KERANGKA BUKU PEDOMAN TEKNIS INFRASTRUKTUR ND PDF

Preview

Summary

BAB 1 PENDAHULUAN APA YANG BARU di INFRASTRUKTUR PL-PBK (1) Pembatasan nilai total biaya setiap kegiatan lingkungan terbuka sesuai dengan kebutuhan pembangunan dilapangan tanpa dibatasi dengan nilai tertentu bagi setiap KSM/Panitia; (2) Beberapa kegiatan tahap perencanaan teknis yang selama ini menj...

Description

Accelerat ing t he world's research.

KERANGKA BUKU PEDOMAN TEKNIS INFRASTRUKTUR ND Iqbal Sandi

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Buku 1 infra Lyzmann Lyzmann

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENYELENGGARAAN INFRAST RUKT UR SKALA LINGKUNGA… Sailor Wave PERSIAPAN & PERENCANAAN T EKNIS (PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN rizki adhit ya

BAB 1 PENDAHULUAN APA YANG BARU di INFRASTRUKTUR PL-PBK (1) Pembatasan nilai total biaya setiap kegiatan lingkungan terbuka sesuai dengan kebutuhan pembangunan dilapangan tanpa dibatasi dengan nilai tertentu bagi setiap KSM/Panitia; (2) Beberapa kegiatan tahap perencanaan teknis yang selama ini menjadi tugas/tanggungjawab Panitia/KSM/Pakem pada PNPM-MP dan Paket, disini menjadi tugas/tanggungjawab UPL/TPP, untuk selanjutnya hasil-hasil kegiatan tersebut menjadi acuan/standar untuk dipergunakan oleh KSM/Panitia. Kegiatan dimaksud, yaitu : a. Penyediaan Lahan & Perijinan pembangunan yang diperlukan; b. Penyusunan Desain/Gambar & Spesifikasi Teknik Bangunan; c. Rencana Pengamanan Dampak Lingkungan & Sosial; d. Survey Teknis, Harga Satuan, berikut kesepakatan Harga Satuan. e. Rencana Anggaran Biaya dilakukan perhitungan secara teknik sejak awal untuk selanjutnya menjadi acuan/pembanding nilai biaya proposal pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh setiap KSM/Panitia; f. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan secara garis besarnya (Jadwal Induk); Dalam menjalankan tugas/tanggungjawab tersebut, UPL/TPP difasilitasi oleh Fasilitator/Tim Teknis Pemda. Dan pelaksanaan kegiatannya tetap dilaksanakan secara partisipatif (melibatkan masyarakat/warga calon pengguna prasarana, termasuk tokohtokoh masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan setempat). (3) BKM (UPL/TPP) menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) penyediaan Pelaksana Pekerjaan (KSM/Panitia) untuk menjadi acuan bersama; (4) Pembentukan/pengembangan lembaga Pengelola O&P prasarana yang akan dibangun, disepakati bersama oleh warga pemanfaat sejak awal dan menjadi tugas/tanggungjawab BKM (UPL/TPP). Secara Individu maupun secara kelembagaan, Pengelola O&P ini dapat ditunjuk oleh BKM menjadi pelaksana pembangunan prasarana yang akan dikelolanya.

1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari buku ini adalah untuk dijadikan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana & prasarana guna memenuhi persyaratan pelaksanaan kegiatan lingkungan program Pembangunan Lingkungan Permukiman Berbasis Komuntas (PLPBK). Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana & prasarana guna agar memenuhi ketentuan teknis dan administrasi kegiatan sesuai dengan persyaratan kegiatan lingkungan yang telah ditetapkan program PL-PBK.

2. RUANG LINGKUP Buku ini mencakup maksud, tujuan, ruang lingkup, ketentuan-ketentuan kegiatan infrastruktur, Uraian kegiatan infrastruktur, langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan infrastruktur.

Pedoman Teknis Pembangunan Sarana & Prasarana

1

3. KETENTUAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR PROYEK PL-PBK a). Umum (1) Kegiatan pembangunan infrastruktur PL-PBK secara substansi bermakna sebagai media pembelajaran untuk menumbuh kembangkan kemampuan serta proses bekerja dan belajar masyarakat dalam pembangunan lingkungan permukiman, khususnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan sarana & prasarana (fisik). Sehingga hasil dari pembangunan ini akan mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, sehat, selaras dan lestari yang menjunjung nilai-nilai budaya lokal; (2) Seluruh kegiatan infrastruktur yang dibangun dalam proyek ini harus dapat memberikan manfaat secara langsung dan sebesar-besarnya bagi warga miskin, khususnya pemanfaatan dana BLM; (3) Untuk proyek/sub-proyek yang berskala semi publik, maka calon pemanfaat dapat mengorganisasi diri dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan bertindak sebagai pelaksana kegiatan. Untuk sub-proyek yang berskala publik, maka BKM/LKM dapat membentuk satu atau lebih Panitia selaku pelaksana kegiatan yang dalam lingkup kerjanya akan dikoordinasikan oleh unit pengelola kegiatan lingkungan (UPL) (4) Seluruh kegiatan sarana & prasarana yang dibangun melalui program ini harus memenuhi persyaratan kelayakan/standar teknis bangunan & peraturan yang berlaku; (5) Jenis kegiatan infrastruktur dapat memilki sifat kemanfaatan : Publik/Umum, Komunal/Kelompok dan Individu/Pribadi (Individu hanya boleh untuk KK miskin); (6) Petunjuk Teknis disediakan sebagai pedoman yang diharapkan bermanfaat bagi perencana dan pengawas (fasilitator bersama masyarakat), dan jarang terdapat sesuatu hal yang dilarang secara mutlak karena setiap prasarana mempunyai keadaan yang unik. Sehingga masukan teknis dapat diterima dari banyak sumber, termasuk Konsultan ditingkat Kab/Kota, Provinsi/Wilayah, SNVT/Satker/PPK atau SKPD/Dinas Pekerjaan Umum/Instansi Teknis terkait setempat. b). Kriteria Umum Prioritas Pemilihan Kegiatan Infrastruktur/Lingkungan (1) Masyarakat/warga pemanfaat bersedia memelihara sarana dan prasarana yang dibangun; (2) Memberikan prioritas untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur bagi masyarakat miskin yang diusulkan dan disepakati bersama oleh warga setempat sebagaimana tertuang dalam Dokumen PJM-Nangkis Kelurahan/Desa atau perubahannya; (3) Mempunyai dampak sosial-ekonomi yang paling optimal terhadap kegiatan masyarakat, terutama warga miskin; (4) Memberikan prioritas kegiatan infrastruktur yang merupakan integrasi antara kebutuhan lokal dengan upaya pengembangan wilayah/kawasan kelurahan/desa yang lebih luas; (5) Lahan untuk pembangunan telah tersedia atau dapat disediakan sendiri oleh masyarakat/pemda tanpa menggunakan dana BLM program; (6) Memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur yang menggunakan teknologi sederhana, sehingga pembangunan dan pemeliharaannya dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat tanpa mendatangkan keahlian atau peralatan dari luar wilayah setempat; (7) Tidak bertentangan dengan Kegiatan yang Dilarang oleh program, tidak menimbulkan Dampak Negatif (merusak) terhadap Lingkungan dan Sosial; (8) Tidak mempunyai masalah teknis yang sangat berat dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat dalam kurun waktu singkat sesuai ketentuan program; Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

2

(9) Tidak tumpang tindih dengan yang dibangun oleh pemerintah atau program lain; (10) Untuk prasarana yang bersifat jaringan, harus terintegrasi dengan sistem/jaringan pelayanan yang sudah ada (seperti prasarana jalan, jembatan, drainase, irigasi, persampahan). (11) Untuk usulan prasarana yang memerlukan dukungan (prasarana atau tenaga bantuan teknis) dari pemda/pihak ketiga lainnya agar dapat berfungsi atau dioperasikan maka hanya dapat disetujui setelah ada bukti komitmen yang pasti antara masyarakat (BKM/LKM) dengan pihak yang akan memberikan dukungan tersebut. a). Kriteria Umum Pemilihan Teknologi Kegiatan Infrastruktur/Lingkungan : (1) Memberikan prioritas sebanyak-banyaknya penggunaan tenaga kerja setempat sesuai kualifikasi yang diperlukan; (2) Memberikan prioritas pemanfaatan bahan/material lokal yang memenuhi standar teknis/spesifikasi teknis; (3) Dalam pemilihan bahan bangunan, teknologi konstruksi dan pelayanan prasarana harus menerapkan kriteria keberlanjutan dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta harus mempertimbangkan kemungkinan bencana alam (tanggap bencana); (4) Dapat dibangun dengan harga yang seimbang; (5) Memenuhi standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah/instansi teknis terkait, seperti PU sehingga bangunan dapat menjamin Keselamatan (Kekuatan, Keamanan) dan Kesehatan warga pengguna, dapat berfungsi optimal serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat (sosial); (6) Dicari karya yang bermutu dan dapat memberikan nilai tambah estetikaarsitektural sehingga dapat memberikan pandangan yang sesuai dan harmonis dengan kondisi lokasi/lingkungan prasarana dan budaya setempat;

Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

3

BAB 2 URAIAN KEGIATAN LINGKUNGAN 1. Manfaat Yang Diperoleh Dari Pembangunan Infrastruktur Sesuai dengan konsepsi kegiatan PL-PBK, maka manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui pembangunan infrastruktur adalah : 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lingkungan hunian yang sehat, tertib, aman dan lestari; 2. Masyarakat puas dengan pengembangan permukiman dan pelayanan publik; 3. Infrastruktur yang dibangun 20% lebih murah dibandingkan dengan yang dibangun melalui pola yang tidak berbasis komunitas/masyarakat; 4. Terlaksananya aturan-aturan yang disepakati bersama masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya terkait aturan pengembangan permukiman dan pelayanan publik; 2. Hasil Yang Ingin Dicapai Dari Pembangunan Infrastruktur Sejalan dengan manfaaat yang diharapkan tersebut diatas, maka dalam konsepsi kegiatan PL-PBK, diharapkan dapat dicapai hasil melalui pembangunan infrastruktur adalah : 1. UPL terlatih dan berfungsi efektif melaksanakan pengembangan permukiman dan peningkatan pelayanan publik; 2. Alokasi Dana BLM/APBN untuk Pelaksanaan Fisik dapat dicairkan/disalurkan kepada kelurahan/desa; 3. Kegiatan Infrastruktur diselesaikan;

yang

dilaksanakan

dengan

dana

BLM/APBN

dapat

4. Kegiatan Infrastruktur yang dibangun memiliki kualitas baik; 5. Kegiatan Infrastruktur yang dibangun memiliki system O&P yang baik; 6. Adanya Kontribusi Masyarakat, Pemda/Kelurahan/Desa, Swasta dan pihak lainnya, minimum 40% dari total dana BLM pembangunan Infrastruktur; 3. Jenis-jenis Kegiatan Infrastruktur Kegiatan lingkungan atau infrastruktur yang dibangun melalui P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya bersifat sangat luwes (flexible) sesuai usulan/kebutuhan masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin. Secara umum jenis – jenis sarana/prasarana yang dibangun melalui program ini sebagaimana diuraikan dalam diagram berikut.

Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

4

DIAGRAM : RINCIAN JENIS SARANA & PRASARANA BESERTA SATUAN PENGUKURANNYA Prasarana Jalan & Pelengkapnya

Meter

Meter

Unit

Tanah Rabat Beton Sirtu/Kerikil Makadam Telford Aspal Paving Blok Tembok Penhan Beton Turap Kayu Tembok Ps Bata/Batu Bronjong Sal. Ps. Bata/ Batu Saluran Tanah Saluran Beton Gorong2 Beton/Plat

Prasarana MCK Unit

Mandi, Cuci Kakus Jamban/ Kakus

Prasarana Persampaha Unit

TPS Gerobak Sampah Unit

Drainase Permukiman

Meter

Unit

Prasarana Air Bersih

Meter/ Km

Sal. Pas. Bata/Batu Sal. Tanah Sal. Beton Sumur Resapan

Unit

Sumur Gali Sumur P. Tangan Penampung Air Hujan Hidran Umum Air Bersih Perpipaan Penangkap Mata Air Instalasi Pengolah Air Sederhana (SPL/SKNT) Sumur Bor Kran Umum

Penerangan Umum

Unit

Bangunan Air/

Penerangan Umum (Kabel +Tiang + Lampu) Pemb. Listrik (Genset/PLTM +Jaringan + Rmh Genset)

Unit

Meter

Meter Unit Unit

Box Pengambil Bebas Sal. Pembawa & Box Bagi Sal. Pembuang Bend. Cerucuk Bend. Bronjong Pintu Air Embung/ Waduk

Prasarana Perdagangan Unit

Pasar/Kios Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Prasarana Perumahan Unit

Prasarana Jembatan

Meter

Kayu Baja/pipa besi Beton Pelimpas Gantung

Prasarana Kesehatan Unit

Poskesdes Posyandu Polindes

Prasarana Pendidikan

Unit

Prasarana T. Perahu Unit

Tambatan Pedoman Teknis Pembangunan Sarana & Prasarana

5

PAUD/ TK Rehab. SD Rehab. SMP

Prasarana Lain-Lain Unit …

Balai Pertemuan Warga …….

Rehab Rumah Warga Miskin

4. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Secara umum mekanisme pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sarana & prasarana, mencakup 3 tahapan yaitu a). Tahap Perencanaan Teknis, b). Tahap Pelaksanaan Pembangunan (Konstruksi/Fisik) dan c). Tahap Pasca Konstruksi (Operasi/Pemanfaatan & Pemeliharaan). Masing-masing tahapan mencakup lingkup kegiatan sebagai berikut : 1) Tahap Perencanaan Teknis A. Persiapan, mencakup kegiatan Pengembangan/Pembentukan Organisasi dan Coaching/Konsolidasi Penguatan Tim inti Pelaksana Pembangunan (TPP); B. Pelaksanaan Perencanaan Teknis Usulan Kegiatan yang dibagi atas 2 sub kegiatan utama, yaitu : 1) Tahap Perencanaan Teknis, yang dilakukan oleh TPP, mencakup : a). Penyediaan Lahan dan perijinan yang dibutuhkan; b). Survey dan Identifikasi (Teknik Infrastruktur, Swadaya Masyarakat dan Harga Satuan Upah/Bahan/Alat, termasuk dokumentasi (Photo-photo) Infrastruktur kondisi awal (0%); c). Pembuatan Desain/gambar-gambar perencanaan, Spesifikasi Teknis dan Pedoman Operasi & Pemeliharaan; d). Pengamanan Dampak Lingkungan dan Sosial; e). Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB); f). Pembuatan Jadwal Induk Pelaksanaan Pekerjaan; g). Pembuatan dokumen ”Contoh Bentuk Proposal” Pelaksanaan Kegiatan; h). Kesepakatan Pelaksanaan (Pola dan Pemaketan Pelaksanaan Kegiatan); i). Penyusunan Dokumen Pengadaan Pelaksana Pekerjaan atau RKS (untuk pekerjaan yang akan dipihak ketigakan); j). Pembentukan/Pengembangan Organisasi Pengelola O&P (termasuk rencana kerja dan aturan mainnya); 2) Tahap Penyiapan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Infrastruktur : a). b). c). d).

Pembentukan/Pengembangan Organisasi KSM/Panitia; Coaching/Pelatihan KSM/Panitia; Penyusunan Dokumen Proposal Pelaksanaan Kegiatan; Verifikasi Kelayakan Proposal Usulan Pelaksanaan Kegiatan;

Catatan : Bila ada kegiatan yang dilaksanakan dengan sumberdana dari APBD/Swasta/pihak ketiga lainnya yang menginginkan tidak dengan pola swakelola masyarakat maka pola pelaksanaan dapat dikembangkan sesuai kesepakatan dengan pihak penyandang dana tersebut. 2) Tahap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (Tahap Konstruksi) a. Persiapan Pelaksanaan Konstruksi, meliputi kegiatan : a) Penandatangan Surat Perjanjian Kerjasama/Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana-Lingkungan (SPPD-L); b) Musyawarah/Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K/RPPK); c) Coaching/Pelatihan Teknis dan Administrasi bagi KSM/Panitia; d) Pembuatan & Pemasangan Papan Nama Kegiatan dilokasi proyek; b. Pelaksanaan Konstruksi : Pada tahap ini, dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatankegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi : a) Pencairan Dana; b) Mobilisasi Tenaga Kerja/Bahan/Alat;

Pedoman Teknis Pembangunan Sarana & Prasarana

6

c) Musyawarah Pengadaan Bahan dan Alat (bila ada), khusus untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat d) On The Job Trainning/Praktek Kerja Lapangan yang diselenggarakan oleh Tim Fasilitator dan UPL bagi KSM/Panitia, termasuk pihak Kontraktor untuk Pola KSO; e) Pelaksanaan pembangunan fisik; f) Supervisi kegiatan Konstruksi; g) Membuat Administrasi/Laporan Harian, Mingguan dan Kemajuan Pekerjaan; h) Membuat Dokumentasi (Photo-photo) kondisi 50%, 100%; i) Pemantauan Dampak Lingkungan kondisi 50%, 100%; j) Melakukan Rapat Evaluasi Kemajuan Mingguan Lapangan; k) Pelaksanaan Pemeriksaan/Sertifikasi & Membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP2) dan SP3; l) Pembuatan Laporan Akhir/Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan kepada BKM/UPL; m) Serah Terima Prasarana Kepada Pengelola O&P; 3) Tahap Pasca Konstruksi, yaitu pelaksanaan Operasi/Pemanfaatan & Pemeliharaan sarana & prasarana yang telah dibangun. Secara lebih rinci keseluruhan tahapan tersebut dapat dilihat pada diagram -1 & 2. Mekanisme pelaksanaan kegiatan lingkungan berikut :

Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

7

DIAGRAM 1. : TAHAP PERENCANAAN TEKNIS ( & PENYIAPAN PELAKSANA ) PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA PROGRAM PLPBK PERSI APAN

SURVEY & INVESTIGASI

PEMBENTUKAN TPP

COACHI NG / KONSOLI DASI TPP Pengorganisa sian & Teknis Kegiatan

PENYI APAN PELAKSANA KEGI ATAN

PERENCANAAN TEKNI S / PENYUSUNAN DTPL

Desain/ Gambar & Spesifikasi Teknis, Pedoman O&P

Teknis Sarana & Prasarana

Harga Satuan Upah/Bahan/ Alat

Penyediaan Lahan (Safeguards)

Rembug Kesepakatan Harga

Pengamanan Dampak Lingkungan (Safeguards)

Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Rencana Jadwal

Penyusunan ”Contoh Bentuk Proposal” Pelaksanaan Pekerjaan

(Teknis & Biaya)

Pengembangan/ Pembentukan Organisasi Pengelola O&P

L K M / TP P KSM / PA NITIA

COACHING KSM/Panitia PENGEMBANGAN / PEMBENTUKAN KSM/ PANI TI A

Pengorganisasi an & Teknis Penyusunan Proposal

Penyusunan Proposal & Penyampaian ke BKM/TPP

CATATAN : Untuk Kegiatan Pembangunan Infrastruktur yang sumberdananya bukan dari sumber BLM/APBN Program PLPBK maka Pola Pelaksanaan dapat dsesuaikan dengan kesepakatan masyarakat dengan penyandang dana/donor.

Pedoman Teknis Pembangunan Sarana & Prasarana

8

DIAGRAM 2. : TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA (POLA SWAKELOLA MASYARAKAT) PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

PELAKSANAAN KONSTRUKSI/FISIK

Rembug Pengadaan Musy. Persiapan Pelaks. Konstruksi

PENANDA TANGANAN KONTRAK / SPPDL

(MP2K)

Coaching Pelaksana (Teknis, Admin, Keuangan)

Supervisi Pelaksanaan Konstruksi & Rapat2 Evaluasi

L K M / TP P KSM / PA NITIA

Penjaman Rencana Kerja KSM

Mobilisasi (T. Kerja, Bahan, Alat)

Praktek Kerja Lapangan (OJT)

Pelaksanaan Konstruksi, Pencairan Dana, Pengamanan Dampak, Laporan Kemajuan, Administrasi/Pembukuan Photo (50%, 100%)

Suplemen : Pedomana Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

9

OPERASI & PEMELIHARAAN

BAB 3 LANGKAH-LANGKAH PERENCANAAN KEGIATAN Perencanaan kegiatan yang dimaksudkan disini adalah perencanaan detail/rinci atas proyek/sub-proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan RPLP/RT-PLP. Secara garis besarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut. A. Ditingkat BKM/LKM

1. Persiapan (a). Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan (TPP) BKM/LKM bersama Lurah/Kades memfasilitasi pembentukan TPP melalui musyawarah warga. TPP dapat dipilih dari warga, kelompok peduli dan unsur pemerintah kelurahan/desa, termasuk dari instansi teknis pemda. Peran utama TPP adalah membantu UPL, meliputi : a). Memfasilitasi penyusunan prioritas investasi kelurahan, atas dasar kelayakan kegiatan (teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan) dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang paling optimal bagi warmis, serta integrasi antara kebutuhan lokal dengan upaya pengembangan kawasan kelurahan/desa yang lebih luas; b). Memfasilitasi penyediaan lahan lokasi proyek infrastruktur dan perijinan-perijinan pembangunan yang diperlukan; c). Menyusun perencanaan teknis kegiatan infrastruktur dan meminta verifikasi kelayakannya pada SKPD/Dinas teknis terkait diwilayah setempat; d). Memfasilitasi koordinasi untuk keterpaduan perencanaan & pelaksanaan kegiatan dengan berbagai pihak terkait; e). Menyusun Dokumen Pengadaan Jasa Pemborongan (bila ada) dan memfasilitasi Panitia Pengadaan dalam proses pengadaan (bila ada); f). Memfasilitasi pembentukan Organisasi Pengelola O&P (termasuk penyusunan Rencana Kerja dan Kesepakatan Pembiayaannya); g). Memfasilitasi pembentukan/pengembangan KSM/Panitia pelaksana pembangunan infrastruktur; h). Memfasilitasi Coaching penyusunan proposal & pengorganisasian pelaksanaannya bagi KSM/Panitia; i). Memverifikasi kelayakan usulan proposal kegiatan KSM/Panitia; j). Memeriksa kelengkapan dokumen SPPD-L berikut lampirannya dan memfasilitasi penandatanganannya antara BKM/LKM dengan KSM/Panitia; k). Memfasilitasi Musyawarah/Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K) bagi semua KSM/P...