KEWENANGAN DAN LEGITIMASI PDF

Preview

Summary

KEWENANGAN DAN LEGITIMASI Disusun oleh: ZAENUDIN IDRIS PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA BANDUNG 2014 KATA PENGANTAR Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang berkenan melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel “Kewenangan dan Legitimasi” ini. Shal...

Description

KEWENANGAN DAN LEGITIMASI

Disusun oleh: ZAENUDIN IDRIS

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA BANDUNG 2014

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah,

segala

puji

bagi

Allah

yang

berkenan

melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel “Kewenangan dan Legitimasi” ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Artikerl ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah “Kebijakan

Publik

dan

Kinerja

Birokrasi

Pendidikan

dalam

Kompleksitas Perkembangan” yang dibimbing oleh Prof. Dr. H. Iim Wasliman, M.Pd. Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikann bantuan, dukungan dan doa sehingga terselesaikannya tulisan ini. Secara khusus, penulis haturkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Iim Wasliman, M.Pd, M.Si yang berkenan memberikan bimbingannya terhadap penulisan makalah ini, dan bimbingan lainnya, baik dalam kerangka akademis maupun non akademis. Lebih khusus, penulis sampaikan terima kasih yang tulus kepada istri dan anak-anak yang telah mengikhlaskan sebagian waktu dan living cost-nya untuk memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam menempuh studi ini. Akhirnya, penulis sangat menyadari dan memohon maaf akan kekurangan dan keterbatasan tulisan ini, baik isi maupun metodologi dan penyajiannya. Dengan segala kerendahan hati, penulis sangat berterima kasih atas sumbang saran yang membangun guna perbaikan tulisan ini di masa yang akan datang.

Jakarta, 22 Desember 2014. Penulis.

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL .........................................................................

i

KATA PENGANTAR ........................................................................

ii

DAFTAR ISI .......................................................................................

iii

PENDAHULUAN ..............................................................................

1

KEWENANGAN DAN LEGITIMASI .............................................

2

A. Sumber Kewenangan ....................................................................

2

B. Peralihan Kewenangan .................................................................

2

C. Legitimasi ........................................................................................

4

D. Cara Mendapatkan Legitimasi .....................................................

4

E. Tipe-tipe Legitimasi .......................................................................

6

F. Urgensi Legitimasi .........................................................................

7

PENUTUP ..........................................................................................

8

DAFTAR KEPUSTAKAAN .............................................................

10

LAMPIRAN ........................................................................................

11

KEWENANGAN DAN LEGITIMASI

PENDAHULUAN Membahas masalah kebijakan publik tidak terlepas dari kewenangan dan legitimasi karena kebijakan publik hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sekaligus akan menjadi efektif jika kewenangan yang legitimate. Pemimpin pemerintahan yang memiliki kewenangan dan diterima baik atau mendapat legitimasi dari masyarakat, akan leluasa dalam

menjalankan

program

pemerintahannya

dan

membuat

kebijakan-kebijakan karena kondisi masyarakat cenderung lebih kondusif dan stabil. Akan tetapi sebaliknya, jika pemerintah tidak mendapat legitimasi dari masyarakat, maka akan sulit menjalankan program dan membuat kebijakan. Menurut Surbakti (2010: 108), kewenangan adalah kekuasaan, namun kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan.

Kewenangan

merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (legitimate power), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Namun demikian,

kekuasaan

terkadang

memiliki

kekuatan

untuk

memengaruhi pemegang kewenangan, misalnya kekuasaan politik mempunyai pengaruh besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan. Mengingat pengaruh

betapa

terhadap

kekuasaan

terkadang

kebijakan-kebijakan

yang

dapat

memberi

diambil,

maka

seharusnya kewenangan bebas dari pengaruh-pengaruh kepentingan

golongan dan kepentingan sesaat, akan tetapi lebih berkomitmen pada kepentingan dan kemaslahatan bersama.

KEWENANGAN DAN LEGITIMASI A. Sumber Kewenangan Setidaknya ada lima sumber kewenangan yang biasa diakui yakni kewenangan memimpin berdasarkan mandat yang didapat dan mengatasnamakan tradisi, Tuhan, kualitas pribadi seseorang, peraturan perundangan dan yang bersifat instrumental. Dari kelima sumber kewenangan tersebut kemudian dikelompokkan menjadi dua tipe utama, yaitu kewenangan yang bersifat prosedural dan substansial (Andrain, 1988). Kewenangan yang bersifat prosedural ialah hak memerintah berdasarkan perundang-undangan yang bersifat tertulis maupun tak tertulis. Kewenangan yang bersifat substansial ialah hak memerintah berdasarkan faktor-faktor yang melekat pada diri pemimpin, seperti tradisi, sakral, kualitas pribadi dan instrumental. Sumber kewenangan sebenarnya tidak terlalu masa lah asalkan implementasinya dapat dirasakan semua pihak sebagai kebaikan,

bermanfaat

dan

berkeadilan.

Karena,

akseptasi

masyarakat sebagai ‘yang diperintah’ akan seiring dengan legitimasi pemimpin.

B. Peralihan Kewenangan Jabatan, termasuk kepemimpinan, bersifat relatif tetap, sedangkan orang yang memegang dan menjalankan fungsi (tugas dan kewenangan) jabatan bersifat tidak tetap (Surbakti, 2010). Hal

ini disebabkan umur manusia yang terbatas, kearifan dan kemampuan manusia juga terbatas, begitu juga masa menjabat sebagai pemegang kewenangan melalui sistem prosedural juga dibatasi waktu. Oleh karena itu, maka peralihan kewenangana akhirnya menjadi sebuah kemestian. Berbagai cara peralihan kewenangan yang biasa terjadi. Setidaknya terdapat tiga cara (Paul Conn, 1971 dalam Surbakti, 2010), yaitu secara turun temurun, pemilihan dan paksaan. Pada sistem substansial, biasanya terjadi secara turun temurun, meskipun sesekali pernah terjadi dengan cara paksa karena terjadi kudeta atau peperangan. Sedangkan pada sistem prosedural, pada umumnya berdasarkan

pemilihan,

kewenangan

harus

meskipun

diganti

pernah

secara

paksa

terjadi melalui

pemegang tindakan

impeachment, bahkan kudeta. Berbagai cara peralihan kewenangan tidak bisa dipastikan yang paling baik, karena tergantung sistem legitimasi kewenangan yang diberlakukan, baik prosedural maupun substansial. Hanya saja, cara paksaan hampir bisa dipastikan bukan cara yang baik dan diharapkan. Terlepas

dari

cara

yang

digunakan

dalam

peralihan

kewenangan, yang lebih penting adalah implementasi kebijakan yang diputuskan dan diberlakukan haruslah memberi dampak kebaikan, bermanfaat untuk semua pihak. Semakin baik kualitas kebijakan

yang

diberlakukan

akan

semakin

meningkatkan

penerimaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pemegang dan penentu kebijakan. C. Legitimasi

Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap

kewenangan.

Para

pemegang

kewenangan,

yani

komunitas politik, rezim dan pemerintahan , mereka semua sebenarnya adalah obyek legitimasi (Easton, 1979). Sedangkan subyeknya adalah masyarakat yang dipimpin atau obyek kebijakan. Semakin tinggi masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat, maka berarti semakin tinggi pula legitimasi para pemegang kewenangan di mata masyarakat. Jadi,

hanya

masyarakat

yang

dipimpin

yang

dapat

memberikan legitimasi kepada para pemegang kewenangan, tidak sebaliknya. Dan, ukuran tingginya legitimasi para pemegang kewenangan

bergantung

seberapa

besar

pengakuan

dan

penerimaan masyarakat. Sedangkan tingginya kadar legitimasi atau pengakuan dan penerimaan terhadap para pemegang kewenangan lebih disebabkan oleh penerimaan masyarakat dan obyek kebijakan terhadap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan. Kebijakan yang dirasakan baik, bermanfaat dan berkeadilan, akan meningkatkan kepuasan dan pengakuan masyarakat. Semakin diakui masyarakat suatu pemerintahan, maka semakin tinggi kadar legitimasinya.

D. Cara Mendapatkan Legitimasi Legitimasi sangat diperlukan dalam suatu kewenangan penentu kebijakan. Organisasi yang berskala kecil atau sederhana, kepemimpinan

yang

dipilihnya

memerlukan

legitimasi

dari

anggotanya.

Bahkan,

sistem piolitik yang paling menindas

sekalipun tetap memerlukan legitimasi dari masyarakat. Cara-cara

yang

digunakan

untuk

mendapatkan

dan

mempertahankan legitimasi, dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu cara simbolis, material dan prosedural. Cara

simbolis

adalah

melalui

kecenderungan

moral,

emosional, tradisi dan kepercayaan. Simbol-simbol yang dipercayai sebagai kekuatan, kebanggan dan budaya masyarakat, jika dijadikan sebagai sesuatu yang berharga dan utama akan meningkatkan kepuasan dan penerimaan masyarakat. Misalnya, pelestarian peninggalan sejarah dan budaya, peristiwa bersejarah, parade kekuatan militer, akan menimbulkan kebanggan dan kepuasan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemegang kebijakan Cara material dalam mendapatkan legitimasi dari masyarakat adalah dengan cara menjanjikan dan memberikan kesejahteraan material kepada masyarakat, seperti tersedianya bahan pokok dengan

harga

murah,

fasilitas

kesehatan

dan

pendidikan

mudah/gratis, transportasi yang mudah dan murah, kesempatan bekerja dan berusaha, dan lain-lain. Adapun cara instrumental diberlakukan dengan proyek program yang disertai dengan perundangan, seperti Instruksi Presiden (inpres) tentang Daerah Tingkat I dan II, Inpres Sekolah Dasar, Inpres Bantuan Desa, dan lain-lain, yang biasanya memerlukan anggaran yang cukup besar. Ketiga

cara

tersebut

dapat

saja

digunakan

untuk

mendapatkan legitimasi. Tidak ada yang paling baik ataupun paling

buruk, karena pada masing-masing cara memiliki celah untuk dimanfaatkan menjadi cara yang tidak elegan bahkan memiliki efek negatif. Semua cara yang ditempuh harus benar-benar dipastikan tidak ada

kepentingan

yang

terselubung.

Semuanya

harus

berorientasi pada kebaikan, manfaat, kepuasan dan kesejahteraan masyarakat secara bersama dan berkeadilan.

E. Tipe-tipe Legitimasi Ada bermacam tipe masyarakat memberikan kepercayaannya kepada pemerintah, atau dengan kata lain ada beberapa cara pemerintah mendapat legitimasi dari masyarakat. Berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, menurut Surbakti (2010: 124), dikelompokkan menjadi lima tipe, yaitu legitimasi tradisional, legitimasi ideologi, legitimasi kualitas pribadi, legitimasi prosedural dan legitimasi instrumental. Pemimpin yang menggunakan metode simbolis dalam mendapatkan

dan

mempertahankan

legitimasi

bagi

kewenangannya, pada umumnya mendapatkan legitimasi dari tiga tipe,

tradisional,

pemimpin

yang

ideologi

dan

menggunakan

kualitas metode

pribadi.

Sedangkan

prosedural

dan

instrumental, pada umumnya mendapatkan legitimasinya juga dari tipe prosedural dan instrumental. Pada tipe tradisional, masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut merupakan keturunan pemimpin “berdarah biru”yang dipercaya harus memimpin masyarakat.

Tipe ideologi, mendapat pengakuan dari masyarakat karena dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi yang sudah ada turun temurun, seperti ideologi nasional Pancasila di Indonesia, liberalisme dan komunis. Tipe kualitas pribadi, masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin tersebut karena memiliki kualitas pribadi, berupa karisma maupun penampilan pribadi dan prestasi cemerlang dalam bermacam bidang. Adapun pada tipe prosedural, masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin

tersebut

mendapatkan

kewenangan

berdasarkan

prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan

tipe

instrumental,

masyarakat

memberikan

pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut menjanjikan atau menjamin kesejahteraan material (instrumental) kepada masyarakat.

F. Urgensi Legitimasi Setiap pemimpin pemerintahan dari setiap sistem politik akan berupaya keras untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan legitimasi bagi kewenangannya. Hal ini dapat dimengerti bahwa betapa sangat pentingnya legitimasi bagi pemegang kebijakan. Urgensi legitimasi dalam sebuah kewenangan adalah menjadi kemestian karena kebijakan hanya dapat efektif terlaksana jika mendapatkan legitimasi yang baik dari masyarakat. Legitimasi akan mendatangkan kestabilan pemerintahan, sehingga pemerintahan dapat menjalankan fungsi dan perannya

dengan baik. Lebih lanjut pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat yang mungkin terjadi, hingga dapat melakukan pengembangan lebih lagi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Dalam lingkup kebijakan publik, kewenangan dan legitimasi menjadi

paket

penting

yang

harus

dimiliki

para

pemegang

kewenangan, yakni pemerintah. Bagian utama yang harus dimiliki adalah kewenangan, karena dengan kebijakan publik hanya bisa dirumuskan

dan

ditetapkan

oleh

pemegang

kewenangan

(pemerintah). Meskipun demikian, kewenangan saja tidaklah cukup agar implementasi kebijakan publik dapat berjalan dengan baik. Hal yang harus didapatkan oleh pemegang kewenangan adalah legitimasi atau penerimaan masyarakat dan/atau para obyek kebijakan. Kebijakan publik belum tentu dapat berjalan dengan baik jika pemerintah yang sedang berkuasa tidak mendapat legitimasi penuh dari masyarakat. Bahkan bukan tidak mungkin, yang terjadi justru penolakan dan distabilitas. Oleh karena itu, pemerintah harus secara tulus, serius dan terus menerus untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang dipimpinnya. Kewenangan

yang

diiringi

legitimasi

yang

baik,

akan

mendatangkan kestabilan pemerintahan. Sehingga pemerintah dapat secara leluasa melakukan banyak upaya untuk lebih menyejahterakan

masyarakatnya. Dan pemerintah dapat mengatasi permasalahan masyarakat yang mungkin terjadi. Dari berbagai cara dan pendekatan yang ditempuh pemerintah sebagai pemegang kewenangan guna mendapatkan legitimasi dari masyarakat, hal yang terpenting adalah bebas dari kepentingan pribadi, kepentingan golongan ataupun kepentingan sesaat. Akan tetapi, harus berlandaskan pada kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan dan masa depan bangsa dan negara. Sehingga, kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan, bukan saja dapat diterima secara tulus oleh masyarakat, tetpi juga memberi kebaikan jangka panjang bagi bangsa dan negara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Andrain, Charles F.. 1970. Political Life Social Change: An Introduction to Political Science. Belmot, Cal: Wadsworth Publishing Company Inc. Pye, Lucyan W.. 1971. “The Legitimacy Crisis” dalam Leonard Binder, et. al. Crises and Sequences in Political Development. Priceton University Press.

Conn, Paul. 1971. Conflict and Decision Making: An Intorduction to Political Science. New York: Harper & Ron Publishing.

Maclver, R.M.. 1965. The Web of Gouvernment. New York: Free Press.

Lampiran

Judul Buku : Memahami Ilmu Politik Pengarang Penerbit (Grasindo) ISBN Edisi Bab

: Ramlan Surbakti : Gramedia Widiasarana : 978-9790-8108-08 : Cetakan ke-8 (Agustus 2010) : 14 Bab

BAB 1: PENDAHULUAN BAB 2: KEBAIKAN BERSAMA BAB 3: BANGSA DAN NEGARA BAB 4: KEKUASAAN POLITIK BAB 5: KEWENANGAN DAN LEGITIMASI 5.1 Pengantar 5.2 Sumber Kewenangan 5.3 Peralihan Kewenangan 5.4 Sikap Terhadap Kewenangan 5.5 Legitimasi 5.6 Obyek Legitimasi 5.7 Kadar Legitimasi 5.8 Cara Mendapatkan Legitimasi 5.9 Tipe-tipe Legitimasi 5.10 Legitimasi Itu Penting 5.11 Krisis Legitimasi

Indonesia

BAB 6: SISTEM PERWAKILAN KEPENTINGAN BAB 7: PARTAI POLITIK BAB 8: PERILAKU DAN PARTISIPASI POLITIK BAB 9: KONFLIK DAN PROSES POLITIK BAB 10: PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN BAB 11: KEPUTUSAN POLITIK DAN KEBIJAKAN UMUM BAB 12: POLITIK DAN EKONOMI BAB 13: MODEL-MODEL SISTEM POLITIK BAB 14: PERUBAHAN DAN PEMBANGUNAN POLITIK...