Kajian Labirin Hukum Penyelesaian Kasus Djoko Tjandra PDF

Preview

Summary

0 Tim Penyusun Kajian Kajian Labirin Hukum Penyelesaian Kasus Djoko Tjandra Disusun oleh: Aqshal Muhammad Arsyah Cora Kristin Mulyani Kevin Daffa Athilla Tariq Hidayat Pangestu Muhammad Ardiansyah Muhammad Hamzah Al Faruq Muhammad Rayhan Natalische Ramanda Ricko Aldebarant Shafira Dinda Sukma Hadi W...

Description

Accelerat ing t he world's research.

Kajian Labirin Hukum Penyelesaian Kasus Djoko Tjandra Muhammad H A M Z A H Al Faruq Kajian Dewan Mahasiswa Justicia FH UGM

Cite this paper

Downloaded from Academia.edu 

Get the citation in MLA, APA, or Chicago styles

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

KPK & KORUPSI KEKUASAAN Jupri SH MH

Deponering Kasus AS dan BW Cont oh Bobroknya Penegakan Hukum Indonesia Nur Auliani Safit ri Modul analisis put usan muhammad rizaldi

0

Tim Penyusun Kajian

Kajian Labirin Hukum Penyelesaian Kasus Djoko Tjandra

Disusun oleh: Aqshal Muhammad Arsyah Cora Kristin Mulyani Kevin Daffa Athilla Tariq Hidayat Pangestu Muhammad Ardiansyah Muhammad Hamzah Al Faruq Muhammad Rayhan Natalische Ramanda Ricko Aldebarant Shafira Dinda Sukma Hadi Wijaya

1

Daftar Isi Tim Penyusun Kajian ________________________________________________________ 1 Daftar Isi __________________________________________________________________ 2 Latar Belakang Skandal Bank Bali ______________________________________________ 3 Pejalanan Kasus Djoko Tjandra ________________________________________________ 6 Kontroversi Putusan Batal Demi Hukum; Kontroversi Keabsahan Eksekusi Tjoker; dan Perlunya Memperbaiki Putusan yang Batal Demi Hukum ___________________________ 9 A.

Kontroversi Putusan Batal Demi Hukum__________________________________________ 9

B.

Putusan MK bersifat Tidak Retroaktif ___________________________________________ 11

C.

Eksekusi Penuntut Umum Sah atau Tidak?_______________________________________ 14

D.

Langkah Memperbaiki Putusan yang Batal Demi Hukum ____________________________ 15

Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa Penuntut Umum, Permasalahan Novum terkait Putusan MK, dan Problematika Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Kedua Djoko Tjandra __________________________________________________________________ 16 Alegasi Kasus Suap Jaksa Pinangki dan Implikasinya Terhadap Kasus Djoko Chandra ___ 20 Masalah Dirjen Imigrasi _____________________________________________________ 21 A.

Jalan Tikus Perbatasan ______________________________________________________ 21

B.

Kontroversi Penghapusan Status Buron (DPO). ___________________________________ 23

Kontroversi Masalah Administrasi ____________________________________________ 24 1. Surat Jalan __________________________________________________________________ 24 2. Surat Bebas Covid diterbitkan oleh Polri __________________________________________ 27 3. Kontroversi Pengurusan KTP di Grogol ____________________________________________ 28

Pelanggaran normatif dalam penerbitan e-KTP Djoko Tjandra _____________________ 28 1.

Pembuatan e-KTP yang dilakukan di luar waktu layanan umum dibuka ________________ 28

2.

Tidak memenuhi persyaratan dan tata cara pembuatan e-KTP _______________________ 29

3.

Peran aktif Lurah dalam penerbitan e-KTP Djoko Tjandra ___________________________ 30

4.

Tidak dilakukannya Verifikasi data penduduk ____________________________________ 31

5.

Tahapan pengambilan e-KTP yang telah dicetak __________________________________ 32

Daftar Pustaka ____________________________________________________________ 33

2

Latar Belakang Skandal Bank Bali Permasalahan ini dimulai pada saat krisis ekonomi di tahun 1997-1998 di mana banyak bank terjebak dalam krisis tersebut. Bank Bali, sebagai bank swasta terbesar ke-4 saat itu 1 , memberikan pinjaman kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUN), dan Bank Tiara Asia dengan total pinjaman Rp1,477 triliun meliputi pokok dan bunganya pada 31 Desember 19982. Pada 4 April 1998, BDNI, BUN, dan Bank Tiara termasuk ke dalam daftar 7 bank yang diawasi pemerintah akibat adanya permasalahan likuiditas yang besar3, yang mana kewajiban serta aset ketiga bank tersebut dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang dibentuk pada Januari 1998, sebagai wakil pemerintah untuk mengawasi bankbank tersebut. Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional No. 30/270/KEP/DIR dan 1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998 dikeluarkan untuk memberikan uraian syarat kelayakan klaim pembayaran pinjaman bank yang dijamin pemerintah4. Syarat kelayakan tersebut ada untuk menentukan dan memilah bank-bank mana saja yang pembayaran piutangnya dapat dilunasi oleh pemerintah. Pada 11 Januari 1999, jumlah pinjaman yang diberikan Bank Bali, setelah disesuaikan dengan liabilitas BDNI dan Bank Tiara, dan penyesuaian kerugian selisih mata uang, mencapai Rp1.235 triliun, terdiri dari Rp869,8 miliar untuk BDNI, Rp327,3 miliar untuk BUN dan Rp38 miliar untuk Bank Tiara. Lika-liku Skandal Bank Bali 1. Jaminan Pemerintah terhadap Pengembalian Simpanan pada Bank Umum kepada Para Pemilik Simpanan

Mark Landler, “Baligate, and Why it Matter: Indonesia’s Recovery, and Democrasy, Tested by Scandal”, https://www.nytimes.com/1999/09/29/business/baligate-and-why-it-matters-indonesia-s-recovery-anddemocracy-tested-by-scandal.html, diakses pada 27 Agustus 2020 2 Laporan Tahunan Bank Permata Tahun 2005 3 BBC News UK, “Indonesia Closes Seven Banks” http://news.bbc.co.uk/2/hi/events/indonesia/latest_news/73959.stm, diakses pada 27 Agustus 2020 4 John Deacon, 2004, Global Securitisation and CDOs, John Wiley & Sons Publishers, New Jersey 1

3

Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, pemerintah memberikan jaminan bahwa bank umum akan mengembalikan simpanan para pemilik simpanan dan kreditur. Keputusan ini dikeluarkan untuk mengatasi krisis kepercayaan terhadap perbankan akibat likuidasi bank pada 1997. Sebab pada tahun 1997, sebanyak 16 bank dilikuidasi atau ditutup pemerintah akibat adanya masalah stabilitas dalam sistem keuangannya 5 . Jaminan inilah yang diperjuangkan Rudy Ramli, sebagai Direktur Bank Bali, kepada BI dan BPPN untuk memenuhi batas persyaratan permodalan BPPN agar Bank Bali tidak diambil alih oleh BPPN 6 . Di tengah keputusasaan akibat ditolaknya permintaan-permintaan pengembalian piutang Bank Bali oleh BI dan BPPN, Rudy Ramli tergoda untuk beralih menggunakan jasa penagihan dari PT Era Giat Pratama (EGP), yang dimiliki oleh Djoko Tjandra dan dijalankan oleh Setya Novanto, Wakil Bendahara Partai Golkar dan bagian dari tim pemilihan kembali BJ. Habibie. 2. Pertemuan Rahasia yang Memulai Skandal Bank Bali Rudy Ramli menggunakan jasa penagihan EGP dengan menandatangani perjanjian cessie pada tanggal 11 Januari 1999. Perjanjian ini mengalihkan hak tagih Bank Bali kepada EGP dengan komisi lebih dari 50% dari jumlah piutang yang ditagih adalah sebagai upaya Rudy Ramli untuk mengembalikan piutang Bank Bali terhadap debiturnya, yaitu BDNI, BUN, dan Bank Tiara. Dengan kata lain, Bank Bali menyerahkan tanggung jawab penagihan kepada EGP dengan fee sebesar Rp546 miliar. Pada tanggal 11 Februari 1999, sebuah pertemuan diadakan di Hotel Mulia milik Djoko Tjandra (Direktur EGP), yang dihadiri oleh Rudy Ramli, Djoko Tjandra, Firman Soetjahja (Direktur Bank Bali), Arnold Baramuli (Ketua Dewan Pertimbangan Agung), Tanri Abeng (Menteri Badan Usaha Milik Negara), Syahril Sabirin (Gubernur BI), Pande Lubis (Wakil Ketua BPPN), dan Setya Novanto 7 . Pertemuan ini menimbulkan kecurigaan sebab beberapa saat setelah pertemuan tersebut diadakan, piutang Bank Bali sebesar Rp904 miliar dicairkan oleh BI dan BPPN, yang mana Rp546 miliarnya masuk ke dalam kantong EGP sementara Rp358 miliar kembali ke Bank Bali. Padahal, sebelum adanya pertemuan tersebut, permintaan pencairan piutang oleh Bank Bali selalu ditolak oleh kedua Reuters, “Indonesia Closes Troubled Banks as Part of Economic Bailout”, https://www.nytimes.com/1997/11/02/world/indonesia-closes-troubled-banks-as-part-of-economic-bailout.html, diakses 30 Agustus 2020 6 Samuel S. Kim, 2000, East Asia and Globalization, Rowman & Littlefield Publishers, Maryland 7 Tempo, “Political Free Fall”, https://magz.tempo.co/read/8895/political-free-fall, diakses 27 Agustus 2020 5

4

institusi tersebut. Kecurigaan ini diperkuat dari bantahan sebagian besar pihak yang terlibat dalam pertemuan tersebut8. 3. Awal Terkuaknya Skandal Bank Bali Masalah ini mulai terkuak setelah Standard Chartered setuju untuk membeli 20% bagian dari kepemilikan Bank Bali pada April 1999 dengan menimbang hasil audit laporan keuangan Bank Bali. Berdasarkan temuan due dilligence tersebut ditemukan kerugian sebesar Rp546 miliar yang kemudian diketahui bahwa uang tersebut adalah uang yang sama yang digunakan untuk membayar jasa penagihan EGP9. Dalam hal ini Bank Bali melanggar Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan karena menyembunyikan suatu transaksi, yang dalam hal ini transaksi pengalihan hak tagih kepada EGP, tanpa mencatatkannya pada laporan keuangannya. Lebih jauh lagi, pasca-pertemuan pada 11 Februari 1999 tersebut, Pande Lubis sebagai Wakil Ketua BPPN ternyata telah berusaha untuk meminta bantuan BI untuk melakukan verifikasi terhadap klaim tagihan Bank Bali, yang kemudian ditolak oleh BI. Tidak kehabisan akal, Pande Lubis kemudian menginstruksikan Erman Munzir, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pengembangan Perbankan BI, secara langsung untuk memeriksa klaim Bank Bali. Beberapa hari kemudian, yaitu tepatnya pada tanggal 22 Maret 1999, BI menyatakan bahwa klaim Bank Bali memenuhi syarat untuk dibayarkan. Pernyataan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mengubah keputusan bersama Direksi BI dan Ketua BPPN tentang persyaratan untuk kelayakan klaim untuk pembayaran berdasarkan jaminan pemerintah pada 14 Mei 1999 agar klaim Bank Bali dapat benar-benar memenuhi syarat10. Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan saat itu, Bambang Subianto, yang juga mengakui adanya 3 pertemuan yang berbeda oleh Rudy Ramli dengannya dan beberapa pejabat lainnya pada Mei 1999. Kabar terkait skandal ini sampai di telinga International Monetary Fund (IMF) yang kemudian menekan pemerintah untuk membuka tabir kebenaran dalam skandal ini. DPR, Hukum Online, “Pledoi Penasehat Hukum Syahril: Tuduhan Jaksa Tidak Terbukti”, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4409/pledoi-penasehat-hukum-syahril-tuduhan-jaksa-tidakterbukti/, diakses pada 29 Agustus 2020 9 Mark Landler, “International Business; An Indonesian Banker, on Trial, Finds Fame Is No Friend”, https://www.nytimes.com/1999/11/18/business/international-business-an-indonesian-banker-on-trial-findsfame-is-no-friend.html, diakses 28 Agustus 2020 10 Yudho Winarto, “Skandal Bank Bali: kongkalingkong berbau politik”, https://lipsus.kontan.co.id/v2/perbankan/read/325/Skandal-Bank-Bali-kongkalingkong-berbau-politik, diakses 27 Agustus 2020

8

5

sebagai wakil pemerintah, kemudian menunjuk auditor independen, PriceWaterhouseCoopers (PwC), untuk menginvestigasi kasus ini11. Setelah 2 minggu investigasi dan melibatkan 20 auditor, PwC melaporkan temuannya sebanyak 123 halaman kepada BPK pada 7 September 1999. Hasil temuan tersebut secara garis besar menunjukan indikasi penipuan, ketidakpatuhan terhadap regulasi, penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, perlakuan istimewa yang tidak semestinya, penyembunyian transaksi, penyuapan, dan korupsi12.

Pejalanan Kasus Djoko Tjandra 1. Pengadilan Negeri Setelah skandal Bank Bali mencuat, Djoko Tjandra diperiksa oleh Kepolisian dan Kejaksaan Agung atas dugaan pengaturan dan keterlibatan dalam transaksi ilegal, di mana kemudian ia didakwa 18 bulan penjara dengan dakwaan korupsi dan diadili di PN Jakarta Selatan pada 9 Februari 2000, tetapi kemudian dibebaskan pada 6 Maret 2000 karena Wakil Hakim Ketua yang menangani kasusnya, memutuskan bahwa kasus tersebut seharusnya disidangkan sebagai kasus perdata13. 2. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Sekitar 2 minggu setelah bebas, Pengadilan Tinggi Jakarta memerintahkan PN Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili Djoko Tjandra sehingga ia kemudian diadili kembali pada April 2000 dan dibebaskan kembali pada 28 Agustus 2000, sebab hakim menilai walaupun seluruh dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Djoko Tjandra terbukti, tetapi kasus tersebut bukanlah merupakan tindak pidana melainkan kasus perdata14. Kejaksaan Agung kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung pada Juni 2001 yang justru memperkuat putusan sebelumnya bahwa Djoko Tjandra tidak bersalah, tetapi satu anggota majelis hakim kasasi,

11

Chris Manning, et al., 2000, Indonesia in Transition: Social Dimensions of the Reformasi and the Economic Crisis, Zed Books Publisher, London 12 Arnold Wayne, “INTERNATIONAL BUSINESS; As Bank Scandal Worsens, Indonesia Assails the Auditors”, https://www.nytimes.com/1999/09/16/business/international-business-as-bank-scandal-worsensindonesia-assails-the-auditors.html, diakses 29 Agustus 2020 13 Agence France Presse, “Court rejects suit linked to Bank Bali graft case”, https://www.asia-pacificsolidarity.net/news/2000-03-07/court-rejects-suit-linked-bank-bali-graft-case.html, diakses 29 Agustus 2020 14 Yudho Winarto, Loc. Cit.

6

Artidjo Alkostar, memberikan pendapat yang bertentangan dari hakim lainnya (dissenting opinion) dengan menyatakan bahwa Djoko Tjandra bersalah melakukan korupsi15. 3. Peninjauan Kembali Tidak patah arang, Kejaksaan Agung mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan yang membebaskan Djoko Tjandra dalam kasus korupsi cessie Bank Bali pada Oktober 2008. Majelis hakim yang diketuai Djoko Sarwoko dan beranggotakan I Made Tara, Komariah E. Sapardjaja, Mansyur Kertayasa, dan Artidjo Alkostar menerima PK tersebut serta menjatuhkan vonis penjara 2 tahun dan denda 15 juta dengan hukuman tambahan perampasan uang sebesar Rp546 miliar dalam rekening Djoko Tjandra di Bank Bali pada 11 Juni 200016. 4. Buron Pada 16 Juni 2009, Djoko Tjandra mangkir dari panggilan Kejaksaan untuk dieksekusi, yang lalu Djoko Tjandra diberikan kesempatan sekali lagi untuk dipanggil ulang, namun ia kembali tidak memenuhi panggilan tersebut sehingga ia dinyatakan buron oleh Kejaksaan17. Kemudian diketahui bahwa Djoko Tjandra melarikan diri ke Papua Nugini dengan menggunakan pesawat charter dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta sehari sebelum pembacaan putusan oleh hakim. 5. Kewarganegaraan Ganda Juli 2012, Kejaksaan Agung, melalui Wakil Jaksa Agung, Darmono, menyatakan bahwa pemerintah Papua Nugini telah memberikan kewarganegaraan kepada Djoko Tjandra sehingga mempersulit jalannya eksekusi terhadapnya. Rupanya pada Oktober 2011, Djoko Tjandra sudah mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi kepada Menteri Luar Negeri Papua Nugini saat itu, Ano Pala, yang kemudian kewarganegaraan tersebut

Tempo, “Hakim Agung Artidjo Alkostar: Saya Mencari Kebenaran Sejati”, https://majalah.tempo.co/read/hukum/121909/hakim-agung-artidjo-alkostar-saya-mencari-kebenaran-sejati, diakses 29 Agustus 2020 16 Egi Adyatama, “Dieksekusi Jaksa, Djoko Tjandra Resmi Ditahan 2 Tahun untuk Kasus Bank Bali”, https://nasional.tempo.co/read/1371325/dieksekusi-jaksa-djoko-tjandra-resmi-ditahan-2-tahun-untuk-kasusbank-bali/full&view=ok, diakses 29 Agustus 2020 17 Yudho Winarto, Loc. Cit. 15

7

diberikan pada April 2012 walaupun Djoko Tjandra ada di dalam daftar merah Interpol akibat status buronnya di Indonesia18. 6. Kembali ke Indonesia untuk Melakukan PK Pada 29 Juni 2020, aparat penegak hukum melalui Jaksa Agung, ST Burhanuddin, mengaku kecolongan sebab diketahui bahwa Djoko Tjandra sudah berada di Indonesia pada 8 Juni 2020. Ia menyatakan bahwa informasi pendeteksian yang dimiliki imigrasi lemah, tetapi hal itu dibantah oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, bahwa imigrasi tidak pernah mencatat seseorang bernama Djoko Tjandra masuk ke Indonesia. Dugaan yang muncul adalah Djoko Tjandra masuk dengan nama Joko Soegiarto Tjandra, sesuai dengan berkas putusan perkara di MA nomor 12 PK/Pid.Sus/200919. Alasan utama Djoko Tjandra kembali ke Indonesia tidak lain adalah mencoba peruntungannya dengan mengajukan PK atas kasus yang menjeratnya di PN Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020. Hal tersebut ia lakukan setelah sempat mendatangi rumahnya di Jakarta dan mengurus KTP elektronik di kantor kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan guna melengkapi persyaratan pengajuan PK20. Sebulan setelah pengajuan PK, yaitu pada tanggal 7 Juli 2020, Djoko Tjandra dijadwalkan akan hadir untuk menjalani sidang pemeriksaannya, namun malang tak dapat ditolak, Djoko Tjandra tidak muncul. Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, mengatakan bahwa Djoko Tjandra berada di Kuala Lumpur, Malaysia karena sakit 21 . Akan tetapi, Ditjen Imigrasi melalui Kepala Bagian Humas dan Umum, Arvin Gumilang, menyangkal hal tersebut dengan mengatakan bahwa tidak ada nama Djoko Tjandra dalam data perlintasan imigrasi22.

PNGi, “Investigation into improper and unlawful issuance of entry permits, citizenship and passports to Joko Tjandra: Summary Report”, https://pngiportal.org/directory/investigation-into-improper-decision-to-engagecentral-lands-limited-to-build-a-government-office-complex-summary-report, diakses 29 Agustus 2020 19 Zakki Amali, “Saat Negara 11 Tahun Digocek Buron Korupsi Bank Bali Djoko Tjandra”, https://tirto.id/saatnegara-11-tahun-digocek-buron-korupsi-bank-bali-djoko-tjandra-fNia, diakses 29 Agustus 2020 20 Aiman Witjaksono, “Djoko Tjandra Masuk Indonesia, Urus KTP, Lalu Keluar Indonesia Lagi, Kok Bisa?” https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/13/070000365/djoko-tjandra-masuk-indonesia-urus-ktp-lalukeluar-indonesia-lagi-kok-bisa?page=all, diakses 29 Agustus 2020 21 Kompas, “Djoko Tjandra Ada di Kuala Lumpur, Malaysia”, https://kumparan.com/kumparannews/djokotjandra-ada-di-kuala-lumpur-malaysia-1tnI57B2udU/full, diakses 29 Agustus 2020 22 Jawa Pos, “Imigrasi Sebut Tak Mengetahui Perjalanan Djoko Tjandra ke Malaysia”, https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/13/07/2020/imigrasi-sebut-tak-mengetahui-perjalanandjoko-tjandra-ke-malaysia/, diakses 29 Agustus 2020 18

8

7. Tertangkap Kembali di Malaysia Pada 30 Juli 2020, Djoko Tjandra benar-benar ditangkap di Malaysia dan di bawa ke Indonesia pada hari yang sama23. Kasus ini menyeret nama 2 perwira tinggi polisi, yaitu Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte sebagai terduga penerima suap penghapusan red notice atas nama Djoko Tjandra24, serta jaksa yang menangani kasus tersebut, yaitu Jaksa Pinangki sebagai terduga penerima suap guna mengurus fatwa MA agar ia tak dieksekusi ke tahanan25.

Kontroversi Putusan Batal Demi Hukum; Kontroversi Keabsahan Eksekusi Tjoker; dan Perlunya Memperbaiki Putusan yang Batal Demi Hukum A. Kontroversi Putusan Batal Demi Hukum Hal yang menarik dari kasus ini adalah adanya kontroversi terhadap kelengkapan surat putusan pemidanaan. Surat putusan pemidanaan adalah surat yang terdiri atas unsur-unsur perkara yang tengah dihadapi terdakwa seperti identitas terdakwa, tuntutan pidana, hingga perintah penahanan/pembebasan terdakwa. Ketentuan lebih lengkap mengenai surat ini diatur secara expressive verbis dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Yahya Harahap, surat putusan pemidanaan memiliki peran penting dalam menentukan sah tidaknya suatu putusan dibuat. 26 Hal ini didasarkan pada ketentuan yang terumus di dalam pasal 197 ayat (2) KUHAP di mana suatu putusan yang tidak memuat beberapa unsur tertentu dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.27

Fajar Pebrianto, “Polri Tangkap Djoko Tjandra, Kabareskrim: Selanjutnya Ditangani Kejaksaan”, https://nasional.tempo.co/read/1371091/polri-tangkap-djoko-tjandra-kabareskrim-selanjutnya-ditanganikejaksaan, diakses 29 Agustus 2020 24 Andita Rahma, “Bareskrim Gelar Rekonstruksi Kasus Red Notice Djoko Tjandra”, https://nasional.tempo.co/read/1380233/bareskrim-gelar-rekonstruksi-kasus-red-notice-djoko-tjandra, diakses 29 Agustus 2020 25 Zakk...