KASUS PROYEK HAMBALANG PDF

Preview

Summary

HANI NABILA PERMATAHATI 12030116420075 KASUS PROYEK HAMBALANG Proyek Hambalang dimulai sekitar tahun 2003. Secara kronologis, proyek ini bermula pada Oktober Tahun 2009. Saat itu Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olah Raga) menila i perlu ada Pusat Pendidikan Latihan dan Sekolah Olah Raga pada tingk...

Description

HANI NABILA PERMATAHATI 12030116420075

KASUS PROYEK HAMBALANG Proyek Hambalang dimulai sekitar tahun 2003. Secara kronologis, proyek ini bermula pada Oktober Tahun 2009. Saat itu Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olah Raga) menila i perlu ada Pusat Pendidikan Latihan dan Sekolah Olah Raga pada tingkat nasional. Oleh karena itu, Kemenpora memandang perlu melanjutkan dan menyempurnakan pembanugnan proyek pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional di Hambalang, Bogor. Selain itu juga untuk mengimplementasikan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pada 30 Desember 2010, terbit Keputusan Bupati Bogor nomor 641/003.21.00910/BPT 2010 yang berisi Izin Mendirikan Bangunan untuk Pusat Pembinaan dan Pengembanga n Prestasi Olahraga Nasional atas nama Kemenpora di desa Hambalang, Kecamatan Citeureup Bogor. Atas keberlanjutan tersebut, maka Pembangunan Pusat Pembinaan dan Pengembanga n Prestasi Olahraga Nasional mulai dilaksanakan tahun 2010 dan direncanakan selesai tahun 2012. Berdasarkan hasil perhitungan konsultan perencana, untuk membangun semua fasilitas dan prasarana sesuai dengan master plan yang telah disempurnakan, anggaran mencapai Rp 1,75 triliun yang sudah termasuk bangunan sport science, asrama atlet senior, lapangan menembak, extreme sport, panggung terbuka, dan voli pasir. Kasus Hambalang adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak terlibat, diantaranya para elite Partai Demokrat, Anas Urbaningrum; Istri dari Anas Urbaningrum komisaris PT Dutasari Citralaras; Menteri Pemuda dan Olah Raga RI, Andi Malarangeng; Mahfud Suroso, Direktur PT Dutasari Citralaras; dan lain sebagainya. Diketahui, tender proyek ini dipegang oleh kontraktur dimana mereka merupakan BUMN, yaitu PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya yang diduga men-subtenderkan sebagian proyek kepada PT Dutasari Citralaras senilai 300M. KPK menyatakan,

dalam penyelid ika n

Hambalang ada dua hal yang menjadi konsentrasi pihaknya. Yakni, terkait dengan pengadaan pembangunan dan terkait dengan kepengurusan sertifikat tanah Hambalang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan bahwa penyelidikan proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor mengalami peningkatan. peningkata n tersebut terlihat dari banyaknya informasi mengenai kasus itu yang masuk ke KPK yang datang dari sejumlah orang yang pernah dimintai keterangan oleh lembaga anti korupsi tersebut mengenai proses sertifikasi tanah Hambalang. Kasus Hambalang ini pertama kali diungkapkan

oleh terdakwa suap proyek

pembangunan wisma atlet, M Nazaruddin. Menurut mantan Bendahara Umum Partai

Demokrat itu, Anas turut terlibat dalam proyek dengan melakukan serangkaian pertemuan yang dihadiri Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto terkait sertifikasi tanah Hambalang. Bukan hanya itu, Nazaruddin juga menuding bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng turut terlibat dalam proyek ini. Kasus terorganisasi.

proyek

hambalang

merupakan

Tahapan korupsi dilakukan

kejahatan

korupsi

“berjamaah”

sejak dalam penganggaran,

lelang,

yang hingga

pelaksanaan kegiatan pengadaan. Jamak diketahui bahwa setiap proyek infrastruktur yang dibiayai negara tidak pernah luput dari prakti suap menyuap. Munculnya istilah fee atau uang lelah dikalangan DPR memperkuat dugaan praktek ini terjadi. Korupsi proyek Hambalang adalah korupsi terstruktur. Semua pihak uang disebutkan didalam audit menjalankan peranannya masing- masing.

Penyiapan Lahan  Lelang  Pencairan Anggaran  Penetapan pemenang lelang Dimulai dari penyiapan lahan untuk pembangunan, termasuk perizinan, persetujuan

teknis pengadaan (lelang dan kontrak tahun jamak), pencairan anggaran, hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan diluar prosedur baku. Korupsi secara bersama-sama dalam Proyek Hambalang menunjukan tipe korupsi yang terorganisasi. Kelompok penguasa berkolaborasi dengan kepentingan bisnis melakukan kejahatan. Modus kejahatan korupsi semacam ini hanyalah modifikasi dan replikasi kejahatan korupsi Orde Baru. Dari data diketahui tercatat total loss atau jumlah kerugian negara dalam kasus mega proyek di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor mencapai Rp 463,66 Miliar.

Pembahasan Kasus : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis hukuman 4 tahun penjara, dan denda Rp 200 juta serta subsidar 2 bulan kurungan kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng dalam kasus tindak pidana korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor. Menurut hakim ketua Haswandi terdakwa Andi Mallarangeng terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-samaDalam putusan tersebut, hakim ketua menilai Andi dengan sengaja telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menpora dalam pengurusan proyek Hambalang.Dimana sebagai Menpora, Andi adalah pengguna anggaran sekaligus pemegang otoritas kekuasaan pengelolaan keuangan negara di Kemenpora serta memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran.

Atas perbuatan tersebut Andi telah menguntungkan pihak lain,Proyek P3SON telah merugikan keuangan negara Rp 464,391 miliar.Andi melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Selain itu, Majelis Hakim menilai, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, telah memberi keleluasaan terhadap adiknya Choel Mallarangeng untuk berhubungan dengan pejabat Kemenpora.Sehingga

Choel ikut terlibat dalam pengurusa n

proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON). Dalam putusan juga disebutkan, bahwa Andi telah memberikan

kemudahan akses

kepada Choel Mallarangeng di kantor Kemenpora.Kemudahan akses tersebut seperti adanya Keleluasaan bagi Choel untuk menggunakan ruang kerja Andi di lantai 10 gedung Kemenpora untuk melakukan pertemuan dengan pejabat Kemenpora dan calon pemenang.Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga menyebutkan

membengkaknya anggaran proyek

pembangunan Hambalang, disebabkan oleh keinginan Andi Mallarangeng untuk menguba h konsep bangunan Majelis hakim mengatakan

Andi Mallarangeng telah memerinta hka n

Sesmenpora Wafid Muharam untuk melakukan pemaparan proyek dengan desain master plan baru. Kemudian dilakukan pertemuan membahas perombakan design baru seperti konsep bangunan, luas tanah dan gedung, yang berlangsung di lantai 10 Gedung Kemenpora. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Wafid, Deddy Kusdinar, Rio Wilarso, Lisa Lukitawati Isa, Muhammad Arifin, Asep Wibowo dan Anggraeni Dewi Kusumastuti.Akibatnya, anggaran proyek Hambalang yang semula Rp 125 miliar terus bertambah. Hingga tahun 2010, anggaran tersebut meningkat mencapai Rp 275 miliar. Namun, pada akhirnya anggaran tersebut membengkak drastis menjadi total Rp 2,5 triliun, sehingga negara mendapat kerugian keuangan negara senilai Rp 464,391 miliar.

Tersangka dalam kasus Proyek Hambalang : 3 Desember 2012  KPK menjadikan tersangka Andi Alfian Mallarangeng dalam posisinya sebagai Menpora dan pengguna anggaran. Pada 2010-2011 mencairkan uang pembayaran kepada Kerja Sama Operasi (KSO) PT Adhi Karya-PT Wijaya Karya senilai Rp 471 miliar. Selain itu, KPK juga mencekal Zulkarnain Mallarangeng, Taufikurrahman, pejabat PT Adhi Karya.

adik Andi, dan M. Arif

5 Juli 2012  KPK menjadikan tersangka Dedi Kusnidar, Kepala Biro Keuangan dan Rumahtangga Kemenpora. Dedi disangkakan menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat pembuat komitmen proyek.

22 Februari 2013  Anas Urbaningrum dijadikan sebagai tersangka. Anas diduga menerima gratifikasi berupa barang dan uang, terkait dengan perannya dalam proyek Hambalang.

-

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (Rp 2,2 miliar)

-

Direktur Utama Dutasari Mahfud Suroso (Rp 28,8 miliar).

-

Lisa Lukitawati. Sebagai Direktur dari CV Rifa Medika

-

Andi Zulkarnain Anwar alias Andi Zulkarnain Mallarengeng alias Choel. Sebagai Presiden Direktur PR FOX Indonesia.

-

Mantan Ketua Komisi Olahraga DPR Mahyudin (Rp 500 juta).

-

Anggota Badan Anggaran DPR Olly Dondokambey (Rp 2,5 miliar).

-

Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto (Rp 3 miliar).

-

Mantan Sekretaris Kementerian Olahraga Wafid Muharam (Rp 6,5 miliar).

-

Muhammad Nazaruddin. Muhammad Nazaruddin dipilih sebagai anggota Banggar DPR periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Demokrat dan pada tahun 2010 diangkat Bendahara Umum Partai Demokrat.

-

Mantan Direktur Operasi Adhi Karya, Teuku Bagus M. Noor (Rp 4,5 miliar).

-

M Arief Taufiqurahman (sebagai Manajer Pemasaran sekaligus Fasilitator dari Teuku Bagus Mokhamad Noor)

-

Muhammad

Tamzil (Fasilitator dari Teuku Bagus Mokhamad Noor dan M Arief

Taufiqurahman) -

Indrajaja Manopol ( Sebagai Direktor Operasi)

-

Beberapa pejabat Kementerian Pekerjaan Umum (Rp 135 juta).

Saat Menpora dijabat Andi Alfian Mallarangeng, proyek Hambalang terealisasi. Tender pun dilakukan. Pemenangnya adalah PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya. Anas Urbaningr um diduga mengatur pemenangan itu bersama Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan teman dekat Anas, Mahfud Suroso. Masalah sertifikasi juga berhasil diselesaikan. Pemenangan dua perusahaan BUMN itu ternyata tidak gratis. PT Dutasari Citralaras menjadi subkontraktor proyek Hambalang dan mendapat jatah senilai Rp 63 miliar. Perusahaan yang dipimpin Mahfud itu dikomisarisi oleh Athiyyah Laila, istri Anas. Selain itu, PT Adhi Karya juga menggelontorkan dana terima kasih senilai Rp 100 miliar. Setengah dana itu

dipakai untuk pemenangan Anas sebagai Ketua Partai Demokrat dan sisanya dibagi-bagika n oleh Mahfud kepada anggota DPR RI, termasuk kepada Menpora Andi Mallarangeng. Selain itu, Anas juga mendapatkan gratifikasi berupa mobil Toyota Harrier dari Nazar. Dari pihak subkontraktor : 1. PT Global Daya Manunggal Mendapat kontrak pekerjaan struktur dan arsitektur asrama junior dan gedung serba guna senilai Rp 142,4 miliar. Perusahaan ini telah menerima pembayaran Rp 60,2 miliar. Dari Global dana mengalir ke: 





Mantan Menteri Olahraga Andi Alifian Mallarangeng (Rp 4 miliar dan US$ 550 ribu). Adik Menpora, Andi Zulkarnain Mallarangeng (Rp 4 miliar). Mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Olahraga Deddy Kusdinar (Rp 250 juta).

2. PT Dutasari Citralaras Mendapat kontrak pekerjaan mekanikal elektrikal dan penyambungan listrik PLN senilai Rp 328 miliar. Perusahaan ini telah mendapat pembayaran Rp 170,3 miliar. Tidak disebutkan aliran dana dari perusahaan milik istri Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila ini. Dalam kasus korupsi ini, faktor penyebab yang terkait dengan kasus ini dapat dilihat dari GONE Theory, yaitu : 1. Greeds

 Berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.

2. Opportunities

 Berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.

3. Needs

 berkaitan dengan faktor – faktor yang dibutuhkan oleh individu – individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.

4. Exposure

 Berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

Dalam kasus ini melibatkan praktik penyuapan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oeh Andi sebagai Kemenpora. Jenis tindak korupsi ini jelas hanya untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan....