Juknis Sanitasi Perdesaan Padat Karya Tahun 2021 PDF

Preview

Summary

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA NOMOR: 04/SE/DC/2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA LAMPIRAN C. SANITASI PERDESAAN PADAT KARYA C. SANITASI PERDESAAN PAD...

Description

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA NOMOR: 04/SE/DC/2021 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA LAMPIRAN C. SANITASI PERDESAAN PADAT KARYA

C. SANITASI PERDESAAN PADAT KARYA I.

KETENTUAN UMUM 1.1.

LATAR BELAKANG

Pengentasan kemiskinan masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena merupakan masalah yang harus segera diselesaikan guna meningkatkan perekonomian di kawasan permukiman. Diperlukan intervensi pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar permukiman yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas tanggal 18 Oktober 2017. Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut di atas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada rapat koordinasi tanggal 11 November 2017 memberikan arahan terkait lingkup kegiatan padat karya di Direktorat Jenderal Cipta Karya meliputi seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat yang telah dilaksanakan selama ini baik di perdesaan maupun perkotaan. Dan merujuk Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor. Kep. 42/M.PPN/HK/04/2020 tgl 9 April 2020 tentang Penetapan Perluasan Kab/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021 atau Kabupaten/Kota yang berada di daerah rawan sanitasi serta memiliki kebutuhan untuk penanganan permasalahan sanitasi sesuai dengan buku dokumen SSK. Akses penduduk terhadap sarana air limbah domestik dan persampahan di kawasan desa tertinggal berkaitan dengan aspek kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan sosial budaya serta kemiskinan. Dengan tersedianya sarana air limbah domestik dan persampahan serta adanya pemahaman tentang hidup bersih maka semakin kecil kasus terhadap gizi buruk dan stunting. Solusi dalam penyediaan sarana air limbah domestik dan persampahan permukiman khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di lingkungan desa tertinggal melalui pelaksanaan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya. Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. Tujuan pemberdayaan desa yang berorientasi pada pembangunan manusia dan kebudayaan yaitu mewujudkan desa sebagai tempat yang dapat mengakomodasi berbagai pilihan dan kesempatan bagi masyarakat dengan eksistensinya masing-masing secara mandiri dan inklusif, serta mengembangkan berbagai aktivitas berbasis kearifan lokal yang -1-

produktif dan bernilai ekonomis. 1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya memiliki maksud: a. Penciptaan lapangan kerja swakelola dan padat karya;

melalui

kegiatan

pembangunan

secara

b. Memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat Desa; c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat Desa; d. Mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat; e. Menekan jumlah pengangguran, setengah pengangguran dan masyarakat miskin; f.

Membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di desa; dan

g. Meningkatkan akses sanitasi. Tujuan yang hendak diwujudkan dalam penyelenggaraan program Sanitasi Perdesaan Padat Karya adalah: 1. Meningkatkan perluasan akses sanitasi dengan menyediakan prasarana dan sarana sanitasi yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya air dan lingkungan; 2. Meningkatkan pemahaman tentang sanitasi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat; dan 3. Menciptakan lapangan kerja sementara yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi warga setempat.

1.3.

SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai pada Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya memenuhi minimal 2 point dibawah ini ,adalah sebagai berikut : 1. Desa yang memiliki angka gizi buruk (stunting) tinggi; 2. Desa yang memiliki angka BABS tinggi; 3. Desa yang mayoritas penduduknya MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah); 4. Termasuk Desa tertinggal dan Desa berkembang;

-2-

1.4.

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya terdiri dari: 1. Pengolahan air limbah domestik dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan; 2. Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga.

1.5.

PENDEKATAN

Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya merupakan salah satu program penyelenggaraan prasarana dan sarana sanitasi sektor air limbah domestik dan persampahan berbasis masyarakat yang dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui: 1. Mendorong Keberpihakan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Orientasi kegiatan baik dalam proses pelaksanaan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya maupun pemanfaatan hasil, ditujukan kepada masyarakat di permukiman padat penduduk dengan kondisi rawan sanitasi dan diutamakan bagi MBR; 2. Mendorong Keterlibatan Masyarakat Masyarakat memperoleh kewenangan, kepercayaan, kesempatan yang luas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pengelolaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi dari pusat secara mandiri; 3. Mendorong Inisiatif Masyarakat dengan Iklim Keterbukaan Masyarakat mengidentifikasi permasalahan, merumuskan kebutuhan, serta pemecahan permasalahan secara demokratis, transparan dan berpihak kepada kaum perempuan, rentan/marjinal serta anak-anak; 4. Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat Tumbuhnya kemauan dan kemampuan masyarakat dalam membangun sanitasi menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi terbangun; 5. Menguatkan Kapasitas Masyarakat Adanya peningkatan dan penguatan kapasitas masyarakat tentang PHBS didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

-3-

1.6.

PRINSIP-PRINSIP PROGRAM SANITASI PERDESAAN PADAT KARYA

Dalam penyelenggaraan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya diterapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut: 1. Inklusif Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Air Limbah Domestik dan Persampahan perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah penganggur dan masyarakat marginal/miskin), kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan. 2. Partisipatif dan Gotong Royong Pelaksanaan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya berdasarkan asas "DARI, OLEH dan UNTUK masyarakat". Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa untuk melaksanakan pembangunan Desa secara partisipatif dan gotong royong. 3. Transparan dan Akuntabel Pelaksanaan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak. 4. Efektif Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya harus memiliki dampak positif terhadap produktivitas, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan perekonomian. 5. Swadaya Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya dilaksanakan dengan mendorong adanya sumbangan dana, tenaga, material, dan aset bergerak dan/atau tidak bergerak dari warga Desa baik yang mampu maupun tidak mampu. 6. Prioritas Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya dilaksanakan dengan mendahulukan kepentingan sebagian besar masyarakat desa yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja, teratasinya kesenjangan, dan terentaskannya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 7. Swakelola Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya dilaksanakan secara mandiri oleh desa dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material, serta peralatan dan teknologi sederhana yang ada di desa.

-4-

8. Keberlanjutan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya di Desa dilaksanakan dengan memastikan adanya rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. 9. Disepakati Dalam Musyawarah Desa Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan berdasarkan asas kesamaan dan kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah Desa melalui hak bicara, hak berpendapat dan hak bersuara dalam mencapai kemufakatan bersama. 10. Kewenangan Yang Ditugaskan Kepada Desa Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya yang pembiayaannya bersumber dari Non APBDesa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 11. Penentuan Upah Batas Bawah dan Batas Atas Upah/HOK ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota. Adapun Batas Atas Upah/HOK di bawah Upah Minimum Provinsi. Besaran upah/HOK lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota.

1.7.

KRITERIA PENERIMA MANFAAT PROGRAM SANITASI PERDESAAN PADAT KARYA

Lokasi Desa sasaran adalah desa stunting sesuai dengan kriteria ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Penerima manfaat di setiap desa sasaran ditentukan dengan kriteria – kriteria sebagai berikut: 1. Keluarga yang memiliki ibu hamil/bayi di bawah usia 3 tahun (BATITA)/anak stunting/anggota keluarga yang berkebutuhan khusus (disabilitas) yang termasuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 2. Keluarga yang belum memiliki akses sanitasi berupa tangki septik dan toilet yang layak atau sudah memiliki akses sanitasi tetapi belum memenuhi kriteria teknis. Kriteria No. 1 dan 2 harus memiliki akses sumber air bersih untuk penggelontoran sebagai prasyarat penerima manfaat Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya. Apabila semua kriteria di atas terpenuhi dan perlu dilakukan penentuan prioritas maka urutan prioritas penerima manfaat adalah: 1. Keluarga yang memiliki ibu hamil yang termasuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); -5-

2. Keluarga yang memiliki bayi di bawah usia 3 tahun (BATITA) yang termasuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 3. Keluarga yang memiliki anak stunting yang termasuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 4. Keluarga yang memiliki anggota keluarga yang berkebutuhan khusus (disabilitas) yang termasuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

1.8.

POLA PENYELENGGARAAN

Pola penyelenggaraan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan didampingi oleh Fasilitator Kabupaten dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang memiliki kemampuan teknis dan sosial kemasyarakatan, mulai kegiatan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pola penyelenggaraan mengutamakan peran serta masyarakat pada setiap tahapan dan pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

1.9.

ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM SANITASI PERDESAAN PADAT KARYA

Penyelenggaraan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya melibatkan berbagai komponen pelaksana dan instansi terkait yang berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, Provinsi sampai tingkat pusat dengan struktur organisasi pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya

-6-

1.9.1 Organisasi Pelaksana Tingkat Pusat Diektorat Sanitasi Direktorat Sanitasi merupakan organisasi di tingkat pusat yang memberikan pembinaan teknis, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), serta melakukan Pemantauan dan Evaluasi. Pembinaan teknis kegiatan program Sanitasi Perdesaan Padat Karya dilakukan oleh Direktorat Sanitasi Sedangkan pengembangan SDM Fasilitator dan Monev dilakukan oleh Direktorat Sanitasi melalui Satuan Kerja Direktorat Sanitasi. Khusus untuk pengembangan SDM Balai Prasarana Permukiman Wilayah dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Peran Direktorat Sanitasi Dalam melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya, Direktorat Sanitasi mempunyai peran sebagai berikut: 1. Menyampaikan kebijakan dan strategi di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dan persampahan. 2. Memberikan bimbingan teknis dan pengembangan sistem pengelolaan air persampahan.

supervisi di bidang limbah domestik dan

Tugas Satker Direktorat Sanitasi Dalam melakukan pengembangan SDM Fasilitator serta Monitoring dan Evaluasi Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya, Satker Direktorat Sanitasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Berkoordinasi dengan Direktorat Sanitasi dalam penyelenggaraan program di tingkat pusat; 2. Berkoordinasi dengan BPSDM dalam hal pelaksanaan penguatan kapasitas SDM Balai Prasarana Permukiman Wilayah; 3. Berkoordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah 4. Melakukan dan melaporkan hasil Monitoring dan Evaluasi Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya kepada Direktur Sanitasi; Dalam melaksanakan peran Satker Direktorat Sanitasi pada Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya dapat dibantu oleh Konsultan.

-7-

1.9.2 Organisasi Pelaksana Tingkat Provinsi (Balai Prasarana Permukiman Wilayah) dan Pejabat Pembuat Komitmen Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya di tingkat Provinsi berada pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat inti balai tersebut ditunjuk dan diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tugas Balai Prasarana Permukiman Wilayah antara lain: 1. Menyelenggarakan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya di wilayah Provinsi masing - masing; 2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Sanitasi; 3. Melakukan dan melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya kepada Direktur Sanitasi; 4. Bersama Satker Direktorat Sanitasi merekrut dan memobilisasi TFL; 5. Melakukan sosialisasi kabupaten/kota;

dan

koordinasi

program

di

tingkat

6. Melakukan evaluasi kinerja FasKab dan TF; 7. Melakukan verifikasi dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM); 8. Menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KSM; 9. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) rekomendasi dari Fasilitator Kabupaten dan TFL;

berdasarkan

10. Fasilitasi kepada KSM mengenai kelengkapan dokumen pendukung proses pencairan dana ke KPPN; 11. Memeriksa laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh TFL bersama KSM yang diperiksa oleh Faskab; 12. Menyusun Laporan Manajemen Keuangan (LMK) dan Laporan Manajemen Proyek (LMP) termasuk dokumentasi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan kemajuan fisik di lapangan; 13. Menyusun laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan pemutakhiran laporan progres fisik; 14. Melaporkan progres dan pelaksanaan program pada e-monitoring dan memverifikasi data pada SIM IBM; 15. Memeriksa dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPj) untuk kelengkapan serah terima hasil penyelesaian pekerjaan fisik; 16. Membantu KSM untuk melakukan uji coba terhadap semua fungsi prasarana dan sarana sanitasi terbangun; dan 17. Memfasilitasi rapat koordinasi antar pelaku program.

-8-

1.9.3 Organisasi Pelaksana Tingkat Kabupaten Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan program di tingkat Kabupaten/Kota dalam hal ini OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terkait. Tugas dari pemerintah Kabupaten adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya di wilayah kerjanya. Tugas Pelaksana Tingkat Kabupaten antara lain: 1. Menetapkan Desa sasaran pelaksanaan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya yang termasuk desa stunting; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya di wilayah kerjanya, bersama OPD terkait Kabupaten dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah; 3. Membentuk Tim Teknis tingkat kabupaten/kota; 4. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya di wilayah kerjanya, khususnya kepada KSM; dan 5. Melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa untuk menjaga keberfungsian sarana sanitasi yang telah terbangun. 1.9.4 Organisasi Pelaksana Tingkat Kecamatan Tugas dari pemerintah kecamatan adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan program sanitasi perdesaan padat karya di wilayah kerjanya. Tugas Pelaksana Tingkat kecamatan antara lain: 1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program sanitasi perdesaan padat karya di wilayah kerjanya bersama OPD terkait Kabupaten dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah; dan 2. Memberikan pembinaan dan arahan kepada pemerintah desa dalam penyelenggaraan program. 1.9.5 Organisasi Pelaksana Tingkat Desa Organisasi pelaksana di tingkat Desa dalam kegiatan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya adalah Pemerintah Desa. Tugas Pelaksana Tingkat Desa antara lain: 1. Mensosialisasikan program kepada masyarakat; 2. Memfasilitasi TFL dan masyarakat dalam penyelenggaraan program di tingkat desa; 3. Mengeluarkan Surat Keputusan penetapan daftar nama KK penerima manfaat -9-

4. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya di wilayah kerjanya, khususnya kepada KSM; dan 5. Berperan melakukan pemantauan untuk menjaga keberfungsian sarana sanitasi yang telah terbangun. 1.9.6 Organisasi Pelaksana Masyarakat (KSM)

Tingkat

Masyarakat/

Kelompok

Swadaya

Organisasi pelaksana di tingkat masyarakat adalah KSM. KSM merupakan pelaku utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi melalui Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya di tingkat Desa. KSM merupakan wakil masyarakat pengguna dan pemanfaat, sehingga keberhasilan program ini akan sangat tergantung pada peran aktif masyarakat (partisipasi) dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan paska konstruksi di tingkat masyarakat. KSM adalah perwakilan masyarakat desa setempat yang dipilih melalui forum rembuk warga dengan memperhatikan keterlibatan kaum perempuan. KSM bertugas dalam pelaksanaan program sanitasi perdesaan padat karya mulai dari tahap perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan dan serah terima prasarana kepada PPK-BPPW. Tugas KSM antara lain: 1. Melakukan kampanye tentang PHBS baik kesehatan diri dan kesehatan lingkungan; 2. Menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) pembangunan sarana sanitasi bersama TFL; 3. Memfasilitasi kegiatan rembuk warga; 4. Membuka rekening bank atas nama KSM ditandatangani oleh 3 pihak (ketua, bendahara dan salah satu penerima manfaat); 5. Menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama (PKS) dengan PPK pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah; 6. Bersama TFL menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Penarikan Dana Bank (RPDB) yang akan digunakan dalam proses pembangunan sanitasi; 7. Bersama TFL melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik dan keuangan pembangunan sarana sanitasi setiap minggu kepada Masyarakat dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah melalui Faskab; - 10 -

8. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPj) setiap tahapan penyaluran dana dilengkapi dengan bukti penggunaan dana; 9. Melakukan koordinasi Pemerintah Kabupaten; 10. Melakukan uji terbangun; dan

coba

dengan terhadap

Pemerintah semua

11. Melakukan serah terima pekerjaan Prasarana Permukiman Wilayah.

Desa,

fungsi

kepada

Kecamatan,

sarana PPK

sanitasi

pada

Balai

1.10. FASILITATOR PENDAMPING 1.10.1

Fasilitator Pendamping Tingkat Pusat

Fasilitator pendamping tingkat pusat bertugas untuk memberikan dukungan manajemen dan teknis kepada Direktorat Sanitasi melalui Satker Direkto...