KEKUASAAN KEHAKIMAN PDF

Preview

Summary

KEKUASAAN KEHAKIMAN Dosen Pengampu : Dr. Muwahid, S.H., M.Hum PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA B FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA SEJARAH KEKUASAAN KEHAKIMAN UU Nomor 19 UU No. 14 Tahun 1964 Tahun 1970 UU No. 4 Tahun tentang Pokok- tentang Pokok- 2004 tentang Poko...

Description

KEKUASAAN KEHAKIMAN Dosen Pengampu : Dr. Muwahid, S.H., M.Hum PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA B FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

SEJARAH KEKUASAAN KEHAKIMAN UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang PokokPokok Kekuasaan Kehakiman

UU No. 14 Tahun 1970 tentang PokokPokok Kekuasaan Kehakiman

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

PENJELASAN BAB IX TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN PADA UUD 1945

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Mahkamah Agung Peradilan Umum

Peradilan Agama

Mahkamah Konstitusi

Peradilan Militer

Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Militer

Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Agama

Pengadilan Utama Militer

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Militer

Komisi Yudisial

KEDUDUKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN

Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Konstitusi (MK)

Komisi Yudisial

PRINSIP POKOK KEHAKIMAN Secara Umum :

The principle of judicial independence (Prinsip independesi peradilan)

The principle of judicial impartiality (Prinsip imparsialitas peradilan).

Dalam The Banglore Principles of Judicial conduct :

Independensi (Independency Principle) Ketidakberpihakkan (Impartiality Principle) Integritas (Integrity Principle)

Kepantasan dan Kesopanan (Propriety Principle) Kesetaraan (Equality Principle) Kecakapan dan Kesaksamaan

JAMINAN KEAMANAN & KESEJAHTERAAN HAKIM UU NO.48 Tahun 2009 pada Bab VIII dalam pasal 48 dan pasal 49, yaitu : Pasal 48 1. Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelanggaran kehakiman. 2. Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 49 1.Hakim ad hoc dalam menjalankan tugas dan tanggung penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di berikan tunjangan khusus. 2.Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEKUASAAN KEHAKIMAN SESI DISKUSI...