Panduan Penanggulangan Kemiskinan: Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah PDF

Preview

Summary

Panduan Penanggulangan Kemiskinan: Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Panduan Penanggulangan Kemiskinan Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5 SEKRETARIAT WAKIL P...

Description

PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: BUKU PEGANGAN RESMI TKPK DAERAH

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BUKU PEGANGAN RESMI TKPK DAERAH

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

5

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: BUKU PEGANGAN RESMI TKPK DAERAH

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

MODUL PELATIHAN TKPKD

Judul:

Panduan Penanggulangan Kemiskinan: Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah

Foto: cortessy panoramio, wordpress.com Disusun dan Diterbitkan oleh: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Cetakan Pertama, Edisi Pertama (Januari 2011) Hak Cipta dilindungi Undang-undang. © 2010 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Akses Kritik dan saran Korespondensi

10

: www.tnp2k.wapresri.go.id : [email protected] : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia Jl. Kebon Sirih No. 35 Jakarta Pusat 10110 Telp. 021-3912812 Fax. 021-3912-511 dan 021-391-2513 E-mail: [email protected] Website: www.tnp2k.wapresri.go.id

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KATA PENGANTAR

D

alam rangka meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, mengamanatkan dibentuknya Tim Nasional

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K) yang diketuai oleh Wakil Presiden. Selain itu diamanatkan pula pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai mitra kerja TNP2K. Selanjutnya untuk mengatur mekanisme kerja TKPK Daerah, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Buku Panduan Analisis Kemiskinan di Daerah ini merupakan panduan kerja resmi untuk TKPK Daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Buku panduan ini, dimaksudkan untuk meningkatkan peran TKPK Daerah agar mampu melakukan: (1) Analisis kondisi kemiskinan di daerah masing-masing; (2) Penyusunan anggaran yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan; dan (3) Koordinasi dan pengendalian program-program penanggulangan kemiskinan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Dr. Ascobat Gani, yang telah memberikan masukan untuk bidang kesehatan. Selain itu, terima kasih juga kami sampaikan kepada Tim Decentralize Basic Education (DBE)-USAID yang telah memberikan masukan untuk bidang pendidikan. Terima kasih disampaikan kepada

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

i

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Nasional yang selalu terbuka untuk melakukan diskusi dalam proses penyusunan buku panduan ini. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh staf TNP2K yang telah berkontribusi pada penyusunan panduan ini. Seperti layaknya buku panduan lain, buku panduan ini bersifat dinamis sebagai living document, untuk itu sangat terbuka segala masukan bagi penyempurnaan. Sebagai penutup, kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan yang bergerak dalam bidang penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Jakarta, Januari 2011 Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan Selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Dr. Bambang Widianto

ii

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: BUKU PEGANGAN RESMI TKPK DAERAH

DAFTAR SINGKATAN AKB

Angka Kematian Bayi

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APM

Angka Partisipasi Murni

ATS

Alat Tulis Sekolah

BAHP

Bahan dan Alat Habis Pakai

Bappenas

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BCG

Bacillus Calmette Guerin

BNI

Bank Negara Indonesia

BOS

Biaya Operasional Sekolah

BOSP

Biaya Operasional Satuan Pendidikan

BPMKS

Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta

BPS

Badan Pusat Statistik

BRI

Bank Rakyat Indonesia

BTN

Bank Tabungan Negara

DKI

Daerah Khusus Ibukota

G-KDP

Green Kecamatan Development Program

HIV/AIDS

Human Immunodeiciency Virus / Acquired Immunodeiciency Syndrome

IPA

Ilmu Pengetahuan Alam

IPS

Ilmu Pengetahuan Sosial

JPSBK

Jaring Pengaman Bidang Kesehatan

KB

Keluarga Berencana

KIA

Kesehatan Ibu dan Anak

Km

Kilo Meter

KP

Kelautan dan Perikanan

KUR

Kredit Usaha Rakyat

MDGs

Millennium Development Goals

ND

Neigbourhood Development

NTT

Nusa Tenggara Timur

PBM

Proses Belajar Mengajar

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto

Permendiknas

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

PISEW

Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah

PKH

Program Keluarga Harapan

PNPM

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

PPAUD

Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini

PPIP

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

PPN

Perencanaan Pembangunan Nasional

PUAP

Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian

Raskin

Beras miskin

Rombel

Rombongan Belajar

RTSM

Rumah Tangga Sangat Miskin

RSUD

Rumah Sakit Umum Daerah

SD/MI

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

SMA/MA

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah

SMP/MTs

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

SNP

Standar Nasional Pendidikan

SPM

Standar Pelayanan Minimum

TKPK

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

TKPKD

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

TNP2K

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional

UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

iii

PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: BUKU PEGANGAN RESMI TKPK DAERAH

iv

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: BUKU PEGANGAN RESMI TKPK DAERAH

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR...................................................................................................................i DAFTAR SINGKATAN ............................................................................................................. iii DAFTAR ISI ..............................................................................................................................v DAFTAR TABEL ..................................................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................ix

BAB I

PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1

BAB II

PANDUAN ANALISIS KONDISI KEMISKINAN DI DAERAH 2.1. Indikator Utama ................................................................................................. 3 2.2. Indikator Pendukung ......................................................................................... 5 2.3. Analisis Kondisi Kemiskinan dan Kesejahteraan Rakyat .................................. 6 2.3.1. Analisis Prioritas Bidang ....................................................................... 6 A. Analisis Tren ............................................................................................... 5 A.1. Perbandingan Antar Waktu ............................................................ 6 A.2. Perbandingan Antar Wilayah ......................................................... 8 A.3. Perbandingan dengan Nasional ................................................... 10 B. Analisis Relevansi dan Efektivitas .............................................................11 C. Analisis Keterkaitan .................................................................................. 13 2.3.2. Analisis Penentuan Wilayah Prioritas........................................................... 15 2.3.3. Ringkasan Kesimpulan Analisis ................................................................... 17 A. Menyimpulkan Program Pada Masing-Masing Bidang............................. 17 B. Menyimpulkan Prioritas Wilayah .............................................................. 17

BAB III

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN YANG EFEKTIF DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 3.1. Analisis Anggaran Melihat Kesesuaian Alokasi Dengan Prioritas ................... 20

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

v

PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: BUKU PEGANGAN RESMI TKPK DAERAH

3.2. Analisis Anggaran oleh Pemerintah Daerah Satu Tingkat Di Atasnya Untuk Melihat Distribusi Anggaran Dari Pemerintah Daerah di Dalam Wilayahnya ..................................................................................... 21 3.3. Contoh Kasus Analisis Distribusi Anggaran: Bidang Kesehatan ..................... 22 A. Analisis Perkembangan Proporsi Anggaran Bidang Kesehatan Terhadap Total Anggaran B. Analisis Pembiayaan Berdasakan Sumber Pembiyaan

22 22

C. Analisis Belanja Kesehatan Menurut Penyelenggara Layanan

23

D. Analisis Belanja Kesehatan Menurut Mata Anggaran

25

E. Analisis Belanja Kesehatan Menurut Program

26

3.4. Contoh Kasus Analisis Gap: Bidang Pendidikan

BAB IV

27

A. Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

27

B. Analisis Kebutuhan Pembiayaan Pendidikan Daerah

29

C. Analisis Perbandingan Proporsi Belanja Operasional Sekolah

31

D. Analisis Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan

31

PEDOMAN KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 4.1. Pendahuluan ................................................................................................... 35 4.2. Klasiikasi Program Penanggulangan Kemiskinan.......................................... 36 4.2.1 Memperbaiki Program Perlindungan Sosial ........................................ 36 4.2.2 Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar ............................................... 37 4.2.3 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin .................................... 38 4.2.4 Pembangunan yang Inklusif ................................................................ 38 4.3. Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional............................................ 39 4.3.1 Program Keluarga Harapan (PKH) ...................................................... 40 4.3.2 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri......... 45 4.3.3. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ................................................. 48

vi

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: BUKU PEGANGAN RESMI TKPK DAERAH

DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Indikator Utama Analisis Kondisi Kemiskinan dan Kesejahteraan Rakyat ................................................................................................................... 4

Tabel 2.

Relevansi dan Efektivitas Indikator Utama, (Contoh Kasus: Provinsi NTT) ............................................................................ 17

Tabel 3.

Kabupaten/Kota Prioritas terkait dengan Indikator Utama dan Indikator Pendukung (Contoh Kasus: Provinsi NTT) ......................................................... 18

Tabel 4.

Belanja Kesehatan menurut Sumber Pembiayaan, Kabupaten Ende 2008 ........................................................................................................... 23

Tabel 5.

Belanja Kesehatan Menurut Penyedia Layanan, Kabupaten Ende 2008 ........................................................................................................... 24

Tabel 6.

Belanja Kesehatan Menurut Mata Anggaran Kabupaten Ende, Tahun 2009 ......................................................................................................... 25

Tabel 7.

Belanja Kesehatan Menurut Jenis Program Kabupaten Ende, Tahun 2009 ......................................................................................................... 26

Tabel 8.

Standar Biaya Operasi Non-Personalia per Sekolah/Program Keahlian, per Rombongan Belajar, dan per Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2009 ....................................................................... 28

Tabel 9.

Perhitungan BOSP Kota Surakarta Berdasarkan Permendiknas No 69/2009 .... 32

Tabel 10.

Rasio Siswa/ Guru dan Rasio Rombel/Guru tingkat SD/MI Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009/2010....................................................................................... 40

Tabel 11.

Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Sasarannya .................... 41

Tabel 12.

Persyaratan dan Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan Terkait dengan Kesehatan .................................................................................. 42

Tabel 13.

Skenario Bantuan Tunai Bagi Penerima PKH ..................................................... 42

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

vii

PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: BUKU PEGANGAN RESMI TKPK DAERAH

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.

Indikator Angka Kematian Bayi dan Indikator Pendukungnya ....................... 6

Gambar 2.

Perkembangan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI), Provinsi Nusa Tenggara Timur ......................................................... 7

Gambar 3.

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2002-2008................................................................................. 7

Gambar 4.

Perbandingan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI) Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Nusa Tenggara Timur ............................. 8

Gambar 5.

Perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur ....................................................................... 9

Gambar 6.

Perkembangan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI), 18Provinsi Nusa Tenggara Timur ................................................... 10

Gambar 7.

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2002-2008............................................................................... 10

Gambar 8.

Perkembangan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI), Provinsi Nusa Tenggara Timur ........................................................11

Gambar 9.

Perbandingan Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rata-rata Nasional, Tahun 2002-2008. ................. 12

Gambar 10.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, Provinsi Nusa Tenggara Timur............................................................................................. 13

Gambar 11.

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2002-2008.........................................................................

Gambar 12.

13

Perbandingan Tren Indikator Utama dengan Tren Indikator Pendukung Bidang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur ................... 14

Gambar 13.

Perbandingan Tren Indikator Utama dengan Tren Indikator Pendukung Bidang Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.................... 14

Gambar 14.

Penentuan Kabupaten/kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi di Bidang Pendidikan Provinsi NTT .............................................................. 15

Gambar 15.

Penentuan Kabupaten/kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi di Bidang Kesehatan Provinsi NTT .............................................................. 16

Gambar 16.

Distribusi Belanja Sektor Terhadap Total Anggaran (Contoh Kasus: Kota Surakarta) ............................................................................................ 20

Gambar 17.

Distribusi Anggaran Pendidikan dan Permasalahan Angka Partisipasi Murni,

viii

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PANDUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: BUKU PEGANGAN RESMI TKPK DAERAH

Provinsi Nusa Tenggara Timur ..................................................................... 21 Gambar 18.

Kebutuhan dan Pemenuhan Biaya Operasional Satuan pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD/MI) Kota Surakarta .......................................... 29

Gambar 19.

Kebutuhan dan Pemenuhan Biaya Operasional Satuan pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) Kota Surakarta .............. 30

Gambar 20.

Perbandingan Proporsi Belanja Operasional Sekolah, Kota Surakarta ............................................................................................ 31

Gambar 21.

Perbandingan Pencapaian Proses Veriikasi Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Provinsi................................................................................ 43

Gambar 22.

Persentase Anak Berumur 10-17 Tahun Menurut Jenis Kegiatan, 2009 .................................................................................... 44

Gambar 23.

Distribusi Pekerja Anak (Usia 5 -17 Tahun) Menurut Sektor Ekonomi (Jiwa), 2009 ................................................................................... 45

Gambar 24.

Komposisi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri ............... 46

Gambar 25.

Proporsi APBD pada Pembiayaan PNPM Mandiri Menurut Provinsi Tahun 2011.............................................................................................................. 47

Gambar 26.

Jumlah Kredit yang Terserap Menurut Provinsi per 31 Januari 2010........... 48

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN...