Martin Albrow - Birokrasi PDF

Preview

Summary

Nama : Fikri Ibrahim Arif NPM : 1506811511 Program Studi : Pascasarjana Ilmu Politik Mata Kuliah : Pembangunan Politik Critical Review IV Martin Albrow - Birokrasi Albrow membagi tujuh cara pandang mengenai birokrasi. Ketujuh cara pandang ini dipergunakan sebagai pisau analisa guna menganalisis feno...

Description

Accelerat ing t he world's research.

Martin Albrow - Birokrasi Fikri Ibrahim Arif

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

REVIEW "BIROKRASI" M.ALBROW Elisabet h awsa Birokrasi Dalam Organisasi Pemerint ahan SEJARAH BIROKRASI Yulius Gono At e BIROKRASI WEBER Ifan Apriliyant o

Nama NPM Program Studi Mata Kuliah

: Fikri Ibrahim Arif : 1506811511 : Pascasarjana Ilmu Politik : Pembangunan Politik

Critical Review IV Martin Albrow - Birokrasi

Albrow membagi tujuh cara pandang mengenai birokrasi. Ketujuh cara pandang ini dipergunakan sebagai pisau analisa guna menganalisis fenomena birokrasi yang banyak dipraktekkan di era modern. Pertama, birokrasi sebagai organisasi rasional sebagian besar mengikut pada pemahaman Weber. Namun, rasional di sini patut dipahami bukan sebagai segalanya terukur secara pasti dan jelas. Kajian sosial tidap pernah menghasilkan sesuatu yang pasti menurut hipotesis yang diangkat. Birokrasi dapat dikatakan sebagai organisasi yang memaksimumkan efisiensi dalam administrasi. Secara teknis, birokrasi juga mengacu pada mode pengorganisasian dengan tujuan utamanya menjaga stabilitas dan efisiensi dalam organisasi-organisasi yang besar dan kompleks. Birokrasi juga mengacu pada susunan kegiatan yang rasional yang diarahkan untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Kedua, Birokrasi sebagai Inefesiensi Organisasi. Birokrasi merupakan antitesis (perlawanan) dari dari vitalitas administratif dan kretivitas manajerianl. Birokrasi juga dinyatakan sebagai susunan manifestasi kelembagaan yang cenderung ke arah infleksibilitas

dan

depersonalisasi.

Selain

itu,

birokrasi

juga

mengacu

pada

ketidaksempurnaan dalam struktur dan fungsi dalam organisasi-organisasi besar. Ketiga, Birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat, Birokrasi merupakan pelaksanaan kekuasaan oleh para administrator yang profesional. Atau,

birokrasi merupakan pemerintahan oleh para pejabat. Dalam pengertian ini, pejabat memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melakukan sesuatu. Juga, seringkali dikatakan birokrasi adalah kekuasaan para elit pejabat. Selanjutnya, Birokrasi sebagai administrasi negara atau public, birokrasi merupakan komponen sistem politik, baik administrasi pemerintahan sipil ataupun publik. Ia mencakup semua pegawai pemerintah. Birokrasi merupakan sistem administrasi, yaitu struktur yang mengalokasikan barang dan jasa dalam

suatu

pemerintahan.

Lewat

birokrasi,

kebijakan-kebijakan

negara

diimplementasikan. Kelima adalah, birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan pejabat. Birokrasi dianggap sebagai sebuah struktur (badan). Di struktur itu, staf-staf administrasi yang menjalankan otoritas keseharian menjadi bagian penting. Staf-staf itu terdiri dari orangorang yang diangkat. Mereka inilah yang disebut birokrasai-birokrasi. Fungsi dari orangorang itu disebut sebagai administrasi. Ke enam, Birokrasi sebagai suatu organisasi , birokrasi merupakan suatu bentuk organisasi berskala besar, formal, dan modern. Suatu organisasi dapat disebut birokrasi atau bukan mengikut pada ciri-ciri yang sudah disebut. Yang terakhir adalah birokrasi sebagai masyarakat modern, birokrasi sebagai masyarakat modern, mengacu pada suatu kondisi di mana masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang diselenggarakan oleh birokrasi. Untuk itu, tidak dibedakan antara birokrasi perusahaan swasta besar ataupun birokrasi negara. Selama masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang ada di dua tipe birokrasi tersebut, maka dikatakan bahwa masyarakat tersebut dikatakan modern. Menurut Albrow, komitmen pejabat terhadap nilai-nilai demokrasi adalah suatu benteng pengamanan yang lebih penting daripada sistem kontrol. Untuk mencapai ini

diperlukan adanya metode yang menekankan pada kompetensi profesional dan kebijakan rekrutmen yang menjamin dimilikinya orang yang disenangi oleh semua golongan masyarakat. Hal sedemikian ideal mesti dapat di terapkan di Indonesia sehingga Profesionalisme dan keterwakilan yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan politik (publik), sehingga pada akhirnya mengurangi friksi dengan publik dan memperkuat keyakinan public terhadapt pemerintah Indonesia yang sedari dulu sudah skptis .Sementara terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, maka yang diperlukan pejabat adalah kepekaan terhadap suara rakyat dengan langsung membuat ruang public sebagai sarana melihat keinginan rakyat. Menurut Friedrich, kepekaan ini justru lebih penting daripada internalisasi nilainilai demokrasi pada para pejabat. Di lain itu, trasparansi dalam birokrasi juga harus di tegakan agar masyarakat tau serapan APBD untuk apa saja dan juga apakah serapan itu layak dan bebas dari korupsi, dengan hal ini kita dapat melihat Pemerintah daerah DKI Jakarta yang menjadi Provinsi pertama yang membuka transparansi dengan nama ebudgeting sehingga masyarakat dapat melihat langsung. Penulis berharap penerapan system ini dapat di terapkan di daerah lain di Indonesia, sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap birokasi dan birokratnya....