Demokratisasi Birokrasi Filipina DOC

Title	Demokratisasi Birokrasi Filipina
Author	Andi Roosahandita
Pages	9
File Size	84.5 KB
File Type	DOC
Total Downloads	985
Total Views	1,032

Summary

Description

I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Filipina adalah negara paling maju di Asia setelah Perang Dunia II, namun sejak saat itu telah tertinggal di belakang negara-negara lain akibat pertumbuhan ekonomi yang lemah, penyitaan kekayaan yang dilakukan pemerintah, korupsi yang luas, dan pengaruh-pengaruh neo-kolonial. Saat ini Filipina mengalami pertumbuhan ekonomi yang moderat, yang banyak disumbangkan dari pengiriman uang oleh pekerja-pekerja Filipina di luar negeri dan sektor teknologi informasi yang sedang tumbuh pesat. Masalah-masalah besar negara ini termasuk gerakan separatis muslim di sebelah selatan Mindanao, pemberontak-pemberontak dari Tentara Rakyat Baru (New People's Army) yang beraliran komunis di wilayah-wilayah pedesaan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang sering tidak konsisten, tingkat kejahatan yang makin meningkat, dan kerusakan lingkungan seperti penebangan hutan dan polusi laut. Filipina juga mengalami masalah banyaknya penduduk di daerah-daerah perkotaan akibat kurangnya lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan dan tingkat kelahiran yang tinggi. Filipina adalah sebuah negara republik di Asia Tenggara, yang berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia di sebelah utara. Secara geografis Filipina merupakan sebuah negara kepulauan. Negara ini terdiri dari 7.107 pulau dibagi menjadi sebuah hirarki satuan pemerintah lokal (SPL) dengan provinsi sebagai satuan utama. Filipina dibagi 3 grup pulau yaitu Luzon, Visayas dan Mindanao. Kemudian dibagi menjadi 17 Region, 80 Provinsi,120 Kota, 1.511 Munisipalitas dan 42.008 distrik.. Filipina seringkali dianggap sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara di mana pengaruh budaya Barat terasa sangat kuat. Seluruh provinsi dikelompokkan menjadi 17 Wilayah (Region) untuk kemudahan administratif. Kebanyakan kantor pemerintah memiliki kantor regional untuk melayani provinsi- provinsi di dalamnya. Wilayah ini tidak memiliki pemerintahan lokal yang terpisah, kecuali Mindanao Muslim dan Wilayah Administratif Cordillera, yang memiliki otonomi sendiri. Beberapa daerah yang memiliki otonomi sendiri inilah yang terkadang membuat kekacauan dalam sistem birokrasi di Filipina. Banyaknya instansi dengan fungsi yang berbeda pun menjadi salah satu penyebab terjadinya kekacauan dalam sistem birokrasi di Filipina, karena untuk menyelesaikan satu permalasalahan saja tak jarang mereka harus datang ke beberapa instansi pemerintah. Hal ini...