Kitab Hukum Kanonik PDF

Preview

Summary

KITAB HUKUM KANONIK (CODEX IURIS CANONICI) Edisi Resmi Bahasa Indonesia Konferensi Waligereja Indonesia (Berdasarkan KHK Bahasa Indonesai Edisi 2006) KITAB HUKUM KANONIK Edisi Resmi Bahasa Indonesia Tim Temu Kanonis Regio Jawa © 2006 Konferensi Waligereja Indonesia Jl. Cut Meutia 10, Jakarta 10340 T...

Description

Accelerat ing t he world's research.

Kitab Hukum Kanonik Hardaely Palloan

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Bahan UAS KHK.rt f Marcellius Ari Christ y

Pembat alan Perkawinan: Prakt ek Peradilan Gereja menurut Codeks Dismas Salet t ia SINODE DIOSESAN Menurut Kanon 460, Kit ab Hukum Kanonik 1983 SKRIPSI Bonifasius Pradipt a Put ra Alam

KITAB HUKUM KANONIK (CODEX IURIS CANONICI)

Edisi Resmi Bahasa Indonesia Konferensi Waligereja Indonesia

(Berdasarkan KHK Bahasa Indonesai Edisi 2006)

KITAB HUKUM KANONIK Edisi Resmi Bahasa Indonesia Tim Temu Kanonis Regio Jawa

© 2006 Konferensi Waligereja Indonesia Jl. Cut Meutia 10, Jakarta 10340 Telp/faks 021.31925757 E-mail: [email protected]

Nihil obstat: Mgr. V. Kartosiswoyo Pr Vicarius Iudicialis Archidioecesis de Semarang Yogyakarta, 1 Juli 2005

Imprimatur: Mgr. Ign. Suharyo Sekretaris Jenderal KWI Semarang, 15 Agustus 2005

KHK – ii

DAFTAR ISI KITAB HUKUM KANONIK

ii

KATA PENGANTAR Tim Revisi Terjemahan Konstitusi Apostolik Sacrae Disciplinae Leges PENDAHULUAN

iv vi xiii

BUKU I

NORMA-NORMA UMUM [Kan. 1-203]

1

BUKU II

UMAT ALLAH [Kan. 204-746]

42

BAGIAN I Kaum Beriman Kristiani [Kan. 204-329] BAGIAN II Susunan Hirarkis Gereja [Kan. 330-572] BAGIAN III Tarekat Hidup Bakti Dan Serikat Hidup Kerasulan [Kan. 573-746]

42 72 133

BUKU III TUGAS GEREJA MENGAJAR [Kan 747-833]

172

BUKU IV TUGAS GEREJA MENGUDUSKAN [834-1253]

191

BAGIAN I Sakramen [Kan. 840-1165] BAGIAN II Tindakan Lain Ibadat Ilahi [Kan. 1166-1204] BAGIAN III Tempat Dan Waktu Suci [Kan. 1205-1253] BUKU V

193 256 264

HARTA BENDA GEREJA [Kan. 1254-1310]

273

BUKU VI SANKSI DALAM GEREJA [Kan. 1311-1399]

287

BAGIAN I Tindak Pidana Dan Hukuman Pada Umumnya [Kan. 1311-1363] BAGIAN II Hukuman Atas Masing-Masing Tindak Pidana [Kan. 1364-1399] BUKU VII HUKUM ACARA [Kan. 1400-1752] BAGIAN I Peradilan Pada Umumnya [Kan. 1400-1500] BAGIAN II Peradilan Perdata [Kan. 1501-1670] BAGIAN III Beberapa Proses Khusus [Kan. 1671-1716] BAGIAN IV Hukum Acara Pidana [Kan. 1717-1731] BAGIAN V Prosedur Dalam Rekursus Administratif Dan Dalam Memberhentikan Atau Memindahkan Pastor Paroki [Kan. 1732-1752] DAFTAR ISI [Rinci]

287 301 309 309 330 365 375

380 401

KHK – iii

KATA PENGANTAR Tim Revisi Terjemahan Pada tanggal 25 Januari 1983 Paus Yohanes Paulus II mengundangkan Kitab Hukum Kanonik (KHK) yang mulai diberlakukan untuk seluruh Gereja Katolik ritus latin sejak 27 November 1983. Menyambut disahkannya Kitab Hukum Kanonik yang baru ini, Konferensi Para Uskup Indonesia (waktu itu Majelis Agung Waligereja Indonesia MAWI, sekarang Konferensi Waligereja Indonesia) merasa perlu untuk segera membuat terjemahan dalam bahasa Indonesia. Karena itu, berdasarkan Keputusan Presidium MAWI no. 7, 11 Februari 1983, dan dibawah koordinasi Sekretariat MAWI, dibentuklah Tim Penerjemah yang terdiri dari V. Kartosiswoyo Pr, Lic.Iur.Can. (Koordinator), Dr. H. Snijders OFM.Cap, Dr. Piet Go O.Carm, Dr. J. van Paassen MSC, Dr. J. Königsmann SVD, J. Boumans SVD, Drs. F.X. Purwoharsanto Pr, Lic.Iur.Can., dan Drs. J. Hadiwikarta Pr (Editor). Karena keterbatasan waktu, pada tahap pertama Tim Penerjemah ini baru berhasil menerjemahkan Buku I - IV KHK 1983, pada bulan September 1983. Terjemahan Buku V - VII baru dapat diselesaikan pada tahap kedua, tahun 1986. Terjemahan dalam bahasa Indonesia ini selanjutnya diterbitkan oleh Penerbit Obor Jakarta (1983 - 1991), meliputi cetakan I dan II. Dengan diterbitkannya KHK berbahasa Indonesia ini, banyak pihak semakin dibantu dalam mempelajari dan memahami KHK 1983. Seiring dengan semakin banyaknya orang yang memakai KHK berbahasa Indonesia, semakin banyak pula saran dan kritik membangun disampaikan, baik secara lisan maupun tertulis. Karena itu, Presidium KWI tanggal 29 Agustus 1989 menugaskan Panitia Hukum Gereja KWI yang terdiri dari V. Kartosiswoyo Pr, Lic.Iur.Can., Dr. Piet Go O.Carm, dan Drs. F.X. Purwoharsanto Pr, Lic.Iur.Can. (Koordinator), untuk membuat revisi terjemahan KHK. Melalui empat kali pertemuan yang berlangsung total selama 14 hari, antara 5 Juli 1990 dan 27 April 1991, akhirnya Tim ini berhasil menyelesaikan revisi terjemahan tersebut. Edisi terjemahan ini diterbitkan oleh Penerbit Obor Jakarta (1991-2003), meliputi cetakan III-XI. Sejak awal tahun 2001, dalam kesempatan Temu Kanonis Regio Jawa Plus, sebenarnya sudah dilontarkan usulan tentang perlunya membuat revisi atas terjemahan KHK 1983. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi usulan tersebut, yaitu: 1. Adanya paragraf tambahan pada kanon 750 yang diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II, tanggal 1 Juli 1998 dengan MP Ad Tuendam Fidem; 2. Perlunya pembakuan istilah-istilah; 3. Koreksi atas terjemahan yang kurang tepat atau kurang lengkap; 4. Adanya bagian-bagian kanon tertentu yang hilang;

KHK – iv

5. Kenyataan bahwa kebanyakan orang menggunakan hanya teks terjemahan bahasa Indonesia, menuntut tersedianya KHK edisi bahasa Indonesia yang terjemahannya benar, tepat dan dapat diandalkan; 6. Banyaknya cetak-ulang (11 kali dalam 20 tahun) membuktikan tingginya kebutuhan dan permintaan di lapangan. Terdorong oleh alasan-alasan tersebut, Temu Kanonis Regio Jawa Plus membentuk Tim Revisi Terjemahan KHK yang terdiri dari Dr. Alf. Catur Raharso Pr, Drs. Y. Driyanto Pr, Lic.Iur.Can., Dr. Piet Go O.Carm, Drs. Y. Purbo Tamtomo Pr, Lic.Iur.Can., Dr. R. Rubiyatmoko Pr (Koordinator), Drs. G. Widyo Suwondo MSC, Lic. SS. Melalui serangkaian pertemuan khusus, baik di Yogyakarta maupun di Jakarta, sejak pertengahan tahun 2002 sampai dengan pertengahan 2005, akhirnya Tim ini berhasil menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Ketua KWI, Kardinal Yulius Darmaatmadja SJ, merestui kerja Tim ini dan menyatakan hasilnya sebagai KHK Edisi Resmi Bahasa Indonesia. Edisi ini menggantikan edisi KHK bahasa Indonesia sebelumnya. Demi kepentingan Gereja Indonesia seluruhnya, hak cipta atas KHK Edisi Bahasa Indonesia ini diserahkan kepada KWI. Pencetakan dipercayakan kepada Percetakan Mardi Yuwana Bogor, mulai dengan cetakan pertama, dan selanjutnya diterbitkan oleh KWI. Semoga dengan diterbitkannya KHK Edisi Resmi Bahasa Indonesia ini, semakin banyak orang terbantu dalam memahami dan menerapkan Hukum Gereja. Yogyakarta, 29 Juni 2005 Pada Hari Raya Petrus dan Paulus a.n. Tim Revisi Terjemahan KHK R. Rubiyatmoko Pr Koordinator

KHK – v

KONSTITUSI APOSTOLIK SACRAE DISCIPLINAE LEGES

KEPADA SAUDARA-SAUDARA YANG TERHORMAT PARA KARDINAL, PARA USKUP AGUNG, PARA USKUP, PARA IMAM, PARA DIAKON, DAN ANGGOTA UMAT ALLAH LAIN YOHANES PAULUS USKUP HAMBA PARA HAMBA ALLAH DEMI KENANGAN ABADI

UNDANG-UNDANG DISIPLIN SUCI, dalam perjalanan waktu, biasa diubah dan diperbaharui oleh Gereja Katolik, agar tepat selaras dengan perutusan penyelamatan yang dipercayakan kepada Gereja, dengan selalu menjaga kesetiaannya kepada Pendiri Ilahi. Tak ada maksud lain yang mendorong Kami untuk memerintahkan agar Kitab Hukum Kanonik, yang telah diperbarui, diumumkan pada tanggal 25 bulan Januari, tahun 1983, seraya akhirnya juga memenuhi harapan umat katolik di seluruh dunia. Ketika melakukan hal ini Kami terkenang kembali akan hari yang sama tahun 1959, ketika Pendahulu Kami Yohanes XXIII alm. untuk pertama kalinya mengumumkan niatnya untuk meninjau kembali Himpunan Undang-Undang Kanonik yang sedang berlaku, yang telah diundangkan pada bari raya Pentekosta tahun 1917. Rencana untuk meninjau kembali Kitab Hukum dicetuskan bersama dua rencana lain, yang dikatakan oleh Paus itu pada hari yang sama, yaitu niat untuk mengadakan Sinode Keuskupan Roma dan memanggil berkumpul Konsili Ekumenis. Meskipun peristiwa pertama tidak banyak berhubungan dengan pembaharuan Kitab Hukum, namun yang kedua, yaitu Konsili, amatlah penting untuk persoalan kita ini dan erat berhubungan dengan hakikatnya. Jikalau ditanyakan, apa sebabnya Yohanes XXIII merasa bahwa Kitab Hukum yang berlaku harus diubah, maka barangkali jawabannya ditemukan dalam Kitab Hukum itu sendiri, yang diundangkan pada tahun 1917. Akan tetapi masih ada jawaban lain dan yang utama, yaitu KHK – vi

Pembaruan Kitab Hukum Kanonik rupanya dituntut dan diharuskan oleh Konsili sendiri, yang memberikan perhatiannya terutama kepada Gereja. Menjadi jelaslah, sesudah peninjauan kembali Kitab Hukum diumumkan, bahwa Konsili merupakan suatu kegiatan, yang secara menyeluruh menyangkut masa depan. Tambahan pula dokumen-dokumen ajaran Konsili mengenai Gereja, masih harus disusun dan diselesaikan pada tahun 1962-1965. Namun tak ada seorang pun yang tidak mengetahui bahwa pandangan Yohanes XXlll sungguh benar, dan secara tepat harus dikatakan bahwa kearifannya melihat jauh ke depan demi kesejahteraan Gereja. Oleh sebab itu Kitab Hukum baru, yang muncul di hadapan umum pada hari ini, mutlak memerlukan karya Konsili terlebih dahulu; dan meskipun Kitab Hukum yang baru telah diumumkan sekaligus bersama Sidang Ekumenis itu, namun baru terbit lama sesudah Konsili, karena segala pekerjaan yang dilakukan untuk menyiapkannya baru dapat dibuat sesudah penutupan Konsili, sebab semua usaha itu harus bersandar pada Konsili. Tetapi kalau kita pada hari ini mengenangkan awal mula perkembangannya, yaitu tanggal 25 Januari tahun 1959, dan melihat Yohanes XXIII sendiri, Pemrakarsa Pembaharuan Kitab Hukum, maka haruslah kita katakan bahwa Kitab Hukum ini keluar dari cita-cita yang satu dan sama, yaitu memperbaharui hidup kristiani; dan dari cita-cita inilah terutama seluruh usaha Konsili menerima norma-norma dan arahnya. Kalau sekarang kita mau meninjau hakikat pekerjaan-pekerjaan yang mendahului pengundangan Kitab Hukum dan juga cara melaksanakan tugas-tugas tersebut, terutama antara Pontifikat Paulus VI dan Yohanes Paulus I dan seterusnya sampai hari ini, maka sungguh-sungguh harus diakui dengan terus terang bahwa semua karya itu diselesaikan dengan semangat kolegial yang mencolok; dan hal ini berlaku tidak hanya bagi pekerjaan lahiriah penyusunannya, akan tetapi juga menyangkut isi pokok undang-undang yang ditetapkan. Dari ciri kolegialitas yang menandai secara mencolok proses lahirnya Kitab Hukum ini, sangat sesuai dengan ajaran dan sifat dasar Konsili Vatikan II. Sebab itu Kitab Hukum ini menonjolkan semangat Konsili bukan hanya dalam hal isi, melainkan juga dalam hal proses sejak awal mulanya. Dalam naskah-naskahnya Konsili mengemukakan Gereja sebagai sakramen universal Karya Keselamatan (bdk. Konstitusi Lumen KHK – vii

Gentium art. 1, 9, 48), sebagai Umat Allah, yang susunan hirarkisnya bersandar pada Kolegium para Uskup yang bersatu dengan kepalanya. Oleh karena itulah para Uskup dan Episkopat telah diundang untuk bekerjasama dalam persiapan Kitab Hukum yang baru, supaya dengan cara sekolegial mungkin lewat perjalanan yang begitu panjang rumusanrumusan yuridis berangsur-angsur menjadi matang dan kemudian harus dipakai untuk seluruh Gereja. Sepanjang seluruh waktu usaha ini turut juga bekerja para ahli, yakni orang-orang yang memiliki pengetahuan khusus di dalam teologi, sejarah, dan terutama dalam hukum kanonik, dan mereka dipilih dari segala kawasan di seluruh dunia. Kepada mereka masing-masing dan semua bersama-sama, pada hari ini Kami menyampaikan dengan tulus ikhlas rasa terima kasih Kami. Pertama-tama Kami kenangkan para Kardinal yang sudah meninggal dunia yang pernah memimpin Komisi Persiapan: Kardinal Petrus Ciriaci, yang memulai pekerjaan ini, dan Kardinal Pericles Felici, yang telah membimbing pekerjaan selama beberapa tahun sampai hampir selesai. Kami juga teringat akan para sekretaris Komisi tersebut: Yang terhormat Mgr. Yakobus Violardo, yang kemudian diangkat menjadi Kardinal serta P. Raimundus Bidagor, anggota Serikat Yesus; dalam melaksanakan tugas ini mereka berdua telah mencurahkan pengetahuan dan kebijaksanaan mereka. Sekaligus Kami mengenang para Kardinal, para Uskup Agung dan para Uskup, yang pernah menjadi anggota Komisi ini, serta para konsultor masing-masing Kelompok Studi yang dilibatkan dalam karya yang begitu berat pada tahun-tahun tersebut, yang sementara itu dipanggil Tuhan untuk memperoleh pahala abadi. Untuk mereka semua doa permohonan Kami membubung ke hadirat Allah. Tetapi Kami berkenan juga mengingat mereka yang masih hidup, terutama Pejabat Ketua Komisi yang sekarang, yakni Yang Mulia Rosalius Castillo Lara, yang telah amat lama memberikan usahausahanya yang luar biasa pada tugas berat ini; dan sesudah dia, putera terkasih Wilhelmus Onclin, seorang imam yang amat banyak memberikan sumbangan bagi berhasilnya pekerjaan ini secara gemilang berkat perhatiannya yang tak kenal lelah dan seksama. Demikian pula semua anggota lain yang memberikan sumbangan yang amat berharga dalam Komisi tadi, baik Kardinal sebagai anggota maupun lain-lainnya sebagai Petugas, Konsultor dan Pembantu dalam Kelompok-kelompok Studi atau dalam tugas-tugas lain, demi untuk menyelesaikan tugas yang KHK – viii

begitu berat dan rumit itu. Maka dalam mengundangkan Kitab Hukum pada hari ini, Kami menyadari sepenuhnya bahwa tindakan ini berdasarkan otoritas Kami sebagai Paus, dan karena itu merupakan pelaksanaan primat. Namun sekaligus Kami menyadari juga bahwa Kitab Hukum ini sejauh menyangkut isinya mencerminkan keprihatinan kolegial semua Saudara Kami dalam jabatan Uskup terhadap Gereja. Bahkan berdasarkan keserupaan dengan Konsili itu sendiri, Kitab Hukum harus dianggap sebagai buah kerjasama kolegial, yang dihasilkan kerja sama terpadu para ahli dan lembaga-lembaga di seluruh Gereja. Timbul pertanyaan lain, apakah Kitab Hukum Kanonik itu? Agar pertanyaan itu dapat dijawab dengan tepat, haruslah diingat kembali warisan hukum yang begitu tua, yang terdapat dalam Kitabkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dari mana berasal seluruh tradisi hukum dan perundangan Gereja, bagaikan dari sumbernya yang utama. Sebab Kristus Tuhan sama sekali tidak menghapus warisan amat kaya dari Hukum dan Para Nabi, yang lama-kelamaan berkembang berkat sejarah dan pengalaman Umat Allah Perjanjian Lama, melainkan menggenapinya (bdk. Mat 5:17) sedemikian sehingga warisan itu secara baru dan lebih mendalam masuk ke dalam warisan Perjanjian Baru. Meskipun Santo Paulus dalam menerangkan rahasia Paskah mengajarkan bahwa manusia tidak dibenarkan oleh karya menurut hukum, melainkan oleh iman (bdk. Rom 3:28; Gal 2:16), tetapi tidak meniadakan daya ikat dekalog (bdk. Rom 13:8- 10; Gal 5:13-25; 6:2), ia juga tidak menyangkal makna disiplin dalam Gereja Allah ( bdk. 1Kor 5 dan 6). Demikianlah tulisan-tulisan Perjanjian Baru memungkinkan kita memahami dengan lebih baik makna disiplin, supaya kita dapat mengerti jauh lebih baik ikatan yang lebih erat antara disiplin dan sifat Kabar Gembira yang menyelamatkan. Bila demikian halnya, maka cukup jelaslah bahwa Kitab Hukum sama sekali tidak bertujuan untuk menggantikan iman, rahmat, karismakarisma dan terutama cintakasih dalam kehidupan Gereja atau kaum beriman kristiani. Sebaliknya Kitab Hukum bertujuan terutama untuk menumbuhkan keteraturan yang sedemikian rupa dalam masyarakat gerejawi, yang memberikan tempat utama kepada cintakasih, rahmat dan karisma-karisma, namun sekaligus lebih memudahkan perkembangan yang teratur dari semuanya itu baik dalam kehidupan masyarakat gerejawi maupun dalam kehidupan tiap-tiap orang yang termasuk di dalamnya. KHK – ix

Kitab Hukum, karena merupakan naskah legislatif utama Gereja yang bersandar pada warisan hukum dan perundangan Wahyu serta Tradisi, harus dipandang sebagai alat yang mutlak perlu agar terjagalah tatanan yang semestinya, baik dalam hidup pribadi maupun dalam hidup sosial serta dalam kegiatan Gereja itu sendiri. Sebab itu, disamping unsurunsur fundamental yang menyangkut struktur hirarkis dan organis Gereja, baik yang ditetapkan oleh Pendiri Ilahi maupun yang berdasarkan tradisi para Rasul, atau tradisi lain yang sudah sangat kuno, perlulah Kitab Hukum menetapkan beberapa aturan dan norma tindakan, dan juga normanorma pokok yang menyangkut pelaksanaan tritugas yang dipercayakan kepada Gereja sendiri. Alat tadi, yaitu Kitab Hukum, sepenuhnya sesuai dengan kodrat Gereja, seperti yang diajarkan terutama oleh magisterium Konsili Vatikan II pada umumnya, dan secara khusus dalam ajarannya mengenai Gereja. Malahan, dalam batas tertentu, Kitab Hukum yang baru dapat dipandang sebagai langkah besar untuk mengalihbahasakan ajaran Konsili mengenai Gereja ke dalam bahasa kanonik, yaitu eklesiologi konsili. Karena citra Gereja, seperti digambarkan dalam ajaran Konsili tidak dapat diterjemahkan secara sempurna ke dalam bahasa kanonik, maka Kitab Hukum selalu harus dikembalikan kepada citra tadi, yang merupakan contohnya yang utama; karena dari hakikatnya sendiri Kitab Hukum harus mengungkapkan garis-garis citra tadi sedapat mungkin. Dari sinilah muncul beberapa norma fundamental, yang mewarnai seluruh Kitab Hukum yang baru, meskipun terbatas hanya dalam materi yang khusus, serta juga dalam gaya bahasa, yang berhubungan dengan materi tadi. Malahan dapat ditegaskan bahwa dari sinilah muncul ciri ini, yang menyebabkan Kitab Hukum dianggap sebagai pelengkap ajaran yang dikemukakan oleh Konsili Vatikan II, secara khusus yang menyangkut dua Konstitusi, baik yang Dogmatis maupun yang Pastoral. Dari sini boleh disimpulkan bahwa kebaharuan yang mendasar, yang terdapat dalam Konsili Vatikan II, lebih-lebih yang menyangkut ajarannya mengenai Gereja, juga merupakan kebaharuan dalam Kitab Hukum baru ini, tanpa pernah menjauhkan diri dari tradisi legislatif Gereja. Dari unsur-unsur yang mengungkapkan gambaran Gereja yang benar dan khas, hal-hal berikut inilah yang terutama harus disebutkan: ajaran yang mengemukakan Gereja sebagai Umat Allah (bdk. Konstitusi Lumen Gentium art. 2) dan otoritas hirarki sebagai pelayanan (ibid. no. 3); selain itu juga ajaran yang menunjukkan Gereja sebagai komunio KHK – x

dan mengemukakan hubungan erat timbal-balik, yang harus ada antara Gereja partikular dan universal, juga antara kolegialitas dan primat; demikian juga ajaran yang mengemukakan bahwa semua anggota Umat Allah, dengan caranya yang khas, mengambil bagian dalam tritugas Kristus, yaitu tugas sebagai imam, nabi, dan raja; ajaran itu hendaknya dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban dan hak-hak kaum beriman kristiani, khususnya kaum awam; akhirnya juga usaha-usaha yang harus dibaktikan oleh Gereja dalam gerakan ekumenis. Jadi jika Konsili Vatikan II telah menampilkan hal-hal yang lama dan yang baru dari khazanah Tradisi, dan kebaharuan itu terdapat dalam unsur-unsur ini serta unsur-unsur lainnya, jelaslah bahwa Kitab Hukum memiliki dalam dirinya ciri kesetiaan dalam yang baru dan ciri kebaharuan dalam kesetiaan, serta jelaslah bahwa Kitab Hukum menyesuaikan diri dengannya dalam materi dan secara khusus dalam cara mengungkapkannya. Kitab Hukum Kanonik yang baru, terbit pada waktu para Uskup di seluruh Gereja tidak hanya meminta pengundangannya, bahkan mendesak dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Memang sesungguhnya Kitab Hukum Kanonik sangat diperlukan oleh Gereja. Karena Gereja didirikan sebagai ikatan sosial dan kelihatan, maka ia membutuhkan norma-norma agar terlihatlah strukturnya yang hirarkis dan organis, agar pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan, terutama pelaksanaan kuasa suci serta pelayanan sakramen-sakramen, diatur dengan baik; agar hubungan timbal balik antara umat beriman kristiani diatur atas dasar keadilan dalam cintakasih, dengan menjamin serta merumuskan hak-hak masing-masing, sehingga akhirnya usaha-usaha bersama yang dijalankan untuk menghayati hidup kristiani secara lebih sempurna didukung, diperkuat dan dimajukan dengan undang-undang kanonik. Akhirnya undang-undang kanonik dengan sendirinya menuntut pelaksanaan, karena itu dengan sangat teliti telah diusahakan agar dalam persiapan Kitab Hukum yang memakan waktu begitu lama, normanorma diungkapkan setepat mungkin dan didasarkan atas asas yuridis, asas kanon...