media Massa, dengan memfokuskan kepada pembaca untuk mengenal, mengerti, dan memahami pelanggaranpelanggaran terhadap penggunaan media, baik media pers maupun media nonpers. Sebab, melalui beberapa alat (sarana) media massa tersebut, sangat memungkinkan perorangan, kelompok atau golongan, dan/atau masyarakat luas, lembaga atau organisasi berbadan hukum, melakukan pelanggaran hukum, baik pidana maupun perdata. Komunikasi menjadi kata kunci pembahasan lebih detail dan tajam pada buku ini, mengingat komunikasi yang merupakan hubungan aktif, akan mempengaruhi para pihak sebagai penyampai informasi atau menerima informasi, terjerat kasus hukum karena melakukan kesalahan atau pelanggaran akibat melakukan komunikasi, apalagi jika melihat masyarakat luas atau massa. Oleh karena itu, dari berbagai produk karya melalui media, baikkarya tulis, foto, audio, audio visual, atau dalam bentuk apa saja, maka seseorang, kelompok, atau badan hukum, ketika mengkomunikasikan atau menyebarkan kepada khalayak atau masyarakat umum, kemudian terdapat pelanggaran hukum disengaja maupun tidak disengaja, akan berakibat pada proses berkaitan dengan media, atau hukum media.

Memahami pentingnya pelanggaran hukum sistem komunikasi,seperti; Piracy, yaitu pembajakan perangkat lunak yang menghilangkan potensi pendapatan suatu perusahaan yang memproduksinya seperti, games, aplikasi bisnis dan hak cipta lainnya. Fraud, yaitu kegiatan manipulasi informasi khususnya tentang keuangan dengan target mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Phishing, yaitu teknik mencari personal information berupa alamat e-mail dan nomor account dengan mengirimkan e-mail seolah-olah datang dari bank bersangkutan. Perjudian, yaitu program kasino banyak beroperasi di internet yang memberi peluang bagi penjahat terorganisasi melakukan praktek pencucian uang dimana-mana. Dan, Cyber Stalking, yaitu segala bentuk kiriman e-mail yang tidak diinginkan penerimaannya dan termasuk tindakan pemaksaan atau ’’perkosaan’’. Selain itu, juga membahas komunikasi atau menyebarluasan informasi maupun karya tulis dan karya lain melalui media massa, yang bisa berakibat menimbulkan proses hukum pidana maupun perdata. Dimana permasalahan-permasalahan tersebut sangat memungkinkan menimbulkan masalah hukum baru.Berbagai pertimbangan buku seri Hukum Media Massa ini, memberikan gambaran secara detail perilaku apa saja yang sangat memungkinkan menjadi masalah hukum, seperti; aksi anarkisme, korupsi, pembunuhan, perjudian, pencurian,terorisme, pemerasan, pemerasan, pelecehan seksual, kecurangan, perampokan, dan pemerkosaan. Mempertajam pembahasan pada pelanggaran hukum, mengingat dalam berbagai kajian terkait dengan kasus pelanggaran media sampai ke proses hukum, disebabkan karena pengguna media tidak memahami bahwa melakukan perbuatan dengan menggunakan media yang dikomunikasikan atau disebarluaskan berakibat terjadi pelanggaran hukum. Apalagi sudah melibat massa. Beberapa contoh singkat pembahasan berbagai pelanggaran hukum murni, yang tidak tertutup kemungkinan dilakukan melalui media digital pada era 4.0 ini, merupakan bagian awal pada pembahasan buku ini, supaya penggiat dan para ahli komunikasi serta para ahli media atau media massa, lebih kritis dan lebih detail mengurai apa saja kemungkinan terjadi pelanggaran hukum, kemudian ke depan ketika belum ada undang-undang yang mengatur atau terjadi kekosongan hukum, maka harus dicarikan jalan keluar terbaik bersifat sementara melalui MoU atau kesepahaman bersama. New media (media baru) sesuai dengan perkembangan teknologi terdiri atas; (1) situs/website, (2) E-mail, (3) Forum di Internet (Bulletin Boards), (4). Blog, (5) Wiki, (6). Aplikasi pesan, (7) Internet “Broadcasting” (8).Peer-to-peer, (9). The RSS, (10). MUDs, (11). Media Sosial (Social Media), merupakan penguatan dari media konvensional yang mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi melalui

[iv]

Hukum Media Massa

digital, sehingga media cetak, media elektronik, dan media online, berlomba-lomba menambah kekuatan menyampaikan kecepatan, ketepatan, dan menjaga aktual serta berkualitas melalui berbagai aplikasi kecanggihan teknologi digital di atas. Buku Hukum Media Massa ini,bukan sekedar untuk mengingatkan berbagai pelaksanaan berbagai permasalahan di masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kaitan dengan penggunaan media, yang berkibat pelaksanaan hukuman atau sanksi terhadap media maupun pengguna media. Tetapi tetap mengenalkanbahwa hukum media sebagai hukum media positif. Dimana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, dengan benar dan sesuai dengan undang undang maupun peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, titik fokus pembahasan pada Hukum Media Massa ini ialah memberikan jaminan juga melindungi pengguna media, baik media pers maupun nonpers, untuk membentengi para pengguna media, lebih memahami bahwa perilaku di media yang dikomunikasikan atau disebarluaskan kepada khalayak, apabila tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan secara khusus tentang Hukum Media, bisa berakibat menimbulkan permasalahan hukum. InsyaAllah dengan membaca buku sederhana ini, paling tidak pembaca dari berbagai kalangan, akan menambah sedikit pengetahuan tentang hukum media, terutama yang berkaitan dengan komunikasi yang menggunakan model media massa. Dengan kata lain, menggunakan media dengan melibatkan massa atau khalayak ramai, wajib mengetahui, memahami, mengerti, dan memperkuat kemampuan mengenai hal-hal yang memungkinkan dilakukan dengan baik dan benar. Sebab,dalam melakukan komunikasi, jika kurang cerdas dalam menyampaikan maupun menyebarluaskan informasi maupun karya lainnya, melalui media, maka akan menimbulkan masalah hukum. Sidoarjo, 7 Desember 2018

Ahmad Riyadh, U.B. Ph.D.

KatA Pengantar

[v]

[vi]

Hukum Media Massa

DAFTAR ISI

KatA Pengantar .................................................................... Daftar Isi..............................................................................

iii vii

Bab 1 Pelanggaran Hukum di Indonesia .................................. A. Pengenalan .............................................................................................................. B. Pelanggaran Hukum Sistem Komunikasi .................................................... C. Media Massa dalam Pelanggaran Hukum ...................................................

1 2 2 4

Bab 2 Media Massa ............................................................. 15 A. Pengenalan .............................................................................................................. 16 B. Pengertian Media Massa .................................................................................... 17 C. Jenis Media Massa................................................................................................. 19 Bab 3 Komunikasi ................................................................ 31 A. Pengenalan .............................................................................................................. 32 B. Pengertian Komunikasi ...................................................................................... 33 C. Sejarah Komunikasi ............................................................................................ 38 D. Perkembangan Komunikasi.............................................................................. 42 E. Model Komunikasi ................................................................................................ 47

Bab 4 Pers dan Kewajiban Jurnalis........................................ 51 A. Pengenalan .............................................................................................................. 52 B. Sejarah Pers di Indonesia ................................................................................. 54 C. Teori Pers ................................................................................................................ 55 D. Kewajiban Jurnalis................................................................................................ 61 Bab 5 Hukum Media Massa .................................................. 71 A. Pengenalan .............................................................................................................. 72 B. Hukum Media Massa di Indonesia ................................................................ 74 C. Kesimpulan .............................................................................................................. 77 Daftar Pustaka ..................................................................... 81

[viii]

Hukum Media Massa

BAB 1

PELANGGARAN PENGANTAR HUKUM HUKUM DIINDONESIA INDONESIA

Bab ini membahas tentang pengertian hukum, pengertian sistem hukum, pengertian tata hukum, budaya hukum, tujuan dan fungsi hukum

A. PENGENALAN Pelanggaran hukum di Indonesia cukup banyak sekali, bahkan sangat memungkinkan menjadi sebab akibat, hukum positif menjalankan proses penegakkan hukum sesuai undang undang dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dengan media pers maupun media nonpers yang diberlakukan di Indonesia. Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatanperbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya. Demikian juga hukum perdata yang merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah waris, perikatan, perseroan dll. Media massa, baik media massa pers maupun media massa nonpers, melalui beberapa alat (sarana) media massa tersebut, sangat memungkinkan perorangan, kelompok atau golongan, dan/atau masyarakat luas, melakukan pelanggaran hukum berakibat harus menghadapi proses hukum, baik pidana maupun perdata.

B. PELANGGARAN HUKUM SISTEM KOMUNIKASI Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) menetapkan tiga jenis pelanggaran hukum yang terjadi dalam memanfaatkan sistem komunikasi teknologi informasi atau dikenal dengan istilah kejahatan di ’’dunia maya’’. Kejahatan itu meliputi pelanggaran isi situs web, pelanggaran dalam perdagangan secara elektronik dan pelanggaran bentuk lain. Kejahatan isi situs web terdiri dari pornografi dan pelanggaran hak cipta. Pornografi merupakan pelanggaran paling banyak terjadi di ’’dunia maya’’ dengan menampilkan foto, cerita atau gambar bergerak yang pemuatannya selalu berlindung di balik hak kebebasan berpendapat dan berserikat. Alasan ini, sering digunakan di Indonesia oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pornografi itu, sehingga situs-situs porno tumbuh subur karena mudah diakses melalui internet. Sementara itu, pelanggaran hak cipta sering terjadi, baik pada situs web pribadi, komersial maupun akademisi berupa memberikan fasilitas download gratis baik foto, lagu, softwere, film dan karya tulis dilindungi hak ciptanya. Selain itu,

[2]

Hukum Media Massa

menampilkan gambar-gambar yang dilindungi hak cipta untuk latar belakang atau hiasan ’’web pages’’ dan merekayasa gambar atau foto orang lain tanpa izin, seperti banyak terjadi pada situs-situs porno. Selanjutnya, kejahatan dalam perdagangan secara elektronik (e-commerce) dalam bentuk penipuan online, penipuan pemasaran berjenjang online dan penipuan kartu kredit. Dimana penipuan online ciri-cirinya harga produk yang banyak diminati sangat rendah, penjual tidak menyediakan nomor telepon, tidak ada respon terhadap pertanyaan melalui e-mail dan menjanjikan produk yang sedang tidak tersedia. Risiko terburuk bagi korban kejahatan ini adalah telah membayar, namun tidak mendapat produk, atau produk yang didapat tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Kemudian, penipuan pemasaran berjenjang online ciri-cirinya mencari keuntungan dari merekrut anggota dan menjual produk secara fiktif, dengan risiko bagi korban 98 persen investasi ini gagal atau rugi. Sedangkan penipuan kartu kredit ciri-cirinya terjadi biaya misterius pada penagihan kartu untuk produk atau layanan internet yang tidak pernah dipesan, dengan risiko korban berkewajiban melunasi kreditnya. Sementara itu, pelanggaran dalam bentuk lain, terdiri dari recreational hacker, cracker atau criminal minded hacker, political hacher, denial of service attack (DoS), Viruses, Piracy (pembajakan), Fraud, Phishing, perjudian dan cyber stalking. Recreational hacker umumnya bertujuan hanya untuk menjebol suatu sistem dan menunjukkan kegagalan atau kurang andalnya sistem keamanan pada suatu perusahaan. Cracker atau criminal minded hacker motivasinya antara lain untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan melakukan sabotase sampai pada penghancuran data. Sedangkan political hacher merupakan aktivitas politik melalui suatu situs web untuk menempelkan pesan atau mendiskreditkan lawan. Denial of service attack (DoS) merupakan penyerangan dengan cara membanjiri data yang besar dan mengakibatkan akses ke suatu situs web menjadi sangat lambat atau berubah menjadi macet atau tidak bisa diakses sama sekali. Viruses berupa penyebaran sedikitnya 200 virus baru melalui internet dan biasanya disembunyikan dalam file atau e-mail yang akan didownload atau melalui jaringan internet dan flashdisc. Beberapa pelanggaran hukum dalam sistem komunikasi; 1. Piracy - berupa pembajakan perangkat lunak yang menghilangkan potensi pendapatan suatu perusahaan yang memproduksinya seperti, games, aplikasi bisnis dan hak cipta lainnya.

Bab 1 Pelanggaran Hukum di Indonesia

[3]

2. Fraud - merupakan kegiatan manipulasi informasi khususnya tentang keuangan dengan target mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. 3. Phishing - merupakan teknik mencari personal information berupa alamat e-mail dan nomor account dengan mengirimkan e-mail seolah-olah datang dari bank bersangkutan. 4. Perjudian - bentuk kasino banyak beroperasi di internet yang memberi peluang bagi penjahat terorganisasi melakukan praktek pencucian uang dimana-mana. 5. Cyber stalking - merupakan segala bentuk kiriman e-mail yang tidak diinginkan penerimaannya dan termasuk tindakan pemaksaan atau ’’perkosaan;;.

C. MEDIA MASSA DALAM PELANGGARAN HUKUM Melalui sarana media massa, baik media massa pers maupun media massa nonpers, tidak tertutup kemungkinan perorangan, kelompok/golongan, dan/atau masyakarat luas melakukan pelanggaran hukum antara lain; aksi anarkisme, korupsi, pembunuhan, pencurian, terorisme, pemerasan, pelecehan seksual, kecurangan, Pencurian, dan pemerkosaan. Kebiasaan di masyarakat media massa, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelanggaran hukum itu. Di antara media massa menjadi sarana melakukan tindakan pelanggaran hukum karena menyampaikan informasi yang memberi contoh atas pelanggaran hukum itu dan tidak dilakukan kontrol sosial dengan baik. Apalagi media massa nonpers, dengan kebebasan menyampaikan informasi, seakan-akan melalui semua media dapat menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan tindak pelanggaran hukum, sehingga dengan memberikan rangsangan maupun menyampaikan informasi untuk menyenangkan khalayak ramai, terkadang justru memancing timbulnya pelanggaran hukum baru, karena mendapat info dari media massa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Emerging Media (media baru) dan gender dari Tinjauan Hukum, Sosial dan Ekonomi, Profesor Panizza Allmark peneliti dari Universitas Edith Cowan, Australia, menggambarkan bahwa perubahan media berbasis digital telah mengubah media massa menjadi lebih luas, dan menjadi milik siapa saja, bahkan perempuan sanggup mengubah dunia dengan menggunakan teknologi kebaruan dari berbagai produk digital. Dengan makalah ’’Membuat Perbedaan: Media Sosial, Fotografi, dan Wanita dalam Konteks Asia’’, peneliti dari Universitas Edith Cowan, Australia, lebih banyak memberikan penjelasan sebagai tantangan untuk berdiskusi dengan memberikan

[4]

Hukum Media Massa

gambaran secara jelas bahwa dengan fotografi perempuan sudah mengubah dunia dengan melakukan selfie, kemudian membagikan ke seluruh dunia. Maksud dan tujuan Panizza, bahwa ingin mendapat hasil dari penelitian yang bertujuan. (1) Apa dampak wanita menggunakan fotografi di media sosial?; (2) Bagaimana hasil karya foto itu itu digunakan untuk aktivisme digital?; dan (3) Bagaimana gerakan global (barat) diterjemahkan ke dalam konteks Asia? Yang pasti, kata Panizza, bahwa dengan emerging media, perempuan dan fotografi telag membuat perubahan dan perbedaan dunia, ’’Dan sudah menjadi hal nyata bahwa, perempuan telah membuat perubahan dengan selfie dan karya foto melalui aktifitas digital. Kesimpulan Panizza, dalam potret diri atau selfies yang digunakan di media sosial, perempuan adalah peserta aktif dan melalui penyebaran dan pembagian gambar (dan pesan yang menyertainya) ada tindakan solidaritas untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu tertentu. Nik Adzrieman Abd Rahman Rasha Adel Al Yaqoub, Ph.D, peneliti dari Universitas Utara Malaysia ini memaparkan hasil penelitian tentang, ’’Pemanfaatan media baru dalam kegiatan kehumasan, publik online antara para praktisi Humas’’. Salah satu temuan sebagai tantangan ke depan bahwa, teknologi internet menyediakan berbagai aplikasi untuk hubungan masyarakat tradisional. Bahkan Hubungan Masyarakat (Humas) secara tradisional, ternyata membutkikan sebuah peluang yang tak tertandingi untuk mengumpulkan informasi dan data, memonitor opini publik, dan terlibat dalam dialog langsung dengan masyarakat tentang berbagai masalah (McAllister & Taylor, 2007; Taylor & Kent, 2007). Teknologi internet, kata Nik, juga memungkinkan para profesional Public Relations (PR) untuk mencapai strategi penyesuaian dengan menawarkan para pemangku kepentingan, yang termasuk anggota media berita, dengan opsi online untuk mengonfigurasi informasi yang dihasilkan untuk tujuan PR (Christ, 2005). Khususnya Wright dan Hinson (2015), menunjukkan bahwa praktisi PR sangat perca...