Title | PERIKATAN YANG TIMBUL KARENA UNDANG-UNDANG |
---|---|
Author | Akmali Akmal |
Pages | 6 |
File Size | 220.1 KB |
File Type | |
Total Downloads | 334 |
Total Views | 637 |
PERIKATAN YANG TIMBUL KARENA UNDANG-UNDANG Nama : Akmali Nim : 130510021 PERANCANGAN KONTRAK PENDAHULUAN Berdasarkan dengan rumusan pasal 1233 kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang merupakan pasal pertama dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan, yang menyatakan bahwa ”T...
PERIKATAN YANG TIMBUL KARENA UNDANG-UNDANG Nama : Akmali Nim : 130510021
PERANCANGAN KONTRAK
PENDAHULUAN
Berdasarkan dengan rumusan pasal 1233 kitab UndangUndang Hukum Perdata, yang merupakan pasal pertama dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan, yang menyatakan bahwa ”Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”, selain perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa perikatan
dapat lahir dari undang-undang.
Peraturan perundangan dapat menjadi sumber perikatan. Perikatan yang terjadi karena undang-undang, dibagi pula dalam dua golongan yaitu:
Misalnya: Kematian
seseorang
yang
melahirkan kewajiban kepada ahli warisnya untuk memenuhi kewajiban
pihak
yang
meninggal (pewaris) kepada para kreditornya, atau keadaan
hukum, seperti yang terjadi dalam
hal
diputuskannya
pernyataan pailit.
(peristiwa hukum)
A.
Perikatan yang terjadi karena undangundang itu sendiri
Peraturan perundangan dapat menjadi sumber perikatan. Perikatan yang terjadi karena undang-undang, dibagi pula dalam dua golongan yaitu:
Misalnya:
1.
Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat
dari
perbuatan
manusia yang diperboleh oleh hukum 2.
undang yang disertai dengan tindakan manusia
Perikatan yang lahir dari perbuatan
B. Perikatan yang terjadi karena undang-
melawan
hukum atau perbuatan melanggar hukum.
Perikatan yang lahir dari undangundang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang diperbolehkan oleh hukum
Perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum
1.Yang diatur dalam pasal 1354 Kitab Undang-Undang
Di atur dalam KUHPer pasal 1365 yang menjelaskan
Hukum
dengan
bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai
yang
perbuatan melawan hukum harus dipenuhi beberapa
nama
Perdata
yang
zaakwaarneming
suatu
disebut perbuatan
memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum pengurusan kepentingan pihak atau orang lain, secara sukarela, tanpa adanya perintah (kuasa atau kewenangan) yang diberikan oleh pihak yang kepentingannya diurus, dengan atau tanpa sepengetahuan dari orang yang
kepentingannya diurus.
unsur didalamnya, yaitu: 1.perbuatan
tersebut
haruslah
perbuatan
yang
melanggar hukum. Dalam artian bahwa tidak hanya melanggar peraturan undang-undang yang ada tetapi juga melanggar kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.
2.Pembayaran yang tidak terutang yang diatur dalam pasal 1359 KUHPer. Rumusan pasal 1359 KUHPer menyatakan bahwa yang dilindungi oleh KUHPer
2.perbuatan tersebut membawa kerugian terhadap orang lain.
adalah pembayaran yang tidak diwajibkan, yang semula
3.adanya unsur kesalahan dalam perbuatan yang
tidak diketahui bahwa pembayaran yag dilakukan
merugiakan tersebut.
tersebut adalah memang tidak diwajibkan. Syarat kesalahan merupakan unsur mutlak berlakunya ketentuan pasal 1365 KUHPer, dalam hal unsur
kesalahan tidak ditemukan, maka berlakulah ketentuan pasal 1366 KUHPer.
KESIMPULAN
Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa perikatan yag lahr karena undang-undang ada dua golongan, yaitu: 1.
Perikatan yang lahir karena undang-undang itu sendiri. Dalam hal ini termasuk didalamnya peristiwa hukum.
2.
Perikatan yang lahir dari undang–undang yang disertai dengan
perbuatan manusia. Yang mana perbuatan tersebut ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan atau sering disebut dengan perbuatan melanggar hukum....