Pewarisan Adat Dalam Sistem Kekerabatan Parental Bilateral DOCX

Title	Pewarisan Adat Dalam Sistem Kekerabatan Parental Bilateral
Author	A. Sugiyono
Pages	17
File Size	38.1 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	144
Total Views	974

Summary

Description

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur akibat seseorang meninggal dunia terhadap harta benda yang ditinggalkannya. Menurut Oemarsalim hukum waris adalah suatu cara penyelesainan perhubungan- perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit-banyaknya kesulitan sebagai akibat dari meninggalnya seorang manusia.1 Dengan lain perkataan : ada pelbagai perhubungan hukum antara seorang manusia itu di satu pihak dan dunia luar di sekitarnya di lain pihak sedemikian rupa bahwa ada saling mempengaruhi dari kedua belah pihak itu berupa kenikmatan atau beban yang dirasakan oleh masing-masing pihak. 2 Berdasar ketentuan pasal II Aturan Peralihan ( AP ) Undang-Undang Dasar Negara RI atau pasal I Aturan Peraihan ( AP ) Undang-Undang Dasar RI amandemen yang berbunyi : "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar", telah dan masih berlaku hukum waris KUHPerdata,hukum waris Islam dan hukum waris adat sepenjang belum ada aturan-aturan baru yang menggantinya. Pemberlakuan hukum waris terpengaruh oleh hukum apa yang digunakan seseorang ketika melaksanakan perkawinannya dan agama apa yang dianutnya pada saat ia meninggal dunia. Karena sebelum tahun 1974 hukum perkawinan di Indonesia masih plural ( beraneka ragam ) maka Pemerintah menentukan politik hukumnya yaitu meng-univikasi-kan hukum, salah satunya hukum perkawinan ke 1 Oemarsalim. Dasar-Dasar Hukum Waris Indonesia. hlm 2 2 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia. Hlm 11 1...