KERANGKA DASAR KEPUSTAKAWANAN INDONESIA1 DOCX

Title KERANGKA DASAR KEPUSTAKAWANAN INDONESIA1
Author Blasius Sudarsono
Pages 7
File Size 38.8 KB
File Type DOCX
Total Downloads 55
Total Views 460

Summary

KERANGKA DASAR KEPUSTAKAWANAN INDONESIA1 Blasius Sudarsono Pembelajar Kepustakawanan pada Kappa Sigma Kappa INDONESIA Sejawat (Calon) Pustakawan (Purnatugas) yang saya hormati, Awal November ini sebuah Seminar Nasional dengan tema: Kompetensi Pustakawan di Era Global, diselenggarakan di Yogyakarta. ...


Description

KERANGKA DASAR KEPUSTAKAWANAN INDONESIA1 Blasius Sudarsono Pembelajar Kepustakawanan pada Kappa Sigma Kappa INDONESIA Sejawat (Calon) Pustakawan (Purnatugas) yang saya hormati, Awal November ini sebuah Seminar Nasional dengan tema: Kompetensi Pustakawan di Era Global, diselenggarakan di Yogyakarta. Menurut penyelenggara, seminar ini diadakan sebagai sarana untuk mendiseminasikan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan kesiapan pustakawan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia dan AFTA (Asean Free Trade Area) serta pengembangan keilmuan di bidang Ilmu Perpustakaan dan Informasi, baik dalam teori maupun praktek. Diharapkan juga akan terbangun diskursus yang ilmiah dan konstruktif atas persoalan yang terkait dengan perpustakaan dan kepustakawanan dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang saat ini menghadapi persoalan yang kian kompleks. Sekedar mengingatkan, sebenarnya antisipasi atas akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) maupun Asean Free Trade Area (AFTA) sudah saya usulkan dalam Musyawarah Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 27 Februari 2003. Saat itu saya berpendapat bahwa yang harus segera disempurnakan adalah kondisi konsultan perpustakaan di Indonesia (Sudarsono, Standardisasi konsultan perpustakaan, 2003). Pemikiran untuk membuat standar konsultan perpustakaan diusulkan sebagai upaya untuk membatasi leluasanya konsultan perpustakaan asing bekerja di Indonesia. Salah satu elemen yang harus dipenuhi dalam standar konsultan perpustakaan Indonesia itu adalah penguasaan terhadap kondisi sosial ekonomi Indonesia. Dengan kriteria ini tentu pihak Indonesia akan terlibat atau bahkan akan mendominasi pekerjaaan konsultatif perpustakaan di Indonesia. Sayang usulan tahun 2003 itu tidak pernah mendapat tanggapan para pustakawan Indonesia. Apakah kini kita punya lembaga konsultan perpustakaan milik bangsa Indonesia yang benar professional? Saya persilakan sejawat untuk menjawab pertanyaan ini. Kini, sebuah seminar diselenggarakan untuk mengantisipasi pemberlakuan Asean Free Trade Area pada tahun 2015. Diharapkan juga akan ada pembahasan tentang kurikulum pendidikan formal calon pustakawan melalui jenjang Perguruan Tinggi, sebagai bagian dari antisipasi itu. Tentu ini amat baik, hanya saja ada sedikit pertanyaan: "Apakah tidak terlambat jika sekarang kita baru membicarakannya?" Mungkin banyak pendapat mengatakan biar terlambat, kita akan bisa. Tentu ini semangat optimisme yang harus kita miliki. Namun jujur juga harus kita berani mengakui bahwa standar kurikulum pendidikan calon pustakawan melalui pendidikan formal perguruan tinggi, sepertinya juga belum kita sepakati. Nah sebelum kita jauh melangkah (mengikuti penggal syair dalam lagu Jangan ada dusta di antara kita), saya justru ingin 1 Surat terbuka untuk peserta: Seminar Nasional - Building New Competencies Amongs LIS Professionals. Yogyakarta, 4 Nopember 2014...


Similar Free PDFs