Mengkaji Etika Bisnis pada E-Commerce Shopee - Farras Aryo Bramasta PDF

Title Mengkaji Etika Bisnis pada E-Commerce Shopee - Farras Aryo Bramasta
Author Farras Aryo Bramasta
Pages 12
File Size 444.8 KB
File Type PDF
Total Downloads 15
Total Views 598

Summary

ETIKA BISNIS PADA E-COMMERCE (Studi Kasus Pelanggaran Hak Konsumen di e-commerce Shopee) FARRAS ARYO BRAMASTA K15191106 Ujian Tengah Mata Kuliah Hukum dan Etika Bisnis Dosen : Dr. Nurmala K Panjaitan MAGISTER MANAJEMEN DAN BISNIS SEKOLAH BISNIS INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2020 BAB I PENDAHULUAN Latar B...


Description

ETIKA BISNIS PADA E-COMMERCE

(Studi Kasus Pelanggaran Hak Konsumen di e-commerce Shopee)

FARRAS ARYO BRAMASTA K15191106

Ujian Tengah Mata Kuliah Hukum dan Etika Bisnis Dosen : Dr. Nurmala K Panjaitan

MAGISTER MANAJEMEN DAN BISNIS SEKOLAH BISNIS INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2020

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Teknologi internet telah berkembang pesat di Indonesia, hal ini tentu akan erat kaitannya dengan perubahan pola perilaku dan kebiasaan pada masyarakat, salah bentuk perubahan tersebut adalah perubahan cara dalam bertransaksi seiring dengan pertumbuhan bisnis online di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data dari APJII atau dikenal dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan Teknopreneur yang menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet yang ada di Indonesia naik sebesar 143,26 juta orang atau sama dengan 54.7 persentase atas jumlah populasi (Buletin APJII, edisi 22/3/18). Dan dari total pengguna internet tersebut, didominasi oleh sarana bisnis online, yaitu e-commerce atau Electronic Commerce. Data tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. Gambar 1 Top 10 E-commerce di Indonesia

Source : data.tempo.co Terdapat berbagai macam e-commerce yang saat ini berkembang pesat di Indonesia, diantara yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, JD.id, Sociolla, dan masih banyak lagi. Setiap e-commerce memiliki strategi yang berbeda-beda agar bisnisnya dapat berkembang pesat dan mampu bersaing. Adapun salah satu ecommerce yang terpopuler di Indonesia saat ini adalah Shopee.co.id. Shopee tergolong bisnis e-commerce kategori konsumen ke konsumen (C2C) dimana Shopee telah diluncurkan di Indonesia pada bulan Juni 2015. Dan kepopuleran Shopee terbukti dengan pencapaian Shopee dalam meraih peringkat pertama sebagai ecommerce yang paling sering dikunjungi oleh pelanggan pada kuartal I tahun 2020, yaitu Shopee memperoleh sebanyak 71.53 juta klik/bulan (Tempo.co). Data TOP 10 E-commerce di Indonesia disajikan pada Gambar 1. Adapun salah satu hal yang menjadi kelebihan shopee jika dibandingkan dengan e-commerce lainnya adalah tersedianya sebuah fitur “live chat” yang membuatnya berbeda dengan bisnis sejenisnya, Dalam fitur tersebut, pembeli dapat

merasakan experience yang khas yang biasanya hanya didapatkan dengan cara berbelanja secara tradisional, yaitu sarana untuk melakukan proses tawar menawar secara langsung dengan pembeli. Hal ini menjadi dapat keunggulan jika diterapkan di Indonesia karena mengingat budaya transaksinya adalah tawar menawar. Sedangkan dari sisi keamanan dalam bertransaksi, Shopee berani menjamin dengan menyediakan sistem garansi dan juga menyediakan rekening bersama untuk melindungi para konsumen agar tidak tertipu. Selain itu juga, Shopee sudah menyediakan sistem pembayaran seperti COD (Cash On Delivery) yang baru-baru ini banyak diterapkan agar menarik kepercayaan pembeli yang masih sulit percaya dengan metode transaksi berbasis online. Hal ini dilakukan Shopee karena kepercayaan pembeli merupakan kunci terpenting. Tetapi tidak hanya ulasan produk, kemudahan, atau kepercayaan, harga juga berperan penting dalam mempengaruhi seseorang untuk mengadakan pembelian sehingga harga pun harus disesuaikan dengan kondisi aktual di pasar konvensional. Shopee sebagai pihak intermediary telah berupaya untuk menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dengan cara menjembatani proses transaksi mulai dari menyediakan platform, menjembatani pembayaran, hingga memastikan keberadaan paket agar sampai dengan baik, hal ini dilakukan agar dapat menguntungkan bagi semua pihak. Namun, pada kenyataanya, dalam proses menjalankan bisnis pasti tidak lepas dari permasalahan-permasalahan. Salah satu permasalahan yang banyak ditemukan dalam bisnis online yaitu masih adanya oknum-oknum yang memanfaatkan celah untuk kepentingan pribadinya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pihak-pihak tertentu. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para oknum tersebut tentu erat kaitannya dengan pelanggaran etika-etika dalam bisnis, khususnya bisnis online (e-commerce). Oleh sebab itu, dalam makalah ini akan dibahas mengenai hak konsumen yang dilanggar pada e-commerce Shopee.

Tujuan Penulisan Menganalisa pelanggaran hak konsumen pada e-commerce shopee dikaitkan dengan hukum dan etika bisnis

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1.

Etika Bisnis Etika merupakan suatu pedoman yang berisi nilai serta norma moral bagi setiap orang atau kelompok dalam berperilaku (Bertens, 2000). Franz Magnis Suseno (1987) juga menyatakan bahwa etika merupakan ilmu mendasar yang memberikan arah dan pijakan bagi manusia dalam menentukan tindakan dan perilakunya. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa etika merupakan sebuah ilmu yang menjadi pedoman dan petunjuk untuk melakukan setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam menjalani kehidupannya. Peran etika sebagai ilmu dasar dibutuhkan ketika seseorang sedang berada dalam kondisi lepas kendali dalam proses kehidupan. Menurut Grewal & Shivani (2012), etika bisnis merupakan panduan yang berisi prinsip-prinsip bagi suatu organisasi dalam menjalani bisnisnya. Secara khusus, etika memberikan standar aturan bagi setiap orang untuk memilih tindakan yang mempengaruhi orang lain. Selain itu, etika bisnis juga perlu mempertimbangkan peran dan tanggung jawab yang diambil oleh perusahaan untuk tujuan meraih keuntungan yang dapat memengaruhi setiap orang yang terlibat seperti pemegang saham, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Etika bisnis secara sederhana diartikan sebagai suatu aturan yang tidak mengikat karena etika berbeda dengan hukum. Akan tetapi perlu diketahui bahwa etika bisnis dapat menjadi batasan bagi pelaku bisnis dalam menjalankan proses bisnisnya. Etika bisnis sangat penting karena dunia bisnis berkaitan dengan elemen-elemen lainnya. Enam prinsip dasar yang wajib menjadi pegangan pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis yang beretika adalah Kejujuran, Tanggung jawab, Transparansi, Profesional, Kepercayaan, dan Keadilan. Keenam prinsip tersebut merupakan poin-poin penting dalam mempertahankan kepercayaan konsumen dan pihak lain yang terkait. Hal ini dikarenakan, mengelola dan mempertahankan reputasi perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis untuk tujuan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan.

2.

E-Commerce Menurut Onno. W. Purbo dalam bukunya “mengenal e-commerce” (2001), disebutkan bahwa E-commerce adalah suatu set dinamis antara aplikasi, teknologi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Pranata (2015) juga menyatakan ecommerce merupakan suatu proses membeli dan menjual produk-produk yang

dilakukan secara elektronik oleh konsumen dari perusahaan ke perusahaan dengan menggunakan media komputer sebagai perantara transaksi bisnis. E-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan yang dramatis pada lima tahun terakhir. Meningkatnya penggunaan smartphone dan internet, meluasnya investasi asing untuk platform e-commerce, masyarakat menengah di Indonesia yang semakin berkembang, serta perbaikan infrastruktur transaksi online berkontribusi nyata pada perkembangan pasar e-commerce di Indonesia. Perkembangan yang secara masif disebabkan adanya persaingan antar ecommerce yang sangat ketat. Tujuan dari e-commerce adalah untuk bisa menjadi platform yang paling unggul dan mempunyai nilai transaksi yang besar. Platform e-commerce yang berkembang di Indonesia secara pesat diantaranya adalah Shopee, Bukalapak, Lazada,Tokopedia, dan Sociolla. Setiap e-commerce mempunyai strategi tersendiri untuk dapat mengembangkan platform-nya agar dapat memenangkan pasar dengan menjadi nomor satu. Shopee merupakan salah satu e-commerce yang populer dan berkembang pesat, dimana dibuktikan dengan kehadirannya di Indonesia pada Juni 2015, dan saat ini sudah menjadi e-commerce yang paling banyak dikunjungi

3.

E-Commerce Shopee Shopee merupakan platform e-commerce berbasis online yang memfasilitasi proses jual beli secara mudah. Produk yang tersedia di shopee beragam, mulai dari fashion hingga kebutuhan rumah tangga. Shopee mulai diluncurkan dan beroperasi di Indonesia pada bulan juni tahun 2015. Pertumbuhan Shopee sangat cepat dibanding e-commerce lainnya, dimana hingga saat ini shopee berhasil membuktikan dirinya sebagai e-commerce yang paling banyak dikunjungi. Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena, yang mempunyai kantor pusat di Singapura. Shopee juga telah hadir di beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Singapura, dan Singapura. Shopee mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya adalah dapat melakukan transaksi dengan cepat, mempunyai tampilan yang mudah dimengerti, mempunyai fitur untuk berkomunikasi dengan penjual, dan mempunyai fitur yang membuat pembeli memberikan penawaran harga kepada penjual. Dari keunggulan tersebut ditambah promosi mereka yang masif di media, memberikan dampak positif kepada perkembangan jumlah user hingga saat ini.

4.

Peraturan terkait transaksi dalam e-commerce Shopee Dalam upaya untuk melindungi konsumennya, Shopee mempunyai peraturan yang dapat melindungi keamanan dan kemudahan konsumennya dalam bertransaksi. Sebagai pedoman bagi semua pembeli dan penjual agar tetap terjaga

di lingkungan online yang aman serta menyenangkan dalam kegiatan transaksi. Shopee telah menyebutkan kewajiban penjual yang bergabung dalam ecommerce miliknya pada Syarat Layanan bagian 22, tentang Tanggung Jawab Penjual di e-commerce Shopee : “Penjual harus mengelola dengan baik dan memastikan bahwa informasi relevan seperti harga dan rincian barang, jumlah persediaan serta syarat dan ketentuan penjualannya diperbarui pada daftar Penjual dan tidak boleh memposting informasi yang tidak akurat atau menyesatkan” - Bagian 22.1 Pada peraturan komunitas, shopee juga telah menuliskan peraturan bagi penjual, dimana dikatakan Produk yang dijual di Shopee harus menampilkan informasi yang jelas dan dapat menggambarkan produk yang dijual, yaitu : “Kami ingin seluruh pengguna Shopee mendapatkan informasi yang relevan ketika membuka sebuah halaman produk. Pastikan agar Foto, Nama dan Deskripsi Produk anda sesuai dan benar benar menampilkan produk yang ingin dijual. Membatasi penjualan barang palsu” Jika ternyata terdapat pelanggaran, Shopee juga sudah menyatakan dalam peraturan Syarat layanan e-commerce Shopee pada bagian 7, yaitu : “Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat mengakibatkan berbagai tindakan, termasuk, dengan tidak terbatas pada, salah satu atau semua dari hal-hal berikut ini : Penghapusan daftar; Batasan diberlakukan pada hak Akun; Penangguhan dan pengakhiran akun; Tuntutan pidana; Tindakan perdata, termasuk dengan tidak terbatas pada klaim untuk kerugian dan/atau ganti rugi sementara atau perintah ganti rugi oleh pengadilan” - Bag 7.1 Kemudian, jika ternyata timbul masalah lain dari transaksi, Shopee juga membahas dalam peraturan Syarat Layanan e-commerce Shopee, pada bagian 27, yang berbunyi : “Dalam hal terdapat masalah pada transaksi, Penjual dan Pembeli setuju untuk terlebih dahulu berkomunikasi satu sama lain melalui situs untuk menyelesaikan permasalahan dengan diskusi. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan diskusi, Pengguna dapat pergi ke pengadilan klaim di yurisdiksi setempat mereka untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari suatu transaksi” - Bag 27.1

5.

Peraturan Perundangan terkait transaksi elektronik A. Undang-undang Perlindungan Konsumen UU No.8/1999 Terdapat hukum yang mengatur transaksi elektronik terkait perlindungan konsumen di Indonesia yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UU tersebut, hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha sudah dinyatakan dengan jelas dan tegas. Pasal 4 dan 5 mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen, sedangkan pasal 6 dan 7 mengatur hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Perbuatan yang tidak diperbolehkan bagi pelaku usaha juga telah diatur dalam pasal 8 hingga pasal 17. Pasal-pasal tersebut mengatur bagaimana konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan. Dalam konteks e-commerce, walaupun kegiatan transaksi dilakukan secara tidak langsung atau online, tidak berarti membuat undang-undang yang melindungi konsumen tidak berlaku. Secara prinsip adalah sama, perlindungan konsumen tetap berlaku untuk transaksi jual beli online maupun offline. Dalam pasal 28, mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha tersebut. Kerugian yang dimaksud bisa berupa pencemaran barang, jasa, maupun kerusakan pada produk yang diperdagankan oleh pelaku usaha.

B. Peraturan Pemerintah No 80/2019 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 (PP 80/2019). Hal-hal yang diatur pada PP 80/2019 terbilang luas, karena tidak hanya mengatur kegiatan transaksi ecommerce saja, melainkan hingga pada ranah perlindungan data pribadi. Termasuk juga mengenai kegiatan jual beli, mekanisme pengiriman barang, pembayaran, iklan elektronik, kontrak, dan lain-lain. Hadirnya Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 seakan mengatakan bahwa Pemerintah turut andil dalam melindungi hak konsumen dalam bertransaksi secara online. Pelaku usaha e-commerce diminta untuk menlindungi hak konsumennya pada seluruh kegiatan transaksi, mulai dari penawaran, iklan, pengemasan, pengiriman, hingga pembatalan. PP 80/2019 juga mengatur jika ternyata kegiatan PMSE merugikan konsumen, maka konsumen yang dirugikan tersebut mempunyai hak untuk melaporkan kerugiannya kepada Menteri Perdagangan. Selanjutnya, pelaku usaha harus menanggapi terkait tudingan tersebut, jika tidak dilakukan, maka pelaku usaha tersebut akan dimasukkan kedalam daftar pengawasan yang dapat diakses oleh publik. Hal ini tentunya akan berimbas pada kredibilitas pelaku usaha, dan memaksa pelaku usaha untuk dapat menggelar aktivitas transaksi sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku.

BAB III PEMBAHASAN 1) Shopee sebagai pihak intermediary Dalam kegiatannya, shopee menyediakan ruang bagi penjual untuk dapat berjualan dalam aplikasinya. Secara teknis, shopee bukanlah penjual, melainkan hanya sebagai pihak yang menghubungkan antara penjual dan pembeli melalui aplikasi ataupun website yang dimilikinya. Shopee juga berfungsi sebagai penengah dari pembayaran untuk transaksi yang dilakukan pada e-commerce miliknya untuk menciptakan transaksi yang aman dan nyaman. Dengan cara, menahan dana untuk transaksi yang dilakukan oleh pembeli hingga produk diterima dan dikonfirmasi oleh pembeli barulah dana akan disalurkan kepada penjual. Untuk dapat menjual produk, penjual diharuskan memiliki akun dan produk untuk dijual. Penjual juga diharuskan untuk memberikan foto yang sesuai dengan produknya beserta informasi produk yang akan dijual dengan sejelasjelasnya. Sebelum pembeli memutuskan untuk membeli suatu produk, pembeli akan membaca dan memahami informasi yang diberikan oleh penjual, berupa foto produk, spesifikasi, dan keterangan lainnya. Pembeli akan menganggap informasi yang diberikan oleh penjual adalah sebuah perjanjian yang disepakati olehnya saat membeli produk tersebut. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, persaingan tidak sehat marak terjadi. Pelanggaran etika bisnis yang dibahas saat ini bukanlah dilakukan oleh Shopee, melainkan oleh oknum yang sengaja mencari keuntungan. Salah satu pelanggaran etika bisnis yang terjadi di shopee adalah, terdapat oknum penjual yang menjual produknya dengan informasi yang tidak sesuai dengan yang diberikan. Banyak pelanggan Shopee yang mengeluhkan bahwa produk yang mereka pesan ternyata tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh penjual. Informasi yang diberikan penjual berupa foto dan deskripsi produk yang ternyata berbeda dengan produk yang diterima oleh pembeli. Hal ini tentunya merugikan pembeli, karena produk yang mereka beli ternyata tidak sesuai dengan produk yang dijanjikan oleh penjual. Hal ini juga bertentangan dengan etika bisnis, yaitu dalam lingkup ethics of sales & marketing. Dimana, penjual dari produk tersebut tidak mengindahkan etika bisnis dalam berjualan, dengan cara memberikan informasi tidak sesuai yang dapat merugikan pihak pembeli. Seperti yang keluhkan beberapa pembeli di e-commerce Shopee, yang mengungkapkan kekecewaanya dengan menulis surat pembaca pada website Mediakonsumen.com : “Saya telah melakukan pemesanan barang melalui shopee, namun barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya pesan, disini saya telah melakukan pengajuan pengembalian dana dan barang”

- Edi Gunawan / Customer Shopee

Link : https://mediakonsumen.com/2020/04/17/surat-pembaca/barang-dikirim-tidak-sesuai-pesananproses-pengembalian-barang-dan-dana-di-shopee-co-id-bertele-tele

“Saya membeli barang di Shopee untuk dijual lagi ke alamat pembeli yang beli kepada saya. Kemudian saya menerima barang dengan keadaan cacat, tidak bisa nyala sama sekali. Saya ajukan untuk pengembalian dana/barang. Namun malah ditolak sama penjual/ajukan banding dengan alasan barang yang dikirim dalam kondisi baik.” - Yulia YS / Customer Shopee Link : https://mediakonsumen.com/2019/04/25/surat-pembaca/komplain-barang-cacat-tidakditanggapi-penjual-di-shopee

“Saya berharap sekali Shopee membantu saya agar penjual mengembalikan uang atau barang sesuai yang saya bayar. Di paket bonus saya mendapatkan no WhatsApp tapi tetap tidak diangkat telpon saya dan hanya dibaca chat saya, begitu juga di chat Shopee dan forum diskusi” - Eviyanthi S / Customer Shopee Link : https://mediakonsumen.com/2020/09/26/surat-pembaca/jumlah-produk-yang-dikirimtokoreginaacc-di-shopee-tidak-sesuai-pesanan

2) Langkah Shopee dalam menyikapi Pelanggaran Hak Konsumennya Dapat kita lihat diatas bahwa banyak konsumen shopee, dalam hal ini pembeli yang dirugikan karena penjual memberikan informasi yang berbeda dengan produk aslinya. Hal ini tentunya dapat menjadi citra buruk bagi shopee. Oleh karena itu, shopee sebagai intermediary (penghubung antara penjual dan pembeli) juga berupaya untuk memberikan jalan tengah, dengan cara menyediakan fitur pengembalian produk kepada penjual. Sebelum produk dapat dikembalikan, pembeli yang dirugikan diwajibkan untuk melaporkan kepada pihak Shopee mengenai produk yang bermasalah, kemudian setelah laporan diterima shopee akan membekukan uang untuk produk yang bermasalah tersebut, sehingga tidak dapat masuk kepada penjual sebelum masalah selesai. Kemudian, shopee akan membuka forum diskusi yang berisikan Penjual, Pembeli dan Shopee. Apabila pembeli dianggap benar, maka Shopee akan mengizinkan pembeli untuk mengirim kembali produk yang bermasalah tersebut kepada penjual, dan uang yang dibayarkan pembeli akan dikembalikan oleh Shopee. Dari hal ini, dapat kita lihat bahwa shopee telah berupaya untuk memberikan keamanan transaksi bagi konsumennya (penjual dan pembeli), shopee juga telah menuliskan peraturan terkait produk dengan informasi yang salah. Shopee juga memberikan ancaman bagi oknum penjual yang dengan sengaja memberikan informasi salah untuk produknya, seperti yang terdapat pada Syarat Penggunaan Shopee bagian 7 yang membahas mengenai pelanggaran dan sanksi yang akan diberikan.

3) Pelanggaran Hak Konsumen dari Sudut pandang hukum Dari sisi hukum, jika dikaitkan dengan pendekatan undang-undang perlindungan konsumen UU No 8/1999, kasus tersebut dapat disimpulkan sebagai salah satu pelanggaran terhadap hak konsumen. Pasal 8 ayat (1) yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi atau menjual barang yang tidak sesuai dengan informasi atau promosi yang diberikan. Dalam hal ini, ketidaksesuaian informasi untuk produk. Sedangkan, pelaku usaha yang merugikan konsumennya tersebut, sesuai pasal 7 UU No. 8/1999, diwajibkan untuk memberi kompensasi atau penggantian apabila barang yang konsumen terima tidak sesuai dengan perjanijan. Prof. R. Subekti, S.H. dalam tulisannya mengenai “Hukum Perjanjian” menyebutkan, wanprestasi adalah kelalaian yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu :  Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan  Melaksanakan a...


Similar Free PDFs