RENCANA STRATEGI BISNIS UPTD PUSKESMAS SAMBOJA PDF

Title RENCANA STRATEGI BISNIS UPTD PUSKESMAS SAMBOJA
Author Nur Hidayat
Pages 110
File Size 811 KB
File Type PDF
Total Downloads 272
Total Views 619

Summary

RENCANA STRATEGI BISNIS UPTD PUSKESMAS SAMBOJA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Reformasi tata pemerintahan (Governance) menjadi wacana yang menarik di kalangan akademisi, praktisi dan aktivis sosial di Indonesia. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai akibat dari kegagalann...


Description

RENCANA STRATEGI BISNIS UPTD PUSKESMAS SAMBOJA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Reformasi tata pemerintahan (Governance) menjadi wacana yang menarik di kalangan akademisi, praktisi dan aktivis sosial di Indonesia. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai akibat dari kegagalannya dalam menangani krisis ekonomi telah

mendorong

masyarakat

luas

untuk

menggugat

fondasi

kekuasaan ekonomi dan politik yang selama ini menjadi dasar bagi keberlangsungan pemerintahan. Selama

ini,

pengambilan

keputusan

yang

menyangkut

kepentingan publik cenderung sangat elitis karena hanya melibatkan elit birokrasi dan politik. Akibatnya banyak kebijakan publik yang hanya

mengabdi

kepentingan

pada

masyarakat

kepentingan luas.

elite

Kondisi

ini

dan tentu

mengorbankan tidak

dapat

dipertahankan lagi. Keterlibatan stakeholders dalam proses kebijakan publik menjadi bagian dari proses demokratisasi yang penting. Reformasi administrasi publik akan berjalan dengan baik jika didukung oleh adanya reformasi birokrasi yang dapat mentransformasi lembaga birokrasi dari lembaga yang konvensional menjadi modern. Dari dimensi akuntabilitas, reformasi birokrasi ini hendaknya mampu menempatkan kepentingan warga Negara sebagai sentral kehidupan. Artinya, kepentingan publik selalu menjadi kriteria utama dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Isu tentang reformasi kesehatan sejatinya telah digulirkan oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health Oganization/WHO) sejak tahun 2008. Dalam Laporan Kesehatan Dunia (World Health Report), WHO bertekad meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang merata, mencakup masyarakat luas, dan adil. Salah satu konsep penting

Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015

Page 1

RENCANA STRATEGI BISNIS UPTD PUSKESMAS SAMBOJA

dalam sektor kesehatan yang digunakan secara global untuk meningkatkan mutu pelayanan adalah otonomi lembaga pelayanan kesehatan termasuk puskesmas. Di berbagai Negara, konsep otonomi yang banyak dipakai rumah sakit ini merupakan bagian reformasi pelayanan publik yang bertujuan memperhatikan tuntutan masyarakat agar terjadi peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Hasil lain dari otonomi lembaga pelayan kesehatan ini adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat pada lembaga pemerintah yang memberi pelayanan kesehatan. Di Filipina, konsep semacam ini dikenal dengan Hospital corporatization. Dalam istilah ini terdapat suatu pemahaman suatu proses yang mengarah menjadi lembaga usaha (corporate) yang mempunyai otonomi luas (Trisnantoro, 2004). Di

Indonesia

Puskesmas

merupakan

tulang

punggung

pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama dilahirkan tahun 1968 ketika dilangsungka rapat kerja nasional (Rakernas) di Jakarta. Waktu itu dibicarakan upaya mengorganisasi sistem pelayanan kesehatan di tanah air, karena pelayanan kesehatan tingkat pertama pada waktu itu dirasakan kurang menguntungkan, dan dari kegiatankegiatan seperti

BKIA, BP, P4M dan sebagainya masih berjalan

sendiri-sendiri dan tidak saling berhubungan. Melalui rakerkesnas tersebut timbul gagasan untuk menyatukan semua pelayanan kesehatan tingkat pertama kedalam suatu organisasi yang dipercaya dan diberi nama Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). UU Praktek Kedokteran dan UU Perlindungan Konsumen mengamanatkan memberikan

pelaku

pelayanan

bidang

kesehatan

kesehatan

yang

diharuskan profesional,

untuk sesuai

kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kebutuhan dan kepuasan selalu berkembang dari waktu ke waktu bahkan bisa berubah secara dinamis sesuai perkembangan dan kemajuan pendidikan, teknologi, epidfemiologi, politis dan keadaan sosial kerja. Dengan demikian Puskesmas

dituntut

untuk

selalu

Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015

meningkatkan

kualitas

Page 2

RENCANA STRATEGI BISNIS UPTD PUSKESMAS SAMBOJA

pelayanannya. Untuk meningkatkan mutu pelayanan salah satunya adalah dengan menerapkan PPK di Puskesmas sebagai PPK BLUD. Puskesmas Samboja Adalah salah satu puskesmas dari 32 puskesmas di kutai Kartanegara yang terletak di Kelurahan sungai seluang

Kecamatan samboja dengan luas wilayah 263,82 km2.

JUmlah penduduk pada tahun 2014 sebnyak 16.893 jiwa. Jumlah kunjungan pasien di wilayah kerja puskesmas samboja pada tahun 2014 sebanyak 32.019 kunjungan dengan jumlah pasien umum sebanyak 10.659 kunjungan. Sebesar 33,28% dari kunjungan 2014 adalah pasien umum Puskesmas Samboja memiliki fasilitas gedung yang sudah cukup memadai, namun ketidak leluasaan dalam pengelolaan

anggaran

menjadi

salah

satu

kendala

dalam

mengoptimalkan pelayanan kesehatan. Kendala lain yang membuat puskesmas tidak optimal dalam pelayanan kesehatan yaitu pembiayaan yang sifatnya emergency seperti yang terdapat pada pelayanan di persalinan, poli gigi dan kegawat daruratan.

Sebagai gambaran umum, di puskesmas

samboja sarana untuk pelayanan persalinan lengkap,

namun

puskesmas samboja tidak pernah melakukan karena anggaran pembiayaan yang tidak jelas, seperti diketahui puskesmas tidak boleh menarik biaya untuk pelayanan. Pelayanan di poli gigi hampir keseluruhan pelayanan adalah tidakan dimana setiap tindakan membutuhkan alat atau bahan yg sifatnya habis pakai, sedangkan bahan untuk tindakan gigi di dinas Kesehatan tidak semua tersedia,di pertengahan tahun seringkali bahan untuk pelayanan gigi habis sehingga puskesmas membeli sendiri kebutuhan sengan cara subsidi silang. Di Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan bagian penting dari pelayanan. Seringkali terjadi kondisi dimana pada saat alat ataupun bahan untuk memperlancar habis akan menggaggu. Misalnya obat anastesi habis sehinggga tidak bisa melakukan tindakan tanpa

Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015

Page 3

RENCANA STRATEGI BISNIS UPTD PUSKESMAS SAMBOJA

anastesi, sehingga puskesmas membeli obat yang dibutuhkan dengan pembiayaan dari sistem subsidi silang dr anggaran. Dalam menghadapi persaingan global, Puskesmas Samboja mengubah model manajemen yang konvensional menjadi model pengelolaan publik yang modern melalui BLUD yang bertujuan untuk meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat

dalam

rangka

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

dengan

memberikan

fleksibilitas

dalam

pengelolaan

keuangan.

B. DASAR PELAKSANAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1. Peraturan Pemerintah / Peraturan Menteri Peraturan

Menteri

Dalam

negeri

No.

13

tahun

2006,

mengharuskan pemerintah daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, merubah pola pengelolaan keuangannya mulai dari perencanaan,

sampai

pertanggungjawabannya,

sehingga

dimungkinkan waktu pelaksanaan kegiatan mundur dari yang sudah dijawdalkan. Kemudian adanya wacana baru badan Layanan Umum Daerah, turut andil dalam dinamika kinerja Puskesmas Daerah. Karena bagaimanapun juga, sebagai layanan publik harus turut berubah sesuai kondisi yang menyertai. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi

pelaporan,

perencanaan,

pertanggungjawaban,

pelaksanaan, dan

penatausahaan,

pengawasan

keuangan

daearh. Untuk maksud tersebut perlu sistem keuangan daerah yaitu akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah adalah

Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015

Page 4

RENCANA STRATEGI BISNIS UPTD PUSKESMAS SAMBOJA

sistem informasi keuangan daerah yang menghasilkan laporan bagi berbagai pihak yang berkepentingan 2. Peraturan Daerah Kebijakan akuntansi keuangan daerah adalah merupakan prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik yang diterapkan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah. Kebijakan akuntansi ini digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran,

dan

pelaporan

atas

aset,

kewajiban,

ekuitas,

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daer ah (termasuk laporan keuangan SKPD) merupakan laporan pertanggungjawaban Bupati (kepala SKPD) atas kegiatan keuangan dan sumberdaya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan kebijakan akuntansi keuangan daerah. Dalam peraturan pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi yang diterapkan. Sistim pencatatan keuangan berdasarkan akrual (acrual based) yaitu asumsi akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lain pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Sedangkan entitas pelaporan adalah pemerintah daerah Kutai Kartanegara dan seluruh SKPD yang menurut peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan termasuk PuskesmasSamboja Dalam kebijakan akuntansi keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015

Page 5

RENCANA STRATEGI BISNIS UPTD PUSKESMAS SAMBOJA

C. Tujuan 1. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi Puskesmas Samboja lima tahun kedepan. 2. Mengoptimalkan dan

mensinergiskan sumber daya dan potensi

yang dimiliki dengan peluang yang ada untuk mewujudkan visi dan misi PuskesmasSamboja. 3. Meningkatkan kinerja Puskesmas Samboja sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015

Page 6

RENCANA STRATEGI BISNIS UPTD PUSKESMAS SAMBOJA

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 1. Tugas Sesuai dengan tugas pokoknya UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis Dinas di bidang pengelolaan puskesmas sesuai dengan wilayah dan lingkup tugasnya. Struktur organisasi dari UPT Puskesmas terdiri dari Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi merupakan bagian yang sangat menentukan pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif. Guna memenuhi syarat tata kelola organisasi Puskesmas menuju Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Maka Struktur organisasi menjadi Kepala UPT Puskesmas, Kepala Tata Usaha, dan empat Koordinator sebagaimana tercantum pada bagan dibawah. Dalam pelaksanaan tugas administrasi dan ketatausahaan, Kepala UPT Puskesmas dibantu oleh seorang Kepala Tata Usaha dengan tiga Sub Bagian

yakni

Sub Bagian

Umum

dan

Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset, dan Sub Bagian Perencanaan dan Monitoring. Masing-masing Sub Bagian dapat dibantu oleh beberapa staf fungsional sebagai pengelola urusan atau kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaan tugas manajemen dan tatalaksana program, Kepala UPTDPuskesmas dibantu oleh empat orang Koordinator, yakni : a. Koordinator Upaya Kesehatan Wajib dengan 6 Sub Koordinator (Subkor)

yaitu

:

Subkor

Promosi

Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015

Kesehatan,

Kesehatan

Page 7

RENCANA STRATEGI BISNIS UPTD PUSKESMAS SAMBOJA

Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberantasan Penyakit Menular, Gizi, dan Subkor Pengobatan. b. Koordinator Upaya Kesehatan Pengembangan dengan 3 Subkor yaitu : Subkor Usaha Kesehatan Sekolah, Subkor Kesehatan Khusus (mata, jiwa dan lansia), Subkor Kesehatan Gigi dan Mulut. c. Koordinator Upaya Kesehatan Penunjang dengan 3 Subkor yaitu : Subkor SIMPUS, Farmasi, dan Subkor Laboratorium Sederhana. d. Koordinator Jejaring Pelayanan dengan 2 subkor yaitu Subkor Puskesmas Pembantu dan Subkor Kemitraan. 2. Fungsi Fungsi puskesmas itu sendiri meliputi a. Fungsi Pokok 1) Pusat pengerak pembangunan berwawasan kesehatan Pusat pemberdayaan 2) Masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan 3) Pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama b. Peran Puskesmas Sebagai lembaga kesehatan yang menjangkau masyarakat diwilayah terkecil dalam hal pengorganisasian masyarakat serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan secara mandiri. c. Cara-cara yang ditempuh 1) Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri. 2) Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif. 3) Memberikan bantuan teknis. 4) Memberikan

pelayanan

kesehatan

langsung

kepada

masyarakat 5) Kerjasama lintas sector\

Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015

Page 8

RENCANA STRATEGI BISNIS UPTD PUSKESMAS SAMBOJA

d. Program Pokok Puskesmas 1) KIA 2) KB 3) Usaha Kesehatan Gizi 4) Kesehatan Lingkungan 5) Pemberantasan dan pencegahan penyakit menular 6) Pengobatan termasuk penaganan darurat karena kecelakaan 7) Penyuluhan kesehatan masyarakat 8) Kesehatan sekolah 9) Kesehatan olah raga 10) Perawatan Kesehatan Masyarakat 11) Kesehatan kerja 12) Kesehatan Gigi dan Mulut 13) Kesehatan jiwa 14) Kesehatan mata 15) Laboratorium sederhana 16) Pencatatan dan pelaporan dalam rangka SIK 17) Pembinaan pengobatan tradisional 18) Kesehatan remaja e. Satuan Penunjang 1) Puskesmas Pembantu Pengertian puskesmas pembantu yaitu Unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil. 2) Puskesmas Keliling Pengertian puskesmas Keliling yaitu Unit

pelayanan

kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas, dengan fungsi dan tugas yaitu

Memberi

pelayanan

kesehatan

Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015

daerah

terpencil,

Page 9

RENCANA STRATEGI BISNIS UPTD PUSKESMAS SAMBOJA

Melakukan penyelidikan KLB,

Transport

rujukan pasien,

Penyuluhan kesehatan dengan audiovisual. 3) Bidan desa Bagi desa yang belum ada fasilitas pelayanan kesehatan ditempatkan seorang bidan yang bertempat tinggal di desa tersebut

dan

bertanggung

jawab

kepada

kepala

puskesmas.Adapun Tugas utama bidan desa yaitu : a) Membina PSM b) Memberikan pelayanan c) Menerima rujukan dari masyarakat

Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015

Page 10

RENCANA STRATEGI BISNIS UPTD PUSKESMAS SAMBOJA

f. Struktur Organisasi Adapun struktur organisasi Puskesmas Samboja berdasarkan Permenkes No 75 Tahun 2014, sebagai berikut:

Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015

Page 11

RENCANA STRATEGI BISNIS UPTD PUSKESMAS SAMBOJA

3. Sumber Daya UPTD Komposisi jumlah SDM puskesmas samboja sesuai pendidikan adalah sebagai berikut : Tabel

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 34 35

2.1.

Komposisi Sumber Daya Manusia Puskesmas Samboja Tahun 2014

NAMA dr.H.Yazid Mochammad Nur dr.Erna Kartikawati drg.Yatty Ravitasari Eko Agus Rahmawati, SE Iin Khairiyah, SKM Raudatul Jannah, SKM Eka Farastya, SKM Suprapti Nurfayanti,Amd Far Elliya Rahmah. A Su'ud, Amd.Kep Murni, Amd.Kep Sukma Reuni Lubis, Amd.Kep Yulia Puspita, Amd.Kep Misrawati, Amd.Kep Amalia, Amd.Kep Agustiansyah, Amd.Kep Arma Surita Apriyana Amd.Kep. Rusmartinah, Amd.Kep Rodiyah, Amd.Kep Eka Retno Febriyanti, Amd Kep Aprianingsih Kurnia Ratri, Amd.Kep Rita A.S, Amd.Kep. Sulastrie Surya Ningsih S, Amd.Kep Ahmad Iswanto, Amd.Kep. Riana Dewi Ritonga, Amd.Kep Erviani Agustina, Amd.Kep Atih Setiawati, Amd.Kep Syahrudin Rahmadiana Elviana Kurniawati, Amd.Keb Yanti Indriani, Amd.Keb Siti Nur Mudzalifah, Amd.Keb

PENDIDIKAN S1 Kedokteran S1 Kedokteran S1 Dokter Gigi S1 Ekonomi SKM SKM SKM SPPH D3 Farmasi D1 Manajemen Farmasi D3 Keperawatan D3 Keperawatan D3 Keperawatan D3 Keperawatan D3 Keperawatan D3 Keperawatan D3 Keperawatan D3 Keperawatan D3 Keperawatan D3 Keperawatan D3 Keperawatan D3 Keperawatan D3 Keperawatan D3 Keperawatan D3 Keperawatan D3 Keperawatan D3 Keperawatan D3 Keperawatan SPK SPK D3 Kebidanan D3 Kebidanan D3 Kebidanan

Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015

di

UPTD

Status PNS PNS PNS THL THL THL THL PNS PNS THL PNS PNS PNS PNS THL THL THL THL THL THL THL PNS PNS PNS PNS PNS THL THL PNS PNS THL THL THL

Page 12

RENCANA STRATEGI BISNIS UPTD PUSKESMAS SAMBOJA

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 4 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Dini Widyastuti, Amd.Keb Kurniawati Agustin, Amd.Keb Sri Lestari, Amd.Keb Herlina, Amd.Keb. Mulyati, Amd.Keb Siti Rochanah, Amd.Keb. Siti Rahmah, Amd.Keb Yuni Ikawati, Amd.Keb. Duriyatina Qurota Ayun, Amd.Keb Rinda Oktaviany, Amd.Keb Salasiah Muliyani Normala, Amd.KL Henny Safitri, Amd.Ak Bayu Septian Dwi Sulistiyo Rini, Amd Muslimin Robi Binur Samin Moh Taufik Adi Sutikno Suyono Derry Oktafianur Mandagi

D3 Kebidanan D3 Kebidanan D3 Kebidanan D3 Kebidanan D3 Kebidanan D3 Kebidanan D3 Kebidanan D3 Kebidanan D3 Kebidanan D3 Kebidanan D1 Kebidanan D1 Kebidanan D3 Kesling D3 Analis Kesehatan D3 Akutansi D3 Sekretaris SMA SMA SMA SMA SMU SMA SMK

59 60

Nor Ipandi Dwi Saputro

SMA SMK

PNS THL PTT PUSAT PNS PNS PNS PNS PNS THL THL PNS PNS THL THL Honor THL PNS PNS THL THL THL Honor Honor Honor Honor

4. Kinerja Pelayanan Puskesmas Samboja Tahun 2013 dan 2014 Indikator

kinerja

pelayanan

diukur

berdasarkan

Standar

Pelayanan Minimal dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Samboja tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Dokumen BLUD UPTD Puskesmas Samboja 2015

Page 13

RENCANA STRATEGI BISNIS UPTD PUSKESMAS SAMBOJA

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Puskesmas mengacu pada SPM Tahun 2014 Tahun 2014 NO

INDIKATOR

Target (%)

Pencapaian (%)

95%

83,04 %

80%

54,43 %

90%

83,02 %

PELAYANAN KESEHATAN DASAR 1 2 3

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

4

Cakupan pelayanan nifas

90%

71 %

5

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

80%

44,44 %

6

Cak...


Similar Free PDFs