HUKUM PIDANA KHUSUS - PERTEMUAN 8 (SOAL UTS) PDF

Preview

Summary

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 1, Mariyat Pantai, Distrik Aimas, Sorong Perihal : Ujian Tengah Semester Mata Kuliah : Hukum Pidana Khusus Semester :V Pengampu : Idik Saeful Bahri, M.H. Isilah soal-soal...

Description

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 1, Mariyat Pantai, Distrik Aimas, Sorong

Perihal Mata Kuliah Semester Pengampu

: Ujian Tengah Semester : Hukum Pidana Khusus :V : Idik Saeful Bahri, M.H.

Isilah soal-soal UTS dibawah ini dengan mengikuti pedoman berikut: a. lengkapi identitas diri, mulai dari Nama, NIM, Semester, Kelas, dan Nama Mata Kuliah; b. jawaban diketik menggunakan jenis font Times New Roman ukuran 12; c. isilah jawaban dengan menggunakan logika hukum, kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum (sebagaimana telah dipelajari dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia), serta doktrin atau pendapat sarjanawan hukum yang relevan; d. dalam pengutipan pendapat sarjanawan hukum, mahasiswa bisa menggunakan skema footnote, dengan format Nama Pengarang, Tahun Terbit, Judul Buku dicetak miring, Kota Terbit, titik dua, Nama Penerbit, Halaman. Contoh footnote: (Ari Hernawan, 2019, Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial, Yogyakarta: UII Press, hlm. 14-15); e. hasil jawaban disimpan dalam format .pdf ; f. setiap UTS akan diberikan soal sebanyak 5 butir, dengan masing-masing butir memiliki bobot nilai 20; g. jawaban mahasiswa yang tidak menjawab substansi dan tidak memiliki bobot jawaban yang logis dan argumentatif, serta adanya indikasi pengutipan yang tidak disertai sumber rujukan, maka dosen memiliki hak untuk tidak memberikan nilai pada jawaban tersebut; h. pengumpulan terakhir jawaban UTS ini adalah pada hari SELASA, 17 November 2020, pukul 23:59 WIT, dikirim melalui eMail : idikms(dot)unimuda(at)gmail(dot)com atau melalui layanan platform WhatsApp, harap dikirim melalui Personal Message, tidak melalui jejaring Grup.

Isilah soal-soal berikut disertai jawaban yang selaras dengan soal, logis dan argumentatif. 1. Pada pertengahan tahun 2018, saudara Hendry Julian Noor berhasil mempertahankan disertasinya di UGM dengan judul: “Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas, Perspektif Hukum Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi”. Dalam disertasinya, Henry Julian Noor menjelaskan adanya suatu pertentangan konsep dan kaidah antara klaster hukum bisnis dan hukum pidana khusus—dalam hal ini adalah hukum tindak pidana korupsi, dimana kedua klaster hukum tersebut berbeda paham dalam menafsirkan konsep keuangan negara di perusahaan BUMN. Dalam praktiknya, pertentangan diantara kedua klaster hukum tersebut benarbenar terjadi. Menurut saudara, mengapa kedua klaster hukum tersebut bisa berselisih paham dalam menafsirkan keuangan negara di BUMN? 2. Di pertemuan tentang Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi, kita mengenal istilah “Betrayal of Trust”. Bahwa korupsi ditarik sedemikian luas, bukan hanya menyangkut perkara-perkara bermuatan materi saja, namun juga kepercayaan. Dalam banyak proses legislasi di DPR RI, pernah terjadi beberapa kali kasus penyelundupan pasal dan/atau penghilangan pasal, sebut saja kasus penghilangan ayat tembakau di UU Kesehatan (dan mungkin kasus terbaru yang sekarang sedang diperdebatkan mengenai beberapa pasal dan ayat di UU No. 11 Tahun 2020). Bagaimana pandangan saudara mengenai proses legislasi yang—meminjam istilahnya Zainal Arifin Mochtar—menyebalkan, dilihat dari sudut pandang pendidikan anti korupsi? Bagaimana pula analisis saudara dari sudut pandang norma di UU Tipikor? 3. Setujukah saudara dengan pembagian tugas antara POLRI-Kejaksaan dan KPK1 dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia? Apa resiko yang mungkin terjadi dengan pembagian tugas tersebut? 4. Di internal akademisi, terdapat suatu perdebatan dalam menempatkan posisi tindak pidana korupsi, sebagian berpendapat sebagai extraordinary crime, sebagian lainnya menolak gagasan tersebut dan hanya berpandangan sebagai serious crime. Menurut saudara, apa perbedaan diantara kedua frasa yang dicetak miring tersebut? Dalam sudut pandang saudara, setujukah jika korupsi diposisikan sebagai extraordinary crime? Berikan jawaban yang logis dan argumentatif. 5. Carilah minimal 7 peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat delik pidana dan bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi (kecuali UU Perbankan dan UU Darurat yang telah dijelaskan selama proses perkuliahan). Jelaskan pula setiap delik dari masing-masing undang-undang tersebut.

1

Lihat Pasal 11 UU KPK....