Makalah Perjanjian Internasional (Ratifikasi, Aksesi dan Reservasi) DOCX

Title	Makalah Perjanjian Internasional (Ratifikasi, Aksesi dan Reservasi)
Author	Ananda K. Sukarmaji
Pages	32
File Size	58.8 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	590
Total Views	714

Summary

Description

BAB I RATIFIKASI 1.1 Pengantar Ratifikasi Pada dasarnya kata ratifikasi tidak sesederhana mengartikannya sebagai sekedar pengesahan atau penandatanganan oleh kepala negara setelah persetujuan parlemen. Secara umum pengertian perjanjian internasional yang diterjemahkan secara berbeda-beda maka ratifikasipun mengalami hal yang berbeda dan berbagai versi. Titik berat dari pengertian ratifikasi yang dikemukakan di atas adalah pengesahan akhir dari amar perjanjian yang diberikan oleh masing- masing pihak pada draf perjanjian yang telah mereka sepakati dibabak- babak kesimpulan bersama beberapa catatan komentar yang diperlukan termasuk didalamnya pertukaran dokumen dari draf yang telah disahkan. Dalam rumusan Oppenheim Lauterpacht ini hanya menyangkut tiga poin penting yaitu; pengesahan terakhir, komentar yang diperlukan serta pergantian dokumen. Pada hal ratifikasi tidak hanya menyangkut hal- hal tersebut, tetapi lebih jauh dari itu adalah pengaruh dari perjanjian itu sendiri.1 1.2 Ratifikasi dalam konteks Hukum Nasional Ratifikasi ialah pengesahan suatu perjanjian internasional oleh negara yang menandatangani perjanjian tersebut, sesuai menurut ketentuan –ketentuan konstitusi negara yang bersangkutan2 sehingga seringkali konteks ratifikasi di berbagai negara mempunyai mekanisme yang berbeda-beda, di Inggris misalnya ratifikasi dilakukan dengan perbuatan pengesahan oleh Takhta Inggris (Ratu, Raja) sedangkan menurut konstitusi Amerika Serikat Ratifikasi dilakukan oleh presiden.3 Dengan demikian jelas terlihat bahwa proses ratifikasi adalah sepenuhnya dari hukum nasional masing- masing negara menurut ketentuan-ketentuan konstitusi masing-masing. Untuk negara yang memerlukan ratifikasi guna pengesahan suatu perjanjian internasional dapatlah dikatakan bahwa ratifikasi diperlukan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah perjanjian internasional tersebut benar-benar diperlukankah, sebelum negara bersangkutan terikat kepada perjanjian tersebut.4 1 F.O. Wilcox, Harvard Law School, AJIL- Annual Journal of International Law, Vol. 29, 1935 2 Oliver Dörr, Kirsten Shamelenbach, "Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary", (Jerman:Springer,2012) Hlm 197 3 Ibid. hlm 187. 4 Chairul Anwah, Hukum Internasional: Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa, (Jakarta:Penerbiit Djambatan, 1988), hlm. 75. 1...