Peran Lembaga Legislatif Mahasiswa dalam Bingkai Student Government PDF

Preview

Summary

Peran Lembaga Legislatif Mahasiswa dalam Bingkai Student Government Oleh Grezia Eleganza Nur Pradani1 Siapa yang tak mengenal istilah anggota dewan dan senator dalam suatu negara? Siapakah mereka? Mengapa juga berbagai tindakan mereka baik di dalam dan di luar gedung parlemen menjadi sorotan tajam b...

Description

Peran Lembaga Legislatif Mahasiswa dalam Bingkai Student Government Oleh Grezia Eleganza Nur Pradani1

Siapa yang tak mengenal istilah anggota dewan dan senator dalam suatu negara? Siapakah mereka? Mengapa juga berbagai tindakan mereka baik di dalam dan di luar gedung parlemen menjadi sorotan tajam bagi media massa dan masyarakat? Tidak lain tidak salah semua itu terjadi karena mereka merupakan wakil dari suara rakyat. Mereka telah mendapatkan legitimasi yang sah dengan cara dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk mampu melakukan kebijakan dan langkah- langkah tertentu untuk kebaikan negara-bangsa. Hal ini pula yang memunculkan pertanyaan yang lebih makro mengenai konsepsi negara, kemudian mengapa hadirnya negara menjadi penting dalam kehidupan manusia. Berbicara mengenai senator dalam suatu negara, kita akan melihat senator dala

egara

aya ga

yang lebih dekat dengan kehidupan kita sebagai

mahasiswa. Seperti adanya dewan mahasiswa dan senat, serta istilah lainnya. Bagaimana kah peran mereka di lingkungan kehidupan kampus serta pola relasinya secara vertical baik ke negara maupun masyarakat? Atau bagaimana peran mereka dalam ruang lingkup kehidupan kampus itu sendiri? Berbagai pertanyaan ini tak jarang muncul dalam benak para senator mahasiswa yang baru atau tengah menjalani tugasnya sebagai senat/ dewan mahasiswa. Oleh karena itu, dalam penulisan kali ini, penulis akan mencoba menjawab pertanyaan- pertanyaan tersebut secara singkat untuk mampu menjadi bahan

1

Penulis adalah mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada angkatan 2010, penulisan ini dipublikasikan dalam acara Sekolah Legislatif Senat Fakultas Teknologi Pertanian pada tanggal 29 November 2014 (Yogyakarta: UGM).

1

referensi bagi para mahasiswa untuk merefleksikan diri mereka betapa pentingnya mahasiswa sebagai pembangun negara.

Sekelumit Cerita Parlemen di Indonesia Sejarah panjang mengenai legislatif di Indonesia begitu panjang seumur dengan berdirinya NKRI. Indonesia yang memang sudah memiliki budaya untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan juga mempengaruhi corak dari parlemen kita. Menurut KBBI, legislatif memiliki arti berwenang untuk membuat undang- undang.2 Padahal, ketika kita bicara mengenai DPR RI, para senator, dan sebagainya akan lebih cocok jika kita menggunakan kata seorang representator di dalam parlemen, karena sejatinya fungsi parlemen tak hanya legislasi saja. Parlemen merupakan salah satu lembaga politik untuk menopang demokrasi di Indonesia. Adanya parlemen merupakan respon dari adanya kebutuhan Negara untuk membagi kekuasaan. Menurut Mostesquie (1689), pemisahan kekuasaan (separation of power) ini merupakan anggapan bahwa kekuasaan negara seharusnya tidak diberikan pada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang berkuasa, terdiri dari tiga macam kekuasaan;3 Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang- undang (rulemaking function), kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang- undang (rule application function), ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang- undang (rule adjudication function). Berdirinya Indonesia, tidak lepas dari peran para orang yang memang mewakili kepentingan rakyat. Termasuk melalui peran lembaga legislative dalam 2

KBBI Lebih jelas lihar Miriam Budiardjo, Dasar- dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia, 1986), pp. 151-153.

3

2

bentuk lembaga parlemen. Dalam suatu sistem politik yang demokratis, parlemen adalah salah satu lembaga politik atau lembaga formal yang memiliki urgensi untuk memastikan artikulasi suara rakyat berjalan dengan baik. Parlemen Indonesia terus- menerus berubah bentuk dalam perjalanannya. Pada masa colonial. Di mulai sejak era kolonial, untuk meredam pergerakan nasional dibentuklah Volksraad (1918-1942), zaman revolusi kemerdekaan dengan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP (1945-1949) dibentuk 12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, zaman RIS dengan Senat RIS (1949-1950), zaman kembali ke negara integralistik dengan DPRS (19501956), zaman demokrasi liberal-parlementer dengan DPR R (20 Maret 1956-22 Juli 1959), zaman demokrasi terpimpin dengan dibentuknya MPRS, DPAS, dan DPR GR (1959-1965), zaman Orde Baru dengan DPR GR dan zaman reformasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR dan MPR serta dihapuskannya DPA4. Perjalanan ini membuat parlemen di Indonesia tidak pernah statis karena kondisi negara yang dinamis.

Gerakan Mahasiswa dan Konsep Student Government Konsep mengenai student government telah ada sejak lama dan digaungkan oleh bibir para kaum intelektual kampus bernama mahasiswa ini. Student government merujuk pada konsep pelembagaan dan proses pelaksanaan pemerintahan di tingkat mahasiswa. Konsep ini mengasumsikan bahwa kampus adalah sebuah negara di mana perlu adanya suatu pengaturan di tingkat mahasiswa untuk meningkatkan kehidupan demokratis. Oleh karena itu, konsep ini membawa teori negara dalam desain kelembagaannya.

4

Lebih jelas lihat DPR RI, Sejarah DPR, www.dpr.ri.go.id, (diakses pada Sabtu, 29 november 2014).

3

Student government dalam penerapannya tidak terlepas dari peran serta negara. Seperti ungkapan dari Abdul Gaffar Karim, jika politik kenegaraan adalah suatu makro-kosmos maka student government merupakan mikro-kosmos yang mana keduanya memiliki perilaku yang senada.5 Selanjutnya, Miller dan Nadler mengungkapkan dalam pengantar sebuah buku Student Governance and Institutional Policy Formation and Implementation (2006) bahwa LaosebikanBuggs menulis bahwa student government mulanya muncul di Amerika awal 1900an yang dibentuk oleh otoritas kampus untuk menata kehidupan mahasiswa (control universitas terhadap mahasiswa).6 Selain itu, student government tak hanya berorientasi pada politik, melainkan kebutuhan pragmatis mahasiswa seperti ekonomi. Laosebikan-Buggs menyebutkan bahwa 3 (tiga) fungsi student government adalah advocacy, representation, dan voice.7 Lalu yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita semuanya adalah bagaimana dengan kondisi student government di Indonesia. Hal ini tidak bisa kita lepaskan dengan kondisi gerakan mahasiswa masa lalu dan masa kini. Mahasiswa merupakan agen of change karena kemampuannya untuk berkontribusi pada perubahan sosial dan politik. Mahasiswa memiliki kelebihan dibandingkan dengan entitas lain seperti adanya idealism yang sekarang dianggap mewah karena banyaknya mahasiswa yang tergerus moral dan terkena depolitisasi. Mahasiswa yang merupakan pemuda ini dari waktu ke waktu menjadi subjek sekaligus saksi sejarah di Indonesia. Sejarah pun meng-iya-kan hal ini. Jika sejarah mengatakan pada tanuh 20 Mei 1908 merupakan kebangkitan pemuda di Indonesia dengan berdirinya Budi Utomo, kemerdekaan juga tidak terlepas dari peran pemuda. Pemuda di era masa Soekarno pun

5

Lebih jelas lihat Abdul Gaffar Karim, Student Government: Independensi dan Representasi, http://agkarim.staff.ugm.ac.id/2010/07/29/student-government-independensi-danrepresentasi/ (diakses 29 November 2014). 6 Ibid. 7 Ibid.

4

mendesakkan Tritura yang kemudian memiliki peran dalam menggeser PKI menjadi tak lagi berkuasa. Beralih menuju Orde Baru dengan kontrolnya yang begitu kuat kepada mahasiswa. Pada masa Orba, negara mengontrol secara ketat aktivitas grassroot seperti entitas penopang demokrasi, katakanlah NGO, CSOs, bahkan intelektual, termasuk mahasiswa. Kebijakan seperti Normalisasi Kebijakan Kampus (NKK) diterapkan di lingkungan mahasiswa dan ditambah dengan adanya Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) yang merupakan badan non-struktural yang memiliki fungsi membantu rector untuk merencanakan kegiatan mahasiswa. Kesumpekan akademik terjadi di mana- mana, mahasiswa sembunyi- sembunyi untuk

e

uat strategi da taktik u tuk

pula se ior kalia dulu di asuki oleh ora g

ela a ko trol egara. Tak jara g iliter di kelas , egitu u gkap salah

seorang dosen yang mengajar di kelas penulis. Terbukti bahwa student government dibuat untuk berkuasa atas kehidupan mahasiswa. Namun, dalam perjalanannya, student government juga mampu untuk mendukung mahasiswa dalam melancarkan aksinya sebagai gerakan moral yakni gerakan yang mengemban nilai- nilai moral yang pro terhadap rakyat serta memperjuangkan suara rakyat karena idealismenya yang tinggi. Dalam kerangka ketiga fungsi student government yang disampaikan Laosebikan-Buggs, mahasiswa memiliki peran untuk advokasi artinya mahasiswa berusaha untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat kampus atau nasional. Yang kedua adalah representasi, artinya mahasiswa membawa tak hanya suara mahasiswa di universitasnya melainkan juga masyarakat yang nantinya dibawa dalam bentuk strategi advokasi. Terakhir adalah menyuarakan kepentingan rakyat sebagai gerakan moral dan intelektual. Lalu yang menjadi tantangan mahasiswa saat ini dalam menjalani student government adalah adanya invansi ideologi eksternal dan adanya pragmatism di kalangan mahasiswa. Mampukah kita?

5

Menjadi Pemikir Pejuang melalui Lembaga legislatif mahasiswa: Mengingat mahasiswa adalah agen perubahan maka menjadi penting bagi mahasiswa untuk berperan aktif dalam student government. Peran penting mahasiswa ini harus diimbangi dengan nilai idealism yang merasuk tak hanya dalam jiwanya tapi juga pemikirannya. Dalam kasus ini kita akan lebih menyoroti bagaimana peran mahasiswa dalam lingkup Universitas Gadjah Mada. Di dalam Universitas Gadjah Mada kita mengenai adanya Keluarga Mahasiswa UGM yang terdiri atas Badan Eksekutif Mahasiswa UGM dengan pemimpinnya yakni Presiden Mahasiswa yang dibantu oleh Menteri-menterinya serta Senat KM UGM yang dijabarkan dalam bentuk komisi- komisi untuk memudahkan kinerjanya, serta lembaga atau organisasi tingkat fakultas, jurusan dan program studi.8 Student Government di UGM memiliki bentuk federasi.9 Dalam suatu negara terdapat yang dinamakan pembagian kekuasaan secara vertical yang menurut Carl. J. Friederich merupakan pembagian kekuasaan secara territorial dengan bentuk negara kesatuan, negara federal, dan negara konfederasi.10 Negara agia suatu federasi dikataka

e iliki Pou oir o stitue t yak i

e iliki

wewenang membentuk undang- undang dasar sendiri serta mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka masih dalam batas- batas konstitusi federal.11 Dalam konteks KM UGM, KM Fakultas, Jurusan dan Prodi memiliki wewenang untuk hal ini. Oleh karena itu, Senat KM Fakultas atau sejenisnya berwenang untuk mengatur dirinya sendiri sesuai kerangka regulasi tingkat fakultas selama tidak berwenang dalam konstitusi federal univerasitas. Walaupun memiliki wewenang tersendiri, namun fungsi dari Senat KM Fakultas dan sejenisnya tetap miliki fungsi parlemen secara umum yakni fungsi 8

Lebih jelas lihat Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga KM UGM 2013. Ibid. pasal 16. 10 Miriam Budiardjo, Op. Cit. p. 139-140. 11 Ibid. p 143. 9

6

legislasi, aspirasi, dan pengawasan. Berprosesn dan berkontribusi dalam pelaksanaan student government secara tidak langsung memiliki kontribus terhadap kehidupan mahasiswa, universitas, rakyat, dan lebih luas lagi negarabangsa. Apa manfaatnya? Tentu saja kita mampu menjawabnya dengan mudah ketika kita mengingat bahwa mahasiswa adalah agen perubahan. Sebagai contohnya yakni gerakan reformasi yang mana mahasiswa turut serta aktif di dalamnya mampu menggulingkan kekuasaan otoriter seorang presiden yang membuat rakyat mengalami kesengsaraan dalam aktualisasi hak- haknya.

Epilog Adil sejak dalam pikiran, ungkap Pramoedya Ananta Toer. Semoga hal ini mampu dijalankan oleh mahasiswa. Arus bernama depolitisasi dan pragmatisme diharapkan tidak menggerus gerakan mahasiswa. Perjalanan terjal mahasiswa di masa lalu telah membuktikan pada kita bahwa mahasiswa memiliki peran signifikan dalam perubahan sosial dan politik. Tinggal kita melanjutkan perjuangan kita. Jawabannya ada di hati nurani kita, mampu kah kita?

Referensi Budiardjo, Miriam. Dasar- dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia, 1986. DP‘ ‘I, Sejarah DPR , www.dpr.ri.go.id, (diakses pada Sabtu, 29 november 2014). A dul Gaffar Kari , “tude t Go er e t: I depe de si da ‘eprese tasi , http://agkarim.staff.ugm.ac.id/2010/07/29/student-governmentindependensi-dan-representasi/ (diakses 29 November 2014). Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga KM UGM 2013.

7...