Novianna Wahyu W (08161056) | Manajemen Kota B |Perencanaan Wilayah dan Kota Penggunaan dan Pengelolaan Lahan di Perkotaan Sebagai Wujud dalam Manajemen Lahan (Studi Kasus: Kota Balikpapan PDF

Preview

Summary

Penggunaan dan Pengelolaan Lahan di Perkotaan Sebagai Wujud dalam Manajemen Lahan (Studi Kasus: Kota Balikpapan). Novianna Wahyu Wulandari Perencanaan Wilayah dan Kota Jl.Soekarno Hatta Km.15 Karang Joang Km.15 Balikpapan, Kalimantan Timur 76126 E-mail: [email protected] Lahan merupakan dasar dari ...

Description

Penggunaan dan Pengelolaan Lahan di Perkotaan Sebagai Wujud dalam Manajemen Lahan (Studi Kasus: Kota Balikpapan). Novianna Wahyu Wulandari Perencanaan Wilayah dan Kota Jl.Soekarno Hatta Km.15 Karang Joang Km.15 Balikpapan, Kalimantan Timur 76126 E-mail: [email protected]

Lahan merupakan dasar dari suatu lingkungan yang diartikan berkaitan dengan sejumlah karakteristik alami yaitu iklim, geologi, tanah, tofografi, hidrografi, hidrologi, dan biologi. Selain itu lahan juga merupakan suatu intervensi atau campur tangan antara manusia terhadap lahan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat baik dalam materil dan spiritual. Penggunaan Lahan merupakan aktivitas manusia pada dan dalam kaitannya dengan lahan, yang biasanya tidak secara langsung tampak dari citra. Penggunaan lahan telah dikaji dari beberapa sudut pandang yang berlainan, sehingga tidak ada satu defenisi yang benarbenar tepat di dalam keseluruhan konteks yang berbeda. Hal ini mungkin, misalnya melihat penggunaan lahan dari sudut pandang kemampuan lahan dengan jalan mengevaluasi lahan dalam hubungannya dengan bermacam-macam karakteristik alami yang disebutkan diatas. Penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, perkotaan dan persawahan. Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Pengertian penggunaan lahan biasanya digunakan untuk mengacu pemanfaatan masa kini (present or current land use). Oleh karena aktivitas manusia di bumi bersifat dinamis, maka perhatian sering ditujukan pada perubahan penggunaan lahan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Mengacu pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat (UUPA) di atur tentang hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negaranya. Dalam segi penggunaan lahan, hak atas tanah akan berbeda dengan hak yang melekat pada tanah tersebut, dengan demikian ganti rugi yang diberikan atas tanah itu juga menentukan berapa besar yang harus diterima dengan adanya hak berbeda itu, namun demikian negara mempunyai wewenang untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan baik dengan pencabutan hak maupun dengan pembebasan tanah. Novianna Wahyu W (08161056) | Manajemen Kota B |Perencanaan Wilayah dan Kota

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi kalimantan Timur mempunyai luasan sebesar 503,3 Km2 dengan lima kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur. Kota Balikpapan dalam perkembangannya, terutama terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota tersebut tidak terlepas dari permasalahan sosial baik dari kemacetan, kemiskinan dan pemukiman. Hal ini tentunya memberikan pengaruh perkembangan bahkan perubahan lahan tata kota yang tidak hanya bersifat sementara, melainkan berangsur-angsur mulai menyimpang dari rencana. Akibatnya hal ini menimpulkan ketidakkonsistenan terhadap kebijakan akan solusi dan permasalahan yang ada. Setiap kota dalam perkembangannya memiliki permasalahan. Adapun dari banyaknya penyimpangan lahan ini ditunjukan oleh adanya alih fungsi lahan berikut merupakan alih fungsi lahan di kota Balikpapan.

Gambar 1. Kondisi Ahli Fungsi Lahan Mangrove Menjadi Pemukiman. Sumber: Dokumentasi,2018. Selain dari adanya ahli fungsi lahan, permasalahan lain timbul akibat disebabkan oleh daya tarik kota seperti kemajuan sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan dan lainnya. Kemajuan dalam sektor tersebut cenderung menarik pergerakan masayarakat untuk berpindah tempat. Namun, pada prosesnya justru menimbulkan berbagai masalah seperti ketidakaturan penggunaan lahan akibat dari meningkatnya kebutuhan penduduk akan suatu lahan yang berakibat terjadinya kepadatan bangunan kota yang nantinya mempunyai dampak lain seperti drainase, penyempitan jalan, kemacetan dan sebagainya.

Novianna Wahyu W (08161056) | Manajemen Kota B |Perencanaan Wilayah dan Kota

Gambar 2. Kepadatan Pemukiman di Kota Balikpapan. Sumber: kompas.com Secara umum kondisi tutupan lahan dikota Balikpapan didominasi oleh lahan tidak terbangun dengan luas 44.813,21 Ha atau sekitar 89,04% dari luas wilayah kota Balikpapan. Kemudian, pada lahan terbangun terdapat sebesar 5.517,36 Ha, kemudian lahan tidak terbangun dikota Balikpapan terdapat sekitar 20.295,86 Ha, ladang/kebun seluas 5.100 Ha, sawah, tambak dan perkebunan sebesar 12.117 Ha. Dimana, lahan tidak terbangun ini masih mendominasi kota Balikpapan bagian utara, barat, dan kecamatan Balikpapan Timur. Kemudian untuk mencapai salah satu konsep Smart City juga diperlukan perencanaan adalah komponen land and urban form management. Adapun, Isu Manajemen Lahan dan Bentuk Kota ketika dibedah maka akan terdiri dari unsur manajemen, lahan, dan bentuk kota. Kemudian, pada manajemen lahan ini juga diharapkan dapat menjadi perhatian dari masyarakat dan pemerintah dalam mengelola dan pendayagunaan lahan dikota Balikpapan. Dengan adanya beberapa konsep dalam manajemen ini nantinya dapat membuktikan keseriusan pemerintah dalam mendukung Sustainable Development khususnya pada komponen Land and Urban Form Manajemen. Adapun dalam manajemen lahan terdapat berbagai jenis dan konsep yang dapat diterapkan dalam melakukan pengelolaan dan penggunaan lahan anatara lain. Jenis-Jenis Manajemen Lahan. Pengadaan, pada pengadaan lahan dibagi menjadi dua jenis yaitu bila penyediaan lahan untuk kepentingan umum yang disediakan oleh pemerintah dan penyediaan lahan oleh kepentingan swasta. Adapun dalam pengadaan lahan terdapat tahapan penyelenggaraan pengadaan tanag untuk kepentingan umum yang meliputi: Pertama, tahap perencanaan yaitu tahapan perencanaan guna lahan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan. Kedua, tahap Novianna Wahyu W (08161056) | Manajemen Kota B |Perencanaan Wilayah dan Kota

persiapan yaitu penetapan lokasi oleh pemerintah sesuai dengan perencanaan, ketiga, tahap pelaksanaan yaitu badan terkait melakukan inventarisasi terhadap lahan. Pemanfaatan, pada pemanfaatan diperoleh penggunaan lahan terbaik dan nilai tertinggi bagi masyarakat banyak. Dalam lingkup pemanfaatan terdapat isu terkait penataan lahan yang ada seperti ketidakaturan pemanfaatan lahan, pengembangan kegiatan di lokasi yang tidak tepat, kemudian ekonomi dan nilai lahan yang menjadi persoalan

sebaran

kegiatan pelayanan yang tidak merata, investasi yang tidak optimum dan timbulnya eksternalitas negatif. Pengendalian, yaitu Pengendalian lahan adalah mengarahan kegiatan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. Di dalam pengendalian lahan terdapat isu penataan lahan yang terdiri dari pembangunan yang tidak terkendali dan perubahan pemanfaatan lahan, sedangkan isu kelembagaan sebagai contoh tidak ada/belum lengkapnya pengaturan lahan, konflik kepentingan/kewenangan lembaga. Sehingga dari jenis- jenis manajemen lahan tersebut juga dapat dijelaskan mengenai konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam memanajemen lahan dengan bentuk penggunaan dan pengelolaan lahan di Kota Balikpapan sebagai berikut ini: Konsep Manajemen Lahan Perkotaan Konsolidasi Lahan, merupakan bentuk kegiatan mengenai pengelolaan tata guna lahan dengan cara pengaturan kembali penggunaan lahan dan penguasaan bidang-bidang tanah. Sasaran dari konsolidasi lahan itu sendiri adalah penataan kembali penggunaan dan penguasaan tanah pada suatu kawasan yang kondisinya dinilai kurang memenuhi syarat untuk menjadi kawasan yang lebih baik. (Indra, 2012) Model dari konsolidasi lahan ini terdapat 3 jenis, yakni : 1. Model pengumpulan bidang-bidang tanah yg berserakan adalah model konsolidasi yang popular dilakukan di Eropa dan Amerika. Konsolidasi ini adalah untuk individu yang memiliki tanah banyak dan letaknya tidak teratur (berserakan dimana-mana) maka dilakukan konsolidasi model ini agar tanah yang dimiliki menjadi satu dan efisien dalam pengelolaannya. 2. Model konsolidasi tanah subdivision s]atau pengkaplingan tanah. Model ini adalah penyatuan tanah kosong dan kemudian direncanakan untuk menjadi rencana tapak. Rencana tapak tersebut harus disetujui oleh pemerintah daerah. Setelah mendapat persetujuan dari pemerintah, tanah tersebut akan dikapling dan dijual. Kapling ini dijual dengan prasarana dan sarana yang sudah dilengkapi.

Novianna Wahyu W (08161056) | Manajemen Kota B |Perencanaan Wilayah dan Kota

3. Model penataan kembali bidang tanah (land readjustment) adalah model konsolidasi dengan mengumpulkan bidang tanah milik individu yang memiliki bentuk tidak beraturan dan belum terjamah prasarana. Maka setelah konsolidasi tersebut dilakukan tindakan pembangunan prasarana untuk tanah tersebut. Cara ini dianggap paling adil karena pengurangan lahan digunakan untuk kepentingan bersama. Land Acquaisition, yang merupakan hak atas tanah yang diambilalih dengan cara yang seolah memaksakan. Pemerintah biasanya melakukan tawar menawar untuk menentukan harga dari lahan tersebut. Dengan tawar menawar tersebut dapat meminimalkan biaya administrasi. Pengadaan lahan oleh pemerintah dapat juga dilakukan dengan cara sewa. Dengan cara tersebut pemerintah memperoleh keuntungan untuk memperoleh lahan yang diperlukan tanpa harus membayar harga penjualan lump-sum berlebih. Menurut Baskara, 2012 menyatakan bahwa pengadaan juga dapat dilakukan melalui barter atau pertukaran yang disebabkan oleh sulitnya memperoleh lahan secara sukarela oleh pemerintah yang sering digunakan untuk pembangunan dilakukan kompensasi dengan barter lahan dan sering tanpa adanya proses pembayaran uang. Land Sharing, pengadaan tanah untuk kepentingan usaha. Jadi, pemilik tanah menyerahkan tanahnya pada investor untuk dibangun tanpa menyerahkan haknya. Jadi tanah tersebut tetap menjadi milik pemilik tanah tersebut. Dan kalaupun ada kenaikan harga tanah, yang mendapat keuntungan adalah pemilik tanah itu juga. Land Banking, atau bank tanah ini merupakan penyediaan Tanah siap bangun (hampir sama dengan Kasiba & Lisiba). Dalam land baking ini penyelenggaranya adalah Pemerintah. Land baking adalah sebagai instrumen pengendalian harga tanah & spekulasi tanah. Tujuan dari land baking adalah mengalihkan keuntungan kenaikan harga tanah dari swasta menjadi keuntungan publik. Land Pooling, yaitu merupakan mengumpulkan bidang–bidang tanah yg sempit dlm 1 areal menjadi 1 bidang, dimana diatasnya akan dibangun bangunan bertingkat sehingga KDB dapat meningkat yang akan menyebabkan tempat parkir yang cukup, RTH privat semi, Semi publik meningkat.Kepemilikan tanah berdasarkan land pooling adalah dengan bukti hak sertifikat.

Novianna Wahyu W (08161056) | Manajemen Kota B |Perencanaan Wilayah dan Kota

Gambar 3. Bentuk dari Landpooling. Sumber: DDA Land Pooling Project,2015. Sesuai dengan konsep-konsep mengenai lahan diatas dapat diketahui bahwa Penawaran dan permintaan lahan memiliki persoalan tentang kesulitan memperoleh lahan, harga lahan yang tinggi, dan spekulasi. Di dalam pengadaan lahan untuk kepentingan umum mengacu pada UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan untuk kepentingan umum. Aturan Pelaksanaannya berdasarkan Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kapala BPN No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Lahan. Dalam manajemen lahan terdapat jenis-jenisnya meliputi pengadaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Kemudian, berdasarkan kondisi yang ada dikota Balikpapan yaitu dalam bidang lahan, dimana dengan banyaknya penduduk yang tidak diiringi penyediaan lahan yang meningkat yang menimbulkan terjadinya kepadatan lahan serta terdapat beberapa peralihan fungsi lahan dimana kawasan lindung menjadi kawasan budidaya mengakibatkannya perlunya manajemen lahan melalui kesesuaian penggunaan dan pengelolaan lahan melalui konsep yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika ditinjau dari kondisi dan permasalah yang ada di Kota Balikpapan. Maka konsep yang tepat diterapkan adalah konsep Bank Tanah atau Land banking serta Land pooling . Dimana, konsep ini sesuai dan dapat menjawab masalah dalam pengelolaan lahan di kota Balikpapan dan diharapkan dengan konsep ini dapat membantu kota dalam mencapai konsep pembangunan berkelanjutan.

Novianna Wahyu W (08161056) | Manajemen Kota B |Perencanaan Wilayah dan Kota

Sumber: Baskara, M. (2012, Februsari 27). Pengadaan Lahan. Retrieved April 13, 2015, from Medha Baskara: http://medha.lecture.ub.ac.id/2012/02/pengadaan-lahan/ Indra. (2012, Desember 9). Konsolidasi Lahan. Retrieved April 13, 2015, from Pasuruan untuk Perubahan: https://pasuruankita.wordpress.com/2012/12/09/konsolidasilahan/ Rustiadi, Ernan. 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Bogor: Yayasan Obor. Yunus. H. S. 2005. Struktur Tata Ruang Kota. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hartono., Sutrisno, A., Imam,B., 2015. Evaluasi Kesesuaian Lahan Permukiman Perum Bakti Persada Indah Kelurahan Purwoyoso Semarang. Jurnal Teknis Volume 10, Nomor 1, April 2015 : 22 - 30. Publikasi: Dipublikasikan melalui Wordpresss dan Academia Edu dengan judul Penggunaan dan Pengelolaan Lahan di Perkotaan Sebagai Wujud dalam Manajemen Lahan (Studi Kasus: Kota Balikpapan). Lomba: Dilombakan pada Karya tulis Ilmiah dengan judul Manajemen Pengelolaan Lahan dan pendayagunaan

Lahan

Perkotaan

sebagai

wujud

mendukung

konsep

Sustainable

Develompment di kota Balikpapan.

Novianna Wahyu W (08161056) | Manajemen Kota B |Perencanaan Wilayah dan Kota

Novianna Wahyu W (08161056) | Manajemen Kota B |Perencanaan Wilayah dan Kota...