Prinsip Demokrasi di Indonesia DOCX

Title	Prinsip Demokrasi di Indonesia
Author	Devie Ramadhan
Pages	7
File Size	27.7 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	263
Total Views	749

Summary

Description

A. Prinsip Demokrasi di Indonesia Salah satu pilar demokrasi adalah trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara(eksekutif,yudikatif, dan lrgislatif)untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga yang saling lepas(independen) dalam peringkat yang sejajar satu sam lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini dapat saling mengawasi dan saling mengontrol bedasarkan prinsip cheks and balances. Ketiga lembaga negara tersebut adalah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga peradilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga perwakilan rakyat( DPR, untuk indonesia) yang mewiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Dibawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, (konstituen) yang memilihnya memalui proses pemilihan kegislatif, selain sesuai dengan hukum dan peraturan. Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Di indonesia, hak pilih hanya diberikan kepada warga negara yang telah melewati umur tertentu, misalnya 18 tahun, dan yang tidak meemiliki catatan criminal (misalnya narapidana ataubekas narapidana). Pada dasarnya prinsip demokrasi itu sebagai berikut: 1. Kedaulatan ditangan rakyat Kedaulatan ditangan rakyat makutnya kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Ini berarti kehendak rakyat merupakan kehendak tertinggi. Apabila setiap warga negara mampu memahami arti dan makna dari prinsip demokrasi. 2. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia Pengakuan bahwa semua manusia memilii harkat dan martabat yang sama, dengan tidak membeda-bedakan baik atau jenis kelamin, agama, suku dan sebagainya. Pengakuan akan hak asasi manusia di indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sebenarnya terlebih dahulu ada dibanding dengan Deklarasi Universal PBB yang lahir pada tanggal 24 Desember 1945. Peraturan tentang hak asasi manusia....