041811333015 NI Kadek ITA Swandewi Tugas 9 PDF

Preview

Summary

AKUNTANSI PERPAJAKANTUGAS WEEK 9Nama : Ni Kadek Ita SwandewiNIM : 041811333015KELAS : LFAKULTAS EKONOMI DAN BISNISPRODI AKUNTANSIUNIVERSITAS AIRLANGGA2021UNIVERSITAS AIRLANGGAFAKULTAS EKONOMI DAN BISNISTUGASMATA KULIAH : AKUNTANSI PERPAJAKANPRODI : S1 AKUNTANSIDOSEN : DR. H. HERU TJARAKA, SE, MSI, B...

Description

AKUNTANSI PERPAJAKAN TUGAS WEEK 9

Nama NIM KELAS

: Ni Kadek Ita Swandewi : 041811333015 :L

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI AKUNTANSI UNIVERSITAS AIRLANGGA 2021 UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS TUGAS MATA KULIAH : AKUNTANSI PERPAJAKAN PRODI : S1 AKUNTANSI DOSEN : DR. H. HERU TJARAKA, SE, MSI, BKP, AK, CA *************************************************************************** PETUNJUK : SEMUA SOAL DIKERJAKAN DI KETIK PADA KERTAS A-4, DISIMPAN DALAM FORMAT PDF DENGAN NAMA FILE : NIM_NAMA LENGKAP_TUGAS 9, KEMUDIAN DIUPLOAD DI AULA SESUAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN !

1.

Buat ringkasan dari Bab 14 dengan topik Harga Pokok Penjualan dan Beban Operasional dari Buku Akuntansi Perpajakan edisi 3 oleh Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati. Ringkasan saudara berisikan definisi beban menurut fiscal, dasar hukum yang mengatur tentang beban (baik yang deductible maupun yang non deductible), masalah perlakuan akuntansi perpajakan tentang beban (baik yang deductible maupun yang non deductible) beserta penyajiannya di laporan keuangan fiscal ! BOLEH DIKETIK DI KERTAS HVS A4 SPASI 1,5. Jawaban: - Beban menurut fiskal adalah biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Akan tetapi, tidak semua biaya dapat diakui sebagai pengurang pada laporan keuangan fiskal, meskipun biaya tersebut digunakan untuk operasional perusahaan. - Biaya dikelompokan menjadi dua, yaitu biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non deductible expense). Dasar hukum yang mengatur tentang deductible expense adalah Pasal 6 UU PPh 1984. Sedangkan non deductible expense diatur dalam Pasal 9 UU PPh 1984. Untuk tujuan penghitungan PKP, pasal 9 (2) UU PPh 2008 menyatakan bahwa pengeluaran kapital tidak boleh dikurangkan sekaligus, tetapi harus dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Saat pengakuan beban pada umumnya mengikuti stelsel pembukuan yang dianut pengusaha (WP). Apabila dipakai stelsel kas, beban diakui pada saat pembayaran. Apabila dipakai stelsel akrual, beban diakui pada saat terutang (dengan mengesampingkan pembayaran).

2.

Kerjakan soal latihan No. 1 - 8 Bab 14 Buku Akuntansi Perpajakan edisi 3 oleh Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati. Jawbaan soal no.1 HPP untuk perusahaan dagang dihitung dengan rumus : Persediaan awal (+) Pembelian persediaan xxx (+) Biaya angkut pembelian xxx (-) Diskon pembelian xxx

Persediaan tersedia untuk dijual (-) Persediaan akhir HPP

xxx xxx xxx

Sedangkan perhitungan HPP untuk perusahaan industri/manufaktur menggunakan rumus : Bahan baku langsung xxx Persediaan bahan baku awal xxx (+) pembelian bahan baku xxx (-) persediaan akhir bahan baku (xxx) Bahan baku masuk ke barang dalam proses xxx Tenaga kerja langsung Overhead pabrik Total kos overhead manufaktur

xxx xxx xxx

(+) persediaan awal barang dalam proses (-) persediaan akhir barang dalam proses Total harga pokok manufaktur

xxx (xxx) xxx

(+) persediaan awal barang jadi (-) persediaan akhir barang jadi HPP

xxx (xxx) xxx

Jawaban soal no.2  Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam pasal 6 ayat (1) : a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: 1. biaya pembelian bahan; 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; 3. bunga, sewa, dan royalti; 4. biaya perjalanan; 5. biaya pengolahan limbah; 6. premi asuransi; 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 8. biaya administrasi; dan 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan; b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A; c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; e. kerugian selisih kurs mata uang asing; f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat tertentu i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.  Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam pasal 9 ayat (1) : a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan; e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; h. Pajak Penghasilan; i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jawaban soal no.3: 

Komputer

Komputer termasuk dalam kelompok 1 dari daftar barang yang ditetapkan dalam PMK Nomor 29/PMK.03/2019 dimana Masa manfaat dari komputer tersebut ditetapkan selama 4 (empat) tahun. Contoh perhitungan : PT Galaxy membeli 10 komputer yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2019. Harga beli atau perolehan 10 komputer sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Perhitungan penyusutan dengan metode saldo menurun: Tahun

Tarif

Penyusutan

Harga Perolehan





Nilai Buku 150.000.000

2019

50%

75.000.000

75.000.000

2020

50%

37.500.000

37.500.000

2021

50%

18.750.000

18.750.000

2022

50%

18.750.000

0

Kendaraan bermotor perusahaan (sedan) Dalam pasal 3 KEP-220/PJ./2002 dinyatakan bahwa atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002. Contoh perhitungan : PT Black memberikan fasilitas kendaraan berupa mobil sedan kepada Bapak Suho yang menjabat sebagai direktur perusahaan PT Pink. Mobil tersebut digunakan oleh Bapak Suho untuk keperluan perusahaan maupun untuk kepentingan pribadinya. Mobil dibeli pada 5 Mei 2020 dengan harga perolehan sebesar Rp800.000.000 (Kelompok 2, metode garis lurus). Berapa biaya penyusutan yang boleh dibebankan oleh PT Black atas pembelian mobil sedan tersebut untuk tahun pajak 2020? Perhitungannya adalah sebagai berikut: = 50% x [(8/12 x 12,5%) x Rp800.000.000] = 50% x Rp66.666.666,7 = Rp33.333.333,3 Dengan demikian, atas pembelian mobil sedan untuk Bapak Suho, PT Black hanya dapat membebankan biaya penyusutan sebesar Rp 33.333.333,3 untuk tahun pajak 2020. Telepon seluler Dalam pasal 2 KEP-220/PJ./2002 dinyatakan bahwa atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran I butir 1 huruf c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002. Contoh Perhitungan : PT Mentari membeli telepon seluler yang dipergunakan oleh pegawai untuk pekerjaannya dengan harga Rp10.000.000 yang dibeli pada tanggal 8 Agustus 2019. Berapa biaya penyusutan yang boleh dibebankan oleh PT Mentari atas pembelian telepon seluler tersebut untuk tahun pajak 2019? Perhitungannya adalah sebagai berikut: = 50% x [(4/12 x 25%) x Rp10.000.000] = 50% x Rp833.333,33 = Rp416.666,67 Dengan demikian, atas pembelian telepon seluler PT Mentari hanya dapat membebankan biaya penyusutan sebesar Rp416.666,67 untuk tahun pajak 2019. Jawaban soal no.4: Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: 1. biaya pembelian bahan; 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; 3. bunga, sewa, dan royalti; 4. biaya perjalanan; 5. biaya pengolahan limbah; 6. premi asuransi; 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 8. biaya administrasi; dan 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan; b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A; c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; e. kerugian selisih kurs mata uang asing; f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai

penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; i. yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; j. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; k. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; l. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; m. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan n. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Jawaban soal no. 5: Wajib Pajak dapat membebankan biaya piutang tak tertagih dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan syarat : a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial; b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk hard copy (dilampirkan SPTnya) dan soft copy;dan c. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut : (pilih salah satu) - Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi

pemerintah yang menangani piutang negara;atau - Terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang

antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;atau - Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus (dapat berupa penerbitan

internal asosiasi atau sejenisnya);atau - Adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah

utang tertentu.

Jawaban soal no. 6: Table penghitungan:

Tanggal

Uni t

Pembelian Harga/Uni Total t

Unit

HPP Harga/Uni t

Persediaan Total

01-Okt 11-Okt

750

Rp6.200

Rp4.650.00 0

18-Okt

250

Rp6.100

200

Rp6.200

29-Okt

350

Rp6.200

08-Nov

50

Rp6.200

10-Nov

500

Rp6.100

Rp3.050.00 0

27-Nov

30-Nov 05-Des

750

Rp6.000

400

Rp5.950

150

Rp6.200

200

Rp6.100

200

Rp6.100

Rp930.000 Rp1.220.00 0 Rp1.220.00 0

Rp4.500.00 0

18-Des

22-Des

Rp1.525.00 0 Rp1.240.00 0 Rp2.170.00 0 Rp310.000

100

Rp6.100

250

Rp6.000

Rp610.000 Rp1.500.00 0

Rp2.380.00 0

30-Des

500

Rp6.000

Rp3.000.00 0

Jurnal: 11/10 Persediaan Utang Usaha/Kas

Rp 4.650.000 Rp 4.650.000

18/10 Piutang Usaha/Kas Penjualan

Rp 4.050.000 Rp 4.050.000

Unit

Harga/Unit

Total

250

Rp6.100

250

Rp6.100

750

Rp6.200

550

Rp6.200

200

Rp6.200

150

Rp6.200

Rp3.410.00 0 Rp1.240.00 0 Rp930.000

150

Rp6.200

Rp930.000

500

Rp6.100

Rp3.050.00 0

300

Rp6.100

Rp1.830.00 0

100

Rp6.100

Rp610.000

100

Rp6.100

Rp610.000

750

Rp6.000

Rp4.500.00 0

500

Rp6.000

500

Rp6.000

400

Rp5.950

400

Rp5.950

Rp1.525.00 0 Rp1.525.00 0 Rp4.650.00 0

Rp3.000.00 0 Rp3.000.00 0 Rp2.380.00 0 Rp2.380.00 0

Harga Pokok Penjualan Persediaan 29/10 Piutang Usaha/Kas Penjualan

8/11

Rp 2.765.000 Rp 2.765.000 Rp 3.150.000 Rp 3.150.000

Harga Pokok Penjualan Persediaan

Rp 2.170.000 Rp 2.170.000

Piutang Usaha/Kas Penjualan

Rp 455.000 Rp 455.000

Harga Pokok Penjualan Persediaan

Rp 310.000 Rp 310.000

10/11 Persediaan Utang Usaha/Kas

Rp 3.050.000 Rp 3.050.000

27/11 Piutang Usaha/Kas Penjualan

Rp 3.220.000 Rp 3.220.000

Harga Pokok Penjualan Persediaan 30/11 Piutang Usaha/Kas Penjualan

5/12

Rp 2.150.000 Rp 2.150.000 Rp 1.830.000 Rp 1.830.000

Harga Pokok Penjualan Persediaan

Rp 1.220.000 Rp 1.220.000

Persediaan Utang Usaha/Kas

Rp 4.500.000 Rp 4.500.000

18/12 Piutang Usaha/Kas Penjualan Harga Pokok Penjualan Persediaan

Rp 3.500.000 Rp 3.500.000 Rp 2.110.000 Rp 2.110.000

22/12 Persediaan Utang Usaha/Kas

Rp 2.380.000 Rp 2.380.000

18/12 Piutang Usaha/Kas Penjualan

Rp 5.000.000 Rp 5.000.000

Harga Pokok Penjualan Persediaan

Rp 3.000.000 Rp 3.000.000

Jawaban soal no. 7: Penyusutan tahun berdasarkan fiskal (menggunakan tarif saldo menurun): 25% x 57.500.000 = Rp 14.375.000 Beban penyusutan peralatan

14.375.000

Akumulasi penyusutan peralatan

14.375.000

Jawaban soal no. 8: Peraturan perpajakan yang mendasari biaya yang tidak diperkenankan dari penghasilan bruto: a. Biaya penyusutan kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk direksi (KEP 220/PJ/2002, Pasal 3) b. Biaya fasilitas handphone yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena pekerjaan (KEP 220/PJ/2002, Pasal 1) c. Pajak masukan yang dicatat atas pembelian komputer yang dibebankan sebagai biaya (PMK Nomor 29/PMK.03/2019) d. Biaya operasional kendaraan untuk kepentingan antar jemput karyawan ke lokasi kerja (KEP 220/PJ/2002, Pasal 2) e. Bantuan kemanusiaan bencana alam di NAD dan Sumatera Utara yang terjadi pada bulan Desember 2004 (PMK No 609/PMK.03/2004) f. Zakat melalui Bazis DKI (UU No 36 Tahun 2008 , pasal 9 ayat 1 huruf g) g. Bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan untuk masyarakat yang terkena musibah banjir di DKI (Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-22/PJ.53/2006 ) h. Biaya yang berhubungan dengan karyawan yaitu :(UU No 36 Tahun 2008 , pasal 9 ayat 1 huruf e dan PMK Nomor 167/PMK.03/2018) - Biaya katering untuk seluruh karyawan - biaya pengobatan karyawan yang dibayar ke klinik 3.

Berdasarkan periode akuntansi pemanfaatannya, pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak ada 2 macam. Sebutkan dan jelaskan kedua macam pengeluaran tersebut ? Mengapa perlu dibedakan kedua macam pengeluaran tersebut ? Jelaskan bagaimana perlakuan perpajakan atas kedua macam pengeluaran tersebut ? Jawaban: - Penyusutan diatur dalam pasal 11 UU PPh: penyusutan adalah alokasi biaya perolehan suatu aktiva tetap (kecuali tanah) selam...