PERBANDINGAN HUKUM PERDATA PDF Putri Ayi Winarsasi PDF

Preview

Summary

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA Pengertian perbandingan hukum perdata Perbandingan hukum perdata atau disebut juga dengan comparison of Civil Law system Inggris, vergelijkend burgerlijk recht Belanda atau vergleichendem zivilrecht Jerman. Merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting yang diajarka...

Description

Accelerat ing t he world's research.

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA PDF Putri Ayi Winarsasi Putri Ayi Winarsasi materi kuliah

Cite this paper

Downloaded from Academia.edu 

Get the citation in MLA, APA, or Chicago styles

Related papers PERBANDINGAN HUKUM Andi Fikri

Tugas Perbandingan Hukum bang anggi.docx adi syahput ra sirait BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA (PHI) Angeline Monica Nat alie Affendi

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA

Pengertian perbandingan hukum perdata Perbandingan hukum perdata atau disebut juga dengan comparison of Civil Law system Inggris, vergelijkend burgerlijk recht Belanda atau vergleichendem zivilrecht Jerman. Merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting yang diajarkan pada Fakultas Hukum di seluruh Indonesia. karena mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis perbedaan dan persamaan sistem hukum terutama sistem hukum perdata yang berlaku di dunia namun di dalam berbagai literatur baik literatur nasional maupun internasional tidak ditemukan pengertian perbandingan hukum perdata, tetapi yang ada adalah pengertian tentang hukum komparatif atau comparative law. Comparative law didefinisikan sebagai sebuah perbandingan sistem hukum di dunia titik yang dibandingkan yaitu perbedaan dan persamaannya dari sistem hukum tersebut. Peter De Crus mengemukakan bahwa Hukum komparatif dapat digunakan untuk menggambarkan studi sistematis mengenai tradisi hukum dan peraturan hukum tertentu yang berbasis komparatif. untuk bisa dikatakan sebagai hukum komparatif yang Sesungguhnya ia juga membutuhkan perbandingan dari dua atau lebih sistem hukum, atau dua atau lebih tradisi hukum, atau aspek-aspek yang terseleksi, institusi atau cabang-cabang dari dua atau lebih sistem hukum. Fokus definisi ini yaitu pada perbandingan 2 atau lebih dari sistem hukum tradisi hukum, aspek tertentu yang terseleksi, atau institusi atau cabang-cabangnya. Ada tiga hal yang menjadi cakupan hukum komparatif yang meliputi : tujuannya, bekerjanya, metodenya. Tujuan dari hukum komparatif Tujuan dari hukum komparatif yaitu menegaskan perbedaan dan persamaan sistem hukum. Ruang lingkup kajian perbandingan hukum perdata dibagi menjadi dua macam yang meliputi :1. kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku dalam suatu negara,2. kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku antara negara yang satu dengan negara lainnya.

Fungsi dan Kegunaan Perbandingan Hukum

Menurut Prof. Subekti, Mempelajari perbandingan hukum tidak semata-mata ingin mengetahui perbedaan-perbedaan itu tetapi yang penting adalah untuk mengetahui sebab-sebab adanya perbedaan-perbedaan tersebut titik untuk itu kita harus mengetahui latar belakang dari peraturan hukum yang kita jumpai titik juga kita akan melihat adanya persamaan persamaan mengenai berbagai hal dalam sistem hukum mana saja, karena rasa hukum dan keadilan mengenai hal itu di mana-mana adalah sama. Fungsi Perbandingan Hukum Fungsi ini dapat dibagi dalam : 1. Fungsi perbandingan hukum bagi pengembangan ilmu hukum Indonesia. 2. Fungsi perbandingan hukum bagi praktik dan pembinaan hukum. 3. Fungsi perbandingan hukum bagi perencanaan hukum (legal palanning). 4. Fungsi perbandingan hukum bagi pendidikan di Fakultas Hukum. Kegunaan Perbandingan Hukum Perbandingan hukum di samping mempunyai kegunaan tujuan teoretis, juga mempunyai kegunaan yang praktis, yaitu sebagai berikut : 1. Unifikasi Hukum yaitu Kegunaan Perbandingan Hukum dikatkan dengan usaha-usaha unifikasi hukum (kodifikasi) nasional maupun regional dan internasional. Contoh : Code Civil Swiss dan rencana Code Civil Pra Revolusi Rusia sebagi bahan perbandingan. 2. Harmonisasi Hukum. 3. Pembaharuan Hukum yaitu dengan adanya perbandingan hukum kita dapat meneliti secara obyektif kelebihan dan kekurangan hukum kita sendiri. 4. Penentuan Asas-asas Umum dari Hukum. 5. Ilmu Pembantu Hukum Perdata Internasional, misalkan suatu kasus yang diselesaikan berdasaran hukum asing, maka hakim harus mengetahui arti dan fungsi hukum asing tersebut. 6. Pendidikan Penasihat Juridis misalkan perbuatan traktat-traktat diperlukan pengetahuan tentang hukum negara lain, sehingga perlunya pendidikan

penasihat-penasihat juridis dalam lembaga-lembaga perdagangan internasional dan pada kedutaan-kedutaan.

Proses Perbandingan Hukum

Arti Proses Perbandingan Hukum Proses Perbandingan Hukum adalah membandingkan-membandingkan sesuatu dengan lainnya, artinya mencari persamaan dan perbedaan dari satu objek atau lebih (Soenarjati. H, 1986:6).

Apa yang dibandingkan Sesuai dengan istilah, maka yang dibandingkan adalah Hukum, seperti membandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lainnya, atau antara hukum nasional dengan hukum asing.

Dasar memproses Perbandingan Hukum 1. Mempelajari beberapa Sistem Hukum belum berarti melakukan perbandingan hukum, 2. Klasifikasi dalam keluarga Hukum, yaitu sistem-sistem hukum (hukum nasional) berbagai negara yang mempunyai banyak persamaan yang dikelompokkan menjadi satu. 3. Kriteria Keluarga Hukum, ada yang menggunakan sebagai kriteria golongan bahasa, golongan kebudayaan, golongan kebangsaan, atau kombinasi dari kriteria golongan tersebut.

Pedoman Pokok dalam memproses Perbandingan Hukum 1. Apakah suatu masalah hukum dapat bermanfaat bila dibandingkan ? 2. Sumber-sumber manakah yang akan kita ambil untuk memperoleh bahan yang akan dibandingkan ?

3. Sampa sejauh manakah sumber hukum yang akan kita bandingkan itu dan apakah bahan pustaka yang akan kita pergunakan benar-benar memberikan gambaran tentang hukum yang berlaku ? 4. Apakah ada sifat-sifat khusus dari hukum yang kita bandingkan ? Macam – Macam Metode Perbandingan Hukum Soekanto dalam bukunya Kapita Selekta Perbandingan Hukum, mengatakan bahwa Perbandingan Hukum dibagi menjadi metode secara umum dan khusus. Di samping itu dalam Perbandingan Hukum juga dapat dipergunakan metode Perbandingan Hukum penalaran (descriptive Comparative Law) yang dibedakan dengan Applied Comparative Law (Perbandingan Hukum Terapan).

Gagasan Tentang Keluarga Hukum Adanya gagasan untuk diadakannya keluarga hukum adalah timbulnya keinginan diadakannya unifikasi sistem hukum di dunia dan untuk mendapatkan pengertian yang menyeluruh mengenai sistem hukum. Keluarga hukum adalah suatu kelompok besar sistem hukum dimana beberapa sistem hukum dapat dimasukkan didalamnya. Keluarga Hukum di dunia, dari Rene David yang terdiri dari keluarga hukum yaitu keluarga hukum Romawi Germania, Common Law, Sosialis, dan Agama/Tradisi. Keluarga hukum atas kriteria Zweigert-Kort yaitu Keluarga Hukum Romawi, Germania, Skandinavia, Common Law, Sosialis, Timur Jauh, Hukum Islam dan Hukum Hindu.

Perbandingan Sistematika Hukum

Sistematika Hukum Perdata Berbagai Negara 1. Sistematika Hukum Perdata Barat. a. Pengertian singkat tentang Hukum Perdata Barat. Hukum Perdata adalah hukum yang memuat semua peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum dan kepentingan-kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya, kadang-kadang antara anggota masyarakat dengan pemerintah dengan menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat.

b. Asal mula pembandingan hukum perdata dan perkembangannya. Undang-Undang Hukum Perdata didasarkan pada Hukum Romawi, sebagamana terdapat dalam Corpus Lurus Civilis meskipun isinya banyak mirip dengan hukum perdata Perancis (Code Civil). Bagi Indonesia dengan asas konkordansi telah mengikuti sistem hukum yang berlaku di Negara Belanda dalam bidang hukum perdata barat dan hukum tata negara sebelum perang dunia ke II. c. Sistematika Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Menurut sistem hukum Eropa, hukum perdata dibagi dalam 4 (empat) buku yakni, Buku I

: Berisi peraturan-peraturan mengenai subyek

Buku II

: Berisi peraturan-peraturan mengenai benda

Buku III

: Berisi peraturan-peraturan tentang perikatan

Buku VI

: Berisi peraturan-peraturan tentang pembuktian dan lewat waktu

2. Sistematika Burgerlijk Wetboek Indonesia / Kitab Undang Undang Hukum Perdata : Buku I

: Mengatur orang sebaga subyek hukum, hukum perkawinan dan hukum kekeluargaan.

Buku II

: Mengatur tentang perihal barang sebagi obyek hak manusia, hakhak kebendaan dan hukum waris.

Buku III

: Mengatur tentang hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian, perbuatan melanggar hukum dan peristiwa-peristiwa lain yang menerbitkan hak dan kewajiban perseorangan.

Buku IV

: perihal pembuktian (surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah) dan lewat waktu.

3. Sistematika Burgeliches Gesetzbuch Jerman (dari tahun 1896). Buku I

: Tentang Orang, badan huku, pengertian barang, kecakapan, perwalian dalam hukum, daluwarsa dan lain-lain.

Buku II

: Tentang utang-piutang, hukum perjajian, perbuatan melanggar hukum.

Buku III : Tentang hak milik dan kebendaan lainnya. Bukum IV : Tentang perkawinan, hubungan kekeluargaan, kekuasaan orang tua, perwalian dan sebagainya. Buku V

: Tentang pewarisan seperti surat wasiat atau testamen.

4. Sistematika The Civil Code Of Japan, merupakan suatu sistem atau pembagiaan yang sama.

5. Sistematika The Civil Code Of The Philippines, terdiri dari 4 (empat) buku, yaitu Buku I tentang Persons, Buku II tentang Property, ownership, and its modifications, Buku III tentang Different modes of acquiring on ownership, Buku IV tentang Obligations and Contracts.

6. Sistematika Code Civil Perancis, terdiri dari : Buku I

: Hukum perorangan yang terdiri atas peraturan-peraturan mengenai subyek hukum dan hubungan keluarga (perkawinan, keluarga dan sebagainya).

Buku II

: Peraturan-peraturan mengenai benda.

Buku III : Peraturan mengenai warisan, perutangan, pembuktian, kekayaan, perkawinan, pemaksaan badan, hipotek, hak pendahuluan eksekusi barang yang berhutang dan lewat waktu.

7. Sistematika Kitab Undang Undang Hukum Perdata Swiss, dikodifikasi pada 10 Desember 1907 dan mulai berlaku Januari 1912 dan terdiri dari 4 (empat) buku, yaitu: Buku I

: Mengenai Subyek Hukum

Buku II

: Mengenai Hukum Keluarga

Buku III

: Mengenai Hukum Warisan

Buku IV

: Mengenai Hukum Benda

Asal mula Hukum Perdata dan Perkembangannya

Seperti yang telah diketahui bahwa Romawilah yang melahirkan hukum perdata. Pada abad ke 6 Ulpanus mencetuskan Corpus Juris Civilis (Hukum Perdata Romawi) yang terdiri dari 4 bagian, yaitu:

I.

Institutions : Dalam hukum Romawi membuat pengertian lembaga-lembaga yang dianggap sebagai himpunan segala macam undang-undang.

II. Pandecta : Ialah pendapat para ahli hukum bangsa Romawi yang terkenal dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan hukum Romawi. Ilmu mereka dianggap sebagai salah satu sumber hukum. III. Codex : ialah himpunan undang-undang yang telah dibukukan oleh para ahli atas perintah Romawi. IV. Novelles : Tambahan pada Codex dengan pemberian penjelasan/komentar untuk

Garis besar sistem hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu: a. Sistem Anglo Saxon: sistem ini di ambil dari pelajaran common law di Inggris, case law di Amerika Serikat. hukum perdata ini sebagian besar tidak tertulis,hanya kalau di perlukan sewaktu -waktu dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian di umumkan. Jadi disini peraturanperaturan hukumnya tidak di undangkan, melainkan cukup dengan keputusan-keputusan (keputusan hakim) atau dengan mempelajari jurisprudensi. Bagian besar yang di maksud dalam anglo saxon juga mengenal statutes of law (undang-undang) seperti undang_undang wesel dan cek. Dinegara-negara dengan sistem anglo sexon, common law dapat diketahui antara lain dengan mempelajari jurisprodensi. Menurut hukum disana berlaku "azas presedent", stare decisis yang berarti keputusan bahwa keputsan hakim yang terdahulu mengikat hakim-hakim dan pengadilan setingkat untuk selanjutnya dapat diikuti keputusannya. dalam hirarki peradilan keputusan mahkamah tertinggi mengikat untuk diikuti oleh semua pengadilan. Sumber hukum Amerika adalah hukum inggris yang di bawah oleh kolonis-kolonis (penjajah) Inggris ke dunia baru (Amerika dalam abad 17 dan 18,dan di terima secara resmi sesudah revolusi Amerika oleh berbagai negara bagian , sebagai pondasi hukum mereka sendiri. b. Sistem Continental: sistem ini di anut dibenua Eropa barat, dinegara-negara hampir setengah dunia, misalnya ; dinegeri Belanda, Skandinavia, Perancis, Jerman barat, Italia, Turki, Afrika utara, Indonesia, Tiongkok, Peru dansebagainya. Hukum disini meliputi peraturan-peraturan tertulis. jadi meupakan peraturan hukum yang di atur dalam kitab Undang-undang, dengan perkataan lain dalam sistim hukum kontinental sebagian terbesar terdapat dalam undangundang. oleh karena itu kita kenal selain adanya undang-undang, juga berlaku hukum adat (kebiasaan -kebiasaan) seperti hukum di Indonesia.

Sejarah hukum Inggris dan Perkembangan • Bangsa Inggris mempunyai kepribadian yang khas yang berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa di Eropa Daratan, meskipun letaknya sangat berdekatan. Hal itu disebabkan karena perjalanan sejarahnya yang khusus. Kebudayaan dan sistem pemerintahannya yang feudal tidak mengalami banyak perubahan antara zaman abad pertengahan dan abad modern artinya tidak ada perubahan yang mencolok seperti yang terjadi di negara-negara Eropa Kontinental. Perubahan-perubahan di Inggris dapat dikatakan evolusioner, sedangkan di Eropa Kontinental perubahannya berjalan secara revolusioner. •

Pada waktu sekarang keadaan tersebut masih tampak pada parlemen Inggris yang terdiri dari House of Lord dan House of Common sesuai dengan susunan

•

masyarakatnya yang didasarkan pada golongan aristocrat dan rakyat jelata dalam abad pertengahan. Sebaliknya di Eropa daratan susunan masyarakat dan negara yang feodalistik mencapai puncaknya menjadi absolutisme pada abad pertengahan yang secara drastis berubah menjadi negara konstitusional seperti yang terjadi pada revolusi Perancis. Ini berarti adanya perombakan secara revolusioner dari negara monarki absolute menjadi negara konstitusional.

•

Dengan kepribadiannya yang khusus terbentuklah hukum yang karakteristik. Inggris dengan corak yang khas yang berbeda dengan hukum di negara-negara yang termasuk negara-negara Eropa Kontinental atau keluarga hukum Romawi Germania, meskipun hukum Inggris itu sendiri dari masa ke masa mengalami perubahan, sehubungan dengan adanya perkembangan pemikiran dari orang-orang Inggris sendiri.

•

Hukum Inggris itu selain di Inggris sendiri juga berlaku di semua negara yang secara politis mempunyai ikatan dengan Inggris. Terhadap negara-negara tersebut hukum Inggris mempunyai pengaruh yang besar.

•

Dalam arti sempit dan murni hukum Inggris hanya berlaku di daerah yang dinamakan England dan Wales. Ia tidak berlaku di Irlandia Utara, Skotlandia, Kepulauan Cina dan Kepulauan Man.

•

Hukum Inggris tersebut menduduki tempat yang penting dalam keluarga hukum Common law karena dianggap sebagai pola bagi perkembangan hukum di daerah-daerah lain dalam lingkungan hukum tersebut.

•

Seperti halnya hukum Romawi-Jerman yang terbagi dalam dua kelompok hukum publik dan privat, maka hukum Inggris juga terbagi dalam dua kelompok hukum yakni hukum Common law dan hukum Equity di samping Statute law. Common law adalah bagian dari hukum Inggris.

•

Sedangkan hukum Equity adalah hukum yang didasarkan pada natural justice, keadilan yang timbul dari hati nurani. Hukum ini mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Common law. Equity menciptakan hukum baru yang disebut doctrine undue influences yang pada hakikatnya merupakan suatu moral imperative dalam rangka melaksanakan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan oleh Common law. Putusan hukum Equity memperbaiki dan melengkapi Common law.

• Adapun Statuta Law adalah hukum tertulis di Inggris yang dibuat oleh parlemen karena Common law yang didasarkan pada Yurisprudensi tidak dapat mengimbangi munculnya masalah-masalah yang baru (secara cepat) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Untuk mengimbangi kelambatan yurisprudensi yang dibatasi oleh jumlah perkara yang diputus oleh hakim, maka dibuatlah peraturan-peraturan tertulis yang dapat disamakan dengan Undangundang. Jadi Statuta Law berfungsi mengkoreksi dan melengkapi kekurangan dari pada Common law. • Adapun bagi orang Inggris sendiri sedikit banyak Statuta law dianggap sebagai hukum yang bercorak asing/tidak mempunyai corak Inggris dan pada asasnya hukum Inggris itu adalah Common law.

Sejarah Hukum Romawi Jerman Hukum Romawi Jerman adalah hukum yang berlaku di Eropa Kontinental yaitu di

negara-

negara yang mengikuti hukum Romawi (semula negara-negara Jerman dan Perancis, kemudian negara Belanda karena dijajah Perancis). Ciri khusus dari hukum Romawi Germania ialah dibagi menjadi dua kelompok hukum yaitu: a. Hukum yang mengatur kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum. b. Hukum yang mengatur hubungan perdata artinya yg mengatur hubungan orang.

Pembagian dalam dua kelompok tersebut berasal dari hukum Romawi hasil pemikiran ahli hukum Ulpanus. Ia menyatakan “Hukum publik adalah hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan Negara Romawi, hukum perdata adalah hukum yang mengaturorang secara khusus, karena ada hal yang merupakan kepentingan umum dan ada pula hal yang merupakan kepentingan perdata. Adapun terbentuknya hukum Romawi Jerman di Eropa daratan itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: a. Terjadinya penjajahan Negara-negara di Eropa Kontinental oleh bangsa Romawi. b. Karena bangsa-bangsa/Negara di Eropa Kontinental menganggap hukum Romawi

lebih

sempurna. c. Banyaknya mahasiswa yang mempelajari hukum Romawi di Itali yang setelah

kembali

menerapkan hukum tersebut di negaranya sendiri. d.

Universitas di Jerman mempunyai peran yang besar dalam mengembangkan serta

menyebarluaskan hukum Romawi di daratan Eropa. Karena sebab-sebab tersebut negara-negara Eropa yang semula mempergunakan hukum kebiasaannya sendiri meresepsi hukum Romawi sedemikian rupa sehingga hukum sendiri lenyap. kebudayaan yang tinggi (Asia) tidak dapat didominasinya, sehingga hukum Romawi Germania hanya hidup secara berdampingan bersama hukum asli Negara.

Penulis : Putri Ayi Winarsasi,SH,MH,M.Kn Daftar Pustaka : Dr. H. Salim HS,SH,MS. Perbandingan Hukum Perdata. Comparative law, PT. Raja Grafindo. Jakarta. 2015. R.Soeroso. Perbandingan Hukum Perdata. Sinar Grafika. Jakarta. 2014...