RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI PDF

Preview

Summary

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI (BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, KEPEMILUAN, PERTANAHAN DAN REFORMA AGRARIA) Tahun Sidang : 2012 – 2013 Masa Persidangan : I Rapat Ke- : -- Jenis Rapat : Rapat De...

Description

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI (BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, KEPEMILUAN, PERTANAHAN DAN REFORMA AGRARIA) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat KeJenis Rapat Sifat Rapat Hari/Tanggal Pukul Tempat Ketua Rapat

: : : : : : : : :

Acara

:

Sekretaris Rapat Hadir

: :

2012 – 2013 I -Rapat Dengar Pendapat (RDP) Terbuka Jumat, 21 September 2012 19. 00 WIB s.d Selesai Hotel Aryaduta, Jakarta/ Panja A Dr. Ir. Markus Nari, M.Si/ Anggota Komisi II DPR RI/ Badan Anggaran DPR RI Membahas RKA K/L Mitra Kerja Komisi II DPR RI Tahun Anggaran 2013 Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI A. Anggota Komisi II DPR RI: 37 orang Anggota dengan rincian : Pimpinan Komisi II DPR RI (4 orang Pimpinan): 1. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.Ip, M.Si 2. Dr. Drs. Taufiq Effendi, MBA 3. Ganjar Pranowo 4. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Fraksi Partai Demokrat (8 orang Anggota): 5. Drs. Abdul Gafar Patappe 6. Ignatius Moelyono 7. Sri Novida, SE 8. Dra. GRAY Koesmoertiyah, M.Pd. 9. Dr. Pieter C. Zulkifli Simaboea, SH 10. Boki Ratu Nita Budhi Susanti, SE 11. Paula Sinjal, SH, MH 12. Salim Mengga

Fraksi Partai Golkar (7 orang Anggota): 13. Drs. Taufiq Hidayat, M.Si

14. 15. 16. 17. 18. 19.

Nurul Arifin, S.Ip, M.Si Dr. Ir. H. Eko Sarjono Putro, MM Ir. Bambang Sutrisno Ir. H. Azhar Romli, M.Si Dr. Ir. Markus Nari, M.Si Agustina Basik-Basik, S.Sos, M.Pd

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (6 orang Anggota): 20. Dr. Yasonna H. Laoly, SH, MH 21. Arif Wibowo 22. Budiman Sudjatmiko, Msc, M.Phil 23. Alexander Litaay 24. Dra. Eddy Mihati, M.Si 25. Zainun Ahmadi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (4 orang Anggota): 26. Agus Purnomo 27. H.M.Gamari Sutrisno 28. H. Rahman Amin 29. H. Yan Herizal, SE Fraksi Partai Amanat Nasional (2 orang Anggota): 30. H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH 31. Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (2 orang Anggota): 32. Drs. H. Akhmad Muqawam 33. Dr. AW. Thalib, M.Si Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (1 orang Anggota): 34. KH. Muhammad Unais Ali Hisyam Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (2 orang Anggota): 35. Rindoko Dahono Wingit SH, M.Hum 36. Hj. Mestariany Habie, SH Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (1 orang Anggota): 37. Miryam S. Haryani, SE, M.Si B. Pemerintah: 1. Kementerian Dalam Negeri

JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT (Ir. MARKUS NARI, M.Si/F-PG): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Yang saya hormati Saudara Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau yang mewakili beserta jajarannya, Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenannya jugalah kita dapat menghadiri rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional di bidang anggaran pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan laporan Sekretariat rapat dengar pendapat pada hari ini daftar hadir ditandatangani oleh 20 dari 24 anggota dan fraksi lengkap 9 fraksi. Oleh karena itu kourum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI maka perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA : PUKUL 20.00 WIB)

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri atas kesediannya memenuhi undangan rapat dengar pendapat hari ini. Demikian juga kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI kami mengucapkan terima kasih. Kemudian kami menawarkan sekaligus meminta persetujuan mengenai acara rapat dengar pendapat untuk hari ini adalah melanjutkan pembahasan RKAK/L Tahun Anggaran 2013, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Bahwa rapat hari ini adalah dalam rangka fungsi anggaran dan menindaklanjuti hasil rapat tanggal 12 September 2012. Bahwa prinsipnya Komisi II DPR RI dapat menerima jumlah pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 sebesar Rp14.727.619.000.000 sekian, namun untuk pengalokasiannya secara rinci masing-masing kegiatan akan dibahas pada malam hari ini. Jadi malam hari ini kita bahas rinciannya, pagunya kami setujui. Terhadap masalah lainnya yang terkait dengan RKAK/L Tahun Anggaran 2013 akan disampaikan oleh Bapak/Ibu langsung Anggota Komisi II DPR RI dalam sidang di awal nanti. Untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Saudara Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau yang mewakili menyampaikan penjelasannya. Silahkan. Dan untuk melanjutkan rapat ini kami persilahkan Saudara Markus memimpin rapat ini.

DIRJEN PMD KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI: Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat malam, dan Salam sejahtera untuk kita semua, Pertama sekali kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sangat-sangat tinggi sekali dari Ibu Sekretaris Jenderal karena Ibu masih tadi sore masih di Jatinangor menyelesaikan IPDN terakhir hari ini untuk penetapan Praja IPDN. Kami pada malam hari ini dengan para Dirjen, Kepala Badan ditugaskan Ibu untuk menyampaikan materi dari lanjutan pembahasan RKAK/L tahun 2013, kami sampaikan seperti pertama sekali, Yang kami hormati Bapak Pimpinan beserta seluruh Bapak/Ibu Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati, Para pejabat Eselon I lingkup Kemendagri, dan Para hadirin yang berbahagia, Betapa kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat Allah pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu dalam forum rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI bersama jajaran Kemdagri yang merupakan tindak lanjut RDP yang berlangsung tanggal 12 September yang lalu, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi. Dalam kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan pokokpokok materi Kementerian Dalam Negeri sebagai pengantar lanjutan pembahasan RKAK/L Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 20012 yang dengan sistematika meliputi pagu anggaran 2013, usulan penyesuaian dan tambahan anggaran lingkup Kemdagri 2013. Sebagaimana telah kami sampaikan dan telah disampaikan oleh Ibu Sekjen sendiri pada tanggal 12 Spetember yang lalu bahwa pagu anggaran Kemdagri 2013 Rp14.727.619.490.000 yang pagu tersebut dimanfaatkan untuk 13 program dan 76 kegiatan yang nanti pada perinciaannya seperti apa yang kami sampaikan di dalam paparan tersebut yang menurut sumber dana dari jumlah tersebut rupiah murninya 89% yaittu Rp13.114.240.801.000 dan penerimaan yang bukan pajak (PNBP) Rp27 miliar sekian atau 10% lebih, Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp1.585.945.000.000 atau 0.9%. Dari kategori itu menurut jenis belanja kita bisa kategorikan: belanja pegawai Rp376 milyar lebih, yang kalau kita presentasikan hanya 2.55%; belanja barang 30% lebih, 30.20%, ini Rp4.594.506.629.000; Belanja modal Rp1.251.589.778.000. Kemudian kategori belanja sosial, karena di sana ada PNPM itu Rp8 triliun lebih, Rp8.504.859.970.000. Jadi porsi ini kalau kita lihat 57% itu adalah dari PNPM. Tetapi oleh karena kategorinya memang dalam sosial maka disebut itu belanja Bansos. Berkenaan dengan proporsi anggaran belanja barang dapat kami sampaikan bahwa di dalam komponen belanja barang sudah termasuk diantaranya belanja barang personal yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar yang harus dipernuhi untuk dukungan pemeliharaan dan operasional rutin perkantoran, serta belanja daya dan jasa itu sebesar kalau kita presentasikan hanya 1.78% yaitu Rp261.782.331.000. Sedangkan sisa sebesar Rp4 triliun lebih itu diperuntukan pencapaian target kinerja secara menyeluruh merupakan aktivitas kegiatan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri, dan seluruh aspek-aspek yang menyangkut dengan koordinasi, rapat kerja, presentasi, sosialisasi, diseminasi, penyusunan produk-produk hukum dan kebijakan, workshop, seminar dan seluruh penelitian dan penyelidikan, semua masuk dalam kategori tersebut. Menurut lokasi pelaksanaannya maka karena ini terbagi menjadi di pusat itu yang dikelola oleh kantor termasuk kantor daerah, ini pusat termasuk kantor daerah sebesar Rp4 triliun lebih, itu 28% dan di daerah sebesar Rp10.523.137.522.000 yaitu 71.45% dan inilah porsi besar yang ditransfer ke daerah dalam tiga bentuk yaitu dekonsentrasi sebesar Rp1 triliun lebih, tugas pembantuan sebesar Rp476 miliar lebih dan urusan bersama sebesar Rp8.367.965.194.000, 79% itu porsi besar daripada PNPM Mandiri pedesaan. Yang terhormat Bapak Pimpinan, Anggota Komisi VIII DPR RI, Bapak/Ibu yang sangat kami cintai, Terkait dengan distribusi rencana alokasi anggaran pada beberapa program melalui forum yang terhormat ini Kementerian Dalam Negeri mengusulkan adanya beberapa penyesuaian pagu anggaran antar kegiatan dalam satu program yaitu pada program manajemen dukungan teknis lainnya di Kementerian Dalam Negeri, di Sekjen, kemudian 4 program pendidikan dan pelatihan aparatur yaitu Badan Diklat,

kemudian pada program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, Dirjen PMD itu ada beberapa usulan yang kami pikir untuk membutuhkan tambahan. Kemudian dalam penyusunan anggaran antar indikator dalam satu kegiatan pada program peningkatan pelaksana aparatur Kementerian Dalam Negeri yaitu di Sekjen. Di samping usulan pelaksanaan anggaran dalam forum yang terhormat ini disampaikan kembali usulan tambahan anggaran sebagaimana telah disampaikan pada forum RDP yang lalu yaitu kebutuhan tambahan anggaran Kemdagri kira-kira, sekiranya dapat diakomodir dalam APBN 2013 nanti yaitu sebsar Rp1.9 triliun lebih, dengan rincian: yang pertama adalah tambahan anggaran pada program penataan administrasi kependudukan yaitu Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ini sebesar Rp1.597.719.042.749. Ini pada e-KTP, Pak Ketua. Kemudian tambahan anggaran pada program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Rp293.262.974.000. Yang ketiga tambahan anggaran pada program pengawasan yaitu pada Irjen yaitu Rp1 miliar. Yang keempat tambahan anggaran untuk IPDN yaitu pembayaran gaji Praja IPDN angkatan ke-20 sebesar Rp31 miliar lebih, Rp31.097.012.800. Bapak Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat, Dalam penyampaian dipengantar ini ada beberapa yang kami nanti akan kami sampaikan dalam pembahasan yang menyangkut dengan beberapa usulan yang sudah kami coba bahas dengan rekan-rekan di kementerian terutama sekali yang kami sambut dengan bagus sekali adalah menyangkut dengan membutuhkan anggaran lebih kurang Rp300 miliar untuk pembangunan kantor desa dan balai desa dan pasar desa, yang kami coba memikirkan realiasai yang pada malam hari ini kami mendengarkan kembali dari Sidang Dewan yang yang terhormat ini. Kami kira untuk pengantar ini kami cukupkan sampai demikian, yang nanti dalam pembahasan kami akan siap dengan seluruh komponen di sini menyampaikan data-data yang diperlukan secara konkrit. Demikian, terima kasih. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT: Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Terima kasih. Saudara-saudara yang kami hormati, Memang kalau kita lihat apa yang sudah dipaparkan oleh Kementerian Dalam Negeri ini, dan saya kira pernah kita bahas yang lalu ya. Dulu pernah kita bahas. Memang dalam hal ini sekarang ini tinggal kita penegasan-penegasan kita apakah kita sudah bisa menyetujui dan apakah apa yang kita bahas yang lalu sudah masuk di dalam yang disampaikan sekarang ini. Contohnya dalam program pasar desa dan kantor desa itu memang kita program kita yang lalu supaya itu masuk ya dan ini saya lihat sudah masuk, cuma memang sekarang diambil dari PNPM Mandiri itu. Saya baca di sini dari 97 menjadi 94 ya, dari situ 300 miliar ya diambil untuk memenuhi program-program yang setelah kita sepakat yang lalu yaitu menyangkut pasar desa dan kantor desa. Memang di dalam pembicaraan kita di Banggar besar kemarin ini sudah masuk dalam asumsi dan belanja pusat ya, itu saya sudah kita masukan aturannya, undang-undangnya. Dan kalau memang ini tidak bisa kita jalankan sekarang ini kan mubazir perjuangan-perjuangan kita ke depan. Poinnya itu saya kira dengan masuknya program ini, kit ainggal nanti meminta kepada teman-teman alokasinya itu nanti sebenarnya kita akan bahas di Satuan Tiga-nya nanti kan? Tetapi ini teman-teman nanti akan lihat apa sudah pantas atau sudah layak itu dimasukan di situ. Nah, itu. Tetapi secara garis besarnya saja dulu kita lihat di sini sehingga kita bisa nanti mendalami lagi yang mana-mana kira-kira yang bisa kira bicarakan untuk kepentingan bangsa dan negara ini, untuk kepentingan masyarakat kita pada khususnya. Saya kita ini pada saat ini saya persilahkan kepada teman-teman yang akan lebih mendalami lagi daripada apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri ini. Saya persilahkan. Ya, silahkan Bu Yani.

F-HANURA (MIRYAM S. HARYANI, SE, M.SI): Terima kasih Pimpinan. Saya cuma ingin mengawali dengan mekanisme rapat dulu, Pak Pimpinan, karena namanya konsinyering adalah pendalaman permateri bukan gelondongan ibaratnya RDP seperti kita persetujuan kayak kemarin kita bahas. Saya rasa kalau memang teman-teman, Bapak/Ibu sekalian, sepakat untuk kita bedah seperti pembahasan konsinyering tahun-tahun kemarin per direktorat, misalnya di sini ada Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik, ada Otonomi Daerah, ada ini, tetapi ini kan gelondongan Rp617, kita kan tidak tahu programnya apa, kegiatan apa dan sebagainya. Saya rasa saya mengajukan untuk mekanismenya dulu dalam pembahasan di konsiyering ini per direktorat, bukan gelondongan itu dulu. Kalau itu disetujui saya oke, kalau tidak saya meninggalkan rapat, Ketua, karena saya banyak hal-hal yang membuat saya confuse di sini. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Bu Yani. Teman-teman yang lain kira-kira bagaimana tanggapannya, karena saya tidak tahu apakah semua Direktorat hadir ya? Hadir semua ya. Kalau memang itu kita sampai, bisa sampai besok juga ya kita tergantung banyak masalahnya, tetapi kalau teman-teman semua setuju saya kira ya saya kira tidak ada masalah dan memang pembahasan ini mestinya harus begitu, iya kan? Pembahasan malam ini kita memang disiapkan untuk makanya konsinyering ini ya kita fokus. Tetapi kalau semuanya sudah sepakat sudah masing-masing mengerti masalah di direktorat saya kira tidak masalah juga kita, tetapi silahkan, ini terbuka untuk kita semua apakah kita mau membahas per direktorat silahkan atau kita buka umum bisa bertanya per direktorat, silahkan yang mau nanya direktorat a, b, c, d, silahkan, saya kira itu. Ada masukan lain? Silahkan Pak.

F-PAN(DRS. H. RUSLI RIDWAN, MSI): Ya, terima kasih Pimpinan. Memang seperti tahun kemarin itu per direktorat dan bahannya juga sudah tersaji sebetulnya. Sekarang ini apa yang kita bahas begitu, ini seperti RDP bahkan di bawah RDP. Kemarin lebih bagus sebetulnya waktu RDP ketimbang yang sekarang begitu. Nah, ini jadi dari mana saya memulainya membahas ini begitu. Itu, Pimpinan. Jadi memang ada kalau kita reference ya bahannya saja tidak ada, apalagi baru terima ini. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT: Saya kira materinya ada cuma ini kita belum bagi ya? Tolong dibagi kalau memang, jangan disimpan di situ, Pak. Ya, semua direktorat ada? Ya, tolong dibagikan.

F-HANURA (MIRYAM S. HARYANI, SE, M.SI): Tetapi, Ketua, itu kan Satuan Tiga, yang kita bahas kan bukan Satuan Tiga, tetapi tahun kemarin, contoh Direktorat PUM itu kan gelondongannya 576 miliar, binatang apa saja sih di dalamnya. 576 kan

dibagi kegiatan ini, program pelaksana teknik manajemen apa kegiatan ini, ini, berapa, ini berapa, itu kan cuma selembar-selembar saja kayak kemarin itu.

KETUA RAPAT: Ya, jadi satuan duanya yang dimaksud Bu Yani, jadi Satuan Duanya disiapkan, kalau Satuan Tiga sudah mendetail sekali, Pak, sampai kita nanti kalau di Satuan Tiga itu daerah mana, iya kan. Satuan Duanya yang dimaksud Bu Yani. Ya silahkan, Pak.

DIRJEN PMD KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI: Terima kasih Pak Pimpinan. Kami kira apa yang disampaikan oleh pertama sekali Bu Yani dan tadi oleh Bapak, saya pikir itu adalah sangat masuk akal, oleh karena apa? Oleh karena kami sendiri ini dengan rekan-rekan juga sudah punya catatan dan bahan-bahan yang konkrit per direktorat, Ibu, dan termasuk pagu di dalam rincian nanti permasing-masing pagu juga sudah punya dan kami kira oleh karena ini adalah lanjutan pada RKAK/L yang lalu yang dulu disampaikan bahan-bahan ke sana yang pada saat itu dari rekan-rekan, kebetulan yang hadir pada saat itu dan Bu Sekjen sendiri ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan inilah makanya ada beberapa yang kami sampaikan tadi terhadap beberapa tambahan anggaran dan kekurangan anggaran dan dimana pengambilannya, maka ini kami sampaikan kembali untuk dibahas gitu, Pak Pimpinan. Namun di dalam pembahasan ini kami juga akan menyampaikan pada masing-masing direktorat ini kami sampaikan dulu secara menyeluruh berapa anggaran pada masing-masing direktorat dan bagaimana breakdown-nya, nanti pada saat pendalaman oleh Bapak/Ibu dari Anggota Dewan yang terhormat ini rekan-rekan juga siap nanti akan menjawab, mudah-mudahan yang dipandang memang perlu untuk di dalami. Saya kira demikian, Bapak Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Ya, jadi saya kira memang yang dibutuhkan teman-teman ini adalah Satuan Dua yang bisa dilihat, kalau Bapak juga ngomong, per Dirjen ngomong lantas tidak ada bahan yang dipegang ini nanti kita jadi kayak nonto apa ya kira-kira, jadi saya kira memang perlu ada Satuan Dua yang diberikan masing-masing Dirjen, sehingga itu kan tidak banyak-banyak, cuman sekian lembar saja itu. Kalau memang ada itu dibagikan dulu, Pak? Ada? Ada ya? Yang semacam ada ini ada tidak? Kalau ada yang semacam ini nanti tinggal dibagikan teman-teman, karena di sini sudah lengkap sebenarnya. Siap semua Dirjen, Pak?

DIRJEN PMD KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI: Siap Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT: Datanya supaya kita perbanyak, kalau memang ada datanya masing-masing itu, ada ya? Baik,

Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Supaya ... (tidak dilanjutkan).

DIRJEN PMD KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI: Bapak Pimpinan, Pada bahan-bahan yang disiapkan oleh perencanaan memang masih tergabung dari seluruh komponen, tetapi sudah ada perincian perkomponen. Kalau Bapak izinkan ini mungkin yang akan diperbanyak supaya ada pegangan dari Bapak/Ibu Anggota Dewan terhormat.

KETUA RAPAT:

Oke, saya kira skorsing dulu ya, kita coba lihat, kalau memang itu kita perbanyak setelah selesai kita bagikan, semua teman-teman baca kita lanjutkan. Oke? Baik kita skorsing 10 menit.

(RAPAT DISKORS PUKUL: 20.35 WIB)

Sudah, bisa kita mulai?

(SKOSR DICABUT PUKUL: 20.45 WIB)

...TIDAK TEREKAM...

KETUA RAPAT (GANJAR PRANOWO/F-PDIP):

... basis presentasi perwakilan kita dan aspirasi atau mohon kiranya untuk mengarahkan pada kondisi yang disiapkan oleh teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri maka mungkin izinkan saya mengusulkan apa yang disampaikan dalam lembaran yang mungkin bisa mewakili yang sudah dijelaskan ini. Saya berharap Bapak/Ibu Anggota yang terhormat untuk bisa memberikan catata, menyakinkan, dan ketika itu nanti sudah clear maka kita bisa tuntaskan pertemuan kita pada malam hari ini. Setuju ya modelnya begitu ya? Setuju, baik.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, saya persilahkan kepada pemerintah untuk menjelaskan.

DIRJEN PMD KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.

Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati,

Seperti apa yang diharapkan oleh Bapak/Ibu anggota Dewan yang terhormat, kami perbanyak kembali bahan yang sudah Bapak/Ibu terima, memang dengan memaparkan posisi secara menyeluruh kemudian di-breakdown, maka akan mudah kita lihat bagaimana alokasi anggaran yang menuju kepada sektor-sektor produktif dan yang mana menjadi administrasi di sana gitu. Sehingga di dalam Satker pusat ini yang ada 11 Satker kita melihat bahwa di sana sudah kita breakdown belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan ada yang kategorinya Bansos, kategori, Bapak Pimpinan. Oleh karena apa? Ak...