Etika Demonstrasi dalam Sistem Demokrasi di Indonesia PDF

Preview

Summary

Etika Demonstrasi dalam Sistem Demokrasi di Indonesia Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Dosen Pengampu: Atika Candra Larasati, M.Si Disusun oleh: 1. Nurul Anggraeni Hidayati (14610002) 2. Sholihatin Hanifa (14610004) 3. Ita Purwinta (14610016) 4. Ika Nur...

Description

Etika Demonstrasi dalam Sistem Demokrasi di Indonesia Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen Pengampu: Atika Candra Larasati, M.Si

Disusun oleh: 1. Nurul Anggraeni Hidayati

(14610002)

2. Sholihatin Hanifa

(14610004)

3. Ita Purwinta

(14610016)

4. Ika Nur Khasana

(14610022)

5. ST Fitriani Permatasari

(14520100)

JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Etika Demonstrasi dalam Sistem Demokrasi di Indonesia” ini dengan lancar dan tanpa halangan apapun. Ucapan terima kasih tak lupa juga kami sampaikan kepada dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yakni Atika Candra Larasati, M.Si atas bimbingannya serta teman teman kelas B jurusan Matematika angkatan 2014 atas dukungan dan kerjasamanya. Tak lupa juga kepada orang tua kami di rumah yang kami yakin tak pernah luput doanya untuk kami. Dalam penulisan makalah ini, kami yakin bahwa banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu kami mengaharap sekali kritik dan saran dari pembaca sehingga akan membawa perbaikan untuk kedepannya. Dan yang terakhir kami berharap makalah ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Terimakasih.

Malang, 19 Mei 2015

Penyusun

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah ............................................................................................ 3 1.3 Tujuan ............................................................................................................... 4 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Demonstrasi ..................................................................................... 5 2.2 Keterkaitan Demokrasi dan Demonstrasi .......................................................... 8 2.3 Etika Demonstrasi yang Sesuai dengan Demokrasi Pancasila .......................... 9 2.4 Solusi Mengatasi Demonstrasi yang tidak Sesuai dengan Demokrasi Pancasila ................................................................................................................ 13 2.5 Demokrasi yang Baik Menurut Pandangan Islam ........................................... 16 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan ..................................................................................................... 18 3.2 Saran ............................................................................................................... 19 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................ 20

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Hampir semua negara di dunia menyakini demokrasi sebagai “tolok ukur tak terbantah dari keabsahan politik.” Kenyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi tegak kokohnya sistem politik demokrasi. Hal itu menunjukan bahwa rakyat di letakkan pada posisi penting walau pun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Tidak ada negara yang ingin dikatakan sebagai negara yang tidak demokratis atau negara otoriter. Negara indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum adalah sebuah negara yang berdasarkan demokrasi pancasila.1 Bahwa Negara memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat. Di Indonesia, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia dijamin oleh UUD 1945 dan deklarasi universal hak-hak asasi manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengemukakan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. Namun dengan adanya ketentuan tersebut menimbulkan asumsi atau persepsi masyarakat yang lebih luas, sehingga dewasa ini banyak terjadi demonstrasi di mana-mana di seluruh Nusantara, bahkan dalam melakukan aksinya pun demonstran cenderung tanpa mengontrol diri, yang akhirnya menuju pada anarkis yakni penjarahan, pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan yang akibatnya di rasakan oleh masyarakat itu sendiri.2 Dalam negara demokrasi, demonstrasi damai adalah aktifitas legal untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat atau guna mengemukakan aspirasi dan pendapat rakyat. Kendati demikian, sebagai negara yang beradab, demonstrasi tentunya harus dilakukan dengan aksi-aksi yang memiliki nilai etik kepatutan 1

Mustafa Kamal pasha dan kawan-kawan, Pancasila dalam tinjauan Historis dan filosofis, (Yogyakarta:Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 108. 2 Kunarto, Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2, (Jakarta:Cipta Manunggal, 1999), hlm. 113.

rakyat. Rasa keadilan serta keinginan untuk hidup lebih sejahtera merupakan keinginan dari seluruh rakyat dimanapun berada. Namun apabila rakyat tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah untuk hidup lebih baik, rakyat akan melakukan unjuk rasa atau demonstrasi sebagai salah satu cara mengemukakan pendapatnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara, karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat dimuka umum. Tetapi aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab tentunya bertentangan dengan tujuan dari unjuk rasa atau demonstrasi itu sendiri. Dewasa ini masyarakat Indonesia sering melakukan demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah yang mereka anggap merugikan masyarakat. Padahal, dalam mengambil sebuah pemerintah pasti memikirkan manfaat bagi masyarakat. Bukan hanya manfaat yang muncul dalam jangka waktu pendek, tapi juga manfaat yang muncul dalam jangka waktu panjang. Contohnya adalah kenaikan tarif listrik beberapa tahun yang lalu. Banyak masyarakat yang melakukan demonstrasi dengan melakukan tindakan anarkis karena menilai kebijakan pemerintah ini menyengsarakan rakyat. Padahal, jika masyarakat mau berpikir untuk jangka panjang, hal ini justru langkah yang tepat untuk menyejahterakan rakyat. Uang kas Negara yang pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan rakyat seperti membangun infrastruktur, membangun tempat pelayanan publik, unit kesehatan dan sebagainya banyak tersedot untuk subsidi tarif listrik. Akibatnya, pembangunan infrastukrtur menjadi terhambat karena dana yang diperlukan tidak mencukupi. Demonstrasi yang dilakukan masyarakat untuk memprotes kebijakan pemerintah pada saat itu juga cenderung anarkis. Mereka merusak fasilitas umum, seperti yang sering kita jumpai dalam pemberitaan di televisi. Demonstran merusak pagar gedung DPRD, melempari kaca gedung dengan batu. Hal ini sebenarnya merugikan diri mereka sendiri. Karena biaya perbaikan gedung sudah pasti diambil dari kas negara. Mereka melakukan tindakan anarkis atas nama memperjuangan nasib rakyat. Tetapi para demonstran yang anarkis ini sering kali lupa bahwa tindakan anarkis mereka malah sebaliknya menyengsarakan rakyat. Lihat saja pemblokiran jalan yang biasa dilakukan oleh demonstran. Karena pemblokiran jalan ini, banyak pihak yang merasa dirugikan. Supir angkot kurang setoran karena jalanan macet dan tidak mendapat penumpang, pegawai kantoran terlambat datang ke kantor karena jalanan yang macet, anak sekolahan terlambat datang ke sekolah, dan masih banyak contoh pihak yang lain yang dirugikan.

Penulis pernah menemukan seorang supir angkot yang melabrak anak SMP yang ikut dalam unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh para aremania di daerah Arjosari. Pada kejadian ini, supir angkot tersebut melabrak anak-anak tersebut karena dibuat geram karena jalanan yang macet akibat pemblokiran jalan yang dilakukan para demostran sehingga supir tersebut tidak mendapat cukup uang untuk setoran pada hari itu. Supir tersebut juga menyatakan bahwa apabila demonstran aremania melakukan demonstrasi dengan melakukan pemblokiran jalan dan membuat jalanan macet, hal itu tidak akan membuat masyarakat apalagi pemerintah simpati. Hal tersebut justru akan semakin membuat masyarakat dan pemerintah menganggap buruk aremania dan tidak akan membatalkan kebijakan yang telah diberlakukan. Demonstrasi seharusnya dilakukan dengan tertib dan damai yang mencerminkan demokrasi pancasila. Mengutamakan menyampaikan maksud dan menjelaskannya dengan baik tanpa mendahulukan emosi. Demonstrasi yang mendahulukan emosi hanya akan menambah masalah dan tidak memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Dapat disimpulkan bawa tujuan demonstrasi sudah melenceng dari tujuan awalnya. Tujuan awal demonstrasi adalah mengemukakan pendapat mengenai masalah atau kebijakan pemerintah. Hak rakyat menyampaikan pendapat di muka umum seharusnya dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Namun saat ini, demonstrasi digunakan masyarakat sebagai ajang untuk mencela, melakukan tindak anarkis dan menunjukkan emosi. Oleh karena itu penulis mengangkat judul makalah “Etika demonstrasi dalam Sistem Demokrasi di Indonesia”

1.2

Rumusan masalah Rumusan masalah dalam makalah ini adalah :

1. Apa pengertian demonstrasi ? 2. Apa keterkaitan antara demokrasi dan demonstrasi ? 3. Bagaimanakah etika demonstrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi di Indonesia yakni demokrasi pancasila ? 4. Apa solusi untuk mengatasi demonstrasi yang dilakukan secara anarkis dan tidak mencerminkan demokrasi pancasila ? 5. Bagaimana demonstrasi yang baik menurut pandangan Islam ?

1.3

Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan makalah ini adalah :

1. Mengetahui pengertian demonstrasi 2. Mengetahui keterkaitan antara demonstrasi dan demokrasi 3. Mengetahui etika demonstrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi di Indonesia yakni demokrasi pancasila 4. Mengetahui solusi untuk mengatasi demonstrasi yang dilakukan secara anarkis dan tidak mencerminkan demokrasi pancasila 5. Mengetahui demonstrasi yang baik menurut pandangan Islam

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Demonstrasi Pengertian demonstrasi atau unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok penentang kebijakan atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik dari kepentingan suatu kelompok.3 Demonstrasi pada umumnya dikenal dengan nama berbagai aksi massa yang memperjuangkan tentang hal-hal tertentu, baik yang mendukung ataupun menolak. Pengertian ini dapat dipahami bahwa gerakan atau aksi yang dilakukan adalah untuk menunjukkan sikap yang mendukung atau menolak dengan memberikan pengaruh melalui penekanan dalam aksi untuk menyampaikan pendapat. Demonstrasi merupakan alternatif dalam menanggapi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak menguntungkan kehidupan masyarakat. Masyarakat mencoba mempresentasi hak idealnya kepada pemerintah dengan berbagai format atau metode sendiri. Contoh dengan melakukan diplomasi dengan pemerintah. Metode ini digunakan sebelum aksi demonstrasi. Diplomasi adalah suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi, argumentasi dan solusi kepada pemerintah secara langsung tanpa peragaan seperti demonstrasi. Dalam diplomasi aspirasi disampaikan tidak secara terangterangan di depan umum namun antara seorang delegasi dengan pemerintah di suatu tempat tanpa tema tertentu. Oleh karena itu, demonstrasi merupakan suatu hal yang lebih bersifat reaktif daripada sebuah upaya sistematis dan proaktif untuk perbaikan bangsa. Kata dasar demonstrasi diambil dari pengertian demokrasi sebagai bentuk dari penyampaian suara rakyat kepada suatu lembaga, dinas, pemerintahan atau negara. Demonstrasi merupakan suatu aksi yang digalang oleh suatu kumpulan masyarakat untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah secara terang-terangan didepan umum. Pada tahun 1998 hingga 2000-an awal, kata demontrasi jarang muncul pada media cetak maupun elektronik. Namun di tahun-tahun ini, aksi Unjuk Rasa atau demontrasi seperti tengah menjadi trend. Bahkan, banyak ditemukan radikalisme dalam aksi demonstrasi. Terlebih di kalangan mahasiswa. Sampai seorang jurnalis asal Australia, Max Lane melakukan penelitian dan mencoba memfokuskan diri pada sejarah gerakan mahasiswa radikal, dengan berargumen 3

Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, (Jakarta:Raja Grafindo Perkasa, 2011), hlm. 7.

bahwa radikalisasi yang terjadi di Indonesia adalah warisan sejarah sejak zaman pergerakan dan (tentu saja) adalah bagian dari reaksi ketertindasan akibat penjajahan.4 Bermula dari tidak stabilnya perekonomian Indonesia tahun 1997, yang merupakan dampak dari krisis ekonomi di kawasan asia pasifik. Akibatnya, harga sembilan bahan pokok terus melambung. Perusahaan-perusahaan nasional banyak yang bangkrut. Pengangguran meningkat tajam. Kondisi demikian, menyulut berbagai aksi protes masyarakat, yang dimotori oleh mahasiswa. Mereka mengadakan demonstrasi atau unjuk rasa untuk menuntut pemerintah segera mengatasi krisis itu. Namun pada masa itu, yakni masa orde baru, unjuk rasa atau demonstrasi kerap diidentikan dengan gerakan pengacau keamanan (GPK). Banyak para aktivis mengalami penganiayaan bahkan penculikan dan pemenjaraan dengan dalih menjaga stabilitas nasional. Finalnya, sebagai puncak dari kegeraman mahasiswa terjadi pada 12 Mei 1998, setelah empat mahasiswa Trisakti tewas tertembak peluru aparat saatberdemonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatan presidennya.5 Selain itu di beberapa daerah di Indonesia, terjadi berbagai tindak kekerasan dalam demonstrasi yang dipicu oleh persoalan suku, etnis, dan agama. Kekerasan politik menjadi salah satu yang mencoba memanfaatkan pluralisme suku, etnis dan agama ini dalam mencapai tujuan dan target politik. Praktik kekerasan politik yang menunjukkan kenaikan angka eskalasinya, semakin merisaukan ketika agama semakin kental mewarnai peristiwa demi peristiwa kekerasan itu. 6 Berdasarkan pendapat Muhari, terdapat tiga prakondisi dasar mengapa demonstrasi muncul sebagai primadona dalam penyelesaian masalah sosial dan pemerintahan, yaitu “Pertama, ketidak-sensitifan para pemegang kekuasaan, administrator dan birokrasi dalam merespon aspirasi serta opini publik. Kedua, masyarakat terlalu lama hidup dalam ketertekanan utamanya dari segi konteks politik. Ketiga, mentalitas aparatur yang berdasarkan pada pembenaran patron-client relationships menyebabkan rakyat tidak berdaya.7 Selama orde baru, rakyat harus tunduk kepada penguasa. Hal ini bersifat eksploitatif. Singkatnya, demonstrasi muncul sebagai luapan emosi banyak orang yang terlalu lama memendam pendapatnya dalam pemerintahan yang kurang memperhatikan aspirasi rakyat dan tidak 4

Nurani Soyomukti, Dari Demonstrasi Hingga Seks Bebas, (Yogyakarta:Garasi, 2007), hlm. 21. http://www.indonesiakemarin.blogspot.com/2007/05/tragedi-trisakti-12-mei-1998.htm, diakses pada 18 Mei 2015 pukul 17.03 6 Haqqul Yaqin, Agama dan Kekerasan dalam Transisi Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta:eLSAQ Press, 2009), hlm. 123. 7 Muhari, Norma-norma Yang Menjadi Pandangan Hidup Demokratis, (Surakarta:US-Press, 2006), hlm. 15. 5

mempunyai sarana efektif untuk menyalurkan permasalahannya. Tetapi dalam hal ini, pelampiasan emosi amarah dari para demonstran memakan korban harta benda bahwa nyawa. Sesuai dengan pendapat Muhari, rakyat Indonesia pada masa orde baru tidak bisa menyampaikan pendapatnya, sehingga pada zaman reformasi sampai saat ini banyak terjadi unjuk rasa di mana-mana di seluruh Nusantara, bahkan dalam melakukan aksi nya pun tanpa mengontrol diri, yang akhirnya menuju

pada

anarki

yakni penjarahan,

pembakaran,

pembunuhan dan pemerkosaan yang akibatnya di rasakan oleh masyarakat itu sendiri.8 Tujuan dari aksi Demonstrasi bermacam-macam, tergantung jenis kepentingannya. Secara garis besarnya, salah satu tujuan dari demonstrasi adalah sebagai berikut: a. Menyampaikan aspirasi atau pendapat b. Menuntut hak, perubahan, dan perbaikan c. Menyampaikan penolakan

atau protes terhadap suatu kebijakan yang

dianggap merugikan rakyat dan hanya menguntungkan pihak tertentu.9 Selain tujuan tersebut, juga dapat kita lihat dampak demonstrasi dari berbagai aksi yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia, mulai dari dampak positif seperti adanya perubahan dan perbaikan hingga dampak negatif yang diakibatkan karena demonstrasi sudah melenceng dari tujuan aksi sebenarnya. Pasalnya sudah membuat kemacetan berkepanjangan, kerusakan, kerugian material, psikis, dan bahkan memakan banyak korban jiwa. Aksi yang

dilakukan pada dasarnya bertujuan untuk menuntut hak, perubahan, dan

penolakan terhadap suatu kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Namun akhir-akhir ini aksi yang dilakukan sering berujung anarkis bahkan menimbulkan kerugian, baik itu kerugian material maupun jiwa. Memang, demonstrasi bukanlah hal yang salah untuk dilakukan, namun harus dipikirkan esensi dari demonstrasi yang dilakukan, tujuannya dan manfaatnya. Kegiatan aksi unjuk rasa(demonstrasi) terdiri atas berbagai bentuk. Hal itu berkaitan dengan tema persoalan yang sedang dihadapi, jumlah “kekuatan” massa aksi unjuk rasa, serta beberapa perangkat aksinya. Seperti selebaran, poster, kain spanduk, alat pengeras suara, kendaraan, konsumsi, dan lainnya. 10 Dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh 8

Kunarto, Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2, (Jakarta:Cipta Manunggal, 1999), hlm. 113. Muhari, op.cit., hlm. 15. 10 Achmad Setiyaji, Tragedi Monas Berdarah, (Bandung:Semesta, 2008), hlm. 201. 9

seseorang atau sekelompok orang untuk mengeluarkan pikiran baik secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Tujuan dari demonstrasi adalah menyampaikan pendapat, menuntuk perubahan dan perbaikan, serta menolak atau melayangkan protes terhadap suatu kebijakan yang dianggap merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Sedangkan dampak dari demonstrasi dapat dibedakan menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif demonstrasi adalah perubahan dan perbaikan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu demonstrasi anarkis yang menimbulkan kerugian, baik kerugian material maupun jiwa. 2.2 Keterkaitan antara Demokrasi dan Demonstrasi Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi, yaitu demokrasi pancasila. Salah satu dari 10 prinsip dasar demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu demokrasi di mana kepentingan rakyat harus diutamakan oleh wakil-wakil rakyat, rakyat juga dididik untuk ikut bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar tersebut. Saat ini bagi hampir semua orang, demonstrasi dipandang dan diyakini sebagai satusatunya cara efektif dalam mewujudkan aspirasi rakyat. Demonstrasi sudah merembes ke tingkat politik lokal seperti di kawasan pedesaan, kecamatan maupun tingkat pemerintahan daerah lainnya. Demonstrasi dipandang sebagai cerminan kehidupan peradaban masyarakat modern yang demokratis. Jadi tidak heran dan sangat wajar jika dewasa ini hampir setiap perselisihan pendapat di lingk...