Kesenjangan Sosial dalam Akses terhadap Pelayanan Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur PDF

Preview

Summary

Makalah Ini Disusun untuk Pemenuhan Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Kesenjangan dan Eksklusi Sosial Kesenjangan Sosial dalam Akses terhadap Pelayanan Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Rekomendasi terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan...

Description

Makalah Ini Disusun untuk Pemenuhan Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Kesenjangan dan Eksklusi Sosial

Kesenjangan Sosial dalam Akses terhadap Pelayanan Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Rekomendasi terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Disusun Oleh: Eveline Ramadhini, 1306384914

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan sumber daya manusia (SDM) yang cukup besar. Populasi penduduk di Indonesia menempati peringkat keempat setelah Negara Cina, India, dan Amerika Serikat dengan jumlah 237,6 juta orang pada 2010 (tempo.com). Jika dilihat dari demografi penduduk, jumlah penduduk Indonesia terdapat 247.424.598 jiwa pada tahun 2014 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke (kompasiana.com). Salah satu masalah mendasar dari sumber daya manusia Indonesia adalah kemiskinan. Secara sosiologis, penduduk Indonesia cenderung terpusat di Pulau Jawa dengan jumlah sebesar 137 juta jiwa pada tahun 2010. Pulau Jawa masih menjadi sentral penduduk Indonesia dikarenakan infrastruktur di Jawa lebih memadai dibandingkan pulau lain (cpps.or.id). Banyaknya penduduk yang terpusat di pulau Jawa yang diiringi dengan pembangunan yang masif menyebabkan persebaran penduduk di Indonesia Timur lebih sedikit dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Hal itu terjadi dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah pusat (kompas.com). Salah satu provinsi yang paling menjadi perhatian mengenai kemiskinan adalah provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 kab/kota, 285 kecamatan, 2.469 desa dan 300 kelurahan dengan jumlah penduduk 4.256.200 jiwa. Jumlah penduduk miskin 2.832.205 jiwa atau sekitar 66,54% dari keseluruhan jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah penduduk miskin ini dapat bertambah karena ada 4 kab/kota yang tidak melaporkan data jumlah penduduk miskin (jamsosindonesia.com). Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah yang kurang mendapatkan perhatian pemerintah dikarenakan kemiskinan. Semakin Timur, pembangunan semakin tidak

merata sehingga ketimpangan pembangunan sangat terasa yang berdampak pada kesenjangan sosial. Kemiskinan pada dasarnya identik dengan beberapa faktor, yaitu 1) Pendidikan, 2) Sumber daya manusia, 3) Pendapatan per kapita, serta 4) Akses pelayanan kesehatan (Triwahyuni, 2010). Hal yang amat penting dalam pemenuhan hak dasar masyarakat salah satunya adalah dari segi akses terhadap pelayanan kesehatan. Akses pelayanan kesehatan yang terbatas dan rendahnya mutu layanan kesehatan akan berimplikasi pada 1) Rendahnya daya tahan mereka untuk bekerja mencari nafkah, 2) Terbatasnya kemampuan anak dari keluarga untuk tumbuh dan berkembang, serta 3) Rendahnya derajat kesehatan ibu. (bappenas.go.id). Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 1 tahun 2014 pasal 5 (2) butir dua yang menjelaskan bahwa salah satu misi pembangunan dalam RPJMD adalah dengan “meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau masyarakat.” yang akan peneliti telaah lebih lanjut dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan tersebut.

1.2. Pertanyaan Penelitian 1. Bagaimana kesenjangan sosial yang terjadi di dalam akses terhadap pelayanan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur? 2. Bagaimana rekomendasi terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur Nusa Tenggara Timur?

1.3. Tujuan Penelitian 1. Untuk menjelaskan kesenjangan sosial yang terjadi di dalam akses terhadap pelayanan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Untuk memberikan rekomendasi terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur Nusa Tenggara Timur.

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

2.1. Definisi Kesenjangan Sosial Kesenjangan sosial menurut Dahrendorf dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu perbedaan alamiah dan perbedaan sosial. Kesenjangan sosial dapat menjadi diferensiasi dan stratifikasi. Menurutnya, perbedaan alamiah yang terdiferensiasi misalnya minat dan karakter, sedangkan perbedaaan yang terstratifikasi adalah bakat, reputasi dan kekayaan (Dahrendorf, 1968). Sedangkan Rosseau menyatakan bahwa kesenjangan muncul karena adanya kepemilikan private property. Selain itu, Stein dan Marx mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan adalah division of labour yang dikaitkan dengan stratifikasi sosial (perstise dan kesejahteraan). Stratifikasi sosial ini ada dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu, atau lebih dibutuhkan di bursa pasar kerja, sehingga Davis dan Moore berpendapat bahwa reward (kekuasaan, kekayaan dan prestise) perlu ada. Namun justru hal itulah yang menjadi kesenjangan sosial di dalam masyarakat (Dahrendorf, 1968). Di sisi lain, Runcimann (dalam Dahrendorf, 1968) juga menjelaskan mengenai kesenjangan sosial. Merujuk pada Max Weber, Runcimann mendefinisikan social inequality pada tiga dimensi dalam social inequality, yaitu: a) Kelas (ekonomi), yaitu dimana kesenjangan sosial terjadi pada perbedaan income dan pengeluaran dan segala hal mengenai keuangan. Dalam kesenjangan kelas harus mempertimbangkan perbedaan pendapatan antar pekerja dalam pekerjaan yang berbeda serta perbedaan kesempatan dalam meningkatkan mobilitas, keuntungan, penyediaan kebutuhan pensiunan serta keamanan kerja. b) Status (sosial), dimana terjadi perbedaan prestise di dalam masyarakat, terdapat penilaian sosial di dalamnya. Status juga berkaitan dengan kelas meski „status‟ dan „kelas‟ tidak sama. Status dimanefastikan dalam atribut, seperti pendidikan, aksen, gaya berpakaian dan

jenis pekerjaan. Di dalam masyarakat yang memiliki perbedaan status tidak hanya bergantung pada gaya hidup saja, melainkan ada faktor-faktor lain berupa ras, usia, dan agama. 3) Kekuasaan/power (politik), dimana terjadi perbedaan dalam hal mengakses kekuasaan yang berhubungan dengan politik. Pemegang kekuasaan di dalam masyarakat tidak harus orang yang dihargai oleh warganya. Dimensi kekuasaan memiliki dimensi yang terpisah dengan kelas dan status dalam membahas kesenjangan sosial. Dari beberapa definisi di atas, peneliti mendefinisikan yang sesuai dengan konteks penelitian yang ingin diteliti yaitu kesenjangan sosial merupakan perbedaan yang berdasarkan stratifikasi di dalam masyarakat, khususnya dalam hal kelas, status dan kekuasaan. 2.2. Akses terhadap Pelayanan Kesehatan Akses terhadap pelayanan kesehatan menurut Governance and Decentralization Survey didefinisikan sebagai suatu cara seseorang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang 1) tersedia secara terus-menerus, sehingga ketika masyarakat membutuhkannya dapat mengakses pada setiap waktu, 2) kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh tenaga/fasilitas kesehatan, yang berkaitan dengan aspek geografis, jarak tempuh, kemudahan alat transportasi, dan lainnya, serta 3) biaya pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin (Darmawan dalam Pattinasary dan Kusuma, 2008: hal. 5-16). Sedangkan menurut

Kementerian Kesehatan RI (2012) dalam Pedoman

Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan mengartikan akses pelayanan kesehatan sebagai suatu upaya pelayanan kesehatan melalui program Inpres maupun program bantuan luar negeri yang dilaksanakan hampir di semua kabupaten di Indonesia Timur secara rutin meski dalam kondisi yang terbatas. Ada beberapa cara yang digunakan yaitu 1) pendekatan kedaulatan dan 2) pendekatan kesejahteraan. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan perlu menjalin kerjasama dan keterpaduan

antar-kementrian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, dunia usaha dan pihak swasta serta

NGO.

Hal tersebut

dilakukan dalam

ranga

meningkatkan

daya

ungkit

program/kegiatan yang dilaksanakan bagi masyarakat di wilayah tersebut (Kemenkes, 2012). Dari beberapa definisi di atas, peneliti mengartikan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan suatu cara bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap segala bentuk pelayanan untuk kesehatan yang dilakukan secara kontinyu, dapat diakses secara fleksibel serta didukung melalui program yang diberlakukan oleh pemerintah, dan ditunjang oleh berbagai pihak terkait seperti pemerintah daerah, pihak swasta dan NGO.

2.3. Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 Kebijakan ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau selanjutnya disebut dengan RPJMD. RJPMD ini didefinisikan pada BAB 2 pasal 4 sebagai “dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum yang bersifat indikatif. Hal yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 pasal 5 (2) yang menjelaskan bahwa salah satu misi pembangunan dalam RPJMD adalah dengan “meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau masyarakat.” dengan berbagai program-program yang dicanangkan pemerintah untuk diimplementasikan ke dalam masyarakat. Misi yang dimaksud dalam kebijakan ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat 14 yang menyatakan “misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.” (Selengkapnya ada di dalam Lampiran)

BAB III DATA TEMUAN

3.1. Akses Bagi Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan

Sumber: Governance and Decentralization Survey (GDS), 2006 Data tersebut menunjukkan mengenai bagaimana akses bagi masyarakat ke fasilitas kesehatan yang dibandingkan antara NTT dengan skalan Nasional. Dari data di atas dapat diketahui bahwa akses bagi masyarakat dalam akses kesehatan yang publik yang paling banyak diketahui oleh responden di NTT adalah puskesmas. Puskesmas Pembantu dan Polindes merupakan fasilitas kesehatan public yang paling banyak digunakan masyarakat NTT, diikuti oleh Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Pemerintah. 3.2. Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Sumber: Governance and Decentralization Survey (GDS), 2006 Data tersebut menunjukkan mengenai jenis pelayanan kesehatan yang dibandingkan antara skala Nasional dan NTT. Dari data tersebut, dapat disampaikan beberapa jenis pelayanan beserta biaya yang harus dibayar masyarakat. Secara umum, untuk biaya administrasi dan rawat jalan tanpa tindakan medis di Puskesmas, yang merupakan perawatan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di NTT lebih mahal dibandingkan dengan rata-rata nasional. 3.4. Staff Medis di Puskesmas

Sumber: Governance and Decentralization Survey (GDS), 2006

Data tersebut menjelaskan tentang jumlah staff medis dibandingkan antara nasional dengan NTT. Dari data di atas dapat diberikan interpretasi bahwa jumlah dokter umum/spesialis dan dokter gigi yang bekerja pada Puskesmas di NTT secara rata-rata lebih rendah dari rata-rata nasional. Tabel tersebut menunjukkan bahwa di NTT terdapat 1,4 dokter per puskesmas. Jumlah tersebut lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 1,8 dokter per Puskesmas. Sementara itu, jumlah perawat gigi dan perawat/ mantri/paramedis di Puskesmas NTT lebih tinggi dari rata-rata nasional.

BAB IV ANALISIS

4.2. Kesenjangan Sosial yang terjadi di dalam akses terhadap pelayanan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kesenjangan sosial yang terjadi di dalam akses terhadap pelayanan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada dasarnya memang dapat dinilai sebagai sebuah kesenjangan yang dikaitkan dengan stratifikasi sosial (perstise dan kesejahteraan). Kesenjangan ini bersifat mutidimensi, yaitu dalam hal strata kelas, status dan kekuasaan. Jika merujuk pada Weber yang diamini oleh Runcimann, kesenjangan sosial terjadi di Nusa Tenggara Timur dalam akses terhadap pelayanan kesehatan. Dari tabel 3.1. dapat ditunjukkan bahwa puskesmas merupakan akses fasilitas kesehatan yang paling sering digunakan oleh masyarakat NTT. Hal tersebut terlihat dari data temuan dalam tabel 3.2. yang membahas mengenai jenis pelayanan kesehatan yang dibandingkan antara skala Nasional dan NTT. Dari data tersebut, dapat disampaikan beberapa jenis pelayanan beserta biaya yang harus dibayar masyarakat. Secara umum, untuk biaya administrasi dan rawat jalan tanpa tindakan medis di Puskesmas yang merupakan perawatan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di NTT lebih mahal dibandingkan dengan rata-rata nasional. Tarif periksa kesehatan

termasuk obat, secara rata-rata, pada praktik kesehatan swasta di NTT adalah Rp. 20.000 atau dengan kata lain lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sedangkan tabel 3.3. menjelaskan bahwa ada kesenjangan sosial di jumlah staff medis jika dibandingkan antara NTT dengan skala nasional. Hal itu terbukti dari data tabel 3.3. yang menunjukkan bahwa di NTT terdapat 1,4 dokter per puskesmas. Jumlah tersebut lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 1,8 dokter per Puskesmas. Sementara itu, jumlah

perawat gigi dan perawat/ mantri/paramedis di Puskesmas NTT lebih tinggi dari rata-rata nasional. Namun tenaga bidan yang bekerja pada Puskesmas di NTT juga lebih rendahdari rata-rata nasional. Keterbatasan jumlah dokter umum, dokter spesialis maupun dokter gigi berpotensi untuk mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan pada warga dalam wilayah kerja Puskesmas tersebut.

4.3. Rekomendasi terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 pasal 5 (2) yang menjelaskan bahwa salah satu misi pembangunan dalam RPJMD adalah dengan “meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau masyarakat.” Kebijakan tersebut yang di dalamnya termaktum misi mengenai derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui upaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara yang mudah untuk dijangkau masyarakat, sejauh ini sudah baik, meskipun masih menimbulkan kesenjangan jika dibandingkan dengan skala nasional. Meskipun pada dasarnya Dahrendorf dan Runcimann mengatakan bahwa kesenjangan sosial akan selalu ada, namun sebenarnya kesenjangan tersebut dapat diminimalisir, salah satunya adalah dengan upaya pembuatan kebijakan secara terarah dan tepat sasaran. Terdapat salah satu program juga yang diberlakukan pemerintah dalam mempermudah akses pelayanan kesehatan adalah INPRES Kesehatan yang bertujuan untuk memberikan kesehatan yang murah dan mudah untuk pedesaan, namun program tersebut masih dikatakan belum baik implementasinya. Faktor-faktor yang dikeluhkan

bagi masyarakat miskin adalah mahalnya biaya pengobatan dan perawatan yang disebabkan oleh 1) Jauhnya tempat pelayanan kesehatan yang dapat dilihat pada temuan data 3.1. mengenai waktu tempuh antara nasional dengan NTT, dan 2) Rendahnya jaminan kesehatan yang dapat dilihat pada data 3.2. dan 3.3. mengenai jenis pelayanan kesehatan dan jumlah staf medis yang ada. Maka dari itu, pemerintah lebih perlu untuk mengimplementasikan kebijakannya sesuai dengan misi yang tercantum pada pasal 5 (2) yang menjelaskan misi mengenai pembangunan, yakni dengan meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat yang dapat dijangkau oleh masyarakat secara mudah dan terus-menerus dapat lebih dimaksimalkan lagi implementasinya dengan memberlakukan program-program pemerintah secara lebih intensif dan berkepanjangan. Terlebih lagi upaya dari pihak lain berupa perusahaan swasta, NGO, dan berbagai lembaga terkait sangat perlu dilibatkan dalam perlaksanaan kebijakan tersebut.

BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan Kesenjangan sosial yang terjadi di dalam akses terhadap pelayanan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dikatakan masih besar kesenjangannya antara NTT dengan Nasional. Hal ini terlihat dari akses terhadap fasilitas, jenis pelayanan kesehatan beserta biaya administrasinya, serta jumlah staff medis yang masih senjang dan perlu untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Rekomendasi terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur Nusa Tenggara Timur yakni dengan mengimplementasikan dengan lebih efektif sesuai dengan misi yang dicantumkan dengan melangsungkan program-program yang diberlakukan dengan kerjasama dari berbagai pihak terkait sehingga penerapan kebijakan berjalan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA Jurnal/Buku: [1] Dahrendorf, R. 1968. Essays in the Theory of Society. Stanford University Press. pp. 151-178. [2] Romero, Mary and Eric Margolis. 2005. The Blackwell Companion to Social Inequalities. Blackwell Publishing. [3] Pattinasary, Daan dan Candra Kusuma. 2008. Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT): Temuan GDS Tahun 2006. Decentralization Support Facility: Jakarta. [4] Atmawikarta, Arum. 2007. Pembangunan Nasional Bidang Kesehatan: Bahan Diskusi FOPKI. Pertemuan Forum Organisasi Profesi Kesehatan Indonesia: Jakarta. [5] Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Ringkasan Eksekutif Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. [6] Triwahyuni, Dewi. 2010. Masalah Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan di Indonesia. [7] Kementerian Kesehatan RI. 2012. Pedoman Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan di DPTK. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Dasar. Indonesia: Katalog dalam Terbitan.

Website: [8]

____.

Penduduk

Indonesia

Masuk

Peringkat

4

Dunia

http://nasional.tempo.co/read/news/2011/07/14/173346495/Penduduk-Indonesia-MasukPeringkat-4-Dunia. Diakses pada 17 Juni 2015 pkl. 10.29 WIB.

[9]

____.

http://www.kompasiana.com/farisvaleryanwangge/dari-247-424-598-jumlah-

penduduk-indonesia-ada-176-426-765-yang-tidak-memilih-jokowijk_54f68acca3331103198b4ed4. Diakses pada 17 Juni 2015 pkl. 10.55 WIB. [10]____.Penduduk

Jawa

Kian

Sesak

Bencana

Mengancam.

http://www.cpps.or.id/content/distribusi-penduduk-jawa-kian-sesak-bencana-mengancam. Diakses pada 17 Juni 2015 pkl. 11.02 WIB. [11] ___. http://www.jamsosindonesia.com/jamsosda/cetak/389. Diakses pada 17 Juni 2015 pkl. 11.19 WIB. [12]____.http://nasional.kompas.com/read/2014/12/08/17220901/Jokowi.Indonesia.Timur. Harus.Diperhatikan.Khusus. Diakses pada 17 Juni pkl 11.20 WIB....