PRINSIP/ASAS HUKUM AGRARIA NASIONAL PDF

Preview

Summary

Hukum Agraria PRINSIP/ASAS HUKUM AGRARIA NASIONAL Romi, S.H., M.H. [email protected] Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Asas/Prinsip Hukum Agraria Nasional  Secara umum Asas Hukum Agraria Nasional ditur di dalam Pasal 1 – Pasal 18 UUPA  Sekurang-kurangnya ada ...

Description

Hukum Agraria PRINSIP/ASAS HUKUM AGRARIA NASIONAL

Romi, S.H., M.H. [email protected]

Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas

Asas/Prinsip Hukum Agraria Nasional  Secara umum Asas Hukum Agraria Nasional ditur di dalam Pasal 1 – Pasal 18 UUPA  Sekurang-kurangnya ada ada delapan macam Asas dalam Hukum Agraria kita, walaupun pada versi lainnya disederhanakan menjadi tujuh macam saja.  Asas yang dimaksud, antara lain adalah: a. Asas Nasionalisme b. Asas Hak Menguasai Negara c. Asas Pengakuan terhadap Hukum Adat dan Hak Ulayat; d. Asas Fungsi Sosial thd Hak Atas Tanah e. Asas Kebangsaan f. Asas Persamaaan Hak/Prinsip Non-Diskriminasi g. Asas Landreform h. Asas Land Use Planning

Asas Nasionalisme/Kenasionalan  Asas Nasionalisme ini secara umum diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) – ayat (3) UUPA.  Prinsip kenasionalan dikemukakan di dalam Pasal 1 UUPA menegaskan bahwa: 1. Bumi, air dan ruang angkasa tidak semata-mata menjadi hak pemiliknya saja tetapi juga merupakan hak bangsa Indonesia. Demikian pula tanah-tanah didaerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja; 2. Selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air serta ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula, dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut.

Asas Hak Menguasai Negara  Asas ini diatur di dalam Pasal 2UUPA.  Prinsip kenasionalan memiliki makna, antara lain: 1. Koreksi atas konsep asas domein (domein verklaring). Untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tidak perlu Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. 2. Hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Negara. 3. Kata "dikuasai" dalam Pasal 2 mengandung pengertian memberikan kewenangan kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia untuk pada tingkatan yang tertinggi: a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya. b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu. c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Asas Pengakuan thd Hukum Adat dan Hak Ulayat  Asas ini diatur di dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA.  Pasal 3 mengatur tentang pengakuan terhadap Hak Ulayat dan hak serupa itu. Pengakuan terhadap eksistensi Hak Ulayat dibatasi pada tiga hal: a. Sepanjang masih ada dalam kenyataannya; b. Sesuai dengan kepentingan nasional dan c. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.  Frasa “hak-hak serupa itu”, mengingat ada beberapa istilah lainnya yang dipergunakan untuk menyebut “hak ulayat” di Indonesia. Dalam literatur dikenal istilah lainnya, yaitu: Beschikkingsrecht (Von Vollenhoven), Hak Purba (Djojodiguno), Hak Pertuanan (kepunyaan-Ambon), Panyapemto (tempat memberi makan-Kalimantan), daerah yang dibatasi (PewatasanKalimantan, Wewengkon-Jawa, Prabumian-Bali), Totabuan (Tanah Terlarang-Bolaan Mangondouw), Torluk (Angkola), Limpo (Sulawesi Selatan), Muru (Buru), Payar (Bali), Paer (Lombok), dan Hak Ulayat (Minangkabau)

Lanjutan..  Menurut Maria SW Soemardjono, hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya ke dalam maupun ke luar  Menurut Von Vollenhoven, hak ulayat tidak hanya meliputi tanah, tetapi juga mencakup sumber daya alam lainnya, seperti hutan, air dan sumber daya alam yang meliputinya.  Pasal 5 UUPA menegaskan bahwa pada dasarnya Hukum Agraria yang berlaku terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah Hukum Adat  Pengakuan eksistensi Hukum Adat sebagai sumber utama Hukum Agraria nasional dibatasi pada : a. Sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional b. Didasarkan pada persatuan dan kesatua bangsa c. Di dasarkan pada peraturan perundang-undangan dan d. Mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada agama.

Asas Fungsi Sosial terhadap Hak Atas Tanah  Asas ini diatur di dalam Pasal 6 dan Pasal 15UUPA.  Asas yang merupakan manifestasi dari asas komunal dalam hukum adat ini bertujuan untuk menempatkan keseimbangan antara kepentingan pribadi pemilik tanah dan kepentingan masyarakat secara umum.  Menurut UUPA, adalah tidak dapat dibenarkan seseorang yang berdasarkan Hak Atas Tanah yang dimilikinya memudian menggunakan atau tidak menggunakan tanah dimaksud untuk kepentingan pribadinya semata apalagi jika menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara. Meski demikian, melalui ketentuan Pasal 6 UUPA bukan pula berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat).  Termasuk pula dalam fungsi sosial adalah apa yang diatur di dalam Pasal 15 UUPA, bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya

Asas Kebangsaan  Asas ini diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) UUPA.  Prinsip ini mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia.  Hanya warganegara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah (Ps 9 jo 21 [1]). Ketentuan ini memiliki dua makna, yaitu: a. Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang (Ps 26 [2]). Terkait dengan Hak Atas Tanah orang asing boleh mendapatkan Hak Pakai dan sewa b. Pada dasarnya badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik (Ps 21 [2]). Diberikan dispensasi bagi badan hukum tertentu utk bisa mempunyai hak milik: Bank Negara, Badan Sosial Keagamaan, dalam kegiatan yang langsung di bidang sosial keagamaan. Di luar itu ia dianggap sbg badan hukum biasa. Perhatikan PP No. 58 Tahun 1963

Asas Persamaan Perlakuan/Non Diskriminasi  Asas ini diatur di dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) UUPA.  Asas ini mencerminkan adanya kesetaraan gender terkait dengan perolehan Hak Atas Tanh di Indonesia. (Pasal 9 ayat 2)  Aktivitas monopoli usaha swasta dalam lapangan agraria yang dilakukan baik oleh organisasi maupun perorangan dilarang  Aktivitas monopoli yang dilakukan oleh pemerintah yang dilakukan dalam usaha dilapangan agraria dibenarkan tetapi harus diatur di dalam undangudang

Asas Landreform  Asas ini diatur di dalam Pasal 7, Pasal 10 dan pasal 17 UUPA.  Makna awal Landreform adalah supaya setiap orang (tani) punya hak milik (land to the tiller)  Landreform merupakan perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan.  Tujuan diadakannya landreform di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani terutama petani kecil dan petani penggarap tanah, sebagai landasan dan prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila

Lanjutan..  Land reform di Indonesia meliputi: a. Batas maksimum tanah boleh dimiliki (Pasal 7&17) b. Batas minimum tanah dimiliki orang c. Larangan pemilikan tanah absentee atau guntai. Absentee atau guntai adalah pemilikan tanah yang letaknya di luar tempat tinggal yang punya tanah. Tujuan dari larangan pemilikan tanah secara absentee atau guntai adalah agar hasil yang diperoleh dari pengusahaan tanah itu sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat perdesaan tempat letak tanah yang bersangkutan, karena pemilik tanah akan bertempat tinggal di daerah penghasil. Larangan pemilikan tanah secara absentee atau guntai ini diatur dalam Pasal 10 UUPA. Lebih lanjut diatur pula dengan PP No. 224 tahun 1960 dan PP No. 41 tahun 1964. d. Redistribusi tanah e. Pengaturan kembali gadai tanah pertanian f. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian

Asas Land Use Planning (Tata Guna Tanah)  Asas ini diatur di dalam Pasal 14 UUPA, PP no. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.  Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.  Prinsip ini didasarkan pada kondisi terbatasnya sumber daya agraria sehingga diperlukan adanya perencanaan yang matang dalam pengelolaannya. Agar pengelolaan itu berkelanjutan, maka diperlukan arahan dari kelembagaan agar lebih teratur  Tujuan Penatagunaan tanah, antara lain adalah: a. mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

Lanjutan.. b.

mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; c. mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah; d. menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan  Kebijakan penatagunaan tanah diselenggarakan terhadap: a. bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah atau belum terdaftar; b. tanah negara; c. tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekian

& Terima Kasih......