Makalah Hukum dan Stratifikasi Sosial di Masyarakat PDF

Preview

Summary

OLEH: KELOMPOK I NAMA: 1. SUPARDI 2. MUH. RAFLY NURFAIZY 3. RESKI PURNAMA 4. FITRI RAMADANI 5. AINUL AMALIYAH KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah Sosi...

Description

OLEH: KELOMPOK I NAMA: 1. SUPARDI 2. MUH. RAFLY NURFAIZY 3. RESKI PURNAMA 4. FITRI RAMADANI 5. AINUL AMALIYAH

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah Sosiologi Hukum dengan judul “Hukum & Stratifiksi Sosial Dalam Masyarakat” sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada dosen pembimbing mata kuliah Sosiologi Hukum yang telah memberikan tugas mengenai makalah ini sehingga pengetahuan kami dalam penulisan Makalah ini semakin bertambah, dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan makalah ini. Makalah ini kami buat dalam rangka untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman mengenai sosiologi Hukum dengan harapan agar para mahasiswa dapat lebih memperdalam pengetahuan mengenai “Hukum & Stratifiksi Sosial Dalam Masyarakat”. Tidak ada manusia yang sempurna, oleh karena itu kami menyadari masih terdapat banyak kesalahan yang tanpa sengaja dibuat, baik kata maupun tata bahasa di dalam makalah ini. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi semua yang membacanya terlebih bagi diri kami pribadi.

Sosiologi Hukum | Hukum & Stratifikasi Sosial Dalam Masyarakat

ii

DAFTAR ISI

Sampul……………………………………………………………….. i Kata Pengantar………………………….……………………………. ii Daftar Isi……………………………………………………………… iii A. Pendahuluan……………………………………………………… 1 B. Institusi Sosial…………………………………………........……. 2 C. Stratifikasi Sosial & Hukum……………………………………... 5 D. Hubungan Institusi Sosial, Stratifikasi Sosial Dengan Hukum....... 12 E. Kesimpulan……………………………………………………….. 18 Daftar Pustaka…………………………………………………………. 19

Sosiologi Hukum | Hukum & Stratifikasi Sosial Dalam Masyarakat

iii

Sosiologi Hukum | Hukum & Stratifikasi Sosial Dalam Masyarakat

iv

A. PENDAHULUAN Keadilan adalah milik setiap orang. Setiap orang berhak merasakan sebuah keadilan termasuk juga keadilan hukum. Sebagaimana juga yang terdapat dalam sebuah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Hukum tidak memandang kaya atau miskinnya seseorang. Setiap orang baik kaya ataupun miskin punya hak yang sama untuk merasakan keadilan hukum. Namun, pada kenyataanya, tidak demikian. Terkadang terkesan bahwa hukum lebih berpihak pada kaum strata atas. Lapisan kelas atas masih dianggap sebagai personifikasi dari sebuah struktur dalam masyarakat. Termasuk juga struktur hukumnya. Yang menentukan hukum adalah kaum kalangan atas dan kaum strata bawah dianggap sebagai alat struktur dan pelaksana dari struktur. Hukum berlaku topdown. Artinya bahwa hukum ditentukan oleh kalangan atas kemudian diterapkan pada masyarakat kalangan bawah. Pada posisi inilah kaum strata bawah mulai tertekan. Tertekan oleh sebuah aturan yang ditetapkan oleh strata atas. Hukum yang dibuat oleh kaum strata atas dimasuki oleh kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Keadaan ini di perparah lagi dengan pengetahuan kaum miskin yang terbatas tentang hukum. Oleh karena itu, saat hukum menghadapkan antara kaum strata atas dengan kaum strata bawah kaum strata atas secara tidak langsung lebih unggul. Di dalam penulisan makalah ini diperlukan sumber informasi yang luas agar di dalam penulisannya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan makalah ini agar dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidak konsistenan di dalam penulisan. Untuk itulah dalam makalah ini, kami ingin memfokuskan satu persoalan yaitu bagaimana Hukum Dan Stratifikasi dalam kenyataan sosial, hal tersebut akan menjadi focus bahasan kami dalam makalah ini.

Sosiologi Hukum | Hukum & Stratifikasi Sosial Dalam Masyarakat

1

B. INSTITUSI SOSIAL Dalam bahasa Inggris di jumpai dua istilah yang mengacu pada pengertian institusi (lembaga), yaitu institute dan institution. Istilah pertama menekankan kepada pengertian institusi sebagai sarana dan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan istilah kedua menekankan pada pengertian institusi sebagai suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan Istilah lembaga kemasyarakatan merupakan pengalih bahasaan dari istilah Inggris, social institution. Akan tetapi Soejono Soekanto menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang khas dan tepat untuk menjelaskan istilah tersebut. Ada yang mengatakan bahwa padanan yang tepat untuk istilah itu ialah pranata sosial yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat. Pranata sosial yang di tuturkan oleh Koentjaraningrat, adalah suatu sistem tata kelakuan dan tata hubungan yang berpusat pada sejumlah aktivitas masyarakat.dengan demikian menurut beliau, lembaga kemasyarakatan ialah sistem tata kelakuan atau norma untuk memenuhi kebutuhan. Ahli sosiologi lain berpendapat bahwa ari social institution ialah bangunan sosial. Pengertian-pengertian social institution yang dikutip oleh Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut. Menurut Robert Mac Iver dan Charles H. Page, social institution ialah tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan. Howard Becker mengartikan social istitution dari sudut fungsinya. Menurutnya ian merupakan jaringan dari proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi meraih dan memelihara kehidupan hidup mereka. Summer melihat social institution dari sisi kebudayaan. Menurut dia, ini merupakan perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan yang mempunyai sifat kekal yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari paparan singkat mengenai institusi, dapat disimpulkan bahwa institusi mempunyai dua pengertian: pertama , sistem norma yang mengandung arti pranata; kedua, bangunan. Menurut Summer, sebagaiman dikutipoleh Selo Soemarjan dan Soelaeman soemardi,yaitu an institution consist a concept idea, nation, doctrin, interest and a structure (suatu institisi terdiri atas konsep tentang cita-cita,minat, Sosiologi Hukum | Hukum & Stratifikasi Sosial Dalam Masyarakat

2

doktrin, kebutuhan, dan struktur). Sebagai sebuah norma institusi bersifat mengikat. Ia merupak aturan yang mengatur warga kelompok dimasyarakat. Di samping itu ia pun merupakan pedoman dan tolak ukur untuk membandingkan dan mengukur sesuatu. Norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, berubah sesuai dengan keperluan dan kebutuhan manusia. Maka lahirlah umpanya, kelompok norma yang menimbulkan institusi keluarga dan institusi perkawinan; kelompok norma pendidikan yang menghasilkan insstitusi pendidikan;kelompok norma hukum yamg membentuk institusi hukum; seperti peradilan; kelompok norma agam yang membentuk institusi keagamaan. Dilihat dari daya mengikatnya, secara sosiologis norma-norma tersebut dapat dibedakan menjadi empat macam; pertama, tingkatan cara (usage); kedua, kebiasaan (folkways); ketiga, tata kelakuan (mores); keempat, adap istiadat (custom). Usage menunjuk pada suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kekuatan mengikat norma ini paling lemah dibandingkan dengan ketiga norma yang lainnya. Folkways merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulangulang dalam bentuk yang sama; menggambarkan bahwa kegiatan tersebut disenabgi banyak orang. Daya ikat norma ini lebih kuat daripada usage; contohnya memberi hormat kepada yang lebih tua. Tidak memberi hormat kepada yang lebih tua dianggap suatu penyimpangan. Apabila suatu kebiasaan dianggap sebagaicara berprilaku, bahkan dianggap dan diterima sebagai norma pengatur, maka kebiasaan meningkat menjadi tahapan mores. Ia merupakan alat pengawas bagi perilaku masyarakat yang daya ikatnya lebih kuat daipada folkways dan usage. Norma tata kelakuan yang terus menerus dalakukan sehingga integrasinya menjadi sangat kuat dengan pola-pola perilaku masyarakat, daya ikatnya akan lebih kuat dan meningkat ketahapan custom. Dengan demikian, warga masyarakat yang melanggar custom akan menderiata karena mendapat sanksi yang keras dari masyarakat. Di dalam uraian telah disinggung, bahwa pergaulan hidup dalam masyarakat diatur oleh kaidah-kaidah dengan tujuan untuk mencapai tata tertib. Di dalam perkembangan selanjutnya kaidah tersebut berkelompok-kelompok berbagai keperluan pokok dari kehidupan manusia seperti kebutuhan hidup kekerabatan,

Sosiologi Hukum | Hukum & Stratifikasi Sosial Dalam Masyarakat

3

kebutuhan pencarian hidup, kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan untuk menyatakan keindahan, kebutuhan jasmaniiah diri, manusia, dan lain sebagainya. Dari contoh yang telah diuraikan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa lembaga-lembaga kemayarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat, karena setiap masyarakat

tentu

mempunyai

kebutuhan-kebutuhan

pokok

ynag

apabila

dikelompokkan, terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam berbagai bidan kehidupan.dengan demikian maka suatu lembaga kemasyarakatan merupakan himpuna dari pada kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka lembaga-lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu: a) Untuk memberikan pedoman kepada masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan pokok. b) Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan c) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. d) Dari penjelasan singkat tersebut terlihat nyata, bahwa tidak semua kaidah merupakan

lembaga-lembaga

kemasyarakatan,hanya

yang

mengatur

kebutuhan pokok saja yang merupakan lembaga kemasyarakatan. Artinya bahwa kaidah-kaidah tersebur harus mengalami proses pelembagaan (institution nalization) terlebih dahulu, yaitu suatu proses yang dilewati oleh suatu kaidah yang baru untuk menjalanu bagian salah satu lembaga kemasyarakatan. Yang dimaksud disini ialah agar kaidah tadi diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai dalam kehidupan sehari-hari. Proeses pelembagaan sebenarnya tidak berhenti demikian saja, akan tetapi dapt berlangsung lebih jauh sehingga suatu kaidah tidak saja melembaga akan tetapi bahkan menjiwai bahkan mendarah daging pada masyarakat.

Sosiologi Hukum | Hukum & Stratifikasi Sosial Dalam Masyarakat

4

C. STRATIFIKASI SOSIAL DAN HUKUM Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Status yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat ada yang didapat dengan suatu usaha (achievement status) dan ada yang didapat tanpa suatu usaha (ascribed status). Stratifikasi berasal dari kata stratum yang berarti strata atau lapisan dalam bentuk jamak. Pitirin A. Sorokin mendefinisikan stratifikasi sebagai pembedaan penduduk atau anggota masyarakat ke dalam kelas-kelas secara hierarkis. Sedangkan menurut Bruce J. Cohen sistem stratifikasi akan menempatkan setiap individu pada kelas sosial yang sesuai berdasarkan kualitas yang dimiliki. Stratifikasi dapat terjadi dengan sendirinya sebagai bagian dari proses pertumbuhan masyarakat, juga dapat dibentuk untuk tercapainya tujuan bersama. Faktor yang menyebabkan stratifikasi sosial dapat tumbuh dengan sendirinya adalah kepandaian, usia, sistem kekerabatan, dan harta dalam batas-batas tertentu. Mobilitas sosial merupakan perubahan status individu atau kelompok dalam stratifikasi sosial. Mobilitas dapat terbagi atas mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal juga dapat terbagi dua, mobilitas vertikal intragenerasi, dan mobilitas antargenerasi. Berkaitan dengan mobilitas ini maka stratifikasi sosial memiliki dua sifat, yaitu stratifikasi terbuka dan stratifikasi tertutup. Pada stratifikasi terbuka kemungkinan terjadinya mobilitas sosial cukup besar, sedangkan pada stratifikasi tertutup kemungkinan terjadinya mobilitas sosial sangat kecil. Untuk menjelaskan stratifikasi sosial ada tiga dimensi yang dapat dipergunakan yaitu : privilege, prestise, dan power. Ketiga dimensi ini dapat dipergunakan sendiri-sendiri, namun juga dapat didigunakan secara bersama. Karl Marx menggunakan satu dimensi, yaitu privilege atau ekonomi untuk membagi masyarakat industri menjadi dua kelas, yaitu kelas Borjuis dan Proletar. Sedangkan Max Weber, Peter Berger, Jeffries dan Ransford mempergunakan ketiga dimensi tersebut. Dari penggunaan ketiga dimensi tersebut Max Weber memperkenalkan konsep : kelas, kelompok status, dan partai. Kelas sosial merupakan suatu pembedaan individu atau kelompok berdasarkan kriteria ekonomi. Untuk mendalami kelas sosial ini Soerjono Soekanto memberikan 6 kriteria tradisional. Sosiologi Hukum | Hukum & Stratifikasi Sosial Dalam Masyarakat

5

Menurut Horton and Hunt keberadaan kelas sosial dalam masyarakat berpengaruh terhadap beberapa hal, diantaranya adalah identifikasi diri dan kesadaran kelas sosial, pola-pola keluarga, dan munculnya simbol status dalam masyarakat. Bentuk stratifikasi dapat dibedakan menjadi bentuk lapisan bersusun yang diantaranya dapat berbentuk piramida, piramida terbalik, dan intan. Selain lapisan bersusun bentuk stratifikasi dapat juga diperlihatkan dalam bentuk melingkar. Bentuk stratifikasi melingkar ini terutama berkaitan dengan dimensi kekuasaan. Ada tiga cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengetahui bentuk dari stratifikasi sosial. Ketiga cara tersebut adalah dengan pendekatan objektif, pendekatan subyektif, dan pendekatan reputasional. Stratifikasi sosial disini diartikan sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat atau secata hierarkis. Oleh karena itu, para ahli sosiologi hukum biasanya mengemukakan suatu hipotesis bahwa semakain komplek stratifikasi sosial dalam masyarakat, semakin banyak hukum yang mengaturnya. Statifikasi sosial yang dimaksud, diartikan sebagai suatu keadaan yang mempunyai tolak ukur yang banyak atau ukuran yang dipergunakan sebagai indicator untuk mendudukan seseorang kedalam posisi sosial tertentu. Sudah menjadi kenyataan yang tidak asing lagi, bahwa hukum merupaka salah satu gejala sosial sama halnya dengan ekonomi, politik, pendidikan, dan seterusnya. Bahwa telah disadari hukum dan gejala sosial lainnya saling mempengaruhi. Namun, disatu pihak, hukum dapat hukum dapat dipelajari tersendidri terlepas dari gejala sosial lainnya dan di pihak lain ada yang lebih senang mempelajari hukun dan kaitannya dengan gejala sosial lainnya. Dalam setiap masyarakat pasti ada sesuatu yang dihargai. Sesuatu yang dimaksud akan melahirkan suatu system sosial yang berlapis-lapis atau stratifikasi sosial pada masarakat yang dimaksud. Stratifikasi sosial ialah perbedaan penduduk secara bertingkat-tingkat berdasarkan hierarkinya. Suatu contoh: masyarakat Bali mempunyai beberapa kasta. Kasta-kasta dimaksud, antara satu dengan yang lainnya tidak pernah sederajat. Selain itu dapat pula diungkapkan bahwa dalam masyarakat di Sulawesi Tengah tampak adanya masyarakat yang kaya, miskin, dan masyarakat menengah.

Sosiologi Hukum | Hukum & Stratifikasi Sosial Dalam Masyarakat

6

Selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang akan dapat menumbuhkan adanya sistem yang berlapis-lapis atau stratifikasi sosial dalam masyarakat tersebut. Stratifikasi sosial tersebut dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara hierarkis (Soerjono & Mustafa, 1982: 197). Misalnya, masyarakat Bali yang terbagi atas kastakasta atau Jakarta (atau tempat-tempat lainnya) ada orang-orang kaya, setengah kaya, dan miskin. Stratifikasi sosial merupakan aspek vertikal dari kehidupan sosial dimana terjadi distribusi yang tidak seimbang dari sandang, pangan, tanah, bahan-bahan mentah, dan seterusnya sehingga adakalanya stratifikasi sosial diidentikkan dengan ketidak seimbangan kekayaan materiil. Setiap masyrakat memiliki penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakatnya. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal teretntu akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi lainnya. Kalau suatu masyarakat lebih menghargai kekayaan materi darpada kehormatan, misalnya mereka yang lebih banyak mempunyai kekayaan meteri akan menempati kedudukan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pihak-pihak lain. Gejala tersebut menimbulkan lapisan masyarakat yang merupakan pembedaan posisi seseorang atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal (Dikutip dari buku M. Solly Lubis, Sistem Nasional, Mandar Maju, Bandung, 2002, halaman 1.). Masyarakat merupakan suatu kesatuan yang didasarkan ikatan-ikatan yang sudah teratur dan boleh dikatakan stabil. Sehubungan dengan itu maka dengan sendirinya masyarakat merupakan kesatuan dalam pembentukannya mempunyai gejala yang sama. Seorang Filsuf bangsa Yunani yaitu Aristoteles mengatakan, bahwa di dalam tiap-tiap negara terdapat 3 unsur lapisan masyarakat, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang berada di tengah-tengahnya dan mereka yang melarat. Ucapan Aristoteles ini membuktikan bahwa terjadinya lapisan-lapisan dalam masyarakat telah ada sejak atau bahkan diduga bahwa zaman sebelumnya telah diakui adanya tingkatan atau lapisan-lapisan di dalam msayarakat.

Sosiologi Hukum | Hukum & Stratifikasi Sosial Dalam Masyarakat

7

Pitirm A. Sorokin dalam karangannya yang berjudul “Socias Stratification” mengatakan bahwa sistem lapisan dalam masyarakat itu meruapakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Jadi yang diamkasud dengan stratifikasi sosial (Social Stratification) adalah stratification berasal dari Stratum (jamaknya strata yang berarti lapisan). Menurut Pitirm A. Sorokin, bahwa Social Stratification adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan kelaskelas secara bertingkat. (Soejono Soekanto, 1982: 227) Menurut Robert MZ. Lawang (Teori social klasik dan modern), Pelapisan sosial merupakan penggolongan orang-orang dalam suatu sistem sosial tertentu secara hierarki menurut dimensi kekuasaan, privelese, dan prestise. Sedangkan menurut Kingsley Davis dan Wilbert Moore, menyatakan bahwa tak ada masyarakat yang tidak terstratifikasi atau sama sekali tanpa kelas, menurut pandangan mereka, stratifikasi adalah keharusan fungsional (George Ritzer-Douglas J.Goodman 2008). Stratifikasi sosial terjadi karena ada sesuatu yang dihargai dalam masyarakat, misalnya harta, kekayaan, ilmu pengetahuan, kesalehan, keturunan, dan lain sebagainya. Stratifikasi sosail akan selalu ada selama dalam masyarakat terdapat sesuatu yang dihargai (Selo Soermardjan/ Http:// sosionamche. Blogspot. Com.). Stratifikasi sosial akan menimbulkan kelas sosial, dimana setiap anggota masyarakat akan menempati kelas sosial sesuai dengan kriteri yang mereka miliki. Kelas sosial adalah golongan yang terbentuk karena adanya perbedaan kedudukan tinggi dan rendah, dan karena adanya rasa segolongan dalam kelas tersebut masingmasing, sehingga kelas yang satu dapat dibedakan dari kelas yang lain (Hasan Sadili, hukum-dan-stratifikasi-sosial-suatu.html). Dasar dan inti dari lapisan-lapisan yang terdapat dalam masyarakat itu adalah ketidakseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap nilai-nilai sosial dan pengaruhnya diantara anggota masyarakat. Pada masyarakat yang kebudayaannya masih sederhana lapisan masyarakat pada mulanya hanya berkisar pada perbedaan antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Kemudian ketika masyarakat sudah berkembang sedemikian rupa, maka lapisanlapisan d...