Penerapan Demokrasi Di Indonesia PDF

Preview

Summary

SMAN 1 BABELAN DIREKTORAT PROGRAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Diajukan Guna Memenuhi Tugas PKN PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA Kelas : XI IPA 2 Pembimbing : Dra. Hj. Nurhayati . MA. Kelompok : 1. Siti Masrifah 2. Syafira Firdhiani 3. Ulfiatun Nurul F. 4. Vera Ratna A. 5. Wisnu Dwi P. 6. Yulia Ningsi...

Description

Accelerat ing t he world's research.

Penerapan Demokrasi Di Indonesia Wisnu Aikyo

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat , Berbangsa, dan Bernegara Salma Hanifah Prameswari GITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA git a safit ri MAKALAH PART ISIPASI PUBLIK SEBAGAI HAK ASASI WARGA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTA… Aghat ha Aghat ha

SMAN 1 BABELAN DIREKTORAT PROGRAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Diajukan Guna Memenuhi Tugas PKN

PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA Kelas : XI IPA 2 Pembimbing : Dra. Hj. Nurhayati . MA. Kelompok : 1. Siti Masrifah 2. Syafira Firdhiani 3. Ulfiatun Nurul F. 4. Vera Ratna A. 5. Wisnu Dwi P. 6. Yulia Ningsih

Tahun Ajaran 2014/2015 Jl. Kebalen Indah SMAN 1 BABELAN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan

penulisan

makalah

ini

dengan

judul

“PENERAPAN

DEMOKRASI DI INDONESIA” dengan baik. Penulisan makalah ini merupakan salah satu syarat untuk melengkapi dan memperoleh nilai dari guru PKN kami sebagi pelengkap dari presentasi. Mengingat dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, penulis mengharapkan bimbingan, saran dan kritik yang membangun kepada penulis, sehingga dikemudian hari penulis dapat menciptakan karya tulis yang lebih baik lagi. Tidak lupa, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa pihak lainnya, sehingga makalah ini selesai disusun. Serta tidak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada semua jajaran siswa/siswi SMAN 1 BABELAN yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Telah sampailah penulis dalam menyelesaikan penulisan ini yang sematamata, karena berkat rahmat Allah S.W.T yang telah memberikan kemudahan dalam setiap langkah kepada penulis menuju cita-cita yang penulis impikan. Disamping itu masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini, untuk itu penulis menyampaikan maaf dan sebagai perubahan yang berarti dalam perkembangan yang positif baik dalam penulisan makalah ini maupun karya tulis lain yang akan penulis ciptakan dikemudian hari, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan makalah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bekasi, 07 November 2014 Penulis

i

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ....................................................................................

i

Daftar Isi ................................................ .............................................

ii

BAB I PENDAHUUAN .....................................................................

1

1.1.Latar Belakang ............................................................................

1

1.2.Tujuan ........................................................................................

1

BAB II PEMBAHASAN ................................................................

2

2.1.Prinsip – Prinsip Demokrasi Pancasila ........................................

2

2.2.Nilai Moral Dari Pancasila

4

……………………………………

2.3.Paham Kegotongroyongan dan Kekeluargaan

…………………

4

2.4.Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila ……………………………..

5

BAB III PENUTUP ...........................................................................

7

3.1.Kesimpulan ................................................................................

7

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………

8

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan, supaya kalian tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Jika kalian salah dalam menafsirkan makna demokrasi, maka dalam mewujudkannya pun akan salah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil – wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, judikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengontrol berdasarkan prinsip check and balance (pengawasan dan pertimbagan).

1.2

Tujuan Mengetahui tentang Demokrasi, Makna Demokrasi, dan prinsip – prinsip demokrasi.

PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

1

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Prinsip – Prinsip Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat, konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi yaitu Undangundang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945. Ahmad Sanusi dalam tulisannya yang berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi (2006: 193-205), mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : 1) Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar KetuhananYang Maha Esa. 2) Demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. 3) Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD. 4) Demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai empat makna penting. Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (legal justice) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (legal security) bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hokum (legal interest), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.

PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

2

5) Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi menurut UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan denganpemisahan kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan Negara yang bertanggung jawab. Jadi demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan (division and separation of power), dengan system pengawasan dan perimbangan (check and balances). 6) Demokrasi dengan hak asasi manusia, Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asas tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. 7) Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (independen) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka itu penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans (pertimbangan), dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. 8) Demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerahdaerah otonom pada propinsi dan kabupaten/kota. Dengan Peraturan Pemerintah, daerahdaerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepadanya. 9) Demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran (welfare state) oleh danuntuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. 10) Demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan keadilansosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidakada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hakhak khusus. PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

3

Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam p e r m u s y a w a r a t a n / p e r w a k i l a n . Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung tiga karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Tiga karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Cita-cita kerakyatan merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan member kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Citacita permusyawaratan memancarkan keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan atau golongan. Sedangkan cita-cita hikmat kebijaksanaan merupakan keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusian, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Hikmat kebijaksanaan itu adalah perpaduan antara kebenaran yang berasal dari Tuhan dengan pemikiran manusia.

2.2 Nilai Moral Dari Pancasila Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu: Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Mewujudkan rasa keadilan sosial. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

2.3 Paham Kegotongroyongan dan Kekeluargaan Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada paham kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan untuk : Kesejahteraan rakyat. Mendukung unsur-unsur kesadaran ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Menolak atheism. Menegakkan kebenaran yang berdasarkan budi pekerti yang luhur. PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

4

Mengembangkan keperibadian Indonesia. Menciptakan keseimbangan perikehidupan individu dan masyarakat, jasmani dan rohani, lahir dan batin, hubunganmanusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Ciri demokrasi Pancasila Menurut Pancasila : 1. Pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi 2. Adanya pemilu secara berkesinambungan 3. Adanya peran-peran kelompok kepentingan 4. Adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas. 5. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. 6. Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak. 2.4 Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila Prinsip merupakan kebenaran yang pokok/dasar orang berfikir, bertindak dan lain sebagainya. Dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara umum, terdapat 2 landasan pokok yang menjadi dasar yang merupakan syarat mutlak untuk harus diketahui oleh setiap orang yang menjadi pemimpin negara/rakyat/masyarakat/organisasi/partai/keluarga, yaitu : 1. Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan atau milik suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan bukan pula milik penguasa negara. 2. Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya adalah selaku pengurusa rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus selaku pelayana rakyat, yaitu tidak boleh/bisa bertindak zalim terhadap tuannyaa, yakni rakyat. Adapun fungsi demokrasi Pancasila sebagai berikut : Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, misalkan : 1. Ikut menyukseskan Pemilu. 2. Ikut menyukseskan pembangunan. 3. Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan. Menjamin tetap tegaknya negara RI. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga Negara. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

5

Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut: 1. Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan: a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat), b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas). c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR. 2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. 3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. 4. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya. 5. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi Untuk menyalurkan aspirasi rakyat. 6. Pelaksanaan Pemilihan Umum. 7. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945). 8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. 10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.

PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

6

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Setelah membaca dan memahami uraian materi di atas bahwa kehidupan demokratis itu penting. Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kekebasan yang bertanggung jawab.

PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

7

DAFTAR PUSTAKA [1]

URL : http://bse.kemdikbud.go.id.htm , 07 november 2014

[2]

URL : http://www.sistempemerintahan.blogspot.com/2013/05demokasi.htm, 07 november 2014

[3]

URL : http://www.wikipedia.org/wiki/Demokrasi.htm, 07 november 2014

8...