Profil dan Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha di KPPU RI PDF

Preview

Summary

Halaman 1 dari 33 Laporan Study Visit KPPU RI Kelas F KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini Para penulis dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Studi Lapangan yang dilaksanakan di Komisi Pe...

Description

Halaman 1 dari 33 Laporan Study Visit KPPU RI Kelas F

KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini Para penulis dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Studi Lapangan yang dilaksanakan di Komisi Pengawas Persainagan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) dalam rangka rangkaian Program PPC Terpadu Terpadu Angkatan III Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia. Laporan ini merupakan salah satu bagian dari proses pemahaman Teori, Praktik Sidang, dan korelasi dengan pekerjaan Hakim di Pengadilan khususnya terkait persaingan usaha. Adanya program ini menumbuhkan harapan akan lahirnya Hakim yang memiliki wawasan yang luas,bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya dan lebih memberikan makna keadilan. Dalam proses penulisan Laporan inipun tidak lepas dari kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak khususnya Widyaiswara serta Pelatih yang telah membantu dan membimbing kami dalam penulisan laporan ini, serta pihak- pihak yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu per satu. Para Penulis menyadari akan masih banyaknya hal yang perlu disempurnakan dalam Laporan ini sehingga Para Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam meningkatkan mutu penulisan selanjutnya. Semoga penulisan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Halaman 2 dari 33 Laporan Study Visit KPPU RI Kelas F

I. PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Adanya persaingan dalam dunia usaha melahirkan keuntungan dan dampak bagi pelaku usaha agar terus memperbaiki produk barang atau jasa yang dihasilkan dan terus melakukan inovasi, berupaya keras memberi produk barang atau jasa yang terbaik bagi konsumen serta menghasilkan produk barang atau jasa secara efisien. Namun, persaingan juga melahirkan dampak negatif bagi pelaku usaha untuk saling mengungguli pelaku usaha lain secara tidak sehat dan melanggar hukum. Tiga indikator yang menunjukkan adanya persaingan usaha tidak sehat adalah ketika persaingan usaha dilakukan secara tidak jujur, persaingan usaha dilakukan dengan

cara

melawan

hukum,

dan

persaingan

usaha

dilakukan

dengan

menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan untuk menjamin iklim persaingan usaha yang sehat. Berdasarkan amanat UU No. 5 Tahun 1999, dibentuklah suatu lembaga untuk mengawasi keberlakuan undang-undang ini, yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan sebuah lembaga independen dan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lainnya serta memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan persaingan usaha. Besarnya kewenangan KPPU tersebut sama dengan yang dimiliki lembaga peradilan dan berhak menjatuhkan sanksi. Namun demikian, KPPU hanya menjatuhkan sanksi yang bersifat administratif sedangkan sanksi pidana adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri. Melalui Studi Lapangan ini, diharapkan peserta diklat dapat memahami tugas pokok dan fungsi dari KPPU guna menunjang tugas mereka ketika menjadi Hakim kelak. Selain itu dengan melihat proses penerapan dilapangan mengenai teori-teori terkait persaingan usaha diharapkan peserta diklat dapat memahami teori dengan suasana yang lebih rileks atau santai dibanding proses pembelajaran di kelas.

Halaman 3 dari 33 Laporan Study Visit KPPU RI Kelas F

II. PROFIL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum persaingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU RI bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan DPR RI karena bukan merupakan lembaga struktural dari Kementerian atau Lembaga Negara tertentu. KPPU merupakan suatu bentuk lembaga quasi yudisial. Secara konstitusional kedudukan lembaga quasi-peradilan dalam sistem kekuasaan kehakiman adalah bagian dari sistem kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maupun Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengakui lembaga quasi yudisial sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.1 A. Visi dan Misi KPPU RI Visi Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra KPPU 2015-2019: “Terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dalam mendorong ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.” Visi ini sejalan dengan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian dan Lembaga, lintas Kementerian/ Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif serta masih sejalan dengan tema pembangunan 2018 yang menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 mendatang serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada baik antar individu maupun antar wilayah. Untuk mencapai Visi KPPU RI, ditetapkan Misi KPPU RI sebagai berikut: a. Mewujudkan mental persaingan usaha yang sehat; b. Mewujudkan penegakan hukum persaingan usaha; c. Mewujudkan perjanjian kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha besar, mikro, kecil dan menengah serta koperasi; dan d. Mewujudkan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel.

1

Risnain, Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha, (Bandung: Jurnal Fakultas Hukum UNPAD).

Halaman 4 dari 33 Laporan Study Visit KPPU RI Kelas F

B. Nilai-Nilai Dasar Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPPU RI menjunjung nilai-nilai dasar sebagai berikut: 1. Profesional Profesional adalah sikap pegawai yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut. Implementasi nilai dasar adalah dengan membangun nilai-nilai profesionalisme dengan menerapkan asas kehati-hatian,kecermatan dan ketelitian, berdasarkan kepada standar moral dan etika yang berlaku. 2. Independen Independen adalah posisi yang mandiri dan bebas dari sikap intervensi atau tekanan dari pihak lain. Implementasi nilai dasar adalah dengan menjunjung tinggi independensi secara kelembagaan, organisasi, maupun individu, yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan amanah Undangundang Nomor 5 Tahun 1999. 3. Kredibel Kredibel adalah kualitas, kemampuan Pegawai atau KPPU untuk dapat menimbulkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. 4. Transparan Transparan adalah prinsip keterbukaan dalam mekanisme kerja KPPU untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Implementasi nilai dasar adalah dengan menerapkan keterbukaan, obyektif, tegas dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap keputusan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. 5. Bertanggung Jawab Bertanggung jawab adalah kesadaran untuk menanggung akibat yang ditimbulkan. Nilai dasar tersebut diimplementasikan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh setiap penyelenggara kegiatan di KPPU dengan selalu memegang teguh pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. C. Tugas Dan Wewenang KPPU RI Undang-undang No 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 33 Laporan Study Visit KPPU RI Kelas F

Tugas - Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16; - Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24; - Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28; - Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36; - Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; - Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini; - Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Wewenang - Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; - Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; - Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya; - Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; - Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; - Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahuipelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; - Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi; Halaman 6 dari 33 Laporan Study Visit KPPU RI Kelas F

- Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undangundang ini; - Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; - Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; - Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; - Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. D. Struktur Organisasi KPPU RI Komisioner KPPU-RI periode 2018 – 2023 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia: 1. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. 2. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. 3. Dinni Melanie, S.H., M.E. 4. Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. 5. Harry Agustanto, S.H., M.H. 6. Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. 7. Kurnia Toha, S.H., LL. M., Ph.D. 8. Ukay Karyadi, S.E., M.E. 9. Yudi Hidayat, S.E., M.Si. Pejabat Sekretarit KPPU 1

Sekretaris Jenderal

Ir. Charles Pandji Dewawnto, M.A.P.

2

Deputi Bidang Kajian dan Advokasi

Taufik Ariyanto Arsad, S.E.,M.E.

3

Deputi Bidang Penegakan Hukum

Setya Budi Yulianto, S.H.

4

Staf Ahli Unsur Pembantu

Mohammad Reza, S.H, M.H.

Komisi Bidang Hukum 5

-

Staf Ahli Unsur Pembantu Komisi Bidang Ekonomi

6

Staf Ahli Unsur Pembantu Komisi

Ir.Barid Effendi

Bidang Kelembagaan dan Kerja sama 7

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Andi Zubaida Assaf, S.T.P., M.Si.

8

Kepala Biro Hukum

Ima Damayanti, S.H. Halaman 7 dari 33 Laporan Study Visit KPPU RI Kelas F

9

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Deswin nur, S.E., M.E.

dan Kerjasama 10

Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Yogi S.Wibowo, M.M.

dan Umum 11

Direktur Ekonomi

M.Zulfirmansyah, S.E., M.M.

12

Direktur Kebijakan Persaingan

Taufik Ahmad, S.T., M.M.

13

Direktur Advokasi Persaingan dan

Abdul Hakim Pasaribu, S.E.,M.E.

Kemitraan 14

Direktur Investigasi

Gopprera Panggabean, S.E.,Ak.

15

Direktur Merger dan Akuisisi

Daniel Agustino, S.E., M.P.P.

16

Direktur Pengawasan Kemitraan

Lukman Sungkar, S.E., M.M.

17

Direktur Penindakan

Muh. Hadi Susanto, S.H., M.H.

18

Kepala Satuan Pengawasan Internal

Muhammad Faisal, S.E.

19

Kepala Panitera

Akhmad Muhari, S.H., M.H.

20

Kepala Kantor Wilayah I-VI

Halaman 8 dari 33 Laporan Study Visit KPPU RI Kelas F

III.

REGULASI TERKAIT

Penegakan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama diperlukan karena peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. 2 Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, disatu sisi diwarnai terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. 3 Fenomena tersebut telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan4 Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan

sehingga

berdampak

kepada

kesenjangan

sosial.

Munculnya

konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. 5 Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Hal tersebutlah melatarbelakangi dibentuknya UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

6

Pasal 2 UU 5/1999 mengatur bahwa Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi

ekonomi dengan

memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Sedangkan tujuan pembentukan UU 5/1999 termuat dalam Pasal 3 sebagai berikut: a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; 2

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), (“UU 5/1999”), Penjelasan Umum paragraf 3. 3 Ibid. 4 Ibid, Penjelasan Umum paragraf 4. 5 Ibid, Penjelasan Umum paragraf 5. 6 Ibid, Penjelasan Umum paragraf 7.

Halaman 9 dari 33 Laporan Study Visit KPPU RI Kelas F

c.

Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Secara garis besar, regulasi yang mengatur tentang tugas dan wewenang KPPU RI beserta pengaturan terkait persaingan usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU RI adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; c. PP No. 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha; d. PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha; e. PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; f.

Perma No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU;

g. Perma No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; h. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Halaman 10 dari 33 Laporan Study Visit KPPU RI Kelas F

IV. HASIL KUNJUNGAN/ WAWANCARA A. Lecturer (Resume) 1. Tentang Persaingan Usaha Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian

dan

kesempatan

berusaha,

efisiensi,

kepentingan

umum,

kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya.7 Para ekonom mengatakan bahwa persaingan dalam mekanisme pasar akan memacu pelaku usaha berinovasi untuk menghasilkan produk yang bervariatif dengan harga bersaing dan akan dapat menguntungkan produsen maupun konsumen. Persaingan diharapkan menempatkan alokasi sumber daya yang sesuai dengan peruntukannya dengan efisien serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 8 Persaingan dalam dunia usaha berarti upaya mendapatkan keuntungan dalam suatu mekanisme pasar.9 Hasil akhir dari persaingan akan dinikmati oleh konsumen, misalnya dalam bentuk harga murah, variasi produk, pelayanan, ketersediaan, pilihan dan lainnya.10 Hukum Persaingan adalah elemen esensial dalam mengawal proses persaingan usaha, sehingga dibutuhkan adanya undang-undang sebagai “code of conduct” bagi pelaku usaha untuk bersaing secara sehat. Dalam hal ini maka Negara berkepentingan bahwa kebijakan persaingan adalah ditujukan untuk menjaga kelangsungan proses kebebasan bersaing itu sendiri yang diselaraskan dengan freedom of trade (kebebasan berusaha), freedom of choice (kebebasan untuk memilih) dan access to market (akses ke pasar).11 Hasil akhirnya diharapkan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dalam bentuk harga terjangkau, pilihan produk, pelayanan dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa latar belakang diperlukannya pengaturan persaingan usaha : a. Peluang yang ada belum membuat masyarakat mampu berpartisipasi dalam peluang usaha yang ada

7

Andi Fahmi Lubis, et.al., (ed.), 2017, Hukum Persaingan Usaha, Buku Teks, edisi ke 2., Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, hal. 24. 8 F. M. Scherer & David Ross, 1990, Industrial Market Structure and Economic Performance, Houghton Mifflin Company, Boston, hal. 2-3, sebagaimana dalam ibid. 9 Peter Asch, 1983, Industrial Organization and Antitrust Policy, John Willey & Sons Inc, Canada, hal. 13-14. 10 R. Shyam Khemani, 1998, A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy, World Bank, Washington DC, USA & OECD, Paris, hal. 5. 11

R. Shyam Khemani, loc.cit.

Halaman 11 dari 33 Laporan Study Visit KPPU RI Kelas F

b. Perkembangan usaha swasta yang diwarnai berbagai bentuk kebijakan pemerintahan kurang tepat c. Minimnya pelaku usaha barau yang berperan pada perkenomian Indonesia d. Para

pengusaha

yang

dekat/ada

hubungan

dengan

elit

kekuasaan

mendapatkan kemudahan yang ber...